11
Konferensi Pers Retro Café-Jakarta, 18 Juli 2012 Oleh: Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia, Jakarta

Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

Konferensi Pers

Retro Café-Jakarta, 18 Juli 2012

Oleh: Firdaus Cahyadi

Yayasan SatuDunia, Jakarta

Page 2: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
Page 3: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
Page 4: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
Page 5: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
Page 6: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

15.37%

10.01% 10.01% 9.44% 9.26% 8.96%

7.99% 7.22%

5.43% 5.12%

3.14% 3.09%

1.06% 0.99% 0.65% 0.52% 0.31% 0.30% 0.17% 0.16% 0.15%

Source: SalingSilang.com Engine, Indonesian Twitter Users 2011

Top cities in Indonesia that tweets

Page 7: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

50.33%

5.02% 3.23% 3.09% 3.04% 2.23% 2.18% 1.90% 1.04% 0.49% 0.28% 0.12% 0.10% 0.07% 0.03% 0.01% 0.01%

26.83%

Facebook: Indonesian User by Cities

Report Indonesia Social Media Landscape a snapshot of Indonesian user behavior by SalingSilang.com (Feb 2011) http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-feb-2011

Page 8: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

Film Tentang Kesenjangan Akses Telematika

http://www.youtube.com/watch?v=B2Gb6QTi4p4

Page 9: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

Konten Pasal Karet Pencemaran Nama Baik di UU ITE

“Saya lebih baik diam,” ujar Prita Mulyasari. Setelah tersandung kasus itu (pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE) ia juga cenderung enggan protes dan menghindari konflik. (Majalah TEMPO, edisi 26 Februari 2012)

Infrastruktur RUU Revisi UU Telekomunikasi (Dulu RUU Konvergensi Telematika)

Page 10: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

Kepada Negara dan DPR, Harmonisasi regulasi yang terkait media, telematika dan di luar telematika/ media. Misalnya, UU Telekomunikasi dengan UU Persaingan Usaha dan Perseroan Terbatas

Kepada pemerintah dan parlemen, untuk segera mencabut pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE

Kepada pemerintah, untuk memberikan insentif kebijakan yang lebih nyata bagi pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil, termasuk Indonesia timur.

Kepada pemerintah dan DPR, agar memasukan hak gugat warga jika pemerintah gagal menggelar infrastruktur telematika secara merata di seluruh wilayah Indonesia

Page 11: Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload