ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAIKATAN ALUMNI TEKHNOLOGI
LABORATORIUM KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
MUKADIMAHDengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dijiwai semangat
kebersamaan dan kekeluargaan serta tanggungjawab dengan ini kami
Alumni DIV Analis Kesehatan UNIMUS memiliki tanggung jawab terhadap
perkembangan almamater untuk membentuk sebuah wadah berhimpun, guna
menghimpun alumni DIV Analis Kesehatan UNIMUS yang tersebar di
seluruh Indonesia. Oleh karena itu dibentuk wadah organisasi yang
memungkinkan alumni DIV Analis Kesehatan UNIMUS dapat saling
berkomunikasi, memelihara, dan mempererat hubungan antara alumni
dengan alumni, dan antara alumni dengan almamaternya, serta untuk
mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
kehidupan keprofesian.Bahwa para Analis Kesehatan merupakan salah
satu pilar dan unsur kekuatan pembangunan nasional di bidang
kesehatan pada umumnya dan bidang laboratorium pada khususnya
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan
unsur-unsur kekuatan pembangunan yang lain dalam mewujudkan tujuan
nasional khususnya dibidang yang berkaitan dengan profesinya.
Bahwa kami para Analis Kesehatan adalah bagian dari masyarakat
profesional dan masyarakat Indonesia umumnya, maka berkewajiban
untuk mengambil peran serta secara aktif, terarah dan terpadu bagi
pembangunan nasional. Untuk tercapainya maksud tersebut dipandang
perlu membentuk suatu wadah berupa satu organisasi alumni DIV
Analis Kesehatan.Kemudian dalam rangka mencapai kesempurnaan
perangkat organisasi, dibentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga sebagai berikut :
ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI TEKHNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
B A B INAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKANPasal 1Organisasi ini
bernama : Ikatan Alumni Tekhnologi Analis Kesehatan yang kemudian
disingkat IKATELKESPasal 2Organisasi didirikan pada tanggal 23
September 2014 di Semarang, untuk jangka waktu yang tidak
terbatas.
Pasal 3Organisasi berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik IndonesiaB A B I IAZAS, DASAR DAN TUJUAN Pasal 4IKATELKES
berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
Pasal 5Ikatan Alumni Tekhnologi Laboratorium Kesehatan
(IKATELKES) adalah organisasi yang berdasarkan profesi dan sosial
kemasyarakatan.
Pasal 6Ikatan Alumni Tekhnologi Laboratorium Kesehatan disingkat
IKATELKES didirikan dengan tujuan :
1. Menggalang, mempererat persatuan dan tali persaudaraan sesama
alumni DIV analis kesehatan UNIMUS serta organisasi lain atau yang
sejenis dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, baik
nasional maupun internasional.
2. Membina dan melindungi anggota serta mengembangkan,
meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka
profesionalisme.
3. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan
analis kesehatan sesuai dengan harkat dan martabat profesi.
4. Bermitra dengan pemerintah dan swasta yang berhubungan dengan
laboratorium kesehatan dalam rangka pengembangan kebijakan
pembangunan nasional.
5. Melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan anggota
sepanjang tidak bertentangan dengan dasar organisasi.
B A B III
ATRIBUT
jkPasal 7
Atribut organisasi terdiri dari Lambang, Panji, Bendera,
Seragam, dan Perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah
Nasional.
B A B IVSTATUS DAN PERANPasal 8Ikatan Alumni Tekhnologi
Laboratorium Kesehatan merupakan organisasi profesi tenaga Analis
Kesehatan berbagai jenjang alumni DIV Analis Kesehatan UNIMUS.
Pasal 9Wisudawan baru secara otomatis adalah anggota Ikatan
Alumni Tekhnologi Laboratorium Kesehatan.
BAB VORGANISASIPasal 10Organisasi Ikatan Alumni Tekhnologi
Laboratorium Kesehatan disingkat IKATELKES terdiri dari organisasi
tingkat pusat dan organisasi tingkat cabang.
BAB VKEPENGURUSANPasal 11Pengurus Tingkat PusatPengurus
organisasi tingkat Pusat bernama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni
Tekhnologi Laboratorium Kesehatan disingkat DPP IKATELKES.
Pasal 12Pengurus Tingkat CabangPengurus organisasi tingkat
kabupaten/kota bernama Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Alumni
Tekhnologi Laboratorium Kesehatan disingkat DPC IKATELKES.
BAB VIDEWAN PEMBINAPasal 131. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan
Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Alumni Tekhnologi
Laboratorium Kesehatan perlu mengangkat Dewan Pembina.
2. Hak dan Wewenang Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BAB VIIKEANGGOTAANPasal 14Keanggotaan Ikatan Analis Kesehatan
Indonesia disingkat IAKI meliputi :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan
BAB VIIIQUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSANPasal 151) Musyawarah
dan rapat-rapat adalah sah, apabila :
1. Rapat Pengurus sah apabila dihadiri lebih dari setengah
jumlah pengurus.
2. Rapat anggota sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah
anggota.
2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sedapat
mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan atau diambil
berdasarkan suara terbanyak.
BAB IXMUSYAWARAHPasal 16Musyawarah Nasional1) Musyawarah
Nasional merupakan Lembaga pemegang kekuasaan tertinggi
organisasi.
2) Musyawarah Nasional mempunyai kewenangan :
1. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dan Kode Etik Organisasi.
2. Menetapkan Program Umum Organisasi.
3. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
4. Memilih / menetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan secara
musyawarah.
3) Musyawarah Nasional diadakan setiap 3 (tiga) tahun.
4) Tempat dan waktu Musyawarah Nasional ditetapkan oleh
keputusan Musyawarah Nasional sebelumnya.
Pasal 17Musyawarah Nasional Luar Biasa1) Musyawarah Nasional
Luar Biasa diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi dinilai
dalam keadaan sangat tidak menguntungkan.
2) Mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan
Musyawarah Nasional.
3) Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan
Cabang.
Pasal 18Musyawarah Cabang1) Musyawarah Cabang merupakan Lembaga
pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Cabang.
2) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan
Cabang.
3) Musyawarah Cabang mempunyai kewenangan :
1. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
2. Menyusun Program Kerja Cabang yang mengacu pada Program Kerja
Pusat.
3. Memilih Dewan Pimpinan Cabang.
4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dalam batas
wewenang untuk tingkat Cabang.
4) Musyawarah Cabang diadakan setiap 3 (tiga) tahun.
BAB XRAPAT KERJAPasal 19Rapat Kerja 1) Rapat Kerja Nasional
merupakan Rapat Reguler Organisasi tingkat Nasional.
2) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan
Pusat.
3) Rapat Kerja Nasional mempunyai wewenang mengambil keputusan
selain yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional.
4) Rapat Kerja Nasional diadakan minimal sekali dalam satu
periode kepengurusan.
Pasal 20Rapat Kerja Cabang1) Rapat Kerja Cabang merupakan Rapat
Reguler Organisasi tingkat Cabang.
2) Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
3) Rapat Kerja Cabang mempunyai wewenang mengambil keputusan
selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.
4) Rapat Kerja Cabang diadakan minimal sekali dalam satu periode
kepengurusanBAB XIRAPAT PENGURUSPasal 21Rapat Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Cabang diadakan
sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
BAB XIIKEUANGAN DAN KEKAYAANPasal 22Keuangan dan kekayaan
organisasi diperoleh dari :
1) Uang Pangkal dan Iuran bulanan anggota.
2) Sumbangan, warisan, hibah, wasiat serta bantuan lainnya yang
sah dan tidak mengikat.
3) Usaha-usaha dan pendapatan lainnya yang sah.
BAB XIIIPEMBUBARAN ORGANISASIPasal 231)Organisasi ini hanya
dapat dibubarkan oleh keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah
Nasional Luar Biasa atas persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga
dari jumlah Cabang.
2) Bila organisasi ini dibubarkan maka kekayaan dapat deserahkan
kepada badan-badan sosial di Indonesia.
BAB XIVMAJELIS KODE ETIKPasal 241) Untuk membina dan mengawasi
pelaksanaan Kode Etik perlu dibentuk Majelis Kode Etik.
2) Angota Majelis Kode Etik berjumlah ganjil dan
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang.
3) Anggota Majelis Kode Etik berasal dari anggota yang dianggap
berpengalaman.
BAB XVANGGARAN RUMAH TANGGAPasal 251) Hal-hal yang belum
ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran
Rumah Tangga.
2) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar.
BAB XVIMULAI BERLAKUNYA ANGGARAN DASARPasal 26Anggaran Dasar
yang telah disempurnakan pada MUNAS I dan berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : SemarangPada tanggal : 23 September 2014
Pimpinan Sidang :
Ketua
:
Wakil Ketua
:
Sekretaris
:
ANGGARAN RUMAH TANGGABAB IKEANGGOTAANPasal 1Anggota adalah
lulusan dan berijazah Pendidikan DIV Analis Kesehatan UNIMUS.
