30
SISTEM EKONOMI INDONESIA Perbedaan Sistem Ekonomi 10 Negara di Asean (Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Ekonomui Indonesia) Oleh Kelompok 6 : 1. Herlambang Bagus P. (071111061) 2. Achmad Ardiansyah S.P. (071211131015) 3. Ariani (071211131092) 4. Lia Safitri (071211131106) 5. Faustina Mega W. (071211132002) 6. Zahra Wanisa (071211132016) 7. Achmad Baharudinsyah (071211133037) 8. Samekto Adi Nugroho (071211133051) 9. Achmad Diesmi Krisyar (071211133057) 10.Rizky Satiti Tinolah (071211133059) Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Perbedaan Sistem Ekonomi 10 Negara di Asean

(Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliahSistem Ekonomui Indonesia)

Oleh Kelompok 6 :

1. Herlambang Bagus P. (071111061)2. Achmad Ardiansyah S.P. (071211131015)3. Ariani (071211131092)4. Lia Safitri (071211131106)5. Faustina Mega W. (071211132002)6. Zahra Wanisa (071211132016)7. Achmad Baharudinsyah (071211133037)8. Samekto Adi Nugroho (071211133051)9. Achmad Diesmi Krisyar (071211133057)10.Rizky Satiti Tinolah (071211133059)

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Surabaya

2014

Page 2: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

1.Filipina:a. Penguasaan Terhadap Aset Negara

Ekonomi Filipina merupakan keempat terbesar di Asia Tenggara dan ketiga puluh enam di dunia berdasarkan PDB. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik dan otomotif. Pusat industri umumnya berada di daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Agrikultur masih memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Filipina.

b. Peran Swasta dan Masyarakat Dalam Ekonomi NegaraDi Filipina, sektor swasta telah mendominasi perekonomian, memberikan

kontribusi sekitar 95 persen dari PDB, tetapi belum tinggal sampai dengan potensinya. Tidak seperti negara-negara lain di Asia Timur, Filipina tidak mengalami partisipasi sektor swasta diantisipasi dan transformasi ekonomi yang menyertai model keterbukaan pembangunan. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perluasan dari paradigma ini. Perusahaan yang berbasis di Filipina yang ditemukan memiliki rendahnya pemanfaatan pengaturan dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan investasi sektor swasta sebagai persentase dari PDB diamati relatif rendah dan memiliki konsisten menurun sejak tahun 2000. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan respon sektor swasta relatif lemah Filipina ke peluang yang disediakan oleh keterbukaan dan memperdalam integrasi ekonomi regional. Makalah ini mengutip beberapa faktor yang meliputi kendala di sisi pasokan struktural dan kelemahan institusional. Beberapa faktor tersebut tidak esensial bagi sektor swasta tetapi beberapa berasal dari perilaku sektor swasta. Faktor-faktor ini diharapkan dapat mengurangi dampak dari kebijakan yang terkait dengan pembentukan AEC. Namun, ada kantong-kantong sukses sebagai hasil dari langkah menuju AEC seperti peluncuran National Single Window.

c. Penerapan Sistem Politik di FilipinaPemerintah Filipina mengikuti Pemerintah Amerika Serikat. Filipina ditata

sebagai sebuah republik, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar: Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung, yang memiliki seorang Ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden.

d. Tingkat GDP FilipinaPerekonomian Filipina telah berkembang terus selama beberapa dekade dan Dana

Moneter Internasional pada tahun 2011 melaporkan sebagai ekonomi terbesar ke-45 di dunia. Namun pertumbuhannya telah tertinggal dari beberapa negara tetangga di Asia,

Page 3: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

yang disebut Macan Asia , dan bukan merupakan bagian dari Kelompok 20 negara. Sebaliknya itu terbuka dikelompokkan pada lapis kedua dari pasar negara berkembang atau negara industri baru . Tergantung pada analis, lapis kedua ini bisa pergi dengan nama Berikutnya Eleven atau Ekonomi Tiger Cub .

Pada tahun-tahun 2012 dan 2013, Filipina membukukan tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi, mencapai 6,8% pada 2012 dan 7,2% pada 2013, [26] [27] [28] yang tertinggi tingkat pertumbuhan GDP di Asia untuk dua kuartal pertama tahun 2013, diikuti oleh China dan Indonesia

2. Indonesiaa. Penguasaan Terhadap Aset Negara

Dalam tiga tahun terakhir pasar dalam negeri tumbuh cukup tinggi dibanding negara tetangga. Sehingga, ditengah kondisi ekonomi global yang belum kondusif akan membuat investor asing melakukan perlindungan asetnya, kondisi itu akan menimbulkan potensi “capital inflow” terhadap negara yang memiliki pertumbuhan positif.

Pertumbuhan sektor wirausaha dalam negeri pun dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkkan dengan tumbuhnya jumlah wirausahawan di Indonesia yang melonjak tajam dari 0,24% menjadi 1,56% dari jumlah penduduk. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) nasional mengungkapkan di Indonesia kini ada 55, 53 juta UMKM dan 54 juta lebih diantaranya adalah usaha mikro. Kemenkop optimistis tahun 2014 pertumbuhan wirausaha ke titik ideal minimal 2% dapat tercapai.

Masyarakat kelas menengah di Indonesia tumbuh signifikan. Selama lebih dari 10 tahun pertumbuhannya dua kali lipat. Ini artinya pertumbuhan kelas menengah yang semakin besar akan meningkatkan permintaan pelayanan yang lebih baik, menuntut pendidikan lebih baik, infrastruktur lebih baik, dan konsumsi lebih besar.

b. Peran Swasta dan Masyarakat Dalam Ekonomi Negara Peran masyarakat (koperasi):

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran pemerintah (bumn):

Page 4: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

a) Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan EkonomiPeran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

Kegiatan produksiBUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.

Kegiatan konsumsiSeperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

Kegiatan DistribusiSelain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

b) Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan EkonomiPemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Page 5: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

Dalam rangka melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini:

Kebijaksanaan dalam dunia usaha: Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha.

Kebijaksanaan di bidang perdagangan: Di bidang perdagangan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa kebijaksanaan ekspor dan kebijaksanaan impor. Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor dengan tujuan untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang luar negeri. Adapun kebijakan impor dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, pengendalian impor, dan meningkatkan daya saing.

Kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat: Kebijaksanaan pemerintah dalam mendorong kegiatan masyarakat mencakup hal-hal yaitu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum, menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani, kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.

Peran swasta (BUMS)BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan

badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal.

Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini : Membantu meningkatkan produksi nasional. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Menambah sumber devisa bagi pemerintah. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

c. Penerapan Sistem Politik di IndonesiaSistem politik indonesia disebut sebagai sistem politik demokrasi pancasila.

Berdasarkan sila keempat pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memuat tiga prinsip dasar pelaksanaan sistem pelaksanaan. Sistem politik indonesia yaitu sebagai berikut:- Kedaulatan rakyat- Pelaksanaan Kedaulatan Melalui Sistem Perwakilan

Page 6: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

- Di dalam Lembaga Perwakilan Selalu Diusahakan Permusyawaratan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

d. Tingkat GDP IndonesiaBadan pusat statistik mengumumkan produk domestik bruto Indonesia tumbuh

5,78 persen pasa 2013 dibandingkan 2012. Menurut BPS, pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19%. Adapun sektor pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar 1,34%. Produk domestik bruto tanpa migas tahun lalu tumbuh 6,25%.

Menurut BPS, PDB Indonesia pada 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan Rp 2.770 triliun. Per triwulan , PDB Indonesia pada kuartal IV 2013 turun 1,42% dibandingkan kuartal III 2013. Namun jika dibandinhgkan kuartal IV 2012, PDB pada kuartal IV 2013 naiuk 5,72%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sisi pengeluaran, yakni komponen ekspor barang dan jasa , naik 5,3%. Konsumsi rumah tangga naik 5,28%, konsumsi pemerintah naik 4,87 persen, serta pembentukan modal tetap bruto naik 4,71%. Adapun komponen impor mengalami pertumbuhan 1,21%.

3. Kambojaa. Penguasaan Aset Negara

Kamboja merupakan salah satu negara yang memiliki komoditas utama seperti pakaian, kayu, karet, beras, ikan, tembakau dan alas kaki. Kamboja memiliki hutan kayu yang paling berharga dan penghasil permata yang paling produktif di dunia (kecuali berlian). Kamboja, sebagian besar wilayahnya merupakan daratan yang subur karena di sana terdapat salah satu sungai terbesar di Asia, yaitu Sungai Mekong.

Sebenarnya, Kamboja bisa menjadi sebuah negara yang kaya. Karena dalam beberapa tahun belakangan ini, kondisinya lebih baik dari Ethiopia, Turki, Peru, Mesir, Afganistan atau Irak. Namun dengan tidak stabilnya kondisi politik, maka kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak dapat terwujud.

Pertanian padi merupakan tanaman utama, penanamannya terutama di sekitar Tonselap, istimewa dekat Battambang. Disepanjang sebelah menyebelah hilir Mekong dan di selatan Kompong Cham pada umumnya penghasilan padi rendah, namun demikian masih terdapat kelebihan padi utnuk diekspor karena penduduknya tidak banyak.

Getah merupakan tanaman ladang yang paling penting dan juga sebagai bahan ekspor utama bagi negeri ini. Daerah penanamannya di sepanjang bukit Cardamon dan di tanah tinggi Annam dekat Kompong Cham. Lada hitam termasuk penting, terutama diusahakan orang Cina dan merupakan bahan ekspor. Daerah penanamannya di pegunungan Gajah dekat Kampot. Tanaman lain yang diusahakan merupakan tanaman kering seperti tembakau, kapas, kacang tanah, jagung, kapuk, tebu dan lain-lain. Tanaman ini terutama terdapat di tanah pamah sepanjang Mekong dan Tonselap, sedangkan Jute di sekitar Battambang untuk membuat goni, beras dan tikar kasar.

Perikanan merupakan kegiatan kedua besarnya di negara ini, kebanyakn para petani menjadi nelayan pada musim kering. Daerah perikanan terpenting ialah Tonselap

Page 7: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

yang menghasilkan 50% dari jumlah tangkapan ikan di Khmer. Daerah perikanan lainnya meliputi kawasan pinggir laut di sepanjang Mekong dan cabang-cabangnya di sawah padi dan paya-paya. Sebagian besar hasil tangkapan ikan di negara ini telah dijadikan bahan ekspor.

Bahan galian (pertambangan) kurang penitng, karena jumlahnya kecil, hanya fosfat dan biji besi yang ditambang dalam jumlah besar. Biji besi terdapat dekat Phnom Penh dan posfat dekat Kampot dan Battambang.

b. Peran Masyarakat dalam Aktivitas EkonomiDengan luas wilayah, 181.035 km2, mata pencaharian sebagian besar penduduk

Kamboja bertani, buruh, dan mencari ikan. Penghasilan rata-rata masyarakat Kamboja, di luar Phnom Penh, $20 atau 82.000 Riel (mata uang Kamboja), setara dengan Rp 190.000 per bulan. Namun, di desa dan kampung-kampung, masyarakat amat menggemari transaksi menggunakan Dollar. Terlebih dengan para pendatang.

Tetapi, di pusat Ibu Kota Kamboja, Phonm Penh, pemandangan paradoks menyentak. Mobil-mobil mewah keluaran anyar berkeliaran, memadati jalanan sempit dan semrawut. Dengan $10.000, seseorang dapat memiliki Land Cruiser 4WD baru yang masih kinyis-kinyis keluar dari pabrik.

Kamboja menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang berkontribusi di bidang perdagangan pakaian, pariwisata, pertanian, dan konstruksi. Produk pakaian mencatatkan 80 persen dari total nilai ekspor. Sejak kembali berintegrasi ke dalam pasar global pada tahun1993,Kamboja telah menerima sejumlah besar penanaman modal asing (PMA) selain penanaman modal dalam negeri. Namun, sebagian besar investasi tersebut disalurkan untuk pengembangan sektor pariwisata, infrastruktur, sektor tersier dan industri. Pada pertengahan tahun 2009, PMA memberikan komitmen aset tetap untuk sektor pertanian yang hanya menyumbang 4% atau 1miliar US$. Namun, sejak 2007, PMA tampaknya semakin diarahkan ke sektor pertanian. Hal ini terutama terjadi ditahun 2009 ketika jumlah total asset tetap yang disetujui mencapai 446 juta US dolar lebih dari tiga kali lipat jumlah yang diberikan pada tahun 2008 ketika persetujuan PMA mencapai puncaknya.Memang, Kamboja memiliki potensi memiliki untuk mengembangkan sektor pertaniannya, terutama karena kelimpahan lahan subur yang dipandang pemerintah cocok untuk dihibahkan sebagai Konsesi Lahan Ekonomis (Economic Land Concession/ELC) dengan biaya yang relatif rendah.

Pertumbuhan pesat sektor konstruksi Kamboja seiring dengan kebijakan pembangunan negeri itu yang masih harus mengejar ketertinggalannya untuk memenuhi tuntutan infrastruktur pembangunan. Banyak proyek bangunan bertingkat tinggi modern seperti bangunan komersial dan perkantoran, bank , pusat perbelanjaan, hotel, dan unit perumahan telah menjamur di Phnom Penh, ibukota Kamboja. Real estate dan konstruksi Kamboja telah bangkit kembali dalam tiga tahun terakhir jelas membutuhkan tenaga kerja baik yang ahli (full skill) maupun semi skill di bidang-bidang tersebut. Namun demikian prospek sektor komoditas utama Kamboja lainnya seperti pakaian, kayu, karet, beras, ikan, tembakau dan alas kaki juga sangat berkembang dan membutuhkan tenaga ahli dibidangnya. 

Page 8: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

c. Penerapan Sistem PolitikKerajaan Kamboja, merupakan sebuah negara kerajaan berdasarkan undang-

undang di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Penduduk Kamboja sebagian besar memeluk agama Budha Therawada dan berasal dari keturunan Khmer, selain itu juga ada keturunan Champa dan suku perbukitan lain. Negara Kamboja adalah negara pengganti dari Kerajaan Khmer, yang pernah berkuasa di semenanjung Indocina pada abad ke-11 hingga abad ke-14. Negara ini berbatasan dengan Thailand di sebelah Barat, Laos di sebelah Utara, Vietnam di sebelah Timur, dan Teluk Thailand (Laut Cina Selatan) di Selatan. Keadaan alam Kamboja banyak dialiri oleh sungai Mekong (dalam Bahasa Khmer disebut 'Tonle Tom' artinya 'Sungai Besar') dan 'Tonle Sap' (artinya 'Sungai Jernih'), sumber ikan terbanyak bagi Kamboja. Negara Kamboja memiliki 3 partai politik utama, yaitu Partai Rakyat Kamboja, Funcipec, dan Partai Sam Rainsi. Partai Rakyat Kamboja yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen, adalah partai yang berkuasa saat ini. Pada tahun 2004 setelah melakukan musyawarah dalam pertemuan tahunan negara, Partai Rakyat Kamboja dan Partai Kerajaan Funcipec bergabung membentuk kekuatan. 

d. Tingkat GDP KambojaPada tahun 2011 pendapatan per kapita di Kamboja adalah sekitar $2.470 sampai

$1.040. Pendapatan per kapita di Kamboja terus meningkat tetapi termasuk rendah dibandingkan negara lain di sekitarnya. Masyarakat kebanyakan bergantung kepada pertanian dan beberapa sektor lainnya. Nasi, ikan, kayu, tekstil, dan karet adalah ekspor utama Kamboja.

Sektor garmen merupakan salah satu sektor unggulan yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kamboja.  Pada tahun 2008, sektor garmen menyumbangkan 15 persen dari GDP Kamboja dan 65 persen dari total ekspor Kamboja. Neraca perdagangan Kamboja sampai dengan tahun 2008 masih didominasi ekspor sektor garmen Kamboja yang tercatat mencapai USD 2,9 milyar, sedangkan impor garmen Kamboja sebesar USD 1,298 milyar.  Pasar utama bagi garmen kamboja adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan 90% dari produknya diekspor ke kedua wilayah ekonomi tersebut. 

Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi, pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara - negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5.0% pada tahun 2000 dan 6.3 % pada tahun 2001.

Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja.

 Meskipun perkembangan terakhir, ekonomi Kamboja terus menderita dampak dekade perang saudara dan konflik internal. Pendapatan per kapita, adalah peningkatan pesat, tetapi rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Sebagian besar rumah tangga di pedesaan bergantung pada pertanian dan terkait sub-sektor. Beras, ikan, kayu, garmen dan karet ekspor utama Kamboja, dan Amerika Serikat, Singapura, Jepang,

Page 9: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

Thailand, Hong Kong, Indonesia dan Malaysia adalah mitra utama ekspor. Pemulihan ekonomi Kamboja melambat secara dramatis pada tahun 1997-1998 akibat krisis ekonomi regional, kekerasan sipil, dan pertarungan politik. investasi asing dan pariwisata juga jatuh secara drastis. Sejak saat itu Namun, pertumbuhan telah stabil. Pada tahun 1999, tahun pertama penuh perdamaian dalam 30 tahun, kemajuan dibuat pada reformasi ekonomi dan pertumbuhan kembali sebesar 5,0%. Meskipun banjir parah, PDB tumbuh 5,0% pada tahun 2000, 6,3% pada tahun 2001, dan 5,2% pada tahun 2002. Pariwisata adalah industri dengan pertumbuhan tercepat Kamboja, dengan kedatangan meningkat dari 219.000 pada tahun 1997 menjadi 1.055.000 pada tahun 2004. Selama tahun 2003 dan 2004 laju pertumbuhan tetap stabil pada 5,0%, sedangkan pada tahun 2004 inflasi sebesar 1,7% dan ekspor sebesar $ 1,6 miliar dolar AS. Pada tahun 2004 PDB per Kapita adalah USD $ 1900, yang menempati peringkat itu ke 175 (dari 232) negara. Populasi tidak memiliki keterampilan pendidikan dan produktif, khususnya di pedesaan dilanda kemiskinan, yang menderita kekurangan hampir total infrastruktur dasar. Takut ketidakstabilan politik yang diperbarui dan korupsi di pemerintahan menghambat investasi asing dan keterlambatan bantuan asing. Pemerintah mengatasi masalah ini dengan bantuan dari donor bilateral dan multilateral. Masyarakat Kamboja Kamboja etnis homogen, karena lebih dari 90% penduduk adalah asal Khmer dan berbicara bahasa Khmer, bahasa resmi negara. Sisanya termasuk Cina, Vietnam, Cham dan Khmer Loeu. Bahasa Khmer adalah anggota dari subfamili Mon-Khmer dari kelompok bahasa Austroasiatik. Perancis Kamboja diucapkan oleh banyak orang sebagai bahasa kedua dan sering menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah dan universitas. Kamboja Perancis adalah dialek ditemukan di Kamboja. Hal ini juga sering digunakan dalam pemerintahan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak warga Kamboja yang lebih muda, serta anggota kelas bisnis, telah disukai belajar bahasa Inggris dan secara bertahap menjadi lebih dikenal luas. Buddhisme Theravada, ditindas oleh Khmer Merah, tetapi sekarang dihidupkan kembali, adalah agama utama, tetapi kekristenan menyebar di negeri ini.

4.Malaysiaa. Penguasaan terhadap aset negara

Pemerintah Malaysia membuat kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai pembagian sumberdaya dan akses dalam sektor ekonomi dalam New Economic Policy (NEP) pada 1970. Kebijakan ini mendahulukan warga melayu dalam hal pekerjaan, bidang usaha, dan pendidikan. Di bawah kebijakan NEP, orang-orang melayu mendapat fasilitas dari pemerintah dalam membangun usaha (bisnis), pekerjaan, dan juga beasiswa hingga keluar negeri. Selain itu pemerintah Malaysia juga masih memberlakukan undang-undang keselamatan dalam negeri (Internal Security Act) yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat publik.

b. Peran swasta atau masyarakat di dalam aktivitas ekonomi negaraSemua kegiatan ekonomi negara Malaysia ditentukan oleh pasar. Peran

pemerintah dalam perekonomian sangat minim sehingga kemudahan dalam birokrasi kegiatan ekonomi pun lebih mudah, jadi tak heran Malaysia ada pada urutan 21 dunia

Page 10: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

negara yang paling mudah dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan demikian banyak pengusaha dari berbagai negara yang menjalankan bisnis di Malaysia, dengan demikian akan lebih meningkatkan Pendapatan Nasional Malaysia dan mengurangi jumlah pengangguran di malaysia dengan besar pengangguran di Malaysia sebesar 5% dari jumlah penduduk di Malaysia tahun 2009, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2009 mencapai 0,4%.

c. Penerapan sistem politik di negara tersebutMalaysia menggunakan sistem politik demokrasi konsosiasional. Penerapan

sistem konsosiasional di Malaysia bermula dari periode pemerintahan kolonial yang berlangsung di negara tersebut. Pada saat itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan pembagian kelas pekerja yang didasarkan pada faktor etnis (ethnic division of labour) yang secara tidak langsung membagi-bagi masyarakat ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok yang berbeda menurut identitas etnis. Kelas pekerja Malaysia dibagi ke dalam tiga ras; yaitu Melayu, Cina, dan Tamil (juga dikenal dengan sebutan Keling) yang memiliki atribut identitas kelas sosial yang berbeda-beda . Pembagian dan stereotype yang berkembang tersebut terus berlangsung bahkan hingga pada saat negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya setelah dilepaskan oleh pemerintah Kolonial Inggris.

Setelah mendapatkan kemerdekaan, Malaysia mulai berupaya untuk membangun nation bulding di tengah-tengah kondisi dimana terdapat kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Dalam rangka membentuk suatu identitas nasional bagi negara tersebut, Malaysia kemudian menerapkan model konsosiasional. Model konsosiasional yang diterapkan di Malaysia sangat terlihat dalam sektor politik, dimana masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam sistem masyarakat memiliki suatu partai politik yang berfungsi sebagai saluran atau akses terhadap decission making process. Mereka secara langsung dapat terwakili (secara eksekutif atau legislatif) oleh kehadiran partai politik tersebut. Partai-partai berbasis identitas etnis yang ada di Malaysia membentuk suatu aliansi atau koalisi yang kemudian menjalankan pemerintahan, setelah sebelumnya melalui proses pemilihan umum.

d. Tingkat GDP MalaysiaMenurut daftar GDP negara – negara ASEAN oleh International Monetary Fund 2012 estimates. Malaysia menduduki peringkat ketiga GDP tertinggi di ASEAN dengan pendapatan perkapita sebedar 23,324 USD

5.Myanmar

a. Penguasaan Aset NegaraBerbicara mengenai penguasaan aset negara, Myanmar yang notabene merupakan

negara penganut sistem ekonomi liberal, di dalam penguasaan aset negara mayoritas dipegang oleh swasta dengan persentase sebesar 73%. Negara dalam hal ini pemerintah negara Myanmar menguasai sebesar 26% (industri manufaktur) dan sisanya 1% merupakan bentuk kerjasama dengan pihak asing (investor). Sumber daya di negara

Page 11: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

Myanmar banyak berbasis pada sektor pertanian, 50% dari Produk domestik bruto berasal dari pertanian, peternakan dan perikanan, dan kehutanan. Myanmar juga memiliki kayu kayu besar, gas alam, dan cadangan perikanan dan merupakan sumber utama permata dan batu giok. Dari pembagian persentase tadi terlihat bahwa adanya kebebasan dalam mengeksploitasi sumber daya yang ada di Myanmar, peran pemerintahpun dalam hal penguasaan aset negara yang cuma 26% mencerminkan sekali bahwa Myanmar menganut sistem ekonomi liberal yang mendorong sektor-sektor diluar pemerintah untuk bersaing, berkontribusi maksimal guna mendapatkan hasil yang maksimal pula.

b. Peran swasta dalam aktivitas ekonomi negaraMyanmar yang mempunyai kekurangan dalam hal minimnya modal maupun kerja

sama asing membuat pemerintah Myanmar terkenal dengan liberalisasi perdagangannya, Myanmar mengundang para investor-investor (domestik ataupun asing) maupun pihak-pihak swasta lain untuk menanamkan modalnya pada pembangunan di negara Myanmar. Pembangunan pada pabrik penggilingan padi, pemrosesan minyak goreng, kacang-kacangan, makanan dan minuman serta penggilingan gula. Di samping itu, industri-industri berorientasi ekspor yang membutuhkan modal asing adalah industri agro-bisnis, kayu, kulit dan karet, tembaga, garmen, produk listrik dan alat-alat listrik, alas kaki, dan industri elektronik.

c. Penerapan sistem politikMyanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan

merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah Juntai Militer yang di kenal dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). Kepala Negara Myanmar di pegang oleh Juntai (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri. Myanmar pemerintahannya berbentuk Oligarki Militer. Oligarki adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Parlemen Myanmar : menurut konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu Hluttaw/setara House of Representatives + Amyotha Hluttaw/setara Senate). Saat ini dijalankan oligarki militer, bahkan Myanmar telah tercatat di dalam sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang pemerintahannya dikuasai oleh Junta Militer selama 46 tahun. Negara Myanmar juga memiliki pembagian wilayah administrative, yakni dibagi ke dalam 7 divisi, antara lain: Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, dan Yangon. Serta 7 negara bagian, antara lain: Negara Bagian Chin, Kachin, Karen, Karenni, Mon, Rakhine, dan Shan yang merupakan nama-nama yang diambil berdasarkan etnis yang ada di negara itu.

d. Tingkat GDP negara MyanmarMyanmar adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dengan GDP

(nominal millions of USD) yang hanya mencapai $ 80,11 Miliar DAN dengan GDP (nominal per capita of USD) $ 1.700. Ini dihasilkan dari pertanian: 56.4%, industri: 8.2% dan layanan jasa : 35.3%. sekitar 25% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan

Page 12: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

dengan tingkat pengngguran sebesar 5%. Myanmar, negara bersumber haria tinggi, menderita kontrol ketat dari pemerintah, dengan kebijakan ekomoni yang tidak efisien, dan kemiskinan rural, serta kasus kelaparan yang semakin meluas. Myanmar pernah menjadi pengekspor beras terbesar dengan volume 4 juta ton setahun, tetapi dalam empat dekade terakhir volume itu terus merosot hingga menjadi 40.000 ton. (data tahun 2012)

6.Laosa. Penguasaan terhadap Aset Negara

Laos banyak menguasai bidang pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan. Bidang pertanian di Laos masih mempengaruhi setengah dari pendapatan nasional dan menyerap 80% dari tenaga kerja yang ada. Pariwisata juga merupakan salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan di Laos karena tempat wisata di Laos banyak yang menjadi salah satu tujuan terbaik wisatawan luar negeri. Kemudian banyaknya dan luasnya hutan di Laos menyebabkan industri di Laos semakin maju, khususnya industri kayu. Terakhir perdagangan di Laos juga tidak kalah penting karena terjadi ekspor impor dalam jumlah yang besar. Laos banyak mengekspor hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang. Sedangkan untuk kegiatan impornya, Laos mengimpor kendaraan bermotor, mesin – mesin, dan besi baja.

b. Peran Swasta / Masyarakat dalam Aktivitas Ekonomi NegaraPada tahun 1986, Laos menerapkan New Economic Mechanism (NEM) dengan membuka peran swasta dan membuat hubungan dengan luar negeri. Namun meskipun Laos telah menerapkan NEM pada tahun tersebut, Laos mulai benar – benar membuka diri pada tahun 2004. Laos mulai tergabung dalam PBB check, ASEAN check, dan WTO check. Selain itu, masyarakat Laos juga mulai mengekspor kayu – kayu hasil hutan, tembaga, timah, biji besi, batu bara, dan belerang.

c. Penerapan Sistem PolitikSatu - satunya partai politik yang diakui di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat laos (LPRP). Kepala Negara adalah adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintah ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 angoota Komite Pusat. Keputusan pemerintahyang penting ditentukan oleh Dewan Menteri. Jenis kekuasaan negara Laos adalah republik sosialis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan adalah presidensil dan parlemennya merupakan unikameral.

d. Tingkatan GDP LaosMenurut IMF, GDP Negara Laos mencapai 5,598 ( millions of USD ) dan merupakan tingkat GDP terendah di Asean.

Page 13: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

7.Thailand

a. Penguasaan terhadap aset negaraThailand merupakan satu – satunya negara anggota ASEAN yang belum pernah

dijajah karena merupakan buffer staat antara tanah jajahan Inggris dan Prancis sesuai perjanjian 1896. Thai berarti merdeka dan Land berarti tanah sehingga Thailand berarti tanah merdeka.

Penduduk Thailand sangat tunduk pada seorang Raja yang menjadi kepala negara, sehingga seluruh aset kekayaan negara dikuasai oleh seorang Raja yang mana secara turun-temurun menjabat.

b. Aktivitas ekonomi negaraAktivitas ekonomi di Thailand adalah pertanian, perindustrian, kehutanan dan

pertambangan. Aktivitas ekonomi yang paling utama adalah di bidang pertanian, pertanian memegang peran utama dalam perekonomian di Thailand, menyumbang 17% GNP,menyerap sekitar 73% seluruh tenaga kerja dan tanah pertanian mencangkup hampir 40% dari wilayah Thailand. Rekayasa di bidang pertanian yang maju pesat, hasil utamanya adalah padi dan yang kedua adalah karet dimana Thailand merupakan penghasil karet ketiga terbesar didunia. Komoditas lain berupa tebu, kelapa, singkong, tembakau dan tapioka. Hutan Thailand seluas 15 juta ha lebih yang sebagian besar ditumbuhi oleh jati dan hasilnya diekspor.

Selain pertanian Thailand juga bergerak di bidang pertambangan, hasil tambang utama Thailand ialah timah dan merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Hasil tambang lain ialah kapur, bijih besi, flour, batu bara, gips, dan barium. Industri tradisional mengolah hasil pertanian dan hutan seperti padi dan kayu. Thailand juga memiliki pabrik semen, gula, tekstil perakitan mobil, baja, kertas, minyak, perabot rumah tangga dan karpet. Industri pariwisata menjadi tulang punggung Thailand dan pusatnya ialah di Bangkok dan pantai Patayya. Ekspor Thailand berupa beras, tapioka, karet, buah – buahan, gula, timah dan kerang – kerangan. Barang impor meliputi minyak, mesin – mesin kendaraan bermotor besi dan baja.

c. Penerapan sistem politikPolitik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional

yang demokratis , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara peradilan independen dari eksekutif dan legislatif.

Budaya politik di Negara Thailand masyarakatnya cenderung menganut budaya subjektif, Budaya politik subyek adalah budaya dimana individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subyek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka kerap mengikuti berita-berita politik tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman oleh sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Di ujung yang lain, saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Page 14: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

Di negara Thailand agen sosialisasi politik yang paling berperan besar adalah keluarga. Keluarga merupakan primary group dan agen sosialisasi utama yang membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu. Tokoh taksin sinawarta misalnya, anak-anak memperoleh nilai-nilai pengetahuan tokoh melalui ayah dan ibunya. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat anak-anak untuk mendukung taksin menjadi perdana mentri.

d. Tingkat GDP ThailandMenurut daftar GDP negara – negara ASEAN oleh International Monetary

Fund 2012 estimates, GDP Thailand menurut pendapatan perkapitanya adalah 14,636 USD.

8.Singapuraa. Penguasaan Trhadap Aset Negara

Singapura saat ini menjelma menjadi negara dengan pertumbuhan pasar tercepat dengan kepemilikan aset negara senilai US$ 550 miliar pada 2011 atau naik dari hanya US$ 50 miliar pada tahun 2000 lalu. Dengan aset tersebut Singapura tumbuh menjadi pusat investasi asing terbesar keempat dunia.

"Pemerintah Singapura yang stabil, transparansi hukum dan sejarah manajemen investasi serta penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari membuat Singapura menjadi incaran para investor," kata Analis Medioabanca, lembaga investasi Italia, Chris Wheeler. (bisnis.liputan6.com)

b. Peran Swasta dan Masyarakat Dalam Ekonomi Negara

Singapura memiliki sistem ekonomi Liberal dengan ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepôt. Bersama Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan, Singapura adalah satu dari Empat Macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak Bumi, bahan kimia, teknik mekanik dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hub logistik teratas dunia.

Ekonomi Singapura termasuk di antara sepuluh negara paling terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia, Ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing.

Negara Singapura mempromosikan diri sebagai pelabuhan yang ramah bagi perdagangan internasional. Pemerintah setempat sangat ketat mengontrol perekonomian rakyat melalui kemajuan bidang industri elektronik dan farmasi. Selain mengedepankan

Page 15: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

kesejahteraan umum dan jasa publik, pemerintah sangat peduli terhadap tingkat pendidikan masyarakatnya.

c. Penerapan sistem politikSingapura adalah negara dengan sistem politik pemerintahan palementer. kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, Presiden Singapura secara historis merupakan jabatan seremonial.

d. Tingkat GDP SingapuraMenurut daftar GDP negara – negara ASEAN oleh International Monetary Fund 2012 estimates. GDP Singapura menduduki peringkat pertama tertinggi di ASEAN dengan pendapatan perkapita rata – rata sebesar 77,076 USD pertahun.

9. Brunei Darusslam

a. Penguasaan Aset NegaraBrunei adalah Negara kecil di Asia Tenggara yang memiliki bentuk pemerintahan

monarki absolut Islam. Pemerintahan di Brunei dipimpin dan diatur oleh seorang Raja/Sultan. Sebagai Negara Islam, Brunei menganut sistem ekonomi liberal dimana perekonomian diatur oleh pemerintahan dan aset/kekayaan negaranya dikuasai oleh gabungan antara pihak kerajaan (dalam negeri) dan asing/swasta. Sumber daya Negara Brunei sebagian besar berasal dari penjualan/ekspor minyak dan gas alam selama kurang lebih dalam 80 tahun terakhir ini, lebih dari 50% Produk domestic bruto berasal dari minyak bumi dan gas alam. Peran pemerintah dalam memaksimalkan aset/sumber daya minyak dan gas alam yang ada membuat Brunei menjadi Negara penghasil minyak keempat terbesar di Asia Tenggara dan Negara dengan ekspor gas alam kesembilan terbesar di dunia, dengan sumur-sumur minyak itu Brunei mampu memproduksi 190 ribu minyak per hari. Namun pemerintah menyadari bahwa Brunei tidak dapat terus menggantukan pemasukan Negara hanya dengan sumber daya minyak saja, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk masa depan, seperti meningkatkan kualitas SDM, mengurangi pengangguran, memperkuat sector perbankan, dan memperkuat basis ekonomi Negara mereka diluar minyak dan gas seperti meningkatkan produksi di sector pertanian. sultan hasanal bolkiah memperlakukan pertanian persawahan baru-baru ini untuk menghidupkan dan mengembangkan masyarakat yang masih dalam kategori cukup. Potensi dari hasil sumber daya alam dan pertanian tersebut jika dikelola dengan baik maka akan meningkatkan perekonomian negara tersebut. Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Brunei memiliki kuasa yang lebih besar atas aset Negara daripada pihak swasta, yang terbukti efektif dan menjadikan Brunei sebagai salah satu Negara maju di Asia Tenggara.

b. Peran Swasta dalam aktivitas ekonomi NegaraBrunei yang mempunyai wilayah Negara yang tidak begitu besar dan penduduk

yang tidak begitu banyak (hanya sekitar 400 ribu jiwa) membuat pemerintahnya mengambil kebijakan yang memberikan peluang bagi swasta untuk ikut andil

Page 16: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

berpartisipasi umumnya dalam kegiatan perekonomian Negara. Dengan kekayaan minyak dan gas alam yang melimpah, tentunya akan mengundang banyak investor asing untuk berinvestasi di Brunei. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa yang memutar roda perekonomian Brunei, bukanlah penduduk asli yang bersuku bangsa Melayu. Orang Cina menguasai perdagangan dan orang Inggris menguasai sektor industri, ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan bagi pihak swasa dalam aktivitas perekonomian negara.

c. Penerapan sistem politikBrunei Darussalam merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara,

dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk Monarki. Bentuk Pemerintahan Brunei adalah Monarki absolute yang berpegang teguh pada ideologi Islam. Kepala Negara Brunei di pegang oleh seorang Raja. Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke – 15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania raya dari Singapura.

Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), china dan Taiwan . Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah d Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional.

d. Tingkat GDP Negara Brunei DarussalamBrunei adalah salah satu Negara maju di Asia Tenggara dengan GDP (dalam

USD) mencapai $17.092 milliar dan dengan GDP per kapita (dalam USD) mencapai $ 39.355. tingkat GDP yang dihasilkan di Brunei berasal dari pertanian (0.7%), industry

Page 17: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

(sebagian besar minyak dan gas alam) (73.3%), layanan jasa (26%) dan Sekitar 3.7% tingkat pengangguran di Brunei (data tahun 2010). Besarnya tingkat GDP Brunei hingga sekarang ini masih sangat bergantung pada produksi dan ekspor minyak dan gas alam.

10.Vietnama. Penguasaan Aset Negara

Perekonomian Vietnam adalah ekonomi terencana mengembangkan dan ekonomi pasar . Sejak pertengahan 1980-an , melalui masa reformasi " Doi Moi " , Vietnam telah membuat pergeseran dari ekonomi terencana yang sangat terpusat ke ekonomi pasar sosialis berorientasi yang menggunakan kedua direktif dan indikasi perencanaan (lihat Lima Tahun Rencana Vietnam) . Selama periode itu , perekonomian telah mengalami pertumbuhan pesat . Saat ini, Vietnam adalah dalam periode yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Hampir semua perusahaan Vietnam adalah usaha kecil dan menengah ( UKM ) . Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjabat sebagai tujuan yang menarik bagi investasi asing di Asia Tenggara . Sebagai ekonomi terencana dari Vietnam kehilangan momentum untuk produktivitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan , seperti sebagian besar negara komunis di dunia setelah periode Perang Dingin , saat ini perekonomian Vietnam mengandalkan sebagian besar pada Foreign Direct Investment untuk menarik modal dari luar negeri untuk mendukung nya rigorousness ekonomi terus-menerus .

Departemen Keuangan (Depkeu) adalah kementerian yang bertanggung jawab atas keuangan negara dari Vietnam, termasuk pengelolaan APBN, penerimaan pajak, aset negara, cadangan keuangan nasional dan keuangan perusahaan negara. Kementerian mengelola pekerjaan akuntansi nasional, pinjaman negara, kegiatan pasar saham, dan Departemen Bea Cukai. Kantor utama Kementerian terletak di Hanoi. Kementerian Keuangan secara langsung memiliki dan mengendalikan beberapa perusahaan negara, seperti Bao Viet Asuransi, dari yang memiliki 71%.

b. Peran Swasta dalam aktivitas ekonomi NegaraDewan Menteri Vietnam dipercayakan oleh Konstitusi 1980 dengan mengelola

dan melaksanakan kegiatan pemerintahan negara . Hal ini dijelaskan dalam dokumen itu sebagai " Pemerintah Republik Sosialis Vietnam , tertinggi eksekutif badan negara dari badan tertinggi dari kekuasaan negara . " Hal ini bertanggung jawab kepada Majelis Nasional Vietnam, dan , lebih langsung , kepada Dewan Vietnam Negara ketika Majelis Nasional tidak dalam sesi . Tugasnya termasuk mengirimkan rancangan undang-undang , keputusan , dan tagihan lainnya kepada Majelis Nasional dan Dewan Negara ; menyusun rencana negara dan anggaran dan mengimplementasikannya setelah mendapat persetujuan Majelis Nasional; mengelola pengembangan ekonomi nasional ; menyelenggarakan kegiatan pertahanan nasional dan meyakinkan kesiapan angkatan bersenjata , dan mengatur dan mengelola hubungan luar negeri negara . Keanggotaannya meliputi ketua , wakil ketua , menteri kabinet , dan kepala komite negara, yang masa jabatan bertepatan dengan Majelis Nasional.

Mengingat basis ekonomi Vietnam adalah pertanian dengan tingkat produktivitas yang rendah menjadikan negara ini tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang

Page 18: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

baik dan justru sangat rentan dengan krisis, belum lagi akibat peperangan yang dulu menyebabkan perekonomian Vietnam menjadi terpuruk. Keterpurukan ekonomi ini menyebabkan perubahan dalam perpolitikan Vietnam karena dalam konggres keenam di Hanoi menghasilkan suatu keputusan yang dikenal sebagai “Doi Moi” atau kebijakan renovasi. Ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh kepentingan nasional Vietnam.Lemahnya ekonomi domestik dan kuatnya kekuasaan politik partai komunis tentu menjadi sebuah pertimbangan yang cukup penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Vietnam.3 Keterbukaan dan perluasan hubungan dengan dunia luar merupakan hal yang penting bagi Vietnam karena akan memberi peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan pertahanan. Keterbukaan ini perlu diterapkan terutama dalam hal ekonomi meskipun tanpa mengabaikan kekuatan sistem politik sosialis. Maka Partai Komunis vietnam pada tahun 1990-an membuat keputusan untuk memberi peran kepada swasta dan masyarakat untuk berkecimpung di bidang ekonomi. Sejak itu perekonomian Vietnam lebih terbuka terhadap investasi asing dengan masuknya bantuan dan perusahaan asing serta maksimalisasi perdagangan dengan negara lain.

c. Penerapan Sistem PolitikVietnam merupakan negara sosialis yang menganut sistem tunggal dengan

Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Sejak awal Vietnam yakin bahwa sosialislah yang akan menang dalam pertarungan blok barat dan blok timur. Para pemimpin Vietnam percaya akan keungulan sosialisme, hal ini telihat dari sikap mereka yang optimisme bahwa kapitalisme yang akan kalah. Dalam pemerintahan, negara Vietnam berlandaskan sistem demokratis-sentralisme yaitu dimana kehendak rakyat disalurkan dari bawah lalu disaring keatas dan dikembalikan lagi kebawah yang bersifat perintah atau komando. Dari segi ideologi Vietnam menganut ideologi komunis dengan faham Marxisme-Leninisme serta ajaran-ajaran Ho Chi Minh. Faham inilah yang menjadi ilham dan menerangi pemikiran serta sikap bangsa Vietnam dalam menghadapi musuh-musuh imperialisme dan kolonialisme.1 Mereka juga menganggap bahwa masyarakat sosialis adalah masyarakat masa depan.

Sebagai negara sosialis dengan sistem satu partai, pemerintahan Vietnam dijalankan secara sentralistik dalam setiap pengambilan kebijakan. Termasuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dimana Partai Komunis Vietnam (PKV) sebagai partai tunggal memegang posisi penting untuk menentukan hubungan luar negeri Vietnam. Sistem sosialis yang dijalankan Vietnam selama ini dianggap kurang menguntungkan pada bidang ekonomi.

d. Tingkat GDP VietnamPada 2013 , GDP nominal mencapai $ 170,020 miliar , dengan GDP nominal per

kapita $ 1.896 . Menurut perkiraan pada bulan Desember 2005 oleh Goldman Sachs , ekonomi Vietnam akan menjadi ekonomi terbesar ke-35 di dunia dengan GDP nominal $ 436.000.000.000 dan GDP nominal per kapita dari 4.357 USD pada tahun 2025 . Menurut perkiraan oleh Pricewaterhouse Coopers pada tahun 2008 , Vietnam mungkin yang paling cepat berkembang dari negara-negara berkembang pada tahun 2025 , dengan tingkat

Page 19: sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN

pertumbuhan tahunan potensi sekitar 10 % dalam dolar riil , yang akan meningkatkan ukuran ekonomi untuk 70 % dari ukuran ekonomi Inggris pada tahun 2050 .

Daftar GDP negara ASEAN menurut International Monetary Fund tahun 2012

Rank

Country Populationin millions

GDP Nominal

millions ofUSD

GDP (Nominal)per capita

USD

GDP (PPP)millions

ofUSD

GDP (PPP)per capita

USD

1  Singapore 5.99 342,472 57,134 462,011 77,0762  Brunei 0.44 19,013 43,537 32,931 75,4103  Malaysia 32.59 474,770 14,567 760,172 23,3244  Thailand 65.94 612,173 9,284 965,050 14,6365  Indonesia 266.15 1,482,211 5,569 1,992,555 7,4876  Philippines 107.63 451,036 4,191 660,105 6,1337  Vietnam 97.10 240,185 2,474 494,256 5,0908  Laos 6.93 16,317 2,354 33,943 4,8969  Cambodia 16.19 25,628 1,583 62,920 3,886

10  Myanmar 71.75 87,366 1,218 148,978 2,076

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa GDP paling tinggi di ASEAN adalah negara Singapura dengan pendapatan perkapita rata – rata $77,076.