ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MT RIDERS INDONESIA – (MTRI)

MASTER OF TORQUE RIDERS INDONESIA

MUKADIMAH

Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai semangat Bhineka

Tunggal Ika dalam membangun persatuan, kesatuan, dan persaudaraan antara

sesama pecinta otomotif umumnya pecinta dan pengendara sepeda motor dan

khususnya pengendara MT Series guna meningkatkan kreatifitas dan apresiasi

dalam satu wadah organisasi otomotif serta untuk turut berperan aktif dalam

membangun Indonesia dan mendukung perencanaan program-program pemerintah

Republik Indonesia, maka tercetuslah untuk membuat satu wadah bersama yaitu

MT Riders Indonesia yang bertempat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sehingga akan ada suatu pergerakan dari anak bangsa dalam

memberikan sumbangsih terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Dengan Motto

semangat baru menjadi cita - cita bersama di seluruh wilayah indonesia bersatu.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha

Esa dibentuklah satu wadah Organisasi dengan nama MT RIDERS INDONESIA

atau disingkat dengan MTRI dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama MT Riders Indonesia wilayah Indonesia disingkat (MTRI)

Pasal 2

Waktu Dan Tempat

MT Riders Indonesia (MTRI) didirikan di JAKARTA, pada tanggal 06 September

2015, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Cakupan

MT Riders Indonesia mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Sebagai Organisasi kegiatan bagi pemilik dan pengendara .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

MT Riders Indonesia (MTRI) berasaskan :

1. Pancasila

2. Undang Undang Dasar 1945

3. Kekeluargaan dan persaudaraan

4. Tidak berpihak/bersifat netral

5. Bebas dari kepentingan pribadi, kelompok dan golongan

Pasal 5

Tujuan

MT Riders Indonesia (MTRI) sebagai Organisasi kegiatan bersama pemilik dan

pengendara sepeda motor Master of Torque Series, dengan tujuan untuk

membangun persatuan dan persaudaraan antar sesama klub dan komunitas motor

pada umumnya, serta klub dan komunitas di wilayah Indonesia pada khususnya.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 6

Bentuk

MT Riders Indonesia Indonesia (MTRI) sebagai Organisasi kegiatan bersama para

anggota pengendara kendaraan sepeda motor MT Series yang berbasis otomotif.

Pasal 7

Sifat

MT Riders Indonesia (MTRI) bersifat Organisasi sosial yang bergerak dalam bidang

otomotif dengan latar belakang minat serta hobi yang sama terhadap sepeda motor

MT Series, dan Organisasi Nirlaba ( non-Profit Organization ).

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota

Anggota MT Riders Indonesia (MTRI) adalah para pemilik atau pengendara sepeda

motor Master of Torque yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota dan

memenuhi persyaratan keanggotaan, serta dibuktikan dengan Nomor Registrasi

Anggota (NRA) yang dikeluarkan oleh Pengurus Nasional MTRI.

Pasal 8a

Nomor Registrasi Anggota

Nomor registrasi anggota (NRA) adalah Nomor identitas keanggotaan bagi tiap-tiap

anggota yang tercatat, dan diterbitkan oleh Pengurus Nasional MTRI. setelah calon

anggota melalui evaluasi oleh Divisi Keanggotaan dan telah memenuhi persyaratan,

maka berhak mendapatkan Nomor Registrasi Anggota (NRA). Nomor Registrasi

Anggota (NRA) melekat pada Individu.

Pasal 8b

Pembekuan / Pencabutan Nomor Registrasi Anggota

Nomor registrasi anggota (NRA) dapat dibekukan atau dicabut oleh Pengurus

nasional atas usulan Pengurus Chapter.

BAB V

KEDAULATAN DAN MANDAT

Pasal 9

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi MTRI berada di tangan anggota yang diwujudkan dalam

Musyawarah Nasional ( MUNAS ) MTRI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (

MUNASLUB ) sebagai forum tertinggi dalam Organisasi.

