Menganalisis Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara

MENGANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DI

BERBAGAI NEGARA

A. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan

pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung

jawab kepada presiden, karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus

kepala pemerintahan.

Penganut sistem pemerintahan parlementer, di antaranya; Kerajaan Inggris,

Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan

besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan

pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki

peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.

3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai

pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan

kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana

menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari

parlemen.

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang

mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-

waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen

menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.

5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan

adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara

republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki

kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan

keutuhan negara.

6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja

atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya,

diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi

penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan

eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.

3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet

menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas

dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh

parlemen.

2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan

berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat

bubar.

3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota

kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena

pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat

mengusai parlemen.

4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi

bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Contoh: Sistem Pemerintahan Negara Inggris

Negara Inggris sebagai “Mother of Parliaments” telah banyak memberikan

sumbangan kepada peradaban dunia, khususnya sumbangan terhadap lembaga-lembaga

demokrasi. Namun demikian, bentuk pemerintahannya kurang jelas didefinisikan dan

agak sulit untuk dimengerti. Pulau Britania Raya, yang merupakan bagian utama dari

Kerajaan Inggris Raya (the United Kingdom) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Inggris,

Skotlandia, dan Wales.

Beberapa ciri penting dari Pemerintahan Inggris adalah sebagai berikut.

1. Negara Kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom

2. Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi kekuasaan

untuk memerintah dan tidak tertulis.

3. Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapi bercampur baur.

4. Parlemen adalah bicameral, terdiri dari House of Commons atau Majelis Rendah

dan House of Lords atau Majelis Tinggi. Parliament Sovereingnity, merupakan

salah satu prinsip fundamental dari konstitusi.

5. Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh Perdana

Menteri.

6. Her Majesty’s Opposition, adalah prinsip fundamental kedua dari konstitusi yang

tak tertulis.

7. Mahkota hanyalah tituler, bukanlah kekuasaan politik. Ia merupakan simbol

keagungan, kedaulatan, dan kesatuan nasional, sama seperti bendera dengan

lambang Union Jack; tetapi menteri-menterilah yang sebenarnya memerintah.

8. Civil service (dinas sipil) adalah pegawai karier yang mengadministrasikan

hukum dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan eksekutif dan

parlementer.

9. Pemerintah Daerah sampai titik tertentu didesentralisasikan, dengan kekuasaan

ada di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah.

10. Badan Peradilan ditunjuk oleh Kabinet.

11. Habeas Corpus adalah hak sipil yang fundamental.

12. The rule of Law, terdiri atas 3 prinsip :

a) Hukum yang dibuat oleh Parlemen mempunyai supremasi absolut atas

kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut rakyat.

b) Kesamaan di depan hukum, klas-klas dianggap subjek-subjek yang sama

oleh hukum, pegawai pemerintah mendapat perlakuan sama dengan warga

negara biasa di depan pengadilan.

c) Konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari hak-hak individu. Pengadilan

menetapkan hak-hak ini atas dasar kebiasaan dan statuta yang ditetapkan

oleh Parlemen.

B. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL



jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus


Contoh Negara sistem pemerintahan presidensial; AS, Pakistan, Argentina,

Filiphina, Indonesia.

Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai berikut:

a) Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih

langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.

b) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab

kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

c) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden

tidak dipilih oleh parlemen.

d) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

e) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.

Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

f) Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

a) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada

parlemen.

b) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya,

masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia

adalah lima tahun.

c) Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa

jabatannya.

d) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat

diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

a) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat

menciptakan kekuasaan mutlak.

b) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

c) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar

antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan

memakan waktu yang lama.

Contoh: Sistem Pemerintahan Negara Amerika

Amerika Serikat adalah suatu negara raksasa (super power) yang mendapatkan

kemerdekaannya melalui revolusi tahun 1776, dan setelah melalui proses yang cukup

panjang maka tahun 1787, Sidang Majelis Konstituante sampai pada satu titik yaitu

menerima dasar demokrasi Amerika, yang tetap tegak sampai sekarang yakni Konstitusi

(UUD) Amerika Serikat. Sistem pemerintahan Amerika Serikat berdasarkan yang

konstitusi ini bermaksud menegakkan demokrasi dan kebebasan warga negara.

