KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 70 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM INFORMASI KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN UNTUK DAERAH BALI DAN SUMATERA BAGIAN UTARA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan hasil pencatatan kejadian kecelakaan lalu lintas guna evaluasi dan upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, perlu menyelenggarakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas di jalan; b. bahwa untuk dapat menghasilkan sistem informasi kecelakaan lalu lintas di jalan yang andal, perlu dilakukan secara bertahap dengan melakukan uji coba di wilayah tertentu yang cukup padat arus lalu lintasnya; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Untuk Daerah Bali dan Sumatera Bagian Utara; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

Memperhatikan : 1. Pendapat Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor : Um.01.03-Db/329 tanggal 13 April 1999 perihal Sistem Informasi Kecelakaan LLAJ; 2. Pendapat Direktur Lalu Lintas POLRI melalui Surat Nomor : B/257/IV/1999/Lantas tanggal 15 April 1999 perihal Tanggapan Rancangan Keputusan tentang Uji coba sistem informasi kecelakaan lalu lintas; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSA- NAAN UJI COBA SISTEM INFORMASI KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN UNTUK DAERAH BALI DAN SUMATERA BAGIAN UTARA. Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Sistem Informasi Kecelakaan Lalu Lintas adalah kumpulan komponen yang berupa manusia, prosedur dan data yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi tentang kecelakaan lalu lintas; 2. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda; 3. Korban luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka tidak serius sebagai akibat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas jalan; 4. Korban luka berat adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka serius sebagai akibat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga menderita cacad tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan; 5. Korban mati adalah korban kecelakaan yang dipastikan mati sebagai akibat dari terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas jalan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan; 6. Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana terjadi kecelakaan lalu lintas;

7. Formulir 3-L adalah formulir yang dipakai oleh petugas Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) untuk mencatat data kecelakaan; 8. Pusat Pemasukan Data Propinsi (PPDP) adalah unit pengumpulan data di tingkat Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) pada Daerah Tingkat I Propinsi. Pasal 2 (1) Data kecelakaan lalu lintas meliputi : a. lokasi dan waktu; b. kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan; c. identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat; d. identitas dan kondisi pelaku dan/atau korban kecelakaan; e. risalah kejadian kecelakaan. (2) Korban kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dapat berupa : a. korban luka ringan; b. korban luka berat; c. korban mati. (3) Data kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dimasukkan ke dalam formulir 3-L sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Pasal 3 (1) Tata cara penanganan sistem informasi kecelakaan lalu lintas, meliputi kegiatan sebagai berikut : a. di TKP, dilakukan pencatatan informasi kecelakaan yang dilaksanakan oleh petugas POLRI dan disetujui oleh pengawas/atasannya yang selanjutnya dilaporkan/dikirimkan ke Polres setempat; b. di kantor Polres, dilakukan kegiatan pengisian data kecelakaan dari TKP ke dalam formulir 3-L yang selanjutnya disebut sebagai data lapangan; c. Polres melakukan pengiriman formulir 3-L yang telah terisi data ke Polda yang berfungsi sebagai PPDP; d. di Polda (PPDP) dilakukan pemasukan data ke dalam perangkat komputer dan dianalisis serta penggandaan diskette untuk dikirimkan ke masing- masing unit/instansi terkait, yang akan digunakan sebagai masukan bagi masing-masing pimpinan unit/instansi dalam pengambilan kebijaksanaan.

(2) Mekanisme penanganan sistem informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. (3) Bagan alir penanganan sistem informasi kecelakaan lalu lintas di jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. Pasal 4 (1) Pelaksanaan kegiatan uji coba sistem informasi kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut, dilakukan untuk daerah : a. Bali; b. Sumatera Bagian Utara. (2) Untuk daerah Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Propinsi Bali. (3) Untuk daerah Sumatera Bagian Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi : a. Propinsi DI Aceh; b. Propinsi Sumatera Utara; c. Propinsi Sumatera Barat; d. Propinsi Riau. Pasal 5 Pelaksanaan uji coba sistem informasi kecelakaan lalu lintas di jalan dilakukan secara terkoordinasi antara jajaran Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum dan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 Pelaksanaan uji coba sistem informasi kecelakaan lalu lintas di jalan untuk daerah Bali dan Sumatera Bagian Utara, dilakukan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan tentang Sistem Informasi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, yang berlaku secara nasional. Pasal 7 Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini. Pasal 8 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal Perhubungan Darat membentuk Tim Koordinasi Teknis pelaksanaan uji coba sistem informasi kecelakaan lalu lintas di jalan untuk daerah Bali dan Sumatera Bagian Utara.

Pasal 9 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 25 Agustus 1999 -------------------------------- MENTERI PERHUBUNGAN ttd GIRI S. HADIHARDJONO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : ---------------------------------------------- 1. MENHANKAM/Panglima TNI; 2. KAPOLRI; 3. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat dan