Upload
dian-hidayat
View
85
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
ART
Citation preview
PENDIRIAN PERKUMPULANBADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
DESA : MULYOREJO
KECAMATAN : SUNGGAL
KAB. KOTA : DELI SERDANG
PEMBUKAAN
Pada dst.
Menghadap nama-nama orang dari masyarakat peserta rembug warga pembentukan perkumpulan BKM, yang telah diberi kuasa oleh rembug warga kelurahan, atas nama seluruh masyarakat Desa/Kelurahannya untuk menandatangani dokumen Akta Pendirian perkumpulan.
1. Tuan/Nyonya Rudiman Simatupang (pekerjaan/jabatan) Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun XIII Desa Mulyorejo
2. Tuan/Nyonya Aditrafsilo (pekerjaan/jabatan) Pegawai BUMN bertempat tinggal di Dusun XXI Desa Mulyorejo
3. Tuan/Nyonya Linda Simamora (pekerjaan/jabatan) Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun XII Desa Mulyorejo
Nama-nama penghadap diatas tidak meiliki hak atas aset-aset tetap maupun aset bergerak dari organisasi/lembaga ini dikemudian hari.
Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dengan ini lebih dahulu menerangkan;
Bahwa para anggota Perkumpulan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berkedudukan di Desa Mulyorejo yang selanjutnya akan disebut BKM, pada tanggal 17 Maret 2012 dimulai pukul 10.00 sampai pukul 15.00 bertempat di Kantor Kepala Desa Mulyorejo. telah mengadakan rembug warga kelurahan dan telah dibuat suatu risalah (notulen)-nya yang bermeterai cukup pada minuta akta ini;
Bahwa oleh rembug warga tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menghadap kepada saya, notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam rapat tersebut; dan
Bahwa dalam rembug warga tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut;
Menyusun dan menetapkan anggaran dasar BKM tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini;
ANGGARAN RUMAH TANGGABADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
DESA : MULYOREJOKECAMATAN : SUNGGALKAB. KOTA : DELI SERDANG
BAB IKEANGGOTAAN
Pasal 1Kedudukan
Keanggotaan BKM berkedudukan di wilayah kelurahan/desa dimana BKM tersebut didirkan.
Pasal 2Syarat dan Kriteria Anggota
(1) Anggota BKM adalah warga yang berdomisil di Desa Mulyorejo dibuktikan dengan KTP atau berdomisil tetap.
(2) Anggota BKM adalah relawan dan bersedia tidak menerima imbalan finasial(3) Kriteria anggota BKM adalah jujur,adil, dapat dipercaya, punya dedikasi tinggi dalam
melayani masyarakat menetap di Desa tersebut.(4) Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan warga dan dipercaya warga untuk
mengemban amanat masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinana.
Pasal 3Proses Pemilihan Anggota
(1) Proses Pemilihan Anggota dilakukan secara berjenjang dari tingkat Dusun hingga tingkat Desa.
(2) Pemilihan anggota-anggota BKM dilakukan secara langsung, rahasia, tertulis, jujur dan partisipatif. Tanpa ada upaya pencalonan diri ataupun kampanye dan rekayasa dari pihak manapun.
(3) Hanya wakil-wakil utusan warga Dusun yang telah dipilh masyarakat yang memiliki hak suara dan berhak memilih serta dipih sebagai anggota BKM. Dalam hal ini peserta rapat menuliskan beberapa nama yang dipilihnya (5 nama) yang dianggap memenuhi criteria yang disepakati bersama.
(4) Nama-nama yang memperoleh suara terbanyak hingga mencapai jumlah anggota BKM yang disepakati, ditetapkan sebagai anggota BKM di Desa bersangkutan.
Pasal 4Prosedur Pembentukan, Pergantian dan Penerimaan Kembali Anggota
(1) Anggota berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dan diberhentikan.(2) Tata cara pemberhentian anggota dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan
secara langsung dan rahasia yang diatur secara teknis akan diatur tersendiri oleh BKM.
(3) Pergantian anggota dilakukan melalui rapat anggota BKM berdasarkan hasil nominasi anggota BKM pada saat rembug warga.
(4) Pergantian anggota BKM dilaksanakan melalui rapat anggota BKM dengan memperhatikan nominasi anggota BKM pada saat diadakan warga pemilihan anggota.