BAB IIKEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTAPasal 2Kewajiban Anggota
1. Tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi
3. Mendukung dan aktif melaksanakan kegiatan program
organisasi
4. Membayar uang pangkal dan iuran bulanan
Hak Anggota
1. Hak berbicara dan hak bersuara
2. Hak memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus
3. Hak membela diri
4. Hak mendapat pembinaan, perlindungan dan pembelaan
organisasi
5. Ikut merasakan kesejahteraan sosial sebagai hasil usaha dan
upaya organisasi
BAB IIITATA CARA PENERIMAAN ANGGOTAPasal 3Penerimaan anggota
biasa pengurus Cabang setempat melalui pendaftaran tertulis dan
pernyataan persetujuan terhadap AD/ART
BAB IVRANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATANPasal 4Pada keadaan
tertentu anggota Ikatan Alumni Tekhnologi Laboratorium Kesehatan
dapat merangkap menjadi anggota atau rangkap jabatan pada
organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART
Pasal 5Penilaian dan pemberian sangsi terhadap anggota yang
merangkap jabatan dan menjadi anggota organisasi lain dan secara
nyata melakukan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan
AD/ART Ikatan Alumni Tekhnologi Laboratorium Kesehatan dilakukan
oleh Majelis Kode Etik.
BAB VKEHILANGAN KEANGGOTAANPasal 61. Dinyatakan kehilangan
keanggotaan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri,
diberhentikan
2. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya tertulis kepada
pengurus Cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya dan
diketahui oleh pengurus Pusat setempat
BAB VISKORSING DAN PEMBERHENTIANPasal 7Anggota dapat diskorsing
atau diberhentikan oleh majelis kode etik karena :
1. Bertindak bertentangan atau mencemarkan nama baik Ikatan
Alumni Tekhnologi Laboratorium Kesehatan dilakukan oleh
Majelis.
2. Anggota yang diskorsing atau diberhentikan diberi kesempatan
untuk meminta bantuan Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota.
3. Skorsing dan Pemberhentian serta tata cara pembelaan akan
diatur dalam ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
BAB VIISTRUKTUR ORGANISASIPasal 81. Pengurus Organisasi tingkat
Pusat dinamakan Dewan Pimpinan Ikatan Alumni Tekhnologi
Laboratorium Kesehatan disingkat DPP IKATELKES.
2. Susunan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :
a. Dewan Pembina
b. Ketua Umum
c. Ketua-ketua
d. Sekretaris Umum
e. Sekretaris-sekretaris
f. Bendahara Umum
g. Bendahara
h. Ketua-ketua Bidang
i. Wakil Ketua Bidang
3. Ketua pimpinan Pusat dapat dipilih untuk 2 kali periode
kepengurusan.
Pasal 91. Pengurus Organisasi tingkat Propinsi dinamakan Dewan
Pimpinan Cabang Pimpinan Ikatan Alumni Tekhnologi Laboratorium
Kesehatan disingkat DPP IKATELKES.
2. Susunan Pengurus Cabang adalah sebagai berikut :
a. Penasehat
b. Ketua
c. Wakil ketua
d. Sekretaris
e. Wakil sekretaris
f. Bendahara
g. Wakil Bendahara
h. Ketua seksi
3. Ketua pimpinan Cabang dapat dipilih untuk 2 kali periode
kepengurusan.
Pasal 101. Pengurus Organisasi tingkat kabupaten/kota dinamakan
Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Ikatan Alumni Tekhnologi Laboratorium
Kesehatan disingkat DPC IKATELKES2. Susunan Pengurus Cabang adalah
sebagai berikut :
1. Penasehat
2. Ketua
3. Wakil ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Seksi seksi
3. Ketua pimpinan cabang dapat dipilih untuk 2 kali periode
kepengurusan.BAB VIIIMAKSUD DAN TUJUAN KEPENGURUSANPasal 111.
Memudahkan koordinasi antar anggota
2. Memudahkan sosialisasi agenda program organisasi
3. Tempat untuk pembinaan dan pengkaderan kepemimpinan dalam
rangka kebutuhan organisasi di masa depan.
4. Untuk kelancaran organisasi tidak dibenarkan rangkap jabatan
pada jenjang diatasnya.
5. Semua pengurus wilayah dan Pusat adalah anggota cabang yang
terdekat dari tempat tinggal/instansi terdekat.
PENUTUPPasal 171. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga akan diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
