Upload
m-handoko
View
300
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
Kelembagaan dalam Pengelolaan Air LimbahBali – 10 September 2014
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y AD I R E K T O R AT P E N G E M B A N G A N P E N Y E H ATA N L I N G K U N G A N P E R M U K I M A N
Disampaikan
oleh:
Sabbath
Marchend
2
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pendekatan & Arah Pengelolaan
SPAL & Cakupan Pelayanan
SPAL
SPAL-S
SPAL-T
Skala Individu
Skala Komunal
Skala Perkotaan
Skala Permukiman
Skala KawasanTertentu
1 unit Rmh Tinggal
2-10 Rmh Tinggal
MCK (10-200 jiwa)
4
Pendekatan Pengelolaan Air Limbah Permukiman
Skala Kota Skala Regional/Nasional
Berbasis InstitusiBerbasis Masyarakat
SkalaPenanganan
Pendekatan
Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive
Pembangunan prasaranadan sarana air limbah
mendukung kerjasamaantar kota/daerah dalammelindungi pencemaran
badan air Kota metropolitan & besar : sewerage Kota sedang/kecil: off site sistem terpadu – fokus
pada pelayanan IPLT (on site management) Kota/kawasan lama: Shallow/small bore sewer atau
sewerage skala kawasan, terpadu dengan PS pelayanan kota mendukung revitalisasi kota lama
Kota/kawasan baru: Pembangunan sistem sewerage untuk kawasan
RSH Mendorong pembangunan sistem sewerage untuk
kota baru
Prokasih dan sejenisnya(one river one management)
1.Pro poor
2.Kawasan kumuh & rawansanitasi
1. Desa : Model CLTS
On-site
2. Kumuh perkotaan Model SANIMAS
Off-site skala kecil
Skala Kawasan
5
KELEMBAGAAN PENGELOLA AIR LIMBAH (IPLT)
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Sistem
• Kerangka Hukum bagi Kebijakan & Strategi
• Penetapan Program dan Sasaran Kinerja
• Pembiayaan dan Penganggaran
Organisasi
• Bentuk, Struktur & Kewenangan
• Penyediaan SOP, Perangkat Kerja, dll
Individu
• Kecukupan SDM (Quantity)
• Kecakapan SDM (Quality)
PERANGKAT HUKUM TERKAIT KELEMBAGAANPENGELOLA AIR LIMBAH DI DAERAH
1. Peraturan tentang Pembentukan Lembaga
a) Jika bentuknya Dinas (SKPD) PERDA tentang Pembentukan Struktur Organisasi & Tata Kerja (SOTK)
• Agar terpisah antara regulator dan operator : dibentuk UPTD dibawah SKPD PERWALI atau PERBUP tentangPembentukan UPTD
b) Jika ingin lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan maka UPTD dapat menerapkan PPK-BLUD Keputusan Kepala Daerah
c) Jika bentuknya Perusahaan Daerah/BUMD PERWALI atau PERBUPATI tentang PembentukanPerusahaan Daerah
2. Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah
a) PERDA tentang Pengelolaan Air Limbah
3. Peraturan tentang Retribusi Air Limbah
a) PERDA tentang Retribusi Jasa Umum (retribusi air limbah dapat dicantumkan sebagai salah satu jenis dariretribusi jasa umum)
b) PERDA tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Jika ingin terpisah)
Diagram Alur Pemilihan Bentuk Kelembagaan
PEMILIHAN BENTUK LEMBAGA PENGELOLA AIR LIMBAH
Kriteria Utama 1:“Berapa besar permasalahan Air Limbah? Atau Berapa banyak PS Air Limbah yang harus dikelola?”.Makin besar masalah, makin perlu struktur yang lebih mapan
Kriteria Utama 2:“Berapa besar potensi pendapatan pengelolaan?”Merupakan kriteria pembatas: makin besar potensi, pilihan struktur jadi lebih banyak.
POTENSI PENDAPATAN DARI JASA OPERASIONAL DAN /ATAU KAPASITAS PENDANAAN DAERAH
TERHADAP BENTUK LEMBAGA
10
Kom
ple
ksi
tas
Perm
asa
lahan/P
enanganan
Air
Lim
bah
dan/a
tau
Besa
rnya
volu
men/k
apasi
tas
PS P
LP y
ang h
aru
sdik
elo
la
Besarnya potensi pendapatan dari jasa operasional dan atau kapasitas pendanaan daerah
rendah sedang tinggitin
ggi
sedang
rendah
UPTD
BLUD
BUMD
UPTD UPTD
BLUD BLUD
BUMD
UPTD UPTD
BLUD
UPTD
BLUD
BUMD
DINAS
DINAS
DINAS
PERTIMBANGAN POTENSI FINANSIAL ATAS PILIHAN BENTUK LEMBAGA
11
Biaya OM
dominan subsidi
Biaya OM terpenuhi
Biaya OM &Penyusutan terpenuhi
Pendapatan < biaya pelayanan Pendapatan ≈ biaya pelayanan Pendapatan > biaya pelayanan
Masy.Penghasilan
rendah
Masy.