Pasal 10

Mandat

Ketua Umum MTRI adalah pemegang kekuasaan tertinggi asosisasi yang

merupakan mandataris Musyawarah Nasional ( MUNAS ) dan atau Musyawarah

Nasional Luar Biasa ( MUNASLUB ) MT Riders Indonesia (MTRI) serta berwenang

dan berkewajiban melaksanakan AD/ART MTRI.

Pasal 11

Pengalihan Mandat

Apabila Ketua umum MTRI dengan nyata melanggar AD/ART serta hasil-hasil

rekomendasi (MUNAS) MTRI atau mengundurkan diri, maka dapat dilaksanakan

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) MTRI dalam rangka pengalihan

mandat kepengurusan.

Pasal 12

Forum

Forum-forum komunikasi MTRI terdiri dari:

1. Grup sosial media dan internet

2. Pertemuan antar anggota

3. Rapat Pengurus

Pasal 13

Rapat Pengurus

Rapat pengurus dilakukan bersama oleh Dewan Penasehat dan Pengurus untuk

mencapai mufakat perihal agenda atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap

hasil rapat pengurus di dokumentasikan secara tertulis,dan di koordinasikan kepada

Ketua umum MTRI.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 14

Kepengurusan Nasional dalam MT Riders Indonesia ( MTRI ) terdiri dari :

1. Dewan Pembina

2. Penasehat

3. Ketua Umum

4. Sekertaris Jendral

5. Bendahara

6. Humas

7. Tata tertib

8. Divisi Organisasi

9. Divisi Dana Usaha

10. Divisi Kegiatan

a. Kegiatan Sosial

b. Kegiatan Umum

11. Divisi Advokasi

12. Divisi LitBang

Pasal 15

Regional

1. Regional adalah provinsi dan wilayah yang dapat dicakup.

2. Regional di Pimpin oleh seorang Koordinator Wilayah (Korwil).

3. Kepengurusan regional di bentuk melalui Musyawarah Daerah.

4. Surat Keputusan (SK) Korwil di terbitkan oleh Pengurus Nasional.

Pasal 15a

Chapter

1. Untuk kepengurusan daerah dapat dibentuk pengurus daerah yang disebut

chapter.

2. Chapter adalah perwakilan daerah MTRI yg berkedudukan di DATI II

3. Chapter dapat diajukan jika anggota disuatu daerah sudah mencapai 3 anggota

dan melakukan deklarasi serta memiliki struktur kepengurusan.

4. Organisasi dan peraturan chapter mengacu kepada AD/ART.

5. SK chapter diterbitkan oleh pengurus Nasional.

Pasal 15b

Kepengurusan Chapter dalam MT Riders Indonesia ( MTRI ) terdiri dari :

1. Penasehat

2. Ketua Chapter

3. Sekertaris Umum

4. Bendahara

6. Humas

7. Seksi Keanggotaan

8. Seksi Dana Usaha

9. Seksi Kegiatan

a. Kegiatan Sosial

b. Kegiatan Umum

Pasal 16

Kendali Organisasi

Setiap instruksi, arahan, petunjuk dan keputusan dari ketua umum yang didasarkan

kepada musyawarah pengurus MTRI demi kepentingan dan kebaikan Organisasi,

bersifat mengikat bagi kepengurusan maupun individu - individu di bawahnya.

Pasal 17

Masa Bakti

Masa bakti kepengurusan Organisasi MT Riders Indonesia ( MTRI) adalah 2 (dua)

tahun dan maksimal masa jabatan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 18a

Lambang Organisasi MT RIDERS INDONESIA adalah :

1. Warna dasar logo hitam, melambangkan dan diambil dari logo asli MT.

2. Bentuk tulisan MT Riders Indonesia dan singkatnya ( MTRI ) menggunakan

Font Gloucester Extra Condensend.

3. Lambang Perisai melambangkan perjuangan, pertahanan dan perlindungan diri

untuk mencapai tujuan.

4. Warna merah putih didalam perisai melambangkan Bahwa MTRI berkedudukan

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

5. Pita warna merah bertuliskan Master of Torque Riders Indonesia

melambangkan semangat pemersatu pemilik dan pengendara Master of Torque

di wilayah Indonesia.

Pasal 18b

Bendera

Bendera MT Riders Indonesia ( MTRI ) :

Bendera berbentuk persegi, dengan warna dasar hitam dan lambang MTRI.

Pasal 19

Semboyan

Semboyan Organisasi MT RIDERS INDONESIA ( MTRI ) adalah :

MTRI, Together we make a family

Pasal 20

Stempel

Stempel Organisasi MTRI berbentuk

1. Lambang MT Riders Indonesia ( MTRI).

2. Tulisan serta Sketsa lambang MT RIDERS INDONESIA memakai tinta warna.

BAB VIII

KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI

Pasal 21a

Sumber Dana

Sumber dana Organisasi didapatkan secara legal melalui :

1. Pemasukan melalui kegiatan unit usaha organisasi

2. Iuran Wajib anggota sebesar Rp. 100.000,- dalam 1 tahun

3. Sumbangan yang tidak mengikat

4. Sponsorship

Pasal 21b

1. Penggunaan dana yang sudah terkumpul adalah dilakukan oleh pengurus

dipimpin oleh ketua umum dengan pertanggung jawaban yang secara rutin

dilaporkan kepada anggota.

2. Setiap penyelenggaraan event skala nasional panitia wajib membuat laporan

pertanggungjawaban.

BAB IX

PERUBAHANAN ORGANISASI

Pasal 22

Perubahan Organisasi dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa

(MUNASLUB) MTRI yang diselenggarakan khusus untuk itu serta harus dihadiri

oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus dan disetujui oleh minimal 2/3

(dua pertiga) forum.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Tiap - tiap kepengurusan Organisasi diwajibkan untuk segera melakukan

penyesuaian terhadap Anggaran Dasar ini.

Pasal II

Segala peraturan Organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini

dinyatakan tidak berlaku lagi.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi ini diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus lainnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini adalah Anggaran Rumah Tangga MTRI yang

merupakan pengaturan lebih lanjut atau turunan atas Anggaran Dasar MTRI.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Syarat Anggota

Persyaratan menjadi anggota MT Riders Indonesia (MTRI) adalah sebagai berikut:

1. Pengendara yang memiliki motor MT series.

2. Telah mengajukan permohonan dan mengisi formulir anggota serta

menyerahkan photo copy KTP, SIM, dan STNK.

3. Memiliki Nomor Registrasi Anggota (NRA) melalui pengurus MTRI.

4. Sanggup menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, dan kebijakan organisasi.

5. Memiliki pemahaman dan menyepakati prinsip MTRI.

6. Syarat – syarat keanggotaan secara administratif dibuat dan dilaksanakan oleh

rapat pengurus.

Pasal 3

Hilang Status Keanggotaan

Anggota MT Riders Indonesia (MTRI) kehilangan status keanggotaannya apabila :

1. Organisasi MTRI dinyatakan demisioner.

2. Dicabut haknya sebagai anggota atau dipecat apabila melanggar peraturan

yang sudah ditetapkan di AD/ART dan tata tertib.

3. Mengundurkan diri dari keanggotaan, permintaan disampaikan secara tertulis

kepada Ketua umum.

4. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Organisasi.

5. Anggota Organisasi tidak di perkenankan terdaftar pada Organisasi sepeda

motor MT lainya.

Pasal 4

Kartu Anggota

Nomor Registrasi Anggota (NRA) MTRI dikeluarkan oleh pengurus MTRI dan

disahkan oleh Ketua umum.

Pasal 5

Hak Anggota

1. Hak Partisipasi, yaitu hak dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan

Organisasi MTRI.

2. Hak Suara, yaitu hak memilih atau menentukan pilihan dalam proses

pengambilan suatu keputusan.

3. Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis

dalam forum resmi Organisasi maupun forum tidak resmi.

4. Hak Dipilih, yaitu hak dipilih untuk menduduki jabatan dalam struktur Organisasi

MTRI.

5. Hak Menggunakan Fasilitas Organisasi, yaitu hak dalam menggunakan dan

memanfaatkan sarana serta fasilitas milik MTRI dalam rangka kegiatan

Organisasi.

6. Hak Mengundurkan Diri dari keanggotaan, yaitu hak untuk tidak lagi menduduki

jabatan dalam struktur MT Riders Indonesia ( MTRI ) atau tidak lagi menjadi

anggota MT Riders Indonesia ( MTRI ).

7. Hak memperoleh informasi yang berhubungan dengan perkembangan

Organisasi.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Menjaga nama baik Organisasi MTRI.

2. Menerima dan mentaati AD/ART MTRI, tata tertib keanggotaan yang berlaku,

dan keputusan/ketetapan serta kebijakan Pengurus.

3. Menerima dan melaksanakan Program Kerja MTRI.

4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Organisasi sesuai dengan Program Kerja

MTRI.

5. Menerapkan cara berkendara yang baik di jalan (safety riding) dan mematuhi

peraturan lalu lintas.

6. Setiap anggota di wajibkan kehadirannya dalam acara kopdar wajib (Kopdar

Akbar) minimal 1 bulan sekali, dan jika memang berhalangan diharuskan

memberikan informasi ke pengurus.

Pasal 7

Sanksi Keanggotaan

1. Anggota yang melakukan pelanggaran Organisasi bisa dikenakan sanksi

berupa:

a) Peringatan lisan

b) Peringatan tertulis

c) Dicabut haknya sementara (skorsing)

d) Dicabut keanggotaan secara tetap (dipecat)

2. Peringatan lisan dan tertulis bisa dijatuhkan langsung oleh Ketua umum kepada

anggota yang bersangkutan. Sementara sanksi berupa skorsing dan pemecatan

dilakukan melalui mekanisme Rapat pengurus dihadiri Dewan Penasehat dan

Pengurus yang diadakan khusus untuk membahas pelanggaran tersebut dan

dikoordinasikan kepada Pengurus.

3. Setiap anggota yang diberikan sanksi berupa skorsing ataupun pemecatan

dapat mengajukan pembelaan diri pada saat Rapat Pengurus yang diadakan

khusus untuk membahas pelanggaran tersebut. Jika pembelaan diri diterima,

Pengurus memberikan pencabutan sanksi dan klarifikasi.

4. Sanksi skorsing adalah tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yang

diselenggarakan oleh MTRI dan memakai atribut MTRI dalam jangka waktu

tertentu.

5. Surat pemecatan sebagai anggota diterbitkan oleh Ketua umum atas hasil

keputusan Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk membahas

pelanggaran tersebut dan di publikasikan kepada anggota.

BAB III

FORUM ORGANISASI

Pasal 8

Musyawarah Nasional ( MUNAS ) MT Riders Indonesia (MTRI)

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) MTRI wilayah Indonesia merupakan forum

tertinggi dalam Organisasi MT Riders Indonesia (MTRI) wilayah Indonesia.

yang berwenang:

a). Meninjau, merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga MTRI wilayah Indonesia.

b). Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasehat MTRI wilayah

Indonesia minimal dua orang serta maksimal lima orang.

c). Meminta laporan pertanggung jawaban pengurus MTRI wilayah Indonesia.

d). Mengangkat atau memberhentikan Ketua umum MTRI wilayah Indonesia.

e). Menghasilkan rekomendasi serta ketetapan-ketetapan lain untuk Organisasi.

f). Laporan pertanggung jawaban kegiatan akan dilaporkan selambat-lambatnya

14 hari.