Ciri-ciri penting pemerintahan Amerika Serikat antara lain:

a) Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federasi yang demokratis.

b) Sebagai negara Federasi maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional

antara Pemerintah Federal (Serikat) dan Pemerintah Negara-negara Bagian atau

State.

c) Pemerintahan oleh rakyat (Government by the people) mengakui bahwa

kedaulatan ada di tangan rakyat yang terlihat dalam proses pemilihan umum.

d) Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara Legislatif, Eksekutif, dan

Yudikatif baik mengenai organ pelaksana maupun fungsi kekuasaan-kekuasaan

badan-badan tersebut yang saling membatasi satu sama lain dengan asas checks

and balances;

e) Negara-negara Bagian mempunyai hak yang sama.

f) Keadilan ditegakkan melalui Badan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung (Supreme

Court) yang bebas dari pengaruh kedua badan lainnya (Legislatif dan Eksekutif)

dan menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin

tegaknya hukum (rule of law).

g) Suprastruktur politik ditopang oleh infrastruktur politik yang menganut sistem

bipartisan.


INDONESIA

A. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

SEBELUM AMANDEMEN

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945

sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok

sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2. Sistem Konstitusional.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan di atas, sistem pemerintahan

Indonesia menurut UUD 1945 sebelum di amandemen menganut sistem pemerintahan

presidensial.

Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar

pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut

UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR

sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR,

maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.

Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada

dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan

pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid.

Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan

pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari.

Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata

kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara

daripada keuntungan yang didapatkanya.

B. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

SEBELUM AMANDEMEN

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan

sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang

konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi.

Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.

2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan

perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945

menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem

pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah

dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem

pemerintaha Indonesia sekarang ini.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945

adalah sebagai berikut:

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah

negara terbagi dalam beberapa provinsi.

2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan

presidensial.

3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan

wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun.

Presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu

paket.

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada

presiden.

5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota

MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya

pemerintahan.

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan

dibawahnya.

Sistem pemerintahan Indonesia juga mengambil unsur-unsur dari sistem

pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan

kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem

pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi,

DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak

langsung.

2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan

dari DPR.

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau

persetujuan dari DPR.

4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-

undang dan hak budget (anggaran).

5.

Kesimpulannya:

Dengan demikian, pada masa reformasi ini. Sistem pemerintahan Indonesia masih

dalam masa transisi, meskipun lebih cenderung kepada sistem pemerintahan presidensial.

Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama yang masih

terdapat kekurangan-kekurangan.

MENGANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN

DI BERB AGAI NEGARA

NAMA ANGGOTA:

1. Abdul Ghofur Iswahyudi (01)

2. M. Ilham Akbar A. A. (18)

3. M. Afan Alfian (21)

4. Oldive Meigres Zenit (30)

XII-IA.4

SMA NEGERI 1 SIDAYU

TAHUN PELAJARAN 2010/2011


BERBAGAI NEGARA

A. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER



jawab kepada presiden, karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus


Penganut sistem pemerintahan parlementer, di antaranya; Kerajaan Inggris,

Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

7. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan

besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

8. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan

pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki

peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.

9. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai

pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan

kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana

menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari

parlemen.

10. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang

mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-

waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen

menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.

11. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan

adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara

republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki

kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan

keutuhan negara.

12. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja

atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya,

diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

4. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi

penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan

eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

5. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.

6. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet

menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

5. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas

dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh

parlemen.

6. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan

berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat

bubar.

7. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota

kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena

pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat

mengusai parlemen.

8. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi

bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Contoh: Sistem Pemerintahan Negara Inggris

Negara Inggris sebagai “Mother of Parliaments” telah banyak memberikan

sumbangan kepada peradaban dunia, khususnya sumbangan terhadap lembaga-lembaga

demokrasi. Namun demikian, bentuk pemerintahannya kurang jelas didefinisikan dan

agak sulit untuk dimengerti. Pulau Britania Raya, yang merupakan bagian utama dari

Kerajaan Inggris Raya (the United Kingdom) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Inggris,

Skotlandia, dan Wales.

Beberapa ciri penting dari Pemerintahan Inggris adalah sebagai berikut.

13. Negara Kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom

14. Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi kekuasaan

untuk memerintah dan tidak tertulis.

15. Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapi bercampur baur.

16. Parlemen adalah bicameral, terdiri dari House of Commons atau Majelis Rendah

dan House of Lords atau Majelis Tinggi. Parliament Sovereingnity, merupakan

salah satu prinsip fundamental dari konstitusi.

17. Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh Perdana

Menteri.

18. Her Majesty’s Opposition, adalah prinsip fundamental kedua dari konstitusi yang

tak tertulis.

19. Mahkota hanyalah tituler, bukanlah kekuasaan politik. Ia merupakan simbol

keagungan, kedaulatan, dan kesatuan nasional, sama seperti bendera dengan

lambang Union Jack; tetapi menteri-menterilah yang sebenarnya memerintah.

20. Civil service (dinas sipil) adalah pegawai karier yang mengadministrasikan

hukum dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan eksekutif dan

parlementer.

21. Pemerintah Daerah sampai titik tertentu didesentralisasikan, dengan kekuasaan

ada di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah.