Penghasilan sedang
Masy.Penghasilan
tinggi
UPTD
BLUD
Perusda
BLUD
BLUD
Dinas
SKPD (Dinas)Pengelola Air Limbah
Struktur Organisasi Pengelola Setingkat Bidang
Struktur Organisasi Pengelola Setingkat Seksi
Struktur Organisasi Pengelola hanya bagian dari Tusi Seksi
* struktur dan finansial mengikuti pemda* kontrol internal pemda* pembentukan oleh Peraturan Daerah
UPTD Pengelola Air Limbah
• Struktur dan finansial mengikuti pemda• Kontrol internal pemda• Pembentukan relatif mudah (SK Kepala Daerah)• Pemisahan operator dan regulator• Fokus kepada Teknis Operasional
Contoh Struktur Organisasi Pengelola berbentuk UPTD
UPT PPK-BLUD
• Lebih leluasa mengelola SDM dan finansial• Kontrol pemda dan auditor• Pembentukan oleh Kepala Daerah setelah lolospersyaratan Substantif, Teknis & Administratif
Contoh Struktur Organisasi Pengelola berbentuk UPT PPK BLUD di Denpasar, Bali
Kepala/
Pemimpin
Pejabat
Keuangan
Seksi A
Seksi B
Pejabat
Teknis 1
Seksi C
Seksi D
Pejabat
Teknis 2
Seksi E
Seksi F
Pejabat
Teknis 3
Seksi G
Seksi H
Melekat pada PDAM• Bisa berusaha seperti layaknya swasta• Kontrol eksternal pemda• Pembentukan harus melalui persetujuan DPRD• Dapat melekatkan tarif air limbah pada air minum• Dapat melakukan subsidi silang dalam pengelolaan air limbah dari air minum•Proses lebih cepat karena PDAM rata-rata sudah terbentuk
Contoh Struktur Organisasi Pengelola Melekat
pada PDAM Tirtawening di Kota Bandung
Perusahaan Daerah (PD)
• Bisa berusaha seperti layaknya swasta• Kontrol eksternal pemda• Pembentukan harus melalui persetujuan DPRD• Bisa lebih fokus melayani seluruh cakupan pelayanan air limbah• Cocok di implementasikan di kota-kota besar
Contoh Struktur Organisasi Pengelola berbentuk PD PAL Jaya di DKI
Jakarta
Tugas Fungsi Kelembagaan Pengelola IPLT
Fungsi-fungsi yang dikembangkan oleh Pengelola minimal antara lain :
1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pembangunan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Operasi Pemeliharaan
6. Pelayanan
7. Koordinasi & Kerjasama
8. Pemanfaatan
9. Administrasi
10. Pembinaan
11. Pengawasan dan Pengendalian
12. Evaluasi
13. Pelaporan
Komponen Pengolahan Air Limbah Setempat
Unit PengolahanSetempat
UNIT PENGOLAHAN
LUMPUR TINJA
Unit Pengolahan Setempat :
o cubluk kembar
o tangki septik paling banyak
digunakan di Indonesia
o biofilter
o unit pengolahan air limbah
fabrikasi lainnya
Unit Pengangkut :
o Truk tinja
o Motor tinja roda tiga
Berupa PS IPLT meliputi
antara lain:
o Unit penyaringan
o Unit pemekatan seperti:
tangki Imhoff, SSC
o Unit stabilisasi seperti:
sistem kolam/lagoon,
oxidation ditch, dll
o Unit pengeringan lumpur
Unit Pengangkut
Unit
Pembuangan
Akhir
Unit Pembuangan Akhir
terdiri dari:
• Sarana pembuangan
efluen;
• Sarana penampungan
sementara lumpur hasil
pengolahan.
Estimasi Kebutuhan Tenaga Kerja untuk IPLT
Kebutuhan Tenaga Jumlah Penduduk
10.000 25.000 50.000 100.000 250.0000
Tenaga Supervisi 1 1 1
Tenaga Mekanik* - 1 1
Tenaga Laboratorium** 1 1 1 2
Asisten Supervisi 1 2 2 2
Tenaga Penunjang 1 2 4 6 10
Pengemudi*** - 1 1 1 2
Pengawas*** 1 1 1 3 5
Jumlah 2 6 10 15 23
Sumber: Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, 2000
Catatan:*Tergantung jumlah peralatan yang dipakai
** Tergantung ada tidaknya laboratorium
*** Tergantung ada tidaknya fasilitas kendaraan
Pengembangan Kelembagaan
Penyusunan Tata
Laksana Organisasi
Pengembangan SDM
•On The Job Training
•Off The Job Training
Kerjasama dengan
Swasta
•Konstruksi
•Operasional
• Pemeliharaan
•Pengangkutan lumpur tinja
• CSR, dll
Kerjasama Antar
Daerah (Regional)
Pemanfaatan Bisnis Hasil
Pengolahan
• Penjualan pupuk
• Pemanfaatan biogas
• Penyiraman tanaman
• dll
Terima Kasih