JAMINAN ADMINISTRASI NEGARA

Nur Rohim Yunus, LLM

Dasar Masalah Hukum administrasi sebagai hukum publik memiliki aspek

materiil maupun formil. Aspek materiil hukum administrasi terdiri dari norma atau

kaidah-kaidah yang mengatur tentang jabatan, tugas, dan wewenang jabatan dan resiko tindakan jabatan, dalam arti mengatur tentang bagaimana seharusnya dan seyogyanya pejabat (ambrager) menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Ketika tugas dan wewenang jabatan dimaksud dijalankan bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang ditetapkan, maka akan timbul konflik hukum yang disebut sengketa administrasi. Konflik hukum ini sebagai akibat dan resiko tindakan administasi, sehingga melekat tanggunggugat secara hukum (liability).

Di lihat dari konsep hukum administrasi sebagai bagian dari hukum publik dan sebagai instrumen yuridis (yuridische instrumenten), diperlukan seperangkat lembaga atau badan yang berfungsi untuk menegakkan hukum administrasi dari aspek materiil.

Lembaga atau Badan dimaksud adalah peradilan administrasi yang dalam kepustakaan hukum Perancis disebut “Tribunal administrative” atau dalam bahasa inggris disebut “Tribunal Administrative Tribunal”.

Fungsi Peradilan Adm:

Peradilan administrasi berfungsi memberi pengayoman dan menyelesaikan sengketa administrasi yang terjadi antara warga Negara (burger) dengan pemerintah. Oleh karena itu, peradilan administrasi sebagai badan yang mencegah terjadinya tindakan melawan hukum oleh pemerintah atau penguasa (onrechtmatige overheidaad).

Berfungsinya peradilan administrasi ketika terjadi sengketa administrasi yang timbul akibat tindakan hukum administrasi (pemerintah) yang bertentangan dengan hukum administrasi secara materiil, artinya peradilan administrasi menegakkan terhadap akibat tindakan administrasi yang bertentangan dengan hukum materiil, sedangkan prosedur dan syarat dalam menjalankan peradilan administrasi ditetapkan dalam hukum administrasi formil.

Hukum materiil dan hukum formil ini berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan “peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebaliknya peradilan tanpa hukum formil akan liar (dapat bertindak semaunya) sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya”.

Istilah Peradilan Adm di Indo Istilah yang digunakan dalam ranah

administrasi negara di Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ada 4 macam peradilan di Indonesia: 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Makna Peradilan Administrasi

Secara teoritis penggunaan istilah “peradilan administrasi” ini lebih tepat daripada istilah “peradilan tata usaha negara”.

Peradilan administrasi mengandung makna dan cakupan lebih luas daripada istilah Peradilan Tata Usaha Negara. Karena tata usaha hanya bersangkut-paut dengan surat menyurat.

Tata usaha ini diambil dari istilah administrasi secara sempit, yakni segala kegiatan yang bersangkut-paut dengan tulis-menulis, surat-menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik dan penyimpanan serta pengurusan naskah-naskah yang bersifat teknis ketata-usahaan belaka.

Di dalam pengertian yang sempit ini pengertian administrasi sama dengan pengertian tata usaha dan kegiatan, sedangkan kegiatan ketata-usahaan itu hanya merupakan sebagian dari kegiatan administrasi. Kata administrasi didalamnya sudah tersimpul pula tata-usahanya.

Ciri Peradilan Adm Negara1. yang memutuskan adalah hakim;2. penelitian terbatas pada “rechtsmatigheid”

keputusan Administrasi;3. hanya dapat meniadakan keputusan

Administrasi, atau bila perlu memberi hukuman berupa uang (denda administratif), tetapi tidak membuat putusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang pertama;

4. terikat pada mempertimbangkan pada fakta-fakta dan keadaan, pada saat diambilnya keputusan administrasi dan atas itu dipertimbangkan rechtsmatigheid-nya.

Tingkatan Peradilan Adm Negara Ada Tiga Tingkatan Peradilan:

1. Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Tingkat Pertama).

2. Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (Peradilan Tingkat Banding).

3. Mahkamah Agung

Landasan Yuridis

Berdasarkan pasal 47 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa “peradilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara. Rumusan tersebut menjadi tugas dan wewenang secara umum dari semua tingkatan peradilan administrasi”.

Kompetensi PTUN

Peradilan administrasi/PTUN hanya untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara, di luar itu peradilan administrasi tidak berwenang.

Keputusan yang ditetapkan oleh Peradilan Administrasi dapat berupa: 1). gugatan ditolak, 2). gugatan dikabulkan, 3). gugatan tidak diterima, 4). gugatan gugur.

Konsekwensi Gugatan dikabulkan:

Di dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Tata Usaha Negara, berupa:1. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang

bersangkutan; atau2. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang

bersangkutan, dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau

3. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan di dasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang negative dan fiktif (vide: pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN).

Unsur-Unsur Keputusan

Unsur-unsur Keputusan Administrasi atau Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain:1. penetapan bersifat tertulis;2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat

administrasi (tata usaha negara);3. merupakan tindakan hukum administrasi

(tata usaha negara);4. bersifat konkret dan individual;5. final;6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum perdata.

PTUN juga dapat memberikan keputusan yang bersifat negatif yang memiliki derajat hukum yang sama dengan keputusan yang bersifat konkret, yakni keputusan yang dikeluarkan secara tertulis.

Pemaknaan bersikap diam atau tidak mengeluarkan atas permohonan keputusan dianggap sebagai tindakan hukum mengeluarkan keputusan penolakan dimaksud, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Apabila dalam batas waktu 4 bulan sejak permohonan diajukan dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersikap diam dan tidak memberi jawaban kepada pemohon atau peminta, maka dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan atas permohonan dimaksud.”

Contoh: Ada ketentuan mensyaratkan, apabila akan

membangun rumah harus memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ada seseorang warga akan membangun rumah dan mengajukan ijin kepada pemerintah, akan tetapi telah lewat 4 bulan terhitung sejak permohonan diajukan, pemerintah tidak mengeluarkan atau tidak menjawab tentang permohonan ijin dimaksud, maka sikap diam pemerintah dimaksud dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan mengeluarkan IMB.

KEPUTUSAN ADMINSTRASI NEGARAAtau

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARASebagai perbuatan para aparatur pemerintahan dapat digugat dan menjadi sengketa yang ditangani,

diadili, diputuskan oleh PERADILAN TATA USAHA NEGARA

(PTUN)

Keputusan administrasi yang tidak masuk kategori obyek sengketa administrasi, antara lain :

1. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;2. Keputusan TUN yang merupakan keputusan yang bersifat umum;3. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan;4. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

5. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Keputusan TUN mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

7. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Penjelasan 1:

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut keputusan masalah jual beli tanah, tukar guling, atau jual beli barang yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Penjelasan 2:

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, misalnya : peraturan gubernur, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati/Wali Kota, dan lain-lain.

Penjelasan 3:

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Misalnya: Keputusan Komisi Kode Etik Polri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/ Pemberhentian Dengan Hormat (PTDH/PDH) terhadap seseorang anggota POLRI.

Penjelasan 4: Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana atau peraturan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana atau perundang-undangan lain yang bersikap hukum pidana, ialah umpamanya dalam perkara lalu-lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat yang mewajibkan memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit.

Penjelasan 5: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, umpamanya keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjelaskan, bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah Negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.

Penjelasan 6: Keputusan Tata Usaha Negara mengenai

tata usaha Negara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ialah yang bersangkut paut dengan keputusan badan atau pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata RI (TNI), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa tentang penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer diselesaikan Oleh peradilan Militer Tingkat Tinggi.

Penjelasan 7: Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat

maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 134 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan bahwa, “Di dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi”. Jadi Keputusan Pemilihan Umum bukan termasuk obyek sengketa Tata Usaha Negara.

Landasan Yuridis Pengecualian diatas: Dikecualikan dalam pasal 2 Undang-

undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN

Dikategorikan bukan sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi obyek sengketa administrasi, sehingga dalam memeriksa dan memutus sengketa tidak masuk pada kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Alhamduuuulillaaah