2. Musyawarah Nasional (MUNAS) MTRI wilayah Indonesia dilaksanakan setiap 2 (

dua ) tahun sekali.

3. Panitia pelaksana Musyawarah Nasional (MUNAS) MTRI wilayah Indonesia

dibentuk oleh Pengurus MTRI wilayah Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam

peraturan organisasi.

4. Musyawarah Nasional ( MUNAS ) MTRI wilayah Indonesia. :

a) Peserta Penuh (Anggota), yakni peserta yang memiliki hak suara (hak

memilih & hak dipilih) dan hak bicara. Peserta Penuh terdiri dari Dewan

Pembina, Penasehat, Pengurus dan seluruh anggota MTRI wilayah

Indonesia.

b) Peserta Peninjau, yakni peserta yang tidak memiliki hak suara, hanya

memiliki hak bicara. Peserta Peninjau terdiri dari calon anggota serta pihak

lain yang dipandang kompeten dalam memberikan rekomendasi bagi

perkembangan organisasi.

c) Laporan pertanggung jawaban Pengurus MTRI yang disampaikan oleh Ketua

pada saat penyelenggaraan MUNAS.

Pasal 9

Musyawarah Nasional Luar Biasa ( MUNASLUB )

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa ( MUNASLUB ) MTRI merupakan forum

Organisasi yang sejenis atau setingkat Musyawarah Nasional ( MUNAS ) MTRI

yang diselenggarakan dalam situasi darurat atau keadaan khusus.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa ( MUNASLUB ) MTRI diusulkan oleh, Ketua

Umum / Pengurus / Dewan Pembina MT Riders Indonesia

3. Usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa ( MUNASLUB ) MTRI dinyatakan sah

apabila dihadiri anggota dan perwakilan daerah dari jumlah keseluruhan anggota

MTRI wilayah Indonesia, dan disetujui ½ +1 yang hadir di forum.

4. Situasi darurat atau keadaan khusus yang mendorong perlunya Musyawarah

Nasional Luar Biasa ( MUNASLUB ) MTRI dapat diselenggarakan:

a. Apabila 50% + 1 anggota penuh melihat perlu dan mendesak untuk

melakukan perubahan atas ketetapan Musyawarah Nasional ( MUNAS )

MTRI.

b. Apabila Ketua umum MTRI berhalangan tetap (3 Bulan) atau mengembalikan

mandatnya (mengundurkan diri).

c. Apabila Pengurus MTRI tidak mampu melaksanakan atau melanggar

ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga MTRI.

d. Apabila ada perkembangan kondisi umum internal yang dipandang

mengancam eksistensi MTRI.

Pasal 10

Rapat Kerja

1. Dalam melaksanakan jalannya Organisasi MTRI. Pengurus MTRI mempunyai

wewenang melaksanakan Rapat Kerja.

2. Rapat Kerja merupakan forum yang diselenggarakan untuk merumuskan dan

menetapkan program kerja kepengurusan, peraturan dan kebijakan Organisasi

serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

3. Rapat Kerja dilaksanakan secara periodik (1 tahunan) sesuai perkembangan

dinamika dan kebutuhan organisasi.

4. Mekanisme Rapat Kerja diatur oleh Pengurus MTRI.

Pasal 11

Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus merupakan forum besar yang diselenggarakan untuk

mengkoordinasi setiap persiapan dalam rangka pelaksanaan program kerja.

2. Rapat pengurus wajib dihadiri oleh Dewan Pembina,Penasehat dan seluruh

pengurus MTRI.

3. Dalam rapat koordinasi, Pengurus MTRI. dapat membentuk kepanitiaan atau tim

kerja untuk memaksimalkan pelaksanaan program kerja

4. Apabila dipandang perlu, Pengurus MTRI. dapat melaksanakan Rapat

Koordinasi bersama dengan pihak-pihak lain yang dipandang kompeten.

5. Mekanisme Rapat Koordinasi diatur oleh Pengurus MTRI.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 12

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina merupakan orang-orang yang memiliki keterkaitan sejarah

Organisasi MTRI (founder) Dewan Pembina bertugas memberikan saran serta

rekomendasi kepada Pengurus MTRI untuk perkembangan Organisasi.

2. Anggota Dewan terdiri dari minimal dua orang serta maksimal 6.

Keanggotaannya dipilih, diangkat, dan ditetapkan melalui mekanisme forum

Musyawarah Nasional (MUNAS) MTRI. atau Musyawarah Nasional Luar Biasa

(MUNASLUB) MTRI.

3. Masa Bakti Dewan Pembina adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali

tanpa batas periode.

4. Sifat keanggotaan Dewan Pembina MTRI adalah kolektif kolegial.

Pasal 13

Penasehat

1. Penasehat dipilih oleh ketua umum Terpilih dan pengurus untuk memberikan

masukan didalam satu masa kepengurusan.

2. Penasehat dapat memberikan masukan apabila diminta oleh pengurus.

3. Masa bakti penasehat adalah masa bakti pengurus.

Pasal 14

Ketua umum

1. Pengurus MTRI wilayah Indonesia dipimpin oleh 1(satu) orang Ketua umum.

2. Ketua umum MTRI wilayah Indonesia, dipilih, diangkat dan ditetapkan dalam

Musyawarah Nasional (MUNAS) MTRI atau Musyawarah Nasional Luar Biasa

(MUNASLUB) MTRI. Ketua umum MTRI menyampaikan pertanggung jawaban

kepada anggota melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) MTRI atau

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) MTRI wilayah Indonesia.

3. Ketua Umum MTRI dapat membentuk komposisi pengurus dengan

mempertimbangkan rekomendasi pengurus dan dewan penasehat untuk

kebutuhan Organisasi.

4. Dalam melaksanakan program kerjanya Ketua Umum MTRI wilayah Indonesia

dapat membentuk pelaksana kegiatan berupa kepanitiaan atau tim kerja yang

bersifat adhoc. Mekanismenya diatur melalui Rapat Pengurus.

Pasal 15

Pengurus

1. Dewan Pembina merupakan orang - orang yang dianggap mempunyai

kemampuan memberikan nasehat dan pandangan untuk kemajuan MTRI,

memutuskan perubahan AD/ART mengangkat dan memberhentikan pengurus,

menetapkan kebijakan umum AD/ART, menetapkan pembentukan dan

pembubaran chapter, menunjuk PJS pengurus.

2. Penasehat, melindungi organisasi, memberikan arahan kebijakan, masukan,

nasehat dan pertimbangan dalam pengembangan organisasi, menampung

seluruh aspirasi anggota

3. Ketua Umum menyampaikan pertanggungjawaban pengurus pada akhir masa

bakti kepengurusan, menetapkan susunan kepengurusan satu periode jabatan,

menetapkan kebijakan opersional kepengurusan, menetapkan program kerja

tahunan

4. Bendahara Umum merupakan orang yang dipilih oleh ketua umum MTRI untuk

mengatur keuangan MTRI

5. Sekretaris Umum merupakan orang yang dipilih oleh ketua umum MTRI untuk

menfasilitasi surat menyurat Organisasi MTRI

6. Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan orang yang dipilih ketua umum

MTRI untuk memfasilitasi hubungan kegiatan baik eksternal dan internal MTRI.

7. Keanggotan merupakan orang yang diplih oleh ketua umum MTRI untuk

memfasilitasi pendataan anggota.

8. Kepala Divisi Tata Tertib (Tatib) merupakan orang yang dipilih ketua umum

MTRI untuk semua yang berhubungan dengan keanggotaan.

9. Masing-masing Kepala Divisi dapat memilih dan mengangkat orang-orang yang

membantunya sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam membantu pelaksanaan

tugasnya dan pengangkatannya ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan

Surat Keputusan Ketua Umum.