22. Badan Peradilan ditunjuk oleh Kabinet.

23. Habeas Corpus adalah hak sipil yang fundamental.

24. The rule of Law, terdiri atas 3 prinsip :

a) Hukum yang dibuat oleh Parlemen mempunyai supremasi absolut atas

kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut rakyat.

b) Kesamaan di depan hukum, klas-klas dianggap subjek-subjek yang sama

oleh hukum, pegawai pemerintah mendapat perlakuan sama dengan warga

negara biasa di depan pengadilan.

c) Konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari hak-hak individu. Pengadilan

menetapkan hak-hak ini atas dasar kebiasaan dan statuta yang ditetapkan

oleh Parlemen.

B. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL



jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus


Contoh Negara sistem pemerintahan presidensial; AS, Pakistan, Argentina,

Filiphina, Indonesia.

Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai berikut:

g) Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih

langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.

h) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab

kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

i) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden

tidak dipilih oleh parlemen.

j) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

k) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.

Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

l) Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

e) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada

parlemen.

f) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya,

masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia

adalah lima tahun.

g) Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa

jabatannya.

h) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat

diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

d) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat

menciptakan kekuasaan mutlak.

e) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

f) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar

antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan

memakan waktu yang lama.

Contoh: Sistem Pemerintahan Negara Amerika

Amerika Serikat adalah suatu negara raksasa (super power) yang mendapatkan

kemerdekaannya melalui revolusi tahun 1776, dan setelah melalui proses yang cukup

panjang maka tahun 1787, Sidang Majelis Konstituante sampai pada satu titik yaitu

menerima dasar demokrasi Amerika, yang tetap tegak sampai sekarang yakni Konstitusi

(UUD) Amerika Serikat. Sistem pemerintahan Amerika Serikat berdasarkan yang

konstitusi ini bermaksud menegakkan demokrasi dan kebebasan warga negara.

Ciri-ciri penting pemerintahan Amerika Serikat antara lain:

h) Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federasi yang demokratis.

i) Sebagai negara Federasi maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional

antara Pemerintah Federal (Serikat) dan Pemerintah Negara-negara Bagian atau

State.

j) Pemerintahan oleh rakyat (Government by the people) mengakui bahwa

kedaulatan ada di tangan rakyat yang terlihat dalam proses pemilihan umum.

k) Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara Legislatif, Eksekutif, dan

Yudikatif baik mengenai organ pelaksana maupun fungsi kekuasaan-kekuasaan

badan-badan tersebut yang saling membatasi satu sama lain dengan asas checks

and balances;

l) Negara-negara Bagian mempunyai hak yang sama.

m) Keadilan ditegakkan melalui Badan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung (Supreme

Court) yang bebas dari pengaruh kedua badan lainnya (Legislatif dan Eksekutif)

dan menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin

tegaknya hukum (rule of law).

n) Suprastruktur politik ditopang oleh infrastruktur politik yang menganut sistem

bipartisan.


INDONESIA

A. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

SEBELUM AMANDEMEN

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945

sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok

sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

8. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

9. Sistem Konstitusional.

10. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

11. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

12. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

13. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

14. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan di atas, sistem pemerintahan

Indonesia menurut UUD 1945 sebelum di amandemen menganut sistem pemerintahan

presidensial.

Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar

pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut

UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR

sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR,

maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.

Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada

dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan

pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid.

Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan

pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari.

Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata

kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara

daripada keuntungan yang didapatkanya.

B. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

SEBELUM AMANDEMEN

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan

sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang

konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi.

Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

3. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.

4. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan

perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945

menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem

pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah

dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem

pemerintaha Indonesia sekarang ini.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945

adalah sebagai berikut:

7. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah

negara terbagi dalam beberapa provinsi.

8. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan

presidensial.

9. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan

wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun.

Presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu

paket.

10. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada

presiden.

11. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota

MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya

pemerintahan.

12. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan

dibawahnya.

Sistem pemerintahan Indonesia juga mengambil unsur-unsur dari sistem

pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan

kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem

pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

6. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi,

DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak

langsung.

7. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan

dari DPR.

8. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau

persetujuan dari DPR.

9. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-

undang dan hak budget (anggaran).

10.

Kesimpulannya:

Dengan demikian, pada masa reformasi ini. Sistem pemerintahan Indonesia masih

dalam masa transisi, meskipun lebih cenderung kepada sistem pemerintahan presidensial.

Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama yang masih

terdapat kekurangan-kekurangan.


DI BERB AGAI NEGARA

NAMA ANGGOTA:





XII-IA.4

SMA NEGERI 1 SIDAYU



DI NEGARA INDONESIA

NAMA ANGGOTA:





XII-IA.4

SMA NEGERI 1 SIDAYU


Documents

Menganalisis Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara