14

PERKEMBANGAN INVESTASI & TABUNGAN MASYARAKATMakalah ini ditulis dan diajukan guna untuk memenuhi salah satu syarat dari mata kuliah PEREKONOMIAN INDONESIA

Dosen Pengampu :Asyarurahim, SE

Disusun oleh :

1. EKA RIANA W(1362046)2. HANITA YOSEPHINE DE F(1362072)3. IKA RADITA L(1362083)4. MELISA ELYANAWATI(1362113)

PROGRAM STUDI AKUNTANSISTIE PGRI DEWANTARA JOMBANG2015

BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangSalah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan adalah teori Tabungan dan Investasi oleh Harrod-Domar. Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan modal itu diinvestasikan hasilnya adalah pembangunan ekonomi.Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakan hukum. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing.B. Rumusan Masalah1. Bagaimana perkembangan dan sasaran investasi secara umum di Indonesia?2. Bagaimana pembentukan modal domestik bruto di Indonesia?3. Apa yang dimaksud dengan PMDN dan PMA?4. Apa saja kebijakan-kebijakan yang ada pada investasi?5. Bagaimana determinan investasi di Indonesia?C. Tujuan1. Untuk mengetahui perkembangan dan sasaran investasi di Indonesia2. Untuk mengetahui pembentukan modal domestik bruto di Indonesia3. Untuk mengetahui pengertian dari PMDN dan PMA4. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan investasi di Indonesia5. 1Untuk mengetahui determinan investasi yang ada di IndonesiaBAB IIPEMBAHASAN

A. Perkembangan dan Sasaran Umum Investasi1. InvestasiInvestasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.[footnoteRef:2] [2: Sunariyah (2003:4)]

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas dan properti.[footnoteRef:3] [3: Senduk (2004:24)]

Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus:

PDB = C + I + G + (X-M)

Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru).Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I = (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Definisi efek adalah suatu instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga, saham/obligasi, bukti hutang (Promissory Notes), bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif (Reksa dana), Hak untuk membeli suatu saham (Rights), garansi untuk membeli saham pada masa mendatang atau instrumen yang dapat diperjual belikan. Seperti halnya; 2Invertasi Tanah : diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah; harga tanah akan meningkat di masa depan. Investasi Pendidikan : dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Investasi Saham : diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja atau penelitian.

2. Perkembangan Investasi di IndonesiaSemenjak diberlakukannya Undang-undang No.1/Tahun 1967, No.11/Tahun 1997 tentang PMA dan undang-undang No.6/Tahun 1968, No.12/Tahun 1970 tentang PMDN, investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. Kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan masyarakat atau sektor swasta, baik PMDN maupun PMA, namun juga penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembetukan modal domestik bruto meningkat dari tahun ke tahun.Penanaman modal oleh dunia usaha meningkat pesat terutama dalam dasawarsa 1980-an sesudah pemerintah meluncurkan sebuah paket kebijksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Dalam dasawarsa 1970-an bagian terbesar penanaman modal negeri berasal dari sektor pemerintah. Keadaan tersebut sekarang terbalik. Selama paruh pertawa dasawarsa 1990-an sebagian besar investasi domestik berasal dari dunia usaha dan masyarakat. Investasi oleh pemerintah sendiri juga tetap bertambah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana serta pelayanan dan dasar lainnya.Dalam pembiayaan pembangunan sepanjang PJP 1 telah terjadi peningkatan pesat investasi. Apabila pada awal PJP 1 nilai investasi total (diukur dengan harga konstan tahun 1983) baru mencapai angka Rp 3,7 Triliun, pada tahun 1992 nilai itu sudah mencapai bilangan Rp 34,7 Triliun. Itu berarti setiap tahun investasi naik dengan laju rata-rata sekitar 10%.Sepanjang kurun waktu itu peranan sektor swasta dalam keseluruhan investasi nasional sangat fluktuatif. Pada masa 10 tahun pertama, maksudnya tahun 1970-an, peranan investasi swasta mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya pesat investasi pemerintah. Pada masa sewindu berikutnya, periode awal 1980-an hingga tahun1987, sejalan dengan merosotnya penerimaan pemerintah dari sektor minyak bumi serta membekaknya pembayaran utang luar negeri, peranan investasi pemerintah menurun.Sebaliknya, peranan investasi swasta meningkat, kemudian sejajar dengan membaiknya lagi penerimaan pemerintah namun kali ini berkat kenaikan pesat penerimaan pajak, peranan investasi pemerintah pun meningkat kembali sehingga kontribusi relatif investasi swasta sedikit menurun.Perkembangan investasi sepanjang PJP I bahkan melebihi pertumbuhan produk nasional. Rasio investasi terhadap produksi nasional melonjak cukup berarti, dari semula 18% kemudian 30,5%. Lonjakan rasio ini merupakan pertanda kenaikan kapasitas produksi nasional. Semua itu dimungkinkan berkat kenaikan dalam sumber pembiayaannya, baik dari tabungan dalam negeri maupun dari dana luar negeri. Tabungan domestik meningkat dengan laju rata rata 12,6% per tahun. Peranan tabungan domestik dalam pembiayaan investasi telah meningkat dari 82% pada Pelita I Menjadi sekitar 91% pada pelita V.Disektor investasi swasta, selama periode 1 januari 1967 hingga 15 juli 1994 secara kumulatif telah disetujui sebanyak 8703 proyek PMDN dengan nilai total Rp275.413,7 Miliar. Dalam kurun waktu yang sama jumlah PMA yang disetujui sebanyak 2.907 proyek dengan nilai total US$83.945,6 juta. Namun dari jumlah jumlah yang disetujui itu,realisasi kumulatif hanya 5649 proyek PMDN dengan nilai total 82,949 persen. Sedangkan realisasi kumulatif PMA hana 1649 proyek (56,72%) dengan nilai total US$26.742 juta (31,86%). Mayoritas Investasi oleh pihak swasta tertanam disektor sekunder atau sektor industri pengolahan (manufacturing), baik PMDN maupun PMA, baik dilihat berdasarkan jumlah proyek maupun berdasarkan nilai investasinya.Dilihat secara regional,sebagian besar proyek-proyek PMDN dan PMA berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, baik tatkalah persetujuannya diterbitkan maupun sesudah proyek proyek itu diwujudkan. Dalam perbandingan antar pulau, 63,3% nilai MDN terkonsentrasi di Pulau Jawa. Proporsi nilai PMA yang menumpuk dipulau ini lebih besar lagi, 67,5% (Angka-angka dihitung berdasarkan data persetujuan kumulatif sampai dengan 15 juli 1994). Khusus mengenai PMA,nilai investasi terbesar berasal dari Jepang. Para investor dari negeri matahari terbit ini menguasai sekitar se-per-lima nilai PMA di Indonesia, termasuk nilai proyek-proyek patungannya dengan beberapa negara.Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mencerahkan iklim investasinya di masa datang, baik secara internal di dalam negeri sendiri maupun secara eksternal dari negara lain. Di dalam negeri, tantangan itu antara lain masih belum memadainya ketersedian sarana dan prasarana perekonomian yang berupa barang-barang publik. Sementara keuangan pemerintah justru harus dikelola lebih efisien, kalangan swasta biasanya enggan atau tidak tertarik untuk menanam modal bagi penyediaan barang publik.Berdampingan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi,tentu saja terdapat berbagai peluang yang kita miliki. Peluang tersebut misalnya kemantapan situasi politik di tanah air, perkembangan mengesankan dalam kualitas sumber daya manusia, keterbukaan perekonimian kita serta keberhasilan pembangunan selama ini yang tentu saja merupakan kredibilitas tersendiri. Di tengah tantangan dan peluang-peluang itulah pemerintah mencanagkan target-target tertentu untuk investasi di masa datang.[footnoteRef:4] [4: http://irfan-nurdnsyah.blogspot.com/2011/02/perkembangan-dan-sasaran-umum-investasi.html diakses tanggal 16 Maret 2015]

Berikut adalah Tabel Investasi Dari tahun 1990 s/d 2007:

Perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai Rp 983,9 triliun (atas dasar harga berlaku). Angka ini hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990 yang sebesar Rp 58,9 triliun. Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75 persen (Rp 125,4 triliun) yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya (87,25 persen atau Rp 858,5 triliun) merupakan investasi masyarakat.Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalamUU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.

3. Sasaran Umum Investasi di IndonesiaSebagai contoh sasaran investasi di bidang properti di beberapa kota di Indonesia di luar Jakarta dan Surabaya mengalami laju pertumbuhan properti mengesankan. Mereka adalah Medan, Bandung, Balikpapan, Pekanbaru, Solo dan Yogyakarta.[footnoteRef:5] [5: http://properti.kompas.com/read/2013/05/27/1711091/Enam.Kota.Sasaran.Investasi.Properti diakses tanggal 16 Maret 2015]

Colliers International Indonesia menilai, secara umum, bergairahnya properti enam kota tersebut didorong perekonomian yang terus bertumbuh. Hal ini mengundang minat para pengembang membangun dengan nilai investasi lumayan besar. Nama-nama besar seperti Lippo Group, Ciputra Group, Agung Podomoro Group, Sahid Group pun kepincut membagi kue investasinya ke kota-kota tersebut.Investasi properti di Pekanbaru, Bandung, Balikpapan, Solo, serta Yogyakarta berpotensi meningkat, tapi tergantung karakternya. Misalnya: Yogyakarta tidak cocok bagi apartemen. Sebab, wilayah ini rawan gempa ujar Ferry Salanto, Associate Director Colliers International.Medan contohnya: Tak dimungkiri bila ibukota Sumatera Utara ini masih merupakan commercial and business hub untuk Pulau Sumatera. Saat ini, terdapat delapan proyek berskala multifungsi yang sedang dalam konstruksi. Proyek-proyek tersebut memiliki varian berbeda, mulai dari pusat belanja, hotel, apartemen, trade center, ruko, hingga kondominium-hotel.Berbeda dengan Bandung yang memiliki 11 mixed use project. Jenis proyek yang tengah dalam proses pembangunan, lebih didominasi oleh apartemen dan hotel. Ini disebabkan karena tipikal investasi yang diminati pengembang adalah sesuai dengan karakter Bandung sebagai kota destinasi wisata belanja dan kuliner. Jadi, kebutuhan hunian dan fasilitas akomodasi lebih tinggi dibanding pusat belanja.Pekanbaru, Balikpapan, Solo dan Yogyakarta juga tak mau ketinggalan. Keempatnya berpacu menjadi yang paling menarik dan menjanjikan untuk investasi properti. Saat ini, terdapat 4 pengembangan multifungsi yang tengah berlangsung di Pekanbaru. Demikian halnya dengan Balikpapan yang diramaikan oleh tiga proyek berskala mixed use.Ketiga proyek tersebut terkonsnetrasi di pusat kota. Sementara Sahid Yogyakarta Lifestyle Center, Mataram City dan Malioboro City mengisi laju pertumbuhan properti di Yogyakarta. Solo sendiri saat ini tengah disibukkan dengan pembangunan The Park Solo dan Solo Center Point.

B. Pembentukan Modal Domestik BrutoUntuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu, ada tiga macam cara (berdasarkan tiga gugus data) yang bias dilakukan. Pertama, dengan menyoroti kontribusi pembentukan modal domestic bruto dalam konteks permintaan agregat, yakni melihat sumbangan dan perkembangan variable I dalam identitas pendapatan nasional Y = C + G + X M. data I merupakan data keseluruhan investasi domestic secara bruto, meliputi baik investasi oleh swasta (PMDN dan PMA) maupun oleh pemerintah. Cara kedua ialah dengan mengamati data-data PMDN dan PMA dengan cara ini berarti kita hanya mengamati investasi oleh kalangan dunia usaha swasta saja. Adapun cara ketiga adalah dengan menelaah perkembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan. Cakupan data dengan cara ini tentu saja relatif lebih terbatas karena belum memperhitungkan modal sendiri yang ditanamkan oleh investor. Namun demikian, sebagai salah satu pendekatan untuk memperoleh gambaran perihal perkembangan investasi, cara terakhir ini sama sahihnya dengan kedua cara sebelumnya.Data pembentukan modal domestic bruto (I) dalam konteks identitas pendapatan nasional (Y = C + G + X M) Indonesia dihitung dan disajikan oleh Biro Pusat Statistik. BPS menyajikannya secara kuartalan dan tahunan, diterbitkan melalui seri publikasi mereka berjudul Pendapatan Nasional Indonesia. Data pembentukan modal domestic bruto mempunyai dua unsur, yaitu pembentukan modal tetap domestic bruto dan ditambah perubahan stok.Pengeluaran investasi yang dimaksud disini adalah pembentukan modal domestik mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk berproduksi atau menghasilkan barang baru dimasa mendatang dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Pembentukan modal domestik bruto dibedakan atas pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi dan pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan.[footnoteRef:6] [6: http://karyatulisilmiah.com/konsep-pendapatan-nasional/ diakses tanggal 17 Maret 2015]

C. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) PengertianPenanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Latar Belakang PMDN Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa. Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sektor swasta. Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing. Penanaman modal (investment), penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Pasal 1 angka 2 UUPM menyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM). Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah, misal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara. PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Misal : perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum. PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi, perkebunan.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi PMDN Potensi dan karakteristik suatu daerah Budaya masyarakat Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional Peta politik daerah dan nasional Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

Syarat-syarat PMDN Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung. Pelaku Investasi : Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia. Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah. Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll. Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah. Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan).

Tata Cara PMDN Keppres No. 29/2004 tentang penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan satu atap. Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap. Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN. BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN. Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi melalui pelayanan satu atap. Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal. Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal.

2. Penanaman Modal Asing (PMA) PengertianPenanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia1) Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.2) Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.3) Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.4) Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.5) Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.6) Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.7) Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.

Tujuan Penanaman Modal Asing1) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.2) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.3) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.4) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu Negara.

Faktor yang Mempengaruhi Berkurangnya PMA1) Instabilitas Politik dan Keamanan.2) Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan.3) Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah.4) Kurangnya jaminan kepastian hukum.5) Lemahnya penegakkan hukum.6) Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi.7) Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakkan.8) Masih maraknya praktek KKN.9) Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.10) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Hal Hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam PMAa) Bagi Investor Adanya kepastian hukum. Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal. Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan. Adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambilalihan modal oleh pemerintah pusat dan daerah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa. Adanya jaminan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan.

b) Bagi Penerima Investasi Pihak penerima investasi harus sadar bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi negaranya menjadi pusat perhatian investor. Dicegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka panjang dan pendek. Transfer teknologi dari para investor. Pelaksanaan investasi langsung atau investasi tidak langsung betul-betul dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) dan terutama pembangunan bagi negara/ daerah penerima.

Faktor Penarik Investor AsingTransparansi pasar keuangan dalam informasi yang terpercaya yang mengalir dalam suatu aliran yang stabil. Tidak adanya transparansi selama proses investasi dapat sangat membatasi rentang perhatian para investor asing. Pasar finansial yang terbuka harus dibebaskan dari kendali pemerintah langsung dan perdagangan bawah tangan (insider trading). Adanya aturan hukum para ahli ekonomi yang telah disepakati. Nilai tukar yang fleksibel. Sehingga memudahkan para investor untuk berinvestasi.

3. Perbedaan PMA dan PMDN Modal Asing :1. waktu pemakaiannya terbatas2. merupakan beban tetap, baik perusahaan dalam keadaan untung maupun rugi.3. pemilik modal asing tidak berhak ikut campur dalam pengurusan perusahaan.4. resiko yang ditanggung lebih besar.5. untuk memperolehnya, harus dengan borg (jaminan).

Modal Sendiri :1. waktu pemakaiannya tidak terbatas.2. tidak merupakan beban tetap, tapi tergantung pada pendapatan perusahaan dan kalau perusahaan rugi tidak merupakan beban.3. bagi pemilik modal sendiri pada umumnya dapat menjadi pengelola perusahaan.4. resiko yang ditanggung lebih kecil.5. untuk memperolehnya tidak diperlukan borg (jaminan).

D. KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIASalah satu ciri umum negara terbelakang adalah kelangkaan modal. Sebab utama kelangkaan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka bila dibandingkan dengan Indonesia, keadaan tersebutlah yang terjadi saat ini, hal ini dapat dilihat dari sejumlah fakta seperti tertundanya keinginan pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur akibat kurangnya dana yang dimiliki oleh pemerintah, tingkat produktivitas dan kemampuan individual masyarakat juga rendah, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, serta kurangnya sarana produksi yang dimiliki masyarakat dan sektor swasta. Akibatnya adalah derajat ekonomi, kesehatan, serta tingkat pengganguran yang tinggi. Keadaan tersebut bisa dikurangi jika pemerintah bisa membangun dan menciptakan sarana produksi tadi. Pembangunan dan penciptaan sarana produksi tersebut adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung program tersebut, permasalahannya adalah dana untuk merealisasikannya tidak mencukupi. Dalam hal ini sebenarnya sektor swasta dalam negeri mempunyai peran yang strategis yaitu dengan membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana tersebut. Namun kondisi sektor swasta pun tidak mampu untuk memikul tanggung jawab itu. Sehingga kebutuhan akan penyediaan dana dari luar menjadi pilihan utama kebijakan pembangunan ekonomi.Kebijakan tersebut cukup realities mengingat pemerintah tidak lagi mempunyai pilihan lain yang mendukung. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam sebuah kebijakan, yang salah satunya dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Selain itu sejumlah pertemuan baik bilateral maupun multilateral juga sudah dilaksanakan, salah satunya dengan menyelenggarakan Infrastructure Summit for Indonesia, ditambah dengan serangkaian promosi ke berbagai negara investor.

1. Kebijakan Dasar Penanaman ModalPemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional (Pasal 4 ayat 2). Perlakuan terhadap penanaman modal : Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat 1). Namun demikian, perlakuan ini tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. (Pasal 6 ayat 2). Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang (Pasal 7). Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan. Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar).

2. Hak-Hak Penanam Modal (Investor)Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap : modal; keuntungan; bunga bank; deviden, dan pendapatan lain; dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal; tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal; dana untuk pembayaran kembali pinjaman; royalti atau biaya yang harus dibayar; pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal; hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal; kompensasi atas kerugian; kompensasi atas pengambil alihan; pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.[footnoteRef:7] [7: http://www.lpdp.depkeu.go.id/pengelolaan-dana/kebijakan-investasi/ diakses tanggal 16 Maret 2015]

E. DETERMINAN INVESTASI INDONESIAInvestasi merupakan komponen yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun sumbangan investasi dalam PDB Indonesia masih relatif kecil, namun investasi masih memiliki peran penting dalam penentuan permintaan agregat. Hal ini disebabkan oleh investasi cenderung relatif tidak stabil (volatile) apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi dan boom dalam perekonomian. Selain itu, investasi sangat penting bagi pertumbuhan stock kapital dan produktivitas tenaga kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini mencoba membuat model dalam menganalisis determinan investasi swastadengan memasukkan berbagai variabel yang secara teoretis diduga berpengaruh kuat, yaitu suku bunga, pengeluaran investasi pemerintah, produk domestik bruto (PDB), kurs, dan inflasi.Dengan teknik error correction methode (ECM) akan diputuskan model terbaik sehingga interpretasi hasil tidaklah menyesatkan dengan interpretasi terbaik. Hasil ini merupakan bentuk keseimbangan independen variabel dengan dependen variabel, baik pada jangka panjang maupun jangka pendek. Perbandingan model menunjukkan bahwa model transformasi natural logaritma mendatangkan hasil yang lebih baik dibandingan dengan model regresi biasa, baik dalam nilai F-test, R2, maupun signifikansi parsial.Melihat hasil penelitian, dapat disarankan bahwa apa pun kebijakan dan deregulasi yangdilakukan pemerintah, yang terpenting adalah implementasi di lapangan. Denganmempertimbangkan berbagai faktor, ekonomi dan nonekonomi, iklim investasi di Indonesia haruslah diakui sangat potensial, namun juga rentan. Beberapa faktor penunjang, seperti penyediaan infrastruktur melalui model public private partnership, mencari sumber pembiayaan selain pinjaman, kebijakan stabilisasi yang konsisten dan menumbuhkan kepercayaan, baik dari masyarakat maupun investor swasta asing dan domestik sangat dibutuhkan.Investasi yang dilakukan di Indonesia belum mencapai tingkat optimal ditunjukkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :1. Tingkat pengembalian investasi yang tercermin dari trend Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mengalami penurunan. Penurunan ICOR ini menunjukkan adanya indikasi produktifitas kapital yang mengalami penurunan.2. Rata-rata prosentase realisasi PMA terhadap permohonan yang diajukan hanya berkisar 50 % sejak tahun 1990an. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rencana proyek asing yang sudah mendapat izin dari pemerintah tidak jadi dilaksanakan.3. Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Indonesia boleh dikatakan masih terbelakang dibandingkan beberapa negara tetangga.4. Produktifitas tenaga kerja pada periode setelah krisis menunjukkan penurunan, dan masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.5. Pembangunan sumber daya manusia belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan negara tetangga yang ditunjukkan dengan pengeluaran pendidikan terhadap total pengeluaran pemerintah.6. Tingginya risiko baik di tingkat makro maupun tingkat mikro.7. Menurut survei yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan dari sisi jumlah prosedur, waktu dan biaya untuk memulai usaha, proses memulai usaha di Indonesia termasuk yang mempunyai hambatan besar dibandingkan dengan negara lain.8. Sementara itu, dari sisi governance, tingkat korupsi Indonesia masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal tersebut merupakan penyebab micro risk dalam melakukan aktifitas ekonomi di Indonesia masih tinggi.[footnoteRef:8] [8: http://downloadskripsigratis.blogspot.com/2009/07/determinan-investasi-di-indonesia.html diakses tanggal 16 Maret 2015]

BAB IIIPENUTUP

KesimpulanPertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteran rakyat banyak. Penguatan peran dan kelembagaan pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi. Daya tarik investasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan kepastian hukum,meningkatkan diversifikasi pasar dan mendorong komoditi lokal yang bernilai tambah tinggi. Investasi didorong dengan meningkatkan akses UKM pada sumberdaya produktivitas. Tanpa lembaga dan kapasitas yang siap maka kebijakan tidak bisa terealisasi secara maksimal. Tujuan dan prospek yang ingin dicapai sulit untuk dicapai dan kemungkinannya malah akan hilang. Pemerintah perlu menata kembali fungsi organisasi dan manajemen yang ada saat ini.Perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai Rp 983,9 triliun (atas dasar harga berlaku). Angka ini hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990 yang sebesar Rp 58,9 triliun.Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75 persen (Rp 125,4 triliun) yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya (87,25 persen atau Rp 858,5 triliun) merupakan investasi masyarakat.Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalamUU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

18

DAFTAR PUSTAKA

Dumairy. 1999. Perekonomian Indonesia. Penerbit : Erlangga.Isna Irawan, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan dan Investasi Swasta Di Indonesia Periode 1984-2003.Ismail Suny dan Rochmat Rudiro, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, (Jakarta: Pradjna Paramita, 1998), hal 108.M. Dawam Rahardjo, Perekonomian Indonesia dan Pertumbuhan Krisis, (LP3ES 1987).

https://angelinasinaga.wordpress.com/2013/05/31/penanaman-modal-asing-dan-penanaman-modal-dalam-negeri/http://alvincr7.blogspot.com/2013/06/penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-a.htmlhttp://catatanyogakwok.blogspot.com/2013/09/pengaruh-investasi-tabungan-terhadap.htmlhttp://yuyunchelsea.wordpress.com/2011/03/02/pengertian-dan-ekonomi-dan-perekonomian-indonesia/http://www.indietours.com/component/content/article/57-penanaman-modal/551-2-pmdn-penananaman-modal-dalam-negeri-.htmlhttp://www.jbs.co.id/penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-menuperijinan-96.htmlhttp://kuliahade.wordpress.com/2010/11/16/hukum-penanaman-modal penanaman-modal-dalam-negeri/http://irfan-nurdnsyah.blogspot.com/2011/02/perkembangan-dan-sasaran-umum-investasi.htmlhttp://www.academia.edu/7172927/Perkembangan_Investasi_Indonesia_Lima_Tahun_Terakhirhttp://zempat.blogspot.com/2013/01/makalah-perkembangan-investasi-di-indonesia-by-fhawzhand.htmlhttp://budionline.blogdetik.com/index.php/2013/11/01/mencermati-perkembangan-investasi/http://daryonodsb.blogspot.com/2012/11/perkembangan-investasi-di-indonesia.htmlhttp://afandi-unmuhgres.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-investasi_22.htmlhttps://ardana45.wordpress.com/2013/05/14/peranan-investasi-dalam-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-olehi-ketut/http://properti.kompas.com/read/2013/05/27/1711091/Enam.Kota.Sasaran.Investasi.Propertihttp://denitriblog.blogspot.com/2012/01/perkembangan-investasi-di-indonesia.html