UJI PUBLIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG TENTANG CAGAR BUDAYCAGAR BUDAYAA

Aceh, Yogyakarta, Makassar, BaliAceh, Yogyakarta, Makassar, Bali

30-09-2010 sd 2-10-201030-09-2010 sd 2-10-2010

Ruang (Darat + Air)

Objek (Technofact, Sosiofact,

Religiofact)

Situs Kawasan

CAGAR BUDAYA

Benda Bangunan Struktur

Lokasi tempat ditemukannya

benda, bangunan,

struktur, dan sisa akitivitas

masa lalu

Lokasi luas terdiri dari dua atau lebih situs

yang letaknya

berdekatan

Artefak Ekofak

Benda buatan

manusia

Unsur alam yang

dimanfaatkan oleh manusia

Ruang artifisial beratap

Ruang artifisial

tanpa atap

Ruang

Situs Kawasan Benda

Artefak Ekofak

Objek

BangunanStruktur

Tinggalan Purbakala

Pembagian Tinggalan PurbakalaPembagian Tinggalan Purbakala

(1)

(1) Monumen hidup dan mati

(2)

(2) Bergerak dan tidak bergerak

(3) (3)

(3) Monolit dan multi unsur

(4)

(4) Berupa lansekap budaya atau lapisan budaya

(5)

(5) Secara fisik dapat dalam keadaan utuh, rusak, dan hancur

Pengaturan lebih banyakmemberikan kewajiban/ larangan kepada masyarakat

Pengaturan lebih bersifat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya

Pelestarian Pelestarian bendabenda Pelestarian Pelestarian cagar budayacagar budaya

Pemerintahan bersifat sentralistikPemerintahan bersifat sentralistik

Pemerintahan yang bersifat Pemerintahan yang bersifat desentralistik (seperti pembagian desentralistik (seperti pembagian tugas dan tugas dan kewenangankewenangan berdasarkan berdasarkan peringkat cagar budayaperingkat cagar budaya))

Peran dominan Pemerintah dalam Peran dominan Pemerintah dalam pelestarianpelestarian

Pelestarian berbasis masyarakatPelestarian berbasis masyarakat

Orientasi pada “ memajukan kebudayan Orientasi pada “ memajukan kebudayan nasional” saja (pasal 32 UUD’45)nasional” saja (pasal 32 UUD’45)

Orientasi pada “memajukan Orientasi pada “memajukan kebudayan nasional” (pasal 32) dan kebudayan nasional” (pasal 32) dan “untuk sebesar-besarnya “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (pasal 33 kemakmuran rakyat” (pasal 33 UUD’45)UUD’45)

PARADIGMA LAMAPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA BARU

Pemerintah sebagai operator utama dalam pengelolaan pemanfaatan Kemitraan dalam pengelolaan

pemanfaatan

Pemanfaatan untuk kepentingan Pemanfaatan untuk kepentingan akademikakademik

Pemanfaatan untuk Pemanfaatan untuk sebesar-besarnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyatkemakmuran rakyat

Pelestarian bersifat statik Pelestarian bersifat statik

Pelestarian bersifat dinamik Pelestarian bersifat dinamik berdasarkan atas prinsip pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan

Ketidakseimbangan orientasi Ketidakseimbangan orientasi pengelolaan pelestarian pengelolaan pelestarian

Orientasi yang seimbang antara Orientasi yang seimbang antara akademik, ideologik, dan ekonomikakademik, ideologik, dan ekonomik

PARADIGMA LAMAPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA BARU

Paradigma1. Pemerintahan yang bersifat sentralistik berubah menjadi

pemerintahan desentralistik (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

2. Perubahan cara pandang pelestarian Object-Oriented menjadi Site-Oriented yang mengarah pada Kawasan

3. Cakupan terestrial (daratan) meluas ke perairan (arkeologi bawah air) Pelestarian statis menjadi dinamis

4. Pelestarian Dinamis yang berdasarkan atas prinsip pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan

5. Pelestarian Cagar Budaya yang semula hanya ditujukan pada objek materinya saja, kini mengarah pada pelestarian objek materi dan nilai untuk pembentukan identitas (Jatidiri Bangsa) dan kesejahtaraan rakyat

AKADEMIK

AKADEMIK IDEOLOGIKEKONOMIK

AKADEMIK IDEOLOGIK EKONOMIK

MO1931

RUU CB2010

UUBCB1992

Orientasi Akademik, Ideologik dan Ekonomik harus seimbang

Menuju Kemakmuran Rakyat

Perubahan Orientasi Substansi

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PEMANTAUAN & PENGENDALIAN

EVALUASI

PEMBINAAN

PENGEMBANGAN

PERLINDUNGAN

PEMANFAATAN

PELESTARIAN(RUU CB )

PENGELOLAAN(SISTEM MANAJEMEN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KONVENSI INTERNASIONAL

• Konvensi tentang pelindungan benda cagar budaya pada saat terjadi konflik bersenjata (Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954)

• Konvensi tentang pelindungan benda cagar budaya terhadap perdagangan ilegal (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing of Illicit, Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural property, 1970)

• Konvensi Unesco menghendaki pelestarian Cagar Budaya termasuk juga pelestarian alam dan lingkungannya. (Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972)

• Konvensi tentang pelindungan warisan budaya bawah air (Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, 2001)

PENGERTIAN KEBUDAYAAN

IDE, GAGASAN, KONSEP

PERILAKU

BENDA

BUDAYA TAKBENDA

(INTANGIBLE CULTURAL

ASPECT)

BUDAYA BENDA

(TANGIBLE CULTURAL ASPCETS)

TANGIBLETANGIBLE INTANGIBLEINTANGIBLE

WUJUD WARISANBUDAYALAINNYA

RUANG/ LINGKUNGAN BUDAYA

SEBARAN SITUS BAWAH AIR

KESIMPULAN:

• Mengingat dan memperhatikan bahwa yang akan diubah itu mencakup materi pokok yang saling berkaitan antara pasal dan bab, maka UU No. 5 Tahun 1992 tentang BCB perlu diganti dengan UU tentang Cagar Budaya

Tujuan revisi :

•Mengganti UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya •Menyesuaikan dengan perkembangan situasi & kondisi masyarakat saat ini dengan ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya

PEMANFAATAN(Pf)

PENGEMBANGAN(Pb)

PELINDUNGAN(Pl)

Pemugaran

Pemeliharaan

Penetapan

Surat Keterangan Objek

Surat Keterangan Pemilikan

Penyelamatan

Pengamanan

Pendaftaran

Zonasi

Revitalisasi

Adaptasi

Penelitian

Revitalisasi

Adaptasi

Penelitian

PELESTARIAN

Bermula dan berakhir di sini

Pemugaran

Pemeliharaan

Penetapan

Surat Keterangan Objek

Surat Keterangan Pemilikan

Penyelamatan

Pengamanan

Pendaftaran Tersedianya data kekayaan budaya

Terbedakannya objek CB dan bukan CB

Ditetapkannya status kecagar budayaan objek

Diketahuinya status pemilikan atas CB

Terhindarnya CB dari bahaya

Terlindungnya CB dari ancaman

Terhidarnya CB dari pelapukan

Pulihnya kondisi fisik CB

PELINDUNGAN

KEGIATANKEGIATAN TUJUANTUJUAN

Unsur Pelestarian 1: Unsur Pelestarian 1: PelindunganPelindungan

Zonasi Tertatanya fungsi ruang

Revitalisasi

Adaptasi

PenelitianTersedianya data baru kekayaan

budaya dan kebutuhan untuk melestarikan CB

Pemanfaatan situs dan kawasan dalam konteks baru

Terlindunginya eksistensi CB sesuai pemanfaatan baru

PENGEMBANGAN

KEGIATANKEGIATAN TUJUANTUJUAN

Unsur Pelestarian 2: Unsur Pelestarian 2: PePellindunganindungan

Kesejahteraan Masyarakat

Lahir

Bathin

PEMANFAATAN

KEGIATANKEGIATAN ASPEKASPEK

Unsur Pelestarian 3: Unsur Pelestarian 3: PemanfaatanPemanfaatan

Ekonomi dan ekspresi

Apresiasi dan kontemplasi

TUJUANTUJUAN

Rehabilitasi

Restorasi

KonsolidasiMelakukan perbaikan terbatas berupa

penguatan struktur dan gaya arsitektur

Melakukan perbaikan berskala menengah berupa penguatan struktur

dan pengembalian gaya arsitektur yang rusak

Melakukan perbaikan berskala besar terhadap keseluruhan BC berupa

penguatan struktur dan dan pengembalian gaya arsitektur

PEMUGARAN

KEGIATANKEGIATAN TUJUANTUJUAN

SISTEM SISTEM ZONASIZONASI

• Zona I (Inti)Daerah perlindungan maksimum. Tertutup untuk kegiatan komersial dan rekreasi. Lokasi hanya digunakan untuk kepentingan pelestarian dan kegiatan-kegiatan bersifat spesifik , kenegaraan, atau upacara keagamaan yang tidak bersifat rutin. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru atau fasilitas baru yang bertentangan dengan nilai keaslian lingkungan, teknologi, pengerjaan, bahan, dan gaya arsitektur. Perlindungan diarahkan pada semua tinggalan purbakala yang berada di atas maupun di bawah tanah.

• Zona II (Penyangga/ Green Belt)Daerah perlindungan maksimum. Tertutup untuk kegiatan komersial, terbuka untuk kegiatan rekreasi terbatas. Sifat pemanfaatannya sama dengan Zona I namun diperbolehkan mendirikan bangunan baru dalam jumlah , ukuran, dan fungsi terbatas untuk maksud mendukung pelestarian situs maupun objek yang dipentingkan.

• Zona III (Pengembangan)Daerah perlindungan skala menengah. Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi terbatas. Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, kepariwisataan, dan kepentingan umum lain dalam jumlah, cakupan, dan intensitas yang terbatas. Diutamakan seagai daerah konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, dan kehidupan baudaya tradisional. Ketinggian bangunan dan luas bangunan dan fasilitas umum dikendalikan.

• Zona IV (Pemanfaatan)Daerah perlindungan skala menengah. Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum, namun tetap dikendalikan jumlah bangunan, ketiggian bangunan, luas bangunan, dan pemanfaatan lahan dalam zona.

PELESTARIAN

PENGATURAN PEMBANGUNAN DI

SEKITAR CAGAR BUDAYA

UNDANG-UNDANG TERKAIT

PPEMANFAATANEMANFAATAN

ZONASI

Dead Living

Pemanfaatan

Pengembangan

Difokuskan pada perawatan kondisi, pemulihan wujud, dan dilarang difungsikan seperti semula.

Difokuskan pada aspek potensi (nilai, informasi, kemanfaatan, dll.) tanpa melakukan perubahan fisik dari Cagar Budaya

Difokuskan pada perawatan kondisi dan pemulihan wujud dengan melakukan penyesuasian terhadap kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip pelindungan

Dapat dengan melakukan penambahan utilitas dan fasilitas baru, melakukan perubahan minor terhadap ruang, unsur, dan gaya arsitektur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli dan izin Pemerintah.

Dikuasai/ dimiliki Negara atau oleh Setiap orang

Dikuasai/ dimiliki oleh NegaraKriteria

menjaga otentisitas bahan, tata letak, disain,

dan pengerjaan asli

Pemilik/ Penguasa

Pendaftaran (langsung atau melalui internet

Pemeriksaan oleh Petugas

Pendaftar

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas

Pendaftar

Pengisian Database

Pendaftaran (Inventarisai)

Penilaian Tim Ahli

Tidak memenuhi kriteria

Cagar Budaya

Bukan Cagar

Budaya

Register Nasional

Cagar Budaya

Pemberian Tanda Bukti Kepemilikan

dan keaslian Cagar Budaya

Penghapusan

SKEMA UMUM PENDAFTARAN TINGGALAN PURBAKALA DAN PENETAPANNYA SEBAGAI CAGAR SKEMA UMUM PENDAFTARAN TINGGALAN PURBAKALA DAN PENETAPANNYA SEBAGAI CAGAR BUDAYABUDAYA

Pemeringkatan Dunia, Nas., Prov,

Kab/Kot

Penanganan [pelindungan,

pengembangan, pemanfaatan)

Penemuan

Pencarian

[Kab/Kot]

Akumulatif dan terdistribusiMusnah karena alam atau

perbuatan manusia tanpa menghilangkan data dalam

register

Dengan memperhatikan kepentingan pelestarian dan

masyarakat

Penemuan kembali PP / Permen?

Pemilikan

Penguasaan

Hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya [kepentingan masyarakat umum]

Pemberian hak atau kewenangan untuk mengurus mengelola [atas nama pemilik] Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baik pemilik maupun penguasa tidak lepas dari kewajiban:

1.melindungi Cagar Budaya serta mendaftarkan, dan 2.melaporkan Cagar Budaya kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah

Pemerintah (berkewajiban)

Pengawasan

Masyarakat (peran serta)

Pemilikan dan PenguasaanPemilikan dan Penguasaan

Setiap orangWNA dan/atau

badan hukum asing

Benda Cagar Budaya

Bangunan Cagar Buidaya

Pemilikan dan PenguasaanPemilikan dan Penguasaan

Struktur Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya

Negara

Penguatan Museum

Insentif Pajak?Jumlah dan

jenisnya telah memenuhi kebutuhan

negara

Pendaftaran Pendaftaran

Pelaksana1.Setiap orang

[perseorangan, masyarakat, kelompok orang, atau badan usaha]

2. PemerintahUnit Pelaksana

Teknis [BP3, seluruh museum, Galeri Nasional, Perpustakaan Nasional, Arsip Negara RI, Dinas yang bertanggung jawab ataskebudayaan, dan Pamong Budaya di Daerah, Perwakilan RI di Luar Negeri, dll.]

Penetapan Penetapan

Hanya oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/ Kota. Bila tidak mampu dapat didukung Pemerintah Provinsi atau Pemerintah bila tidak mampu.

Penetapan Cagar Budaya di Luar Negeri hanya dilakukan oleh Pemerintah.

Pendaftaran dan Penetapan Pendaftaran dan Penetapan

Penilaian Penilaian

Tim AhliSekelompok orang yang terdiri dari ahli purbakala dan ahli bidang lain yang memenuhi standar kompetensi untuk merekomendasikan penetapan, peringkat, dan penghapusan Cagar Budaya

OperasionalisasiPemerintah dan setiap orang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan Cagar Budaya, baik langsung maupun “online”. Data berikut dokumentasinya yang terkumpul dijadikan dasar untuk melakukan penilaian oleh Tim Ahli, rekomendasi yang dikeluarkan menjadi dasar penetapan objek oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Cagar Budaya. Untuk tujuan pendaftaran, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM, peralatan, dana, dan sistem.

Penemuan

Pendaftaran

Penetapan Cagar Budaya

Penghapusan

Larangan

Pengawasan dan Penyidikan

Pidana

Pemilikan/ Penguasan

Pendaftaran

Tim AhliRegister CB

Nasional

SK Cagar BUdaya

Surat Pemilikan

Kriteria Cagar Budaya

Pentapan

Pemaringkatan

Pemeringkatan: Nas., Prov., Kab/ Kot oleh Pusat

Penghapusan

Pendanaan

Pencarian

Pendaftaran

Logika Susunan Undang-undangLogika Susunan Undang-undang

KRITERIA

CAGAR BUDAYA

Usia

Mewakili masa gaya

Memiliki arti khusus bagi

sejarah

Memiliki arti penting /

keistimewaan

Kemungkinan Lainnya?

MUSEUM

Cagar Budaya?

Pemanfaatan

Simpan Titip

KURATOR

UU No. 43/2007 tentang

Perpustakaan

UU Tersendiri?

KOLEKSI MUSEUM

NASKAH KUNO

PELINDUNGAN

Penyelamatan

Pengamanan

Zonasi

POLISI KHUSUS CAGAR

BUDAYA?

Pemeliharaan

Pemugaran

UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

NEGARA RI

Penanganan Darurat

Dilakukan dalam waktu cepat/ mendesak

Segera

Terencana

Dilakukan dalam waktu singkat dengan rencana untuk

melakukan penyelematan

Pengertian darurat:Situasi yang berpotensi menimbulkan dampak merusak dan dapat terjadi setiap saat.

Jenis situsasi darurat:Bencana alam, konflik sosial, dan konflik bersenjata.

Penanganan DaruratPenanganan Darurat

PELESTARIAN

KOMPENSASI / INSENTIF /

PENGURANGAN ?

APBN APBD

PPENDANAANENDANAAN

SUMBER LAIN

HASIL PEMANFAATA

N

BENTUK / JENIS

LARANGAN

Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime) ?

Pidana Umum ?

LARANGAN, SANKSI, DAN KETENTUAN PIDANALARANGAN, SANKSI, DAN KETENTUAN PIDANA

Pidana maksimal ?

Pidana Minimal ?

SANKSI SOLUTIF

DRAFT DRAFT SUSUNAN SUSUNAN

RUU RUU

TENTANG TENTANG CAGAR CAGAR

BUDAYA BUDAYA

(XIV BAB (XIV BAB 87 PASAL)87 PASAL)

Bab I: Ketentuan UmumBab II: Kepemilikan dan PenguasaanBab III: Penemuan dan PencarianBab IV: Tugas dan WewenangBab V: Register NasionalBab VI: PelindunganBab VII: PengembanganBab VIII: PemanfatatanBab IX: PendanaanBab X: LaranganBab XI: PengawasanBab XII: Ketentuan PidanaBab XIII: Ketentuan PeralihanBab XIV: Ketentuan Penutup

USUL/MASUKAN/SARAN/KRITIKUSUL/MASUKAN/SARAN/KRITIK

SAMPAIKAN KE:SAMPAIKAN KE:

hakhmadi@yahoo.comriyanto_wujarso@yahoo.combaghukumsepur@gmail.com