i

KATA PENGANTAR

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DESKRIPSI PROGRAM PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2014

1. KODE PROGRAM : 31-DK-2014

2. NAMA PROGRAM : PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM

PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

3. TUJUAN : 1. Mensosialisasikan program/kegiatan pembinaan SMK tahun 2014 kepada SMK di provinsi;

2. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK).

4. SASARAN : Seluruh SMK pada 33 provinsi.

5. NILAI DANA : Sesuai alokasi dana Dekonsentrasi pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana Penyebaran Informasi dimanfaatkan untuk: 1. Pengadaan ATK; 2. Penggandaan bahan untuk peserta; 3. Uang harian peserta, narasumber dan

panitia; 4. Biaya transport peserta, narasumber dan

panitia; 5. Biaya penginapan peserta, narasumber

dan panitia.

7. PENYELENGGARAAN : 1. Diselenggarakan segera setelah Diseminasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2014, pada tingkat pusat, atau paling lambat Mei 2014;

2. Peserta terdiri dari seluruh SMK di wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi;

iii

3. Penetapan Jadual pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan SMK untuk pengaturan mobilitas narasumber pusat.

8. LAYANAN

INFORMASI : Subdit Program dan Evaluasi

Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lt 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Website : http://www.ditpsmk.net

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii DAFTAR ISI .......................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Tujuan ............................................................................................... 1 C. Dasar Hukum ..................................................................................... 1 D. Sasaran ............................................................................................. 2 E. Hasil yang diharapkan ........................................................................ 2 F. Nilai Dana .......................................................................................... 2 G. Karakteristik Program Bantuan ............................................................ 2 H. Jadual Kegiatan .................................................................................. 2

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 3

A. Organisasi .......................................................................................... 3 B. Tugas dan Tanggungjawab ................................................................. 3

1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................................. 3 2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................... 3 3. Panitia Penyelenggara .................................................................... 3 4. Sekolah ......................................................................................... 4

BAB III PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME .................. 5

A. Penyelenggaraan ................................................................................ 5 B. Materi ................................................................................................ 5 C. Mekanisme Penyelenggaraan ............................................................... 5

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA .................................................................................................... 6

A. Ketentuan Penggunaan Dana .............................................................. 6 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .............................................. 6

BAB V PELAPORAN ................................................................................ 7 BAB VI PENUTUP .................................................................................. 8

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap SMK mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi program/kegiatan pembinaan SMK tahun 2014. Dalam kenyataannya, informasi itu belum diketahui oleh banyak SMK terutama yang berlokasi jauh dari sumber informasi.

Media informasi internet beberapa tahun terakhir oleh Direktorat Pembinaan SMK digunakan sebagai alat pendukung penyebaran informasi, belum secara efektif dapat dimanfaatkan oleh SMK dan bahkan untuk SMK tertentu belum terjangkau jaringan internet. Berdasarkan kondisi tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek keragaman kondisi di SMK, maka penyuluhan dan penyebaran informasi program/kegiatan pembinaan SMK akan dilaksanakan dengan pemberian informasi langsung dari sumber informasi (narasumber) dan target penerima informasi (SMK). Sedangkan pendekatan penyelenggaraannya dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi yang diorganisasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga seluruh SMK dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh informasi yang diharapkan.

B. Tujuan

1. Mensosialisasikan program/ kegiatan pembinaan SMK tahun 2014 kepada SMK di provinsi;

2. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pemberian pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK).

C. Dasar Hukum

Program Informasi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan dan kebijakan yang berlaku sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013, tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negera Tahun 2014 2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor No. 134/PMK.06/2005

tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

2

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014.

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;

D. Sasaran Seluruh SMK di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi pada 33 Provinsi.

E. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan pada kegiatan penyebaran informasi adalah sebagai berikut: 1. Terselenggarakannya kegiatan penyebaran informasi tentang

program/kegiatan pembinaan SMK tahun 2014 yang diikuti oleh SMK di wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi.

2. Telah disampaikan bahan persiapan pelaksanaan pemberian bantuan Pembinaan SMK tahun 2014

F. Nilai Dana

Nilai dana sesuai dengan alokasi dana Dekonsentrasi pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

G. Karakteristik Program 1. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya serta Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN;

2. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengelola dana secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi dan keuangan.