(5) Bilaman nominasi anggota BKM tidak bersedia/tidak ada maka diadakan rembug warga khusus untuk pemilihan anggota antar waktu.
(6) Masa jabatan penggantian anggota antar waktu berakhir pada waktu masa jabatan yang digantikannya beraikhir.
(7) Penerimaan kembali anggota yang disebabkan karena diberhentikannya/mengundurkan diri, akan diatur tersendiri melalui Rapat Keputusan Khusus (RKK).
(8) Anggota BKM yang tidak berperan aktif selama 3 bulan dianggap mengundurkan diri dan tidak ada hak menuntut apapun.
Pasal 5 HAK
(1) Setiap anggota mempunyai hak sama dalam setiap pengambilan keputusan(2) Setiap anggota memperoleh perlakuan yang sama dalam melakukan pendapat dan
mengajukan usul dan saran dalam setiap pengambilan keputusan(3) Setiap anggota mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama, perlindungan,
perantaran, pelatihan.
Pasal 6Kewajiban Anggota
(1) Setiap anggota BKM berkewajiban untuk menjalankan amanah warga dalam menanggulangi kemiskinan, pembanguna lingukungan, pembinaan ekonomi warga, dan pengembangan kelembagaan.
(2) Anggota bertugas merumuskan dan menetapkan kebikan BKM dalam mencapai maksud dan tujuan BKM
(3) Anggota bertanggungjawab atas jalannya pelayanan penanggulangan kemiskinan yang menjadi amanah warga Desa.
(4) Anggota bertanggung jawab kepada warga dalam Rembug Umum Warga (RUW).(5) Setiap anggota berkewajiban menjalankan tugas, peran dan fungsi BKM serta mentaati
seluruh aturan main yang ada dalam PNPM.(6) Setiap anggota berkewajiban menghadiri rapat-rapat, bagi yang tidak hadir dalam rapat
– rapat, maka tidak dapat menerima dana BOP atau dana lain yang berhubungan dengan PNPM P2KP di Mulyorejo.
BAB IIRapat-Rapat
Pasal 7
(1) Rapat angota tahunan (RAT) sah bila dihadiri setengah plus atau dari sejumlah undangan. Perwakilan dalam rapat BKM selain anggota BKM rapat itu harus dihadiri oleh perwakilan masyarakat (Dusun, kelompok masyarakat, kelompok peduli, KSM untuk unit-unit yang ada, pemerintah Desa).
(2) Rapat koordinasi anggota (RKA) sah bila dihadiri setengah plus satu dari jumlah anggota BKM.
(3) Rapat prioritas usulan kegiatan (RPUK) sah bila dihadiri setengah plus satu dari jumlah anggota BKM, UPK dan UP yang lain sesuai dengan kebutuhan.
(4) Rapat keputusan khusus (RKK) sah bila dihadiri dua per tiga plus satu dari jumlah anggota BKM dan undangan yang membahas tentang perubahan AD/ART, audit independent keanggotaan, keanggotaan antar waktu, dan forum BKM.
BAB IIIREFERENDUM
Pasal 8
(1) Referendum diadakan melalui rapat anggota BKM yang dihadiri dua pertiga plus satu dari jumlah undangan.
(2) Referendum untuk pembubaran BKM bilamana terjadi :a. terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai PNPM tidak dapat dilaksanakan oleh BKM
b. Pelaksanaan kegiatan oleh BKM tidak melibatkan dan atau tidak bermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.
c. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuan di Desa.
d. Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program/kegiatan, dana
dan kelembagaan diDesa.e. Terdapat indikasi bahwa BKM mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sesuai
dengan ketentuan.
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 9Unit Pengelola Keuangan (UPK)
(1) UPK dibentuk dan dibubarkan oleh rapat Anggota BKM.(2) UPK dipimpin oleh seorang manajer dibantu staf sebagai kasir dan juru tagih atau sesuai
dengan kebutuhan(3) Manajer dan staf diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota BKM(4) UPK bertugas mengelola dana bergulir masyarakat yang bersumber pada dana BLM
(bantuan langsung masyarakat) serta dana lain yang diterima BKM(5) Manajer dan staf UPK berhak menerima imbalan honor yang besarnya disesuaikan
dengan prestasi kerjanya dan disesuaikan dengan kemampuan BKM yang ditetapkan dalam rapat anggota BKM.
(6) Sanksi dan besarnya jasa pinjaman ditetapkan tersendiri melalui rapat BKM(7) Manajer bertanggungjawab kepada BKM
Pasal 10Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab UPK
(1) Unit pengelola keuangan atau upk adalah unit pelaksana Bkm yang bertugas menjalankan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan BKM dalam mengelola dan bergulir masyarakat dan dana lainnya.
(2) UPK berwenang menilai kelayakan teknis dan kelayakan lingkungan yang diverifikasi oleh anggota BKM dank MW selama pedampingan berlangsung
(3) UPK mempunyai tugas mencairkan dan menyalurkan dana yang dinilai layak dan disetujui rapat prioritas usulan kegiatan (RPUK)
(4) UPK mempunyai tanggung jawab melakukan pemantauan, pengawasan dana yang disalurkan kepada warga/ KSM penerima pinjaman dana dari BKM
(5) BKM dapat membentuk UP yang lain melalui rapat anggota BKM dan bagi UP yang tidak aktif selama satu tahun dapat di berhentikan melalui rapat anggota BKM.
Pasal 11Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Manajer UPK
(1) Manajer bertugas mendeskripsikan rencana, melaksanakan, mengawasai dan mengevaluasi kebutuhan dan realisasi dana yang disalurkan kepada warga/ KSM.
(2) Berwenang melakukan perjanjian dengan warga/ KSM binaan PKM(3) Bertanggungjawab kepada anggota BKM melalui rapat-rapat BKM.(4) Manajer UPK berwenang mengangkat staf pembantu untuk melakukan verifikasi usulan,
penagihan, pencatatan, dan penyimpanan dokumen yang dimbalannya ditentukan oleh rapat anggota BKM.
(5) Dalam hal manajer berhalangan maka tugas harian akan dilakukan oleh anggota BKM ynag ditunjukan dan keputusan dilakukan dalam rapat kordinasi BKM.
BAB VKEUANGAN BKM
Pasal 12
(1) BKM melalui upk mengelola dana BLM untuk disalurkan kepada masyarakat miskin hasil pemetaan swadaya melalui KSM-KSM.
(2) Rekening BKM adalah rekening giro yang harus atas nama lembaga (BKM), bukan atas nama seseorang atau sekelompok orang.
(3) Rekening BKM tidak diperkenankan dalam bentuk deposito atau jenis lainnya yang dilakukan untuk kepentingan pemupukan dana,
(4) Spesimen rekening bank atas lembaga (BKM) ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari wakil-wakil masyarakat Desa setempat.
(5) Nama-nama penandatangan spesimen rekening BKM tersebut harus ditetapkan dalam berita acara rapat anggota BKM yang ditandatangani oleh seluruh anggota BKM.
(6) Rapat anggota BKM juga berwewenang untuk menetapkan pergantian nama penandatangani spesimen rekening bkm di bank yang ditunjuk
(7) Selain dari BLM bantuan PNPM, keuangan bkm dapat berasal dari pemerintahan daerah, anggota / swadaya masyarakat, kegiatan-kegiatan lain oleh lembaga sendiri yang sah.
(8) Sumber keuangan untuk biaya awal operasional BKM diperoleh dari biaya administrasi atau fee manajemen.
(9) Pencairan biaya administrasi atau fee manajemen bagi BKM tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pencairan dana BLM ke masyarakat Desa.
(10) Biaya administrasi dan operasional BKM dapat dibiayai jasa pinjaman dari dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut; sebagian pendapatan dari jasa pinjaman harus digunakan untuk pemupukan modal, untuk keperluan biaya operasional BKM, biaya pemeliharaan prasarana serta sarana dasar lingkungan, biaya bantuan sosial, dan lain-lain yang jenis dan besarnya masing-masing harus disepakati dalam Rapat Anggota BKM.
Bab VIPerubahan ART
Pasal 13
(1) Anggaran Rumah Tangga masa berlakunya selama 3 tahun(2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui rapat anggota tahunan.
BAB VIIHal – Hal Lain
Pasal 14
Dalam menjalankan tugass dan fungsi BKM akan berhasil manakala seluruh proses dalam pembentukan bkm berjalan dengan benar yang dijiwai oleh semangat, pengabdian dan disiplin tinggi.
