ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA AMISCA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MUKADIMAH Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa sesungguhnya lembaga pendidikan tinggi adalah wadah untuk membentuk insan yang merdeka lahir dan batin, penuh tanggung jawab, dan berani bertindak berdasarkan kebenaran ilmiah sebagai menifestasi pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari fungsinya, mahasiswa Program Studi Teknik Pengolahan Sawit Poli Teknik Kampar yang berdedikasi tinggi sebagai pecinta ilmu kimia, berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tridarma perguruan tinggi, serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu kimia dan semua hal tentang sawit dan untuk perkembangan masyarakat. Atas dasar tersebut, maka mahasiswa Program Studi Teknik Pengolahan Sawit Politeknik mempunyai tujuan, untuk mencapai tujuan dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Sawit Politeknik Kampar.

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PENGOLAHAN SAWIT POLITEKNIK KAMPAR

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1 Nama : Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Sawit Politeknik kampar disingkat HIMA TPS Poltek-Kam.

Pasal 2 HIMA TPS Poltek-Kam didirikan pada hari --- tanggal ----- di gedung ------ Politeknik Kampar.

Pasal 3 HIMA TPS Poltek-Kam bertempat di dalam kampus Politeknik Kampar.

BAB II IDENTITAS DAN STATUS

Pasal 4 Identitas

HIMA TPS Poltek-Kam merupakan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 5 Status

HIMA TPS Poltek-Kam merupakan organisasi yang mempunyai jalur koordinasi ke Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Kampar.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6 Asas HIMA TPS Poltek-Kam berasaskan kepada: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. 6. Kebenaran ilmiah. Pasal 7 Tujuan

Tujuan HIMA TPS Poltek-Kam adalah terciptanya manusia yang dinamis dan kritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV PERWUJUDAN

Pasal 8 1. Membina mahasiswa kimia menjadi insan yang bertanggungjawab pada diri sendiri dan lingkungannya. 2. Mempererat persaudaraan dan memupuk kerjasama diantara anggota dan seluruh civitas akademika Politeknik Kampar. 3. Turut serta mengembangkan ilmu tentang sawit dan kimia dan mempererat hubungan kerjasama dengan pecinta ilmu kimia di Indonesia dan internasional.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 91. Anggota HIMA TPS Poltek-Kam adalah Mahasiswa Program Studi Teknik

Pengolahan Sawit yang telah mengikuti ketentuan-ketentuan penerimaan sebagai anggota. 2. Ketentuan dan mekanisme penerimaan anggota diatur oleh Badan Pengurus.

BAB VI MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 10 Musyawarah anggota sebagai pengambil keputusan tertinggi di himpunan.

BAB VII KEDUDUKAN HMK AMISCA ITB DALAM KELUARGA MAHASISWA ITB

Pasal 11 HIMA TPS Poltek-Kam merupakan salah satu badan kelengkapan organisasi dari BEM yang memiliki otonomi dalam lingkup kemahasiswaan Program Studi Teknik Pengolahan Sawit Politeknik Kampar. Pasal 12 HIMA TPS Poltek-Kam berhak mengirimkan Utusan dalam Rapat BEM Politeknik Kampar.

BAB VIII LEMBAGA KELENGKAPAN

Pasal 13 Majelis Perwakilan Anggota

Majelis Perwakilan Anggota adalah lembaga representatif dan aspiratif terhadap anggota yang dibentuk dalam musyawarah anggota.

Pasal 14 Badan Pengurus

Badan Pengurus HIMA TPS Poltek-Kam adalah pelaksana harian dan bertanggungjawab kepada seluruh anggota.

Pasal 15 Senator

Senator adalah wakil HIMA TPS Poltek-Kam yang mewakili aspirasi HIMA TPS PoltekKam dalam Rapat BEM Politeknik Kampar. BAB IX PEMBENDAHARAAN

Pasal 16 Harta benda HIMA TPS Poltek-Kam diperoleh dari : 1. Iuran anggota. 2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat. 3. Pembelian. 4. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan HIMA TPS PoltekKam. 5. Dana Pengembangan Diri dari Pihak Kampus

BAB X LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 171. Lambang HIMA TPS Poltek-Kam seperti gambar di bawah ini

2. Atribut organisasi terdiri dari Jaket Himpunan , Bendera HIMA TPS Poltek-Kam, dan atribut lainnya yang menggunakan lambang yang telah disepakati oleh anggota. BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 18 Masa peralihan adalah masa akhir kepengurusan HIMA TPS Poltek-Kam, Badan Pengurus, dan Senator sampai dengan terbentuknya MPA, Badan Pengurus, dan Senator yang baru.

Pasal 19 Peralihan dilakukan dalam suatu musyawarah anggota.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20 Perubahan Anggaran Dasar dan pengesahannya diputuskan dalam musyawarah anggota.

BAB XIII PEMBUBARAN HIMA TPS Poltek-Kam

Pasal 21 Pembubaran HIMA TPS Poltek-Kam diputuskan oleh musyawarah anggota.