H. Jadual Kegiatan Kegiatan Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK dilaksanakan segera setelah pihak Dinas Pendidikan Provinsi mengikuti kegiatan Diseminasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMK atau paling lambat bulan Mei 2014.

3

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Penyebaran Informasi dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksana kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Panitia Penyelenggara; 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

B. Tugas Dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pembinaan SMK

a) Menyiapkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program; b) Menyiapkan materi; c) Menyiapkan narasumber pusat.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a) Membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara; b) Menyusun rencana penyelenggaraan yang dijabarkan dari juknis

Penyebaran Informasi; c) Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan,

administrasi, dan teknis; d) Memberikan laporan pemanfaatan dana kepada Direktorat

Pembinaan SMK.

3. Panitia Penyelenggara Panitia Penyelenggara kegiatan Penyebaran Informasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas dan wewenang: a) Menyiapkan narasumber Pusat dan Provinsi; b) Membuat dan mengirimkan undangan untuk peserta; c) Menggandakan dan mengemas materi untuk peserta; d) Menyiapkan tempat sidang, penginapan, konsumsi dan ATK untuk

peserta; e) Mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan; f) Membuat notula dan daftar hadir peserta kegiatan; g) Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan.

4

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

a) Mengikuti kegiatan Penyebaran Informasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

b) Menyiapkan dokumen/data pendukung yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan menengah kejuruan;

c) Menyampaikan infomasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan kepada warga sekolah.

5

BAB III PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME

A. Penyelenggaraan

Kegiatan Penyebaran Informasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Diselenggarakan segera setelah Diseminasi Program Pendidikan

Menengah Kejuruan tahun 2014, pada tingkat pusat, atau paling lambat Mei 2014;

2. Peserta terdiri dari seluruh SMK di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Penetapan Jadual pelaksanaan dikoordinasikan dengan Direktorat

Pembinaan SMK untuk pengaturan mobilitas narasumber pusat.

B. Materi Materi penyebaran informasi yang disajikan antara lain: 1. Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK tahun 2014; 2. Petunjuk Teknis masing-masing Program Pembinaan SMK tahun

2014; 3. Program-program Dinas Pendidikan Provinsi yang relevan dengan

pembinaan SMK tahun 2014;

C. Mekanisme Penyelenggaraan Mekanisme penyelenggaraan penyebaran informasi adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan pembinaan SMK pada masing-masing provinsi disampaikan

oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau yang ditunjuk untuk mewakili;

2. Program-program pembinaan SMK tahun 2014 disampaikan oleh narasumber dari Pusat dan narasumber dari Provinsi dengan pembagian sebagai berikut: a) Narasumber Pusat, menyampaikan program pembinaan SMK

tahun 2014. b) Narasumber Provinsi, menyampaikan rencana implementasi

program pembinaan SMK tahun 2014 yang bersumber dari APBN (Dekonsentrasi) dan APBD;

6

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Dana Penyebaran Informasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan dimanfaatkan untuk: 1. Pengadaan ATK; 2. Penggandaan bahan untuk peserta; 3. Uang harian peserta, narasumber dan panitia; 4. Biaya transport peserta, narasumber dan panitia; 5. Biaya penginapan peserta, narasumber dan panitia.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan harus dapat

dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya pengadaan barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Pajak-pajak yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan ini harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi.

7

BAB V PELAPORAN

Laporan penyelenggaraan Penyebaran Informasi Program Program Pendidikan Menengah Kejuruan terdiri dari 2 jenis laporan yaitu:

1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

Laporan penyelenggaraan kegiatan disusun oleh Panitia Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Hal-hal yang dilaporkan antara lain:

a. Notula/Kesepakatan hasil kegiatan; b. Alur dan mekanisme penyelenggaraan; c. Narasumber, peserta, dan panitia yang terlibat; d. Tempat dan tanggal pelaksanaan; e. ATK, materi, bahan, sarana prasarana yang digunakan untuk

kegiatan Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dan disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hal-hal yang perlu diadministrasikan dan didokumentasikan sebagai laporan antara lain:

a. Surat Tugas setiap peserta; b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) setiap peserta; c. Bukti biaya perjalanan dinas setiap peserta, dan narasumber; d. Kuitansi dan Faktur penginapan.

Laporan tersebut harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bahan untuk penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK ke Direktorat Pembinaan SMK.

8

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi dalam merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut di provinsi. Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam kegiatan penyelenggaraan Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK merupakan perkuatan sinergi dalam pembinaan SMK.