PAPER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

AMANDEMEN UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI

TRANSISI

Paper ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang

diampu oleh Bapak Sunarto dan Bapak Natal Kristiono yang disusun oleh:

Tyas Wahyu Andini

7101413266

Rombel 048

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN AJARAN 2014

Abstraksi

UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai hukum dasar yang tertulis. Sebagai

hukum dasar yang tertulis, UUD 1945 menempati kedudukan yang tinggi dalam kerangka

tata aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku. Semua perundang-undangan,

peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD

1945.

Ada beberapa pro dan kontra dalam wacana mengenai amandemen UUD 1945

sebagai konstitusi transisi. Tentunya, pihak-pihak yang pro maupun kontra dengan

amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi transisi memiliki argumen yang kuat untuk

pillihannya tersebut.

Dalam wacana yang ditulis oleh Saldi Isra yang dimuat di Harian Kompas edisi

31 Juli 2002 menyebutkan bahwa ada empat alasan untuk menerima desakan membentuk

konstitusi transisi, yaitu alasan pertama untuk menciptakan momentum baru. Kedua,

konstitusi transisi dapat menjadi jalan keluar dari beberapa kritikan prosedural dan

substansial terhadap hasil perubahan yang dilakukan oleh MPR.Ketiga, konstitusi transisi

dapat dijadikan titik temu antara hasil perubahan yang telah dilakukan MPR dengan

kuatnya desakan untuk membentuk konstitusi baru.Keempat, untuk memastikan proses

pembuatan konstistusi baru dilakukan tenggat waktu yang jelas dan semua perubahan

yang dilakukan tetap dilaksanakan selama masa peralihan itu.

Pihak yang kontra terhadap amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi transisi

menyebutkan bahwa wacana amandemen UUD 1945 yang digulirkan akhir-akhir ini

dinilai terlalu dini. Karena pasal-pasal yang berpengaruh politis belum 10 tahun

diamandemen. Wacana ini terdapat pada www.jurnas.com yang diposting pada Jum'at, 20

Agustus 2010 , 09:51:16 WIB dengan judul wacananya yaitu “Wacana Amandemen

Terlalu Dini”.

Amandemen itu sendiri mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli,

tetapi memberi tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Sedangkan konstitusi

transisi merupakan konstitusi yang dipakai pada masa transisi sebelum terbentuknya

konstitusi baru. Adanya reformasi konstitusi menyebabkan upaya paling rasional yang

dapat dilakukan adalah dengan menjadikan UUD 1945 dengan seluruh perubahan yang

telah dilakukan sebagai konstitusi transisi sampai terbentuknya konstitusi baru. Akan

tetapi, beberapa pihak berpendapat bahwa UUD 1945 pasca-amandemen memiliki

banyak kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Sehingga Amandemen UUD

1945 sebagai Konstitusi transisi juga memiliki banyak kekurangan, kelemahan, dan

ketidaksempurnaan dilihat dari hasil penelitian Valina Singka Subekti dalam buku

berjudul “Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan, dan Pemikiran dalam

Proses Perubahan UUD 1945” yang pada Bab 6 tentang Kesimpulan dan Implikasi

Teoritis disebutkan, pertama selama proses perubahan UUD 1945, peran elite fraksi di

PAH BP MPR dan DPP partainya, besar. Kedua, warna aliran mempengaruhi secara

terbatas pandangan dan sikap fraksi. Ketiga, proses politik di MPR selama perubahan

pertama sampai keempat UUD 1945 diwarnai kompetisi, bargaining, dan kompromi.

Keempat, perdebatan fraksi-fraksi di PAH BP MPR juga diwarnai kepentingan partai.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian itu, bisa dikatakan bahwa UUD 1945 pasca-

amandemen berisikan kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Akhir-

akhir ini muncul kembali perbincangan mengenai gagasan konstitusi transisi pada isu

amandemen UUD 1945 yang kelima. Menurut wacana yang dimuat di

www.wartapedia.com dengan judul “Isu Amandemen : DPD Usulkan Perubahan Kelima

UUD 45” edisi Selasa, 24 Maret 2011 menyebutkan bahwa UUD 1945 sudah mengalami

perubahan mendasar sebanyak empat tahap semenjak reformasi 1998 hingga sekarang.

Namun, masih tetap menyisakan berbagai persoalan yang sangat dirasakan

mempengaruhi kemajuan Indonesia. Wacana perubahan sudah bergulir sejak empat tahun

lalu dan telah berwujud naskah perubahan kelima UUD 1945.

Menurut Ketua DPD RI, Bambang Soeroso menyebutkan bahwa wacana tersebut

bersumber dari segenap aspirasi seluruh stake holders kita yang ada di seluruh wilayah

Indonesia. Dalam menyerap aspirasi ini, DPD mengawal perjalanan yang dilakukan oleh

75 perguraun tinggi di seluruh Indonesia.Aspirasi juga berasal dari lembaga-lembaga

kajian konstitusi dan seluruh stake holders.

Penyerapan aspirasi melahirkan amendemen kelima UUD 1945. Hasilnya ialah

apa yang telah kita hadirkan sebagai rumusan perubahan konstitusi berupa hal-hal yang

sekarang ramai menjadi sebuah wacana terhadap perubahan pasal-pasal di dalam UUD

45. Selain itu, adanya amendemen ini untuk memberikan pemahaman bahwa konstitusi

Indonesia bukanlah konstitusi yang kekal.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa konstitusi yang digunakan di Indonesia saat

ini adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi itu sendiri berasal dari istilah

bahasa Latin, yaitu constituo atau constitutum yang bermakna ganda tergantung dari

sudut pandang mana kita mengartikannya. Apabila kita memandang secara menyeluruh,

konstitusi adalah setiap ketentuan yang ada kaitannya dengan keorganisasian negara yang

terdapat dalam UUD. Pengertian itulah yang merupakan pengertian konstitusi secara luas.

Artinya, konstitusi merupakan dokumen hukum resmi dengan kedudukan yang sangat

istimewa, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi merupakan sesuatu

yang istimewa.

Amandemen itu sendiri merupakan perubahan-perubahan pasal-pasal dalam UUD

1945, sedangkan konstitusi transisi merupakan konstitusi yang dipakai pada masa transisi

sebelum terbentuknya konstitusi baru.

Beberapa pihak ada yang pro maupun kontra terhadap munculnya wacana

mengenai Amademen UUD 1945 sebagai konstitusi transisi. Pihak-pihak yang

melakukan desakan untuk membentuk konstitusi transisi sangat menarik untuk dibahas

terutama melihat urgensinya dalam melanjutkan reformasi konstitusi.

Tak hanya itu, pihak-pihak yang kontra terhadap wacana mengenai Amandemen

UUD sebagai konstitusi transisi yang dinilai terlalu dini juga menarik untuk dibahas.

Oleh karena itu, penulis memilih judul “Amandemen UUD 1945 Sebagai Konstitusi

Transisi”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Amandemen UUD 1945?

2. Mengapa terjadi Amandemen UUD 1945?

3. Apa tujuan dilakukannya Amandemen UUD 1945?

4. Berapa kali terjadi Amandemen UUD 1945?

5. Apa yang dimaksud dengan konstitusi transisi?

6. Bagaimanakah pro dan kontra dengan adanya wacana mengenai Amandemen UUD

1945 sebagai konstitusi transisi?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian amandemen UUD 1945

2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya Amandemen UUD

1945

3. Untuk mengetahui tujuan dari adanya Amandemen UUD 1945

4. Untuk mengetahui kapan saja terjadinya Amandemen UUD 1945 yang telah

dilakukan

5. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konstitusi transisi

6. Untuk mengetahui pro dan kontra dari adanya wacana mengenai Amandemen UUD

1945 sebagai konstitusi transisi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Amandemen UUD 1945

Amandemen adalah perubahan terhadap UUD dengan tujuan untuk memperkuat

fungsi dan posisi dari UUD dengan cara mengakomodasi aspirasi politik yang

berkembang untuk mencapai tujuan Negara seperti halnya dirumuskan oleh konstitusi

itu sendiri.

B. Penyebab Dilakukannya Amandemen UUD 1945

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia semakin berkembang dan memiliki

kebutuhan yang lebih beragam lagi. Oleh karena itu, terhitung sudah empat kali UUD

1945 mengalami amandemen. Beberapa alasan yang menyebabkan UUD 1945

mengalami amandemen antara lain:

1. Lemahnya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.

2. Executive heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden (hak

prerogatif dan kekuasaan legislatif)

3. Pengaturan terlalu fleksibel (vide:pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)

4. Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM

C. Tujuan Dilakukannya Amandemen UUD 1945

Adapun tujuan dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai

tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan

memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi

manusia.

c. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan

modern melalui pembagian kekuasaan yang Iebih tegas, saling mengawasi dan

mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan dan

pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan

dan tantangan zaman.

d. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan

kewajiban negara terhadap warga negara

e. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara

yang demokratis.

f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa

sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan bangsa dan

negara.

D. Terjadinya Amandemen UUD 1945

Empat kali UUD 1945 yang telah mengalami amandemen tersebut terhitung pada

kurun waktu sebagai berikut:

1. Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999 dan disahkan

19 Oktober 1999.

2. Amandemen kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2000 dan disahkan

18 Agustus 2000.

3. Amandemen ketiga dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan disahkan

10 November 2001.

4. Amandemen keempat dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2002 disahkan

10 Agustus 2002.

E. Pengertian Konstitusi Transisi

Menurut Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dalam opininya yang dimuat

di Tempo Interaktif, Jakarta pada edisi Rabu, 31 Juli 2002 dalam wacana yang

berjudul “Panglima TNI: Konstitusi Transisi Tak Sama Negara Transisi”

menyebutkan bahwa: “Konstitusi transisi adalah dikarenakan hasil amandemen yang

belum komprehensif untuk membawa masa depan bangsa”.

Transisi Konstitusi itu sendiri merupakan pergeseran atau peralihan suatu

landasan dasar dalam suatu negara.

F. Pro dan kontra dengan adanya wacana mengenai Amandemen UUD 1945 sebagai

konstitusi transisi

Dr. SAIFUDIN SH., MHum, dalam jurnal konstitusinya yang berjudul

“Menyusun Konstitusi yang Partisipatif Menuju Ketahanan Nasional yang Kuat dan

Dinamis” menyebutkan bahwaperubahan UUD 1945 ini sebagai konsekuensi dari

perkembangan dinamika tingkat-tingkat tertinggi kehidupan bangsa yang disepakati

dalam rangka mengatur negara.

Perubahan UUD 1945 yang telah membawa pada dinamika kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat berbeda dengan masa Orde

Baru ini, ternyata di tengah-tengah masyarakat disikapi secara berbeda. Setidak-

tidaknya ada 3 kelompok yang berbeda dalam melihat hasil Perubahan UUD 1945.

Kelompok pertama, melihat bahwa Perubahan UUD 1945 merupakan hasil

optimal yang dapat diraih oleh bangsa Indonesia pada masa transisi dari otoritarian ke

demokratisasi. Oleh karena itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya

Perubahan UUD 1945 diterima dengan lapang dada dan untuk saat ini yang penting

adalah pelaksanaan Perubahan UUD 1945. Kelompok pertama ini tidak menutup

mata akan perlunya penyempurnaan lagi terhadap Perubahan UUD 1945, tetapi

waktunya tidak perlu sekarang.

Kelompok kedua, berpikiran lain dalam melihat hasil Perubahan UUD 1945.

Kelompok ini menuntut segera dilakukannya perubahan kelima UUD 1945. Hal ini

didasarkan pada kenyataan bahwa dalam Perubahan UUD 1945 masih terdapat

kelemahan-kelemahan yang harus segera diperbaiki. Perbaikan ini harus dilakukan

sekarang tanpa menunggu-nunggu waktu lagi.

Kelompok ketiga, berbeda secara kontras dengan kelompok pertama dan kedua.

Kelompok pertama dan kedua pada dasarnya sama-sama berprinsip akan adanya

perubahan atau bahkan penggantian UUD 1945. Akan tetapi kelompok ketiga ini

justru melihat sebaliknya terhadap Perubahan UUD 1945. Artinya, UUD 1945 yang

asli jauh lebih baik dari hasil Perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 dinilai

telah jauh keluar dari rel filosofi bangsa Indonesia yang telah disepakati dalam

pendirian negara. Oleh karena itu, kelompok ketiga ini justru menghendaki

diberlakukannya kembali UUD 1945 yang asli.

Dengan melihat pada tiga kelompok dalam mensikapi hasil Perubahan UUD 1945

tersebut, maka tampaknya persoalan muncul pada cita negara dalam penyusunan

UUD. Kelompok pertama dan kedua yang tetap sepakat terhadap Perubahan UUD

1945, terlihat tampak lebih menyukai dan cenderung kepada “cita negara

individualistik”. Artinya, negara dilihat sebagai suatu hasil perjanjian masyarakat

yang harus melindungi secara utuh terhadap hak-hak asasi manusia.Sementara itu

kelompok ketiga yang menolak Perubahan UUD 1945 dan menginginkan kembali

kepada UUD 1945 yang asli, terlihat lebih menyukai dan memilih “cita negara

kekeluargaan” yang secara umum sering dikonotasikan sebagai “cita negara

integralistik” suatu cita negara yang pada masa Orde Baru dihidupkan kembali.

Sementara itu, pada wacana yang dimuat di www.jurnas.com yang berjudul

“Wacana Amandemen Terlalu Dini” pada edisi Jumat, 20 Agustus 2010 menyebutkan

bahwa wacana amandemen UUD 1945 yang digulirkan akhir-akhir ini dinilai terlalu

dini. Karena pasal-pasal yang berpengaruh politis belum 10 tahun diamandemen.

Menurut Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, pada umunya semua negara

didunia membutuhkan waktu satu dasawarsa agar amandemen konstitusi bisa berjalan

sesuai fungsinya. Disemua negara perubahan konsitusi harus melewati masa transisi

selama satu dasawarsa. Kemudian perlunya amandemen dilihatnya sebagai bagian

dari masa transisi. Selalu ada disfungsi, fenomena, anomali, selama masa transisi.

Fauzan Hilal menyebutkan bahwa tahun ini MPR fokus pada evaluasi

pelaksanaan reformasi konsitusi. Gagasan amandemen untuk saat ini terlalu dini.

Gagasan amandemen baru bisa diutarakan minimal setelah amandemen berlangsung

diatas periode 10 tahun.

Dalam kompas.com, Megawati menyebutkan bahwa amandemen kelima sebagai

keniscayaan. Menurutnya, ada sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk

mengamandemen kembali UUD 1945 antara lain UUD harus mengembalikan

kembali spirit UUD 1945, harus menjadi jalan untuk meluruskan kembali liberalisasi

politik dan ekonomi yang telah mengaburkan gambaran ideal sebagai negara

berdaulat berdasar Pancasila. Amandemen juga harus memastikan bangunan sistem

negara yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang terpenting,

amandemen harus mengembalikan lagi pentingnya garis-garis besar haluan negara.

Valina Singka Subekti, mantan anggota KPU dan PAH I BP MPR, melakukan

penelitian terhadap proses perubahan UUD 1945 oleh MPR yang menghasilkan buku

berjudul “Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan, dan Pemikiran

dalam Proses Perubahan UUD 1945” yang pada Bab 6 tentang Kesimpulan dan

Implikasi Teoritis disebutkan, pertama selama proses perubahan UUD 1945, peran

elite fraksi di PAH BP MPR dan DPP partainya, besar. Kedua, warna aliran

mempengaruhi secara terbatas pandangan dan sikap fraksi. Ketiga, proses politik di

MPR selama perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 diwarnai kompetisi,

bargaining, dan kompromi. Keempat, perdebatan fraksi-fraksi di PAH BP MPR juga

diwarnai kepentingan partai. Dengan demikian, berdasarkan penelitian itu, bisa

dikatakan bahwa UUD 1945 pasca-amandemen berisikan kekurangan, kelemahan,

dan ketidaksempurnaan.

Kemudian dalam wacana yang terdapat di Kompas, edisi 31 Juli 2002 berjudul

“Menimbang Konstitusi Transisi” oleh Saldi Isra menyebutkan bahwa bahwa ada

empat alasan untuk menerima desakan membentuk konstitusi transisi, yaitu alasan

pertama untuk menciptakan momentum baru. Kedua, konstitusi transisi dapat menjadi

jalan keluar dari beberapa kritikan prosedural dan substansial terhadap hasil

perubahan yang dilakukan oleh MPR. Ketiga, konstitusi transisi dapat dijadikan titik

temu antara hasil perubahan yang telah dilakukan MPR dengan kuatnya desakan

untuk membentuk konstitusi baru. Keempat, untuk memastikan proses pembuatan

konstistusi baru dilakukan tenggat waktu yang jelas dan semua perubahan yang

dilakukan tetap dilaksanakan selama masa peralihan itu.

Diyakini, penyusunan konstitusi yang partisipatoris adalah bagian paling penting

dalam melakukan reformasi konstitusi terutama dalam membangun sense of

belonging dan keyakinan publik kepada hukum dasarnya. Ini tentunya hanya dapat

dimungkinkan dengan mempertimbangkan kehadiran konstitusi transisi. Sebagai

sebuah kontrak sosial, seharusnya muncul kesadaran bersama bahwa proses

perumusannya harus melibatkan sebagian besar rakyat sebagai pemilik asli

kedaulatan.

Sekiranya gagasan konstitusi transisi diterima, kemudian penyusunan konstitusi

baru dilakukan oleh komisi konstitusi independen, maka ada beberapa keuntungan

jangka panjang yang dapat dipetik terutama dalam menciptakan durable constitution.

Pertama, munculnya sense of ownership terhadap hukum dasar oleh mayoritas lapisan

masyarakat sehingga memungkinkan munculnya The People Constitution karena

maksimalnya partisipasi publik dalam proses penyusunan konstitusi. Kedua, dengan

partisipasi yang maksimal, memungkinkan munculnya konstitusi sebagai faktor

perekat dan pemersatu kehidupan berbangsa ke depan.

Kini adalah saat yang tepat mengakomodasi gagasan membentuk konstitusi

transisi untuk membangun kepercayaan publik terhadap konstitusi. Ini menjadi

penting dalam memasuki era untuk kemudian bergerak ke arah konsolidasi

demokrasi.

BAB III

KESIMPULAN

1. Perubahan UUD 1945 yang telah membawa pada dinamika kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat berbeda dengan masa Orde

Baru ini, ternyata di tengah-tengah masyarakat disikapi secara berbeda. Setidak-

tidaknya ada 3 kelompok yang berbeda dalam melihat hasil Perubahan UUD

1945. Kelompok pertama, melihat bahwa Perubahan UUD 1945 merupakan hasil

optimal yang dapat diraih oleh bangsa Indonesia pada masa transisi dari

otoritarian ke demokratisasi.Kelompok kedua, berpikiran lain dalam melihat hasil

Perubahan UUD 1945. Kelompok ini menuntut segera dilakukannya perubahan

kelima UUD 1945.Kelompok ketiga, berbeda secara kontras dengan kelompok

pertama dan kedua. Kelompok pertama dan kedua pada dasarnya sama-sama

berprinsip akan adanya perubahan atau bahkan penggantian UUD 1945.

2. Sebagai proses awal reformasi konstitusi, salah satu kesepakatan awal diantara

fraksi-fraksi di MPR adalah mempertahankan UUD 1945 sebagai UUD transisi.

Kesepakatan awal hanya mengubah tanpa mengubah lima kesepakatan dasar,

bukan memperbaharui. Akan tetapi, di pihak lain perubahan konstitusi yang

mencakup sebagian besar konstitusi adalah sesuatu yang lebih dari amandemen.

Sebagian besar aturan dalam UUD 195 sudah diubah atau dihapus. Jadi

sesungguhnya hal tersebut merupakan revisi total terhadap UUD 1945, atau

dengan kata lain amandemen-amandemen yang telah dilakukan merupakan satu

upaya untuk membuat konstitusi baru dengan menggunakan proses perubahan

secara bertahap.Meskipun pada dasarnya tujuan dari perubahan adalah untuk

menyempurnakan UUD 1945, sesuai dengan perkembangan dan dinamika

tuntutan masyarakat.

3. Secara teoritis transisi Indonesia menuju iklim demokratisasi bisa dikatakan

menunjukkan keberhasilan, yakni dengan adanya era reformasi dan amandemen

UUD 1945. Namun, dalam tataran praktis, ternyata yang menjadi spirit reformasi

dan amandemen UUD 1945 masih jauh dari sempurna. Hampir 15 tahun

reformasi berlalu, sektor pemerintahan dan birokrasi masih menjadi tempat yang

nyaman bagi koruptor dan enggan mereformasi diri.

4. Amandemen itu sendiri merupakan mengubah pasal-pasal tertentu tanpa

mengubah teks asli, tetapi memberi tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah

ada sedangkan transisi Konstitusi itu sendiri merupakan pergeseran atau peralihan

suatu landasan dasar dalam suatu negara. Jadi, Amandemen UUD 1945 sebagai

konstitusi transisi hampir mendekati penyusunan konstitusi yang mengandung

semangat kompromi dan tawar-menawar.Seperti yang terdapat dalam buku Valina

Singka Subekti yang berjudul “Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan

Kepentingan, dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945” yang pada Bab

6 tentang Kesimpulan dan Implikasi Teoritis disebutkan, pertama selama proses

perubahan UUD 1945, peran elite fraksi di PAH BP MPR dan DPP partainya,

besar. Kedua, warna aliran mempengaruhi secara terbatas pandangan dan sikap

fraksi. Ketiga, proses politik di MPR selama perubahan pertama sampai keempat

UUD 1945 diwarnai kompetisi, bargaining, dan kompromi. Keempat, perdebatan

fraksi-fraksi di PAH BP MPR juga diwarnai kepentingan partai. Dengan

demikian, berdasarkan penelitian itu, bisa dikatakan bahwa UUD 1945 pasca-

amandemen berisikan kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

Indrayana, Denny. 2007. AMANDEMEN UUD 1945: ANTARA MITOS DAN

PEMBONGKARAN. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Singka Subekti, Valina. 2008. Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan, dan

Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

http://muhammadgilang29.blogspot.com/2012/12/pengertian-amandemen-uud_9157.html . Diakses pada 17 Mei 2014.

http://www.tempo.co/read/news/2002/07/31/05524556/Panglima-TNI-Konstitusi-Transisi-Tak-Sama-Negara-TransisiDiakses pada 17 Mei 2014.

http://wartapedia.com/politik/birokrasi/2380-isu-amandemen-dpd-usulkan-perubahan-kelima-uud-45.html#ixzz1qfsXxTNvDiakses pada 17 Mei 2014.

http://pshk.law.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=125Diakses pada 17 Mei 2014.

www.kompas.com Diakses pada 17 Mei 2014.

www.jurnas.comDiakses pada 17 Mei 2014.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Seamarang Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Sebenar-benarnya. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyas Wahyu Andini

NIM : 7101413266

Program Studi : Pendidikan Koperasi

Fakultas : EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa paper ini dibuat dengan tanpa adanya unsur plagiat atau pembajakan. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Semarang, 21 Mei 2014

(Tyas Wahyu Andini)

NIM.7101413266