Jaminan Kesehatan Menyeluruh, Seluruh Rakyat,

Semua Penyakit, Seumur Hidup:Peluang dan Tantangan

Surya TjandraUnika Atma Jaya, Jakarta

Trade Union Rights CentreBPJS Watch

Pokja Kesehatan Tim Transisi

Reformasi Birokrasi SummitJakarta, 9 September 2014

Kemenangan masyarakat sipil melahirkan UU No. 24/2011 ttg BPJS

• Pada awalnya keengganan pemerintah SBY UU SJSN disahkan 19 Oktober 2004, butuh 7 dari seharusnya 5 tahun UU BPJS disahkan pd 26 November 2011 (lolos DPR 28 Oktober 2011).

• Kemenangan perjuangan masyarakat sipil (KAJS), khususnya kemenangan gugatan warga negara di Pengadilan mendorong disahkannya UU No. 24/2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

• Dari semua program pelayanan BPJS, dua yg terpenting: jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

Masalah mendasar (1)• Penyerahan jaminan sosial kepada “perseroan terbatas”

(orientasi keuntungan, fenomena aneh, bertentangan dg prinsip jaminan sosial) – perkembangan lambat, kalau berkembang pun tidak baik

• Tidak ada jaminan sosial kesehatan penyerahan sepenuhnya kpd mekanisme pasar:– Biaya kesehatan mahal karena harga obat mahal, harga

dokter dan rumah sakit mahal dan terbatas, ajang pencarian keuntungan, dg amat minim tanggung jawab sosial (ironis krn secara makro ongkos kesehatan Indonesia masih relatif rendah dibanding negara lain)

Masalah mendasar (2)• Sebagian besar pemangku kepentingan jaminan

kesehatan (kecuali rakyat miskin) sudah lebih jd seperti pedagang daripada penegak konstitusi (dokter, rumah sakit, farmasi, puskesmas, klinik, dll).– Apa beda antara RS Publik (milik Pemda atau Kemenkes)

dg RS Swasta?

• Sudah ada kemauan (BPJS Kesehatan, JKN, KIS), masalah pada kepesertaan (yg masih belum juga menyeluruh) dan penyediaan pelayanan (supply side, yg masih belum optimal).

KIS, Komitmen Indonesia Sehat

• Komitmen Indonesia Sehat, pendekatan lebih menyeluruh utk jaminan kesehatan menyeluruh (penguatan pelayanan kuratif, dg fokus pd aspek promotif dan preventif)

• Manfaat dinikmati seluruh penduduk.• Diharapkan menjadi pintu masuk utk “social

security number” sebagai “single identity”, pendataan menyeluruh dan berkala situasi kependudukan dan pelayanannya.

BPJS Kesehatan sbg penyelenggara• BPJS Kesehatan, begitu mulai 1 Januari 2014 sudah langsung

dihadapkan pd tantangan2:– Pendaftaran peserta yg masih setengah hati (karena tidak yakin

dg sisi penyediaannya)– Pelayanan kesehatan masih melulu pd aspek kuratif (belum

banyak promotif preventif, dirasa lebih menguntungkan)– Kualitas pelayanan yg masih belum optimal (masih harus bayar,

belum menyeluruh, akses RS masih sulit, dll)– Ancaman defisit ketergantungan pd anggaran PBI, belum pd

iuran peserta.– Regulasi turunan tidak efektif, belum juga dibuat, atau malah

menghambat.

Tantangan Jokowi-JK dan peluang kita untuk berkontribusi

• Bagaimana mengatasi inefisiensi birokrasi kesehatan antara Kemenkes, BPJS Kes, RS publik/swasta, puskesmas/klinik swasta, Pemda (utk seefisien mungkin birokrasinya, semudah mungkin aksesnya, dan seefektif mungkin pelayanannya)?

• Bagaimana mengatasi sumber pendanaan dan menjaga efisiensi jaminan kesehatan yg niscaya akan terus meningkat tanpa mengurangi manfaat dan berlanjut (melalui sistem penyediaan jaminan kesehatan yg tepat utk Indonesia)?

• Bagaimana membangun sistem kerja sama dg seluas mungkin pemangku kepentingan dan profesional kesehatan dan mendorong partisipasi semua pihak (bahu membahu dg fakultas kedokteran, perawat, bidan, dokter, RS, farmasi, puskesmas, klinik, masyarakat sipil, dll)?

Langkah strategis (1)

• Langkah duluan, membuat berbagai regulasi yg mendukung, seperti:– Kewajiban penggunaan komponen lokal utk produksi obat– Pembagian lebih tegas peran pusat (sbg penyedia anggaran

PBI) dan daerah (sbg penyedia fasilitas kesehatan)– Kerja sama dan partisipasi RS utk mendukung jamkes sosial– Sinergi antara lembaga pendidikan kesehatan (kedokteran,

keperawatan, kebidanan, dll) dg kementerian kesehatan (bukan lagi kemendiknas)

– Dukungan nyata terkait kesejahteraan dan pembagian kerja dari seluruh pekerja kesehatan.

Langkah strategis (2)

• Langkah kemudian, membangun sistem pengawasan yg lebih efektif:– Koordinasi lebih efektif dan efisien antara penyelenggara:

khususnya Kemenkes, Kemensos dan BPJS Kesehatan– Penguatan dan pembentukan (plus evaluasi) lembaga

pengawas yg memang sudah diatur UU (misal: Badan Pengawas RS (PP No. 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas RS)

– Penguatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat relawan pengawasan & advokasi jaminan kesehatan (spt BPJS Watch)

Peluang Jokowi-JK dan tanggung jawab kita

• Komitmen Indonesia Sehat, pendekatan menyeluruh utk jaminan kesehatan menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, sistemik, berkelanjutan)

• BPJS Kesehatan sudah beroperasi, anggaran sudah ada, tawaran mekanisme sudah tersedia EKSEKUSI

• PIAGAM PERJUANGAN ABDOEL MOELOEK– Komitmen politik Jokowi untuk perbaikan hidup dan

kesejahteraan tenaga kesehatan (dokter, dokter umum dan spesialis, dokter gigi, perawat gigi, perawat, perawat honorer, perawat sukarelawan, bidan, bidan PTT, apoteker dan asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, ahli gizi, analisis kesehatan, radiolog, dll).

“BPJS Watch”