Penerapan Good Governance Di Bappeda Kota Bogor

7/21/2019 Penerapan Good Governance Di Bappeda Kota Bogor

http://slidepdf.com/reader/full/penerapan-good-governance-di-bappeda-kota-bogor 1/12

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konsep good governance yang diterapkan di pemerintahan merupakan kebutuhan mutlak

masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada

kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini dapat juga

menjadi faktor terwujudnya good governance yang menghendaki bahwa berbagai proses

pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, perumusan arus

investasi, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap sumber daya manusia yang ada

dalam ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Praktek good governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang

sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk

mengembangkan praktek good governance. Informasi mengenai tindakan pemerintahan,

misalnya alasan melatar belakangi tindakan, bentuk tindakan serta waktu dan cara melakukan

tindakan, harus tersedia bagi para pemegang saham (stakeholder) dan masyarakat luas. Dengan

memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi semacam itu maka masyarakat dan

stakeholder dapat menilai apakah pemerintah telah benar-benar mengabdi pada kepentingan

masyarakat atau kepentingan pihak lain.

Masyarakat dan stakeholder dapat menilai sejauh mana keberpihakan pemerintah

terhadap kepentingan mereka dan menentukan sikap yang tepat dalam merespon kebijakan dari

pemerintah tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk

mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahaan, maka dapat

mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap

kepentingan rakyat. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan

dukungan kepada pemerintahan, atau sebaliknya, kritikan, dan protes yang di lakukan agar

pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan dalam publik, lebih dari itu hak untuk

memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan

penilaian terhadap kinerja pemerintahan secara tepat.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat

kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai



aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tanadai dengan dikembangkannya

paradigma baru dibidang pemerintahan saat ini yang di kenal secara luas saat ini dengan istilah

good governance atau seiring diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahaan

yang baik.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pelaksanaan kehidupan

negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi,

demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam

melaksanakan tugas dan kewenangarmya guna mewujudkan good governance secara utuh.

Pemerintah harus melaksanakan good governance dalam pelayanan publik, hal ini dikarenakan

perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders yaitu pemerintah, warga

dan sektor usaha. Kemudian pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance

melakukan interaksi yang sangat intensif, serta nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik

good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Bappeda

Kota Bogor?

b.

Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan prinsip good governance

dalam pelayanan publik di Bappeda Kota Bogor?

3. Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip good governance dalam pelayanan publik di

Bappeda Kota Bogor.

b.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan prinsip good

governance dalam pelayanan publik di Bappeda Kota Bogor.

4. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara

intelektualitas dibidang ilmu administrasi negara, serta dapat meningkatkan



kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-fenomena pelaksanaan

prinsip good governance dalam pelayanan publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah

dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya

bentuk pemerintahan yang lebih baik lagi di masa mendatang serta dapat memberikan

informasi akurat berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan

prinsip good governance di Bappeda Kota Bogor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Good Governance

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang sangat

mengemuka dalam pengolahan administrasi publik saat ini. Tuntutan yang gencar dilakukan

oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat.

Adapun pengertian good governance berarti proses pengelolaan dengan melibatkan

stakeholder secara luas pada berbagai kegiatan perekonomian dan sosial politik serta pada

pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi

kepentingan rakyat banyak yang dilaksanakan dengan menganut azas-azas keadilan,

pemerataan, pemersamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Good dalam good governance mengandung dua pengertian yaitu, pertama nilai yang

menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian pembangunan

berkelanjutan dan keadilan sosial, kedua aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan

efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Istilah “ governance”

diambil dari bahasa inggris yaitu “the act ,fact, manner of governing” yang berarti “ tindakan,

fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan” dengan demikian governance

adalah suatu kegiatan sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa governance

lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan



masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.

Istilah “ governance” tidak hanya berar ti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi

juga mengandung arti pengurusan, pengolahan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan

bias juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah

public governance. governance sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang

dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut

kepemerintahan yang baik atau good governance.

Sarundajang dalam bukunya “Birokrasi dalam Otonomi Daerah”, menjelaskan bahwa

tata pemerintahan yang baik atau good governance dewasa ini sedang menjadi acuan dalam

mencari perbaikan organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Tata pemerintahan yang baik

merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik,

terutama ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-

konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat madani, partisipasi rakyat, hak asasi manusia

dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Sarundajang juga merumuskan bahwa istilah governance menunjukan suatu proses di

mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya

tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi,

interegasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Prinsip-prinsip good governance kinci utama

memahami good governance yaitu pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari

prinsip-prinsip ini akan di dapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya

pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsure prinsip-prinsip

good governance.

BAB III

ISI

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Bappeda Kota Bogor

a. Tugas Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan

pembangunan, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang.



b. Fungsi Bappeda

Fungsi dari Bappeda Kota Bogor yaitu :

1.

Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, statistik,

penelitian, pengembangan dan penataan ruang;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian,

pengembangan dan penataan ruang;

3. Pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang meliputi

perencanaan pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, sarana,

prasarana wilayah dan lingkungan hidup serta statistik, penelitian dan

pengembangan;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan

pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;

dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

c. Kewenangan Bappeda

Kewengangan dari Bappeda Kota Bogor, yaitu :

1.

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

2.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kota

3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan perencanaan

pembangunan, yang di biayai oleh kota sendiri ataupun diusulkan kepada

provinsi untuk dimasukkan ke dalam program/ kegiatan provinsi dan/atau yang

diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program

tahunan nasional;

4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota

bersama-sama dengan dinas/instansi terkait, dengan koordinasi Sekretariat

Daerah (Sekda);

5. Menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban bupati;

6. Melaksanakan koordinasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan

perencanaan pembangunan di daerah;



7. Menyiapkan dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembangunan di daerah

untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;

8.

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektoral dan wilayah kota

2. Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di

Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan

2.

Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :

a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

b.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana kota

4.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahkan :

a. Sub Bidang Sosial dan Budaya

b.

Sub Bidang Pemerintahan

5. Bidang Statistik, Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan membawahkan :

a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan

b.

Sub Bidang Pendanaan Pembangunan

6.

Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :

a.

Sub Bidang Ekonomi

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

3. Visi & Misi Bappeda Kota Bogor

a. Visi :

“Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Partisipatif Dalam Mendukung Kota

Bogor yang Nyaman, Beriman dan Transparan ”



b. Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perencana;

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan yang partisipatif;

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas hasil perencanaan.

4. Penerapan Prinsip Good Governance di Bappeda Kota Bogor

Penelitian ini dilihat pada penerapan sepuluh prinsip Good Governance di Bappeda Kota

Bogor :

a. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan

berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi adalah salah satu prinsip yang diterapkan dalam instansi Bappeda Kota

Bogor, dimana partisipasi masyarakat ikut berperan dalam pengawasan dan

penilaian kinerja pegawai Bappeda Kota Bogor. Selain itu masyarakat juga bisa

melakukan pengaduan langsung kepada instansi ini dalam perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan.

b. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses

pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak

berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti

dan dipantau. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bogor ini

terhadap masayarakat dalam kinerja dan kegiatan dilakukan biasanya melalui

informasi langsung mengenai program rencana kerja daerah yang disampaikan

langsung ataupun melalui website Bappeda sendiri.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan sebuah kewajiban untuk

memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusan agar dapat

disetujui maupun ditolak ataupun diberikan hukuman bilaman adanya

penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang

dilakukan Bappeda Kota Bogor ini terhadap permasalahan yang timbul terutama



dalam hasil kinerja adalah dimana instansi ini selalu berusaha sekuat tenaga dalam

kegiatan atau kinerja yang dilakukan untuk masyarakat. Bappeda Kota Bogor selalu

akan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan program pembangunan yang

hasil kinerjanya dinilai kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

masyarakat.

d. Efektif & Efisien

Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain adalah

pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan murah. Cara yang dilakuakan agar Bappeda

menciptakan kondisi kinerja yang efektif dan efisien guna terwujudnya good

governance adalah adanya pelatihan-pelatihan khusus terutama untuk pegawai dan

pimpinan yang diantaranya untuk pimpinan (pelatihan kepemimpinan) serta untuk

pegawai lainnya ada pengarahan-pengarahan langsung dari atasan agar kinerja bisa

berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Tidak luput

juga dari kenyamanan yang dirasakan oleh pegawai dalam kinerjanya kekompakan

dan kerjasama juga membawa pengaruh yang besar bagi efektivitas dan efisiensi

kinerja yang akan dilakukan. Namun, hamabatan selalu ada dalam penerapan ini

dimana setiap pegawai tentunya mempunyai karakter yang berbeda serta

keterbatasan pada kualitas sumber daya manusia yang ada. Karena belum

sepenuhnya penerapan pelatihan serta bimbingan yang ada terhadap para pegawai.

e. Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Penegakan hukum

dalam penerapannya di Bappeda Kota Bogor dimana hukum itu ada bagi setiap

pegawai atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan instansi hukum dan sanksi

akan diberikan kepada pihak yang melanggar dan tidak mengikuti prosedur. Instansi

ini memang sudah menerapakan sanksi dan hukuman yang berlaku, namun dalam

pelaksanaanya selalu ada hambatan. Akan tetapi, komitmen yang kuat oleh instansi

sendiri tentunya mampu menegakan hukum yang ada.



f. Daya Tanggap

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat

dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap

keinginan maupun keluhan para pemegang saham (stakeholder). Upaya peningkatan

daya tanggap tersebut terutama ditujukan pada sektor publik yang selama ini

cenderung tertutup, arogan serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara

periodik perlu dilakukan survei tingkat kepuasan konsumen. Dalam penerapan

prinsip ini, Bappeda Kota Bogor telah melakukan peningkatan terhadap kepuasan

masyarakat. Dimana tingkat kepuasan masyarakat diserap melalui kebebasan

menanggapi setiap kebijakan dan perencanaan yang dilakukan baik itu secara

langsung ataupun melaui online yakni website resmi Bappeda Kota Bogor. Bentuk

kerjasama ini dinilai cukup bagus, baik itu terhadap masyarakat ataupun stakeholder

terkait.

g. Kesetaraan

Melalui prinsip good governance, setiap warga negara memiliki kesempatan yang

sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-

masing warga negara berbeda-beda, maka sektor publik perlu memainkan peranan

agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan. Prinsip kesetaraan ini

diterpkan oleh Bappeda Kota Bogor dimana mengharuskan setiap pelaksanaan

kebijakan serta program rencana yang ada selalu berlandaskan sikap dan perilaku

adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis

kelamin dan kelas sosial yang ada di Kota Bogor.

h.

Wawasan Kedepan

Wawasan kedepan adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa

yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good

governance. Dengan kata lain, kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus

diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tidak

sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang

menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai

kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga

yang dipimpinnya. Penerapan prinsip tersebut dalam instansi ini dimana salah satu



produk yang dihasilkan dalam perencanaan tata ruang yakni Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Bogor yang berorientasi pada masa yang akan datang dengan

jangka waktu 20 tahun.

i. Profesionalisme

Dengan adanya peluang untuk mewujudkan good governance, terbuka juga

kemungkinan menjadikan birokrasi lebih profesional, yakni dengan mengembalikan

peran birokrasi dari “mengendalikan” menjadi “mengarahkan” dan dari “memberi”

menjadi “memberdayakan”. Dengan demikian birokrasi yang kerap minta dilayani

bisa berubah menjadi “alat pemerintah” yang bekerja untuk melayani kepentingan

masyarakat. Moto aparatur pemerintah sebagai abdi dan pelayan masyarakat

semestinya dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari. Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dengan baik perlu

dilakukan analisis beban kerja pada masing-masing dinas, bagian, biro dan

seterusnya. Bappeda Kota Bogor selalu menerapkan birokrasi yang professional,

yakni selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Hal ini tentu sesuai dengan

keharusan yang ada, dimana instansi pemerintah selalu menjadi pelayan masyarakat

yang berlandaskan kepentingan masyarakat.

j. Pengawasan

Prinsip ini mensyaratkan adanya pengawasan terhadap kinerja pemerintah baik yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan formal maupun yang dilakukan oleh

masyarakat (LSM dan media) sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dan penyelenggaraan negara. Penerapan prinsip ini pada pelaksanaan

pembangunan di Kota Bogor secara administrasi pada umumnya sudah dapat

berjalan, tetapi dilihat secara teknis belum bisa dikatakan optimal. Hal demikian

dikarenakan proses perencanaan pembangunan yang baik itu harus memperhatikan

implementasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Ada beberapa strategi

yang harus dilakukan Bappeda, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang sudah

berjalan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas serta selalu

didasarkan pada aspirasi masyarakat dan visi misi Kota Bogor. Melakukan Rapat

Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) secara intensif, sehingga hal ini akan



dapat memperkecil resiko kesalahan Bappeda dalam merencanakan

pembangunan.

2.

Selalu melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Daerah, Bappeda

berusaha lebih mengefektifkan proses pengawasan pembangunan terutama

dalam proses implementasi, baik itu melalui pengawasan struktural maupun

pengawasan fungsional.

3. Memperbaiki proses pengawasan dan evaluasi pembangunan, dengan jalan

Bappeda berani melaporkan kepada walikota dan masyarakat mengenai berbagai

kesalahan dan kekurangan pelaksanaan pembangunan beserta dengan solusinya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Jadi, penerapan konsep “Good Governance” di Bappeda Kota Bogor telah berjalan

dengan baik. Karena memenuhi kesepuluh prinsip good governance, yaitu partisipasi,

transparansi, akuntabilitas, efektif & efisien, penegakan hukum, daya tanggap,

kesetaraan, wawasan kedepan, profesionalisme dan pengawasan. Dengan terpenuhinya

kesepuluh prinsip tersebut, maka diharapkan perencanaan pembangunan di kota Bogor

menjadi selaras dan berkelanjutan. Sehingga tercipta kota Bogor yang aman, nyaman

dan layak huni.

2. Saran

Sebaiknya, Bappeda Kota Bogor lebih transparan lagi dalam mensosialisasikan

dokumen-dokumen perencanaan di kota Bogor. Sehingga pihak swasta, masyarakat

maupun mahasiswa yang membutuhkan dokumen tersebut tidak sulit untuk

mendapatkannya.



TUGAS HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN

“PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BOGOR”

Disusun Oleh :

Rasyahdan Wicaksono Bahar

1270241004

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

2015

Documents

Penerapan Good Governance Di Bappeda Kota Bogor