BAB VIIIPENUTUP
Pasal 151. Hal – hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga diatur dalam
keputusan tersendiri melalui rapat anggota BKM.2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Desa MulyorejoPada tanggal : 17 Maret 2012
Pimpinan Rembug Warga Panitia Pembentukan Panitia Pembentukan
Peserta Rapat Peserta Rapat Peserta Rapat
PENDIRIAN PERKUMPULANBADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
DESA : MULYOREJOKECAMATAN : SUNGGALKAB .KOTA : DELI SERDANG
ANGGARAN DASAR
BAB INAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
1) BKM ini bernama Mulyorejo Bersatu. Yang selanjutnya disebut BKM Mulyorejo Bersatu2) BKM Mulyorejo Bersatu berkedudukan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kota /
Kabupaten Deli Serdang3) BKM Mulyorejo Bersatu didirikan Pada Hari Sabtu Tanggal Tujuhbelas Bulan Maret
Tahun Dua Ribu Dua Belas untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
BAB IIBENTUK DAN SIFAT LEMBAGA
Pasal 2
1) Bentuk lembaga adalah perkumpulan2) Sifat lembaga, bahwa perkumpulan BKM Mulyorejo Bersatu adalah lembaga/organisasi
milik seluruh masyarakat desa/kelurahan, dan bukan milik pemerintah, perorangan atau kelompok masyarakat tertentu.
BAB IIILANDASAN DAN ASAS
Pasal 3
1) Landasan dan dasar filosofi yang digunakan oleh lembaga ini adalah penanggulangan kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan melalui pemerdayaan masyarakat.
2) BKM berasaskan pancasila3) BKM dalam acuan dasarnya berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan
kemasyarakatan.
BAB IVVISI, MISI, DAN NILAI-NILAI SERTA PRINSIP-PRINSIP
Pasal 4Visi dan Misi
1) Visi BKM adalah menuju masyarakat yang berdaya dan mampu menjalin sinergi dengan pemda serta kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara efektif secara mandiri dan berkelanjutan.
2) Misi BKM adalah memberdayakan masyarakat miskin perkotaan dengan menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok perduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas penyediaan sumber daya, melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan (stakeholder).
Pasal 5Nilai-Nilai
Nilai-nilai yang dijunjung, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan adalah :a. Dapat dipercaya semua pihak,b. Ikhlas/kerelawanan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinanc. Kejujuran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan, dan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan
d. Keadilan dalam menetapkan kebijakan, menjawab dan memenuhi kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin,
e. Kesetaraan dalam pelibatan masyarakat miskin dengan tidak membeda-bedakan latarbelakang, asal usul, agama, status, jenis kelamin,
f. Kebersamaan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, lapisan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya kepedulian dan gerakan masyarakat
Pasal 6Prinsip-Prinsip
1) Demokratis; dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, sehingga keputusan yang diambil secara kolektif dan demokratis.
2) Partisipasi; dalam tiap langkah kegiatan dilakukan secara partisipatif (melibatkan banyak pihak dari seluruh kalangan) sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui mekanisme bekerja sama.
3) Transparansi dan Akuntabilitas; dalam proses manajemen organisasi masyarakat, sehingga masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya.
4) Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaatan sehingga putusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi massyarakat banyak.
BAB VMAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI
Pasal 7
1) Membangun organisasi masyarakat warga yang layak dan mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan memperkuat di dalam pengambilan keputusan.
2) Mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan capital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memperkuat keswadayaan masyarakat warga.
3) Menumbuhkkembangkan pemberdayaan sosial kemasyarakatan, ekonomi local berbasis keluarga, pemberdayaan sarana dan prasarana dasar.
4) Meningkatkan jaringan kerjasama antar lembaga masyarakat dalam koordinasi dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.
BAB VIPERAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8Peran
Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemerdayaa masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan saran dan prasarana dasar serta lingkungan bagi masyarakat miskin.
Pasal 9Tugas dan Fungsi
1) Tugas pokok BKM adalah :a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara
demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, termasuk penggunaan dana BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
b) Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategi, dan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis);
c) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah kembali diambil BKM, termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
d) Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan,
perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi;
e) Memverifikasi penilaian yang telah dilakukan oleh unit-unit pelakasana dan memutuskan proposal mana yang diprioritaskan didanai oleh dana program pemberdayaan masyarakat dana penanggulangan kemiskinan di wilayahnya atau dana-dana lain yang dihimpun oleh BKM, atas dasar criteria dan prosedur yang disepakati dan ditetapkan bersama;
f) Memonitor, mengawasi dan member masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah local yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di Desanya;
g) Menjamin dan mendorong peranserta berbagai unsure masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis;
h) Membangun tranparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulan serta rapat-rapat terbuka, dan lainnya;
i) Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor external/independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada selutuh lapisan mayarakat;
j) Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat;
k) Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan control terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali BKM;
l) Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah Desa setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah Desa, Kecamatan dan Kota;
m) Mengawal penerapan nilai-nilai dasar, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan;
n) Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan/atau pembangunan Desa dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal):
o) Merencakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas lingkungan serta pemukiman yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat;
p) Memfasilitasi networking (jejaring) kerjasama dengan berbagai potensi sumber daya yang ada di sumber-sumber luas masyarakat setempat.
2) Fungsi BKM adalah menjadi :a) Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai
kemasyarakatan dan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
b) Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb);c) Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan
kemiskinan serta pembangunan;
d) Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan;
e) Pusat pembangkitan dna mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;f) Pusat informasi dan komuniakasi bagi warga masyarakat Desa; sertag) Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan
program pemerintah.
BAB VIIKEANGGOTAAN
Pasal 10
1) Anggota BKM adalah warga yang tinggal di Desa Mulyorejo yang memenuhi kriteria nilai-nilai kemanusiaan dan telah ditetapkan warga serta dipercaya warga untuk mengemban amanat masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan;
2) Anggota BKM dipilih untuk masa bakti maksimum 3 (tiga) tahun, dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat dilakukan penggantian (reshuffle) serta dapat dipilih ulang.
3) Anggota BKM menggambarkan keterwakilan nilai-nilai kemanusiaan, bukan keterwakilan wilayah, golongan maupun kelompok tertentu.
4) System pemilihan anggota BKM adalah system pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan dan kampanye atau rekayasa.
Pasal 11
1) Jumlah anggota BKM haruslah ganjil antara 9 sampai 13 orang sehingga memungkinkan dilakukan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.
2) Jumlah anggota BKM setiap masa bakti, ditetapkan dalam rembug warga dari wakil seluruh masyarakat .
BAB VIIILEGALITAS BKM
Pasal 12
1) Legalitas BKM tercermin dari proses pembentukannya yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dari aspek wilayah (Lingkungan), golongan dan kelompok,
2) Hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam rembug warga yang dilegalisasi adalah lembaga pimpinan kolektif yang terpilih dan mendapatkan mandat untuk memimpin dan mewakili perkumpulan atau himpunan organisasi masyarakat warga Desa yang bersangkutan,
3) Hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam rembug warga selanjutnya diresmikan melalui pencatatan pada Notaris atau bila dikehendaki mendapatkan status badan hokum melalui pengesahan kantor kehakiman.
BAB IXPERANGKAT ORGANISASI
Pasal 13
1) Pimpinan Kolektif BKM terdiri dari 9 sampai 13 orang, dan satu diantaranya dipilih sebagai koordinator,
2) Penasehat, bila dikehendaki BKM sesuai kebutuhan yang bersifat relawan,3) Sekretaris, sebagai unsur pelaksana harian (maksimum 3 orang) yang bekerja purna
waktu dan tidak diperkenankan diangkat dari dan atau merangkap sebagai anggota BKM serta unit-unit pengelola,
4) Unit Pengelola Keuangan, dan Unit Pengelola yang lainnya seperti : Unit Pengelola Pembangunan Kampung, Unit Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, dan Unit-unit yang lain.
BAB XRAPAT ANGGOTA BKM
Pasal 14
1) Rapat Anggota Tahunan (RAT), dilakukan setiap tahun untuk evaluasi dan penilaian terhadap kinerja unit-unit pelaksana BKM, membahas perkembangan kegiatan tahun sebelumnya, dan menetapkan rencana UP-UP dan kegiatan BKM, serta memilih ketua/ coordinator anggota BKM dan pengelola UP-UP pada akhir masa jabatan.
2) Rapat Koordinasi Anggota (RKA), dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk melakukan pembahasan kemajuan dan perkembangan kegiatan serta menetapkan rencana bulan berikutnya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit-unit Pelaksana yang ada.
3) Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK), dilakukan untuk menetapkan prioritas/ perankingan usulan-usulan kegiatan yang telah dinilai layak oleh UPK untuk disetujui memperoleh dana stimulasi BLM, baik penyerapan maupun pergulirannya.
4) Rapat Keputusan Khusus (RKK), dilakukan secara insedental sesuai kebutuhan untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan kegiatan PNPM maupun penanggulangan kemiskinan secara umum sesuai batas kewenangannya, misalnya keputusan mengenai auditor untuk audit independent,keanggotaan dalam forum BKM, utusan peserta pelatihan, dll.
BAB XIQUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 15
1) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dinyatakan syah apabila diahdiri lebih dari ½ dari jumlah anggota plus 1.
2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hari ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
3) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :a. Sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah peserta harus hadirb. Keputusan adalah syah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔
dari jumlah peserta yang hadir.
BAB XIIUNIT PENGELOLA KEUANGAN DANUNIT-UNIT PENGELOLA LAINNYA
Pasal 16
1) Untuk mengelola keuangan Perhimpunan, BKM mengangkat Pengurus Unit Pengelola Keuangan.
2) Pengurus Unit Pengelola Keuangan terdiri atas minimal 3 (tiga) orang dan atau kebutuhan.
3) Jika dianggap perlu, BKM dapat membentuk unit-unit kegiatan lainnya.4) Pengurusan Unit Pengelola Keuangan berperan menjalankan kebijakan/keputusan yang
ditetapkan oleh BKM.5) Orang-orang yang diangkat menjadi Pengurus Unit Pengelola Keuangan dan atau unit-
unit kegiatan lainnya adalah warga dari Desa/Kelurahan Mulyorejo yang dianggap memiliki nilai-nilai luhur kemanusiaan serta keahlian dibidang keuangan, pembukuan dan perkreditan.
6) Pengurusan Unit Pengelola Keuangan dan unit-unit kegiatan lainnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Kolektif BKM.
7) Tugas, wewenang, tanggung jawab, dan honor untuk Pengurus Unit Pengelola Keuangan dan unit-unit kegiatan lainnya ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif BKM dalam suatu kontrak kerja terhadap orang per orang.
8) Kontrak kerja pengurus unit sebagaimana disebut dalam ayat 6 berlaku untuk maksimal 1 (satu) tahun. Jika kinerja dari seorang pengurus unit dianggap baik, maka orang tersebut dapat kembali di kontrak untuk tahun-tahun berikutnya, namun setiap pembaruan kontrak kerja tetap hanya berlaku maksimal 1 (satu) tahun.
BAB XIIIPENGAWASAN
Pasal 17
Pengawasan dilakukan melalui :1) Penyebaran informasi tentang kegiatan BKM2) Rapat-rapat3) Audit BKM oleh Auditor Independen4) BPKP5) Monitoring, Supervisi, dan Evaluasi setiap Kegiatan oleh kelompok perduli6) Kotak-kotak pengaduan
BAB XIVSUMBER-SUMBER PENDANAAN BKM
Pasal 18
Keuangan diperoleh dari :1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari PNPM.2) Bantuan dari Pemerintah Daerah.3) Bantuan dari Anggota atau Swadaya Masyarakat.4) Kegiatan-kegiatan lain oleh lembaga sendiri yang syah.
BAB XVPEMBUBARAN
Pasal 191) Pembubaran BKM hanya dapat dilakukan dengan keputusan yang melibatkan seluruh
masyarakat melalui rembug warga.2) Tata cara pembubaran akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga3) Dalam hal BKM dibubarkan maka seluruh kekayaan yang dimiliki diserahkan kepada
masyarakat, yang pelaksanaannya diatur tersendiri melalui rapat anggota BKM.
BAB XVI PENUTUP
Pasal 201) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar, akan diatur dalam anggaran
rumah tangga.2) Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Desa MulyorejoPada tanggal : 17 Maret 2012
Pimpinan Rembug Warga Panitia Pembentukan Panitia Pembentukan
Peserta Rapat Peserta Rapat Peserta Rapat
Peserta Rapat Peserta Rapat Peserta Rapat
ANGGARAN DASAR BKM MULYOREJO BERSATU
DESA MULYOREJO
KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG
SUMATERA UTARA
ANGGARAN RUMAH TANGGA BKM MULYOREJO BERSATU
DESA MULYOREJO
KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG
SUMATERA UTARA