BAB XIV HAL LAIN-LAIN

Pasal 22 Ketentuan lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMA TPS Poltek-Kam ditetapkan pertamakali pada tanggal ................. Pasal 24 Anggaran Dasar HMK AMISCA ITB ditetapkan pada tanggal ................ dalam Musyawarah Anggota HIMA TPS Poltek-Kam.

Disahkan oleh Majelis Perwakilan Anggota HIMA TPS Poltek-Kam Tanggal ..............

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PENGOLAHAN SAWIT POLITEKNIK KAMPAR

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Hak dan Kewajiban : Anggota wajib menjunjung tinggi dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan musyawarah anggota. Anggota wajib memelihara nama baik himpunan. Anggota wajib membayar iuran anggota. Anggota berhak mengeluarkan pendapat. Anggota berhak memilih dan dipilih.

Pasal 2 Keangotaan hilang jika : Meninggal dunia. Bukan mahasiswa Strata 1 Program Studi Kimia ITB lagi. Dipecat. Mengundurkan diri.

Pasal 3 Anggota yang melanggar AD/ART HMK AMISCA ITB akan diberikan sanksi-sanksi, berupa: Peringatan. Pemecatan. Sanksi-sanksi lain.

Pasal 4 Pemecatan, pengunduran diri, serta pemberian sanksi ditetapkan oleh Majelis Perwakilan Anggota dan Badan Pengurus dalam suatu musyawarah yang mekanismenya diatur kemudian. Sanksi yang telah ditetapkan, dieksekusi oleh Badan Pengurus.

BAB II MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 5 Segala keputusan yang diambil dalam Musyawarah Anggota bersifat mengikat bagi seluruh anggota.

Pasal 6 Penyelenggaraan musyawarah anggota: Sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun kepengurusan diselenggarakan musyawarah angota. Musyawarah anggota harus diumumkan terlebih dahulu kepada seluruh anggota minimal 1 (satu) minggu sebelum musyawarah anggota diseleggarakan.

Pelaksanaan teknis musyawarah anggota diselenggarakan oleh MPA. Pasal 7 Sahnya musyawarah anggota: Musyawarah anggota pertama dinyatakan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (n + 1) dari seluruh jumlah anggota. Jika ayat satu belum terpenuhi, musyawarah anggota kedua dapat dilaksanakan pada hari yang sama melalui keputusan presidium sidang dan berdasarkan aspirasi anggota yang hadir. Jika ayat dua belum terpenuhi, dilakukan pengunduran dalam jangka waktu yang disepakati oleh presidium dan anggota yang hadir untuk dilaksanakan musyawarah anggota ketiga.

Pasal 8 Musyawarah anggota dipimpin oleh ketua MPA.

Pasal 9 Keputusan musyawarah anggota dinyatakan sah jika diperoleh mufakat dari seluruh anggota yang hadir.

Pasal 10 Jika pasal 9 tidak terpenuhi, keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir.

BAB III MAJELIS PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal 11 Hak dan kewajiban :

Anggota MPA wajib menjunjung tingi dan menaati AD dan ART serta keputusan musyawarah anggota. Memimpin dan menyelenggarakan musyawarah anggota. MPA memiliki fungsi pengawasan, konsultasi, terhadap Badan Pengurus dalam masa kerjanya. MPA memiliki fungsi pengawasan, konsultasi, terhadap Senator dalam masa kerjanya. MPA wajib menyampaikan hasil Musyawarah Anggota kepada anggota. Biaya operasional diperoleh dari himpunan. Menyelenggarakan dan menentukan mekanisme pemilihan umum ketua himpunan untuk kepengurusan berikutnya. Menentukan dan menyelenggarakan mekanisme pemilihan senator. Anggota MPA bukan pengurus inti himpunan. MPA bertanggungjawab kepada seluruh anggota. MPA memberikan LPJ lisan dan tulisan dalam musyawarah anggota dalam masa akhir kepengurusan. MPA menyusun GBHP untuk Badan Pengurus yang disahkan melalui musyawarah anggota. MPA menyusun GBHP paling lambat 10 hari setelah diangkat dan disahkan. MPA berhak mengeluarkan memorandum kepada pengurus apabila kepengurusan dinilai tidak berjalan sesuai dengan GBHP serta AD dan ART. Jika dalam 30 hari tidak ada perbaikan kinerja, maka MPA berhak mengeluarkan memorandum kedua. Jika dalam selang waktu 30 hari dari memorandum kedua tidak ada perbaikan kinerja, MPA berhak meninjau ulang kepengurusan melalui mekanisme rapat anggota. MPA berhak meminta laporan kemajuan kepengurusan kepada pengurus. MPA berhak meminta laporan kinerja kepada Senator.

Pasal 12 Pembentukan MPA Pengesahan anggota MPA dilaksanakan dalam musyawarah anggota.

Masa kerja MPA adalah masa satu kepengurusan. Empat angkatan termuda berhak megirimkan dua orang wakilnya dalam keanggotan MPA. Ketua MPA dipilih dari anggota MPA.

BAB IV PENGURUSAN HIMPUNAN

Pasal 13 Hak dan kewajiban: Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menaati AD dan ART serta keputusan musyawarah anggota. Menyusun serta melaksanakan program kerja himpunan AMISCA selama masa kepengurusan berdasarkan atas GBHP. Memberikan LPJ lisan dan tulisan dalam musyawarah anggota pada akhir masa kepengurusan. Membentuk dan mengangkat panitia-panitia khusus untuk kegiatan himpunan. Pada saat pelantikan pengurus baru, pengurus lama menyerahkan seluruh aset dan kekayaan AMISCA kepada pengurus baru.

Pasal 14 Pembentukan pengurus: Ketua himpunan dipilih oleh anggota dalam pemilihan umum. Pengurus inti himpunan disahkan oleh musyawarah anggota. Ketua menyusun personalia kepengurusan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diangkat dan disahkan. Pengurus himpunan dibentuk untuk masa kerja 1 (satu) tahun. Persyaratan ketua himpunan:

Anggota yang telah dilantik. Terpilih dalam pemilihan umum. Ketua himpunan memangku jabatan maksimal satu kali masa kepengurusan.

BAB V SENATOR

Pasal 15 Senator dipilih melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan oleh MPA.

Pasal 16 Senator wajib menjunjung tingi dan menaati AD dan ART serta keputusan musyawarah anggota. Dalam membawa aspirasi anggota, senator berkoordinasi dengan MPA. Senator berkewajiban memberikan laporan berkala kepada MPA minimal satu kali dalam dua bulan. Senator berkewajiban untuk menghadiri sidang Kongres Keluarga Mahasiswa ITB minimal 51% dari total jumlah sidang. Senator berhak membentuk Tim Senator yang bertugas untuk membantu Senator dalam melaksanakan tugasnya. Senator berkewajiban menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa ITB. Ketentuan-ketentuan mengenai Senator disesuaikan dengan AD dan ART Keluarga Mahasiswa ITB.

Pasal 17 Penarikan Senator (recall) dari Kongres Keluarga Mahasiswa ITB dapat dilakukan apabila:

Yang bersangkutan bukan lagi anggota HMK AMISCA ITB. Masa jabatannya telah habis sesuai dengan masa kerja MPA. Atas permintaan yang bersangkutan dan disetujui dalam musyawarah yang khusus diadakan untuk itu. Atas permintaan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota HMK AMISCA ITB dan disetujui dalam musyawarah yang khusus diadakan untuk itu. Atas permintaan pimpinan Kongres Keluarga Mahasiswa ITB dan disetujui dalam musyawarah yang khusus diadakan untuk itu. Atas permintaan Badan Pengurus atau MPA, dan disetujui dalam musyawarah yang khusus diadakan untuk itu.

BAB VI PEMBENDAHARAAN

Pasal 18 Pemeliharaan kekayaan himpunan dilakukan oleh pengurus dan dilaporkan setiap akhir masa kepengurusan. Pasal 19 Majelis Permusyawaratan Anggota berhak memperoleh 5% (lima persen) dari iuran anggota untuk operasional MPA.

BAB VII LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 20 Lambang HMK AMISCA ITB berupa atom dengan lambang Ganesha sebagai inti yang dikelilingi oleh 3 elektron dalam lintasannnya.

Pasal 21 Bendera HMK AMISCA ITB berwarna biru dengan gambar lambang HMK AMISCA ITB.

Pasal 22 Jaket HMK AMISCA ITB berwarna biru tua dengan Lambang HMK AMISCA ITB pada lengan kanan dan lencana bertuliskan AMISCA ITB di dada kiri. Perubahan jaket himpunan harus disetujui/disepakati dalam musyawarah anggota.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 23 Dalam masa peralihan: MPA membentuk panitia untuk menyelenggarakan pemilihan umum ketua himpunan. Tiga angkatan termuda mengirimkan wakilnya untuk menjabat sebagai anggota MPA untuk masa kepengurusan berikutnya. Ketua himpunan terpilih dapat menyusun Badan Pengurus. MPA, Badan Pengurus, dan Senator lama menyampaikan laporan pertanggungjawaban. MPA lama menyerahkan jabatan kepada MPA terpilih. Ketua himpunan dan Senator terpilih dilantik oleh MPA terpilih. MPA terpilih menyusun Garis Besar Haluan Program. MPA mengesahkan Garis Besar Haluan Program dan melantik Badan Pengurus.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24 MPA dapat membentuk badan pekerja untuk merumuskan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25 Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dalam musyawarah anggota.

BAB X PEMBUBARAN HIMPUNAN

Pasal 26 Pembubaran HMK AMISCA ITB dilakukan jika seluruh anggota yang hadir dalam Musyawarah Anggota mufakat untuk membubarkan himpunan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam AD dan ART HMK AMISCA ITB akan diatur dalam ketetapan dan keputusan Majelis Perwakilan Anggota.

Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga HMK AMISCA ITB ditetapkan pada tanggal 07 Februari 2009 dalam Musyawarah Anggota HMK AMISCA ITB Jl. Ganesha 10 Bandung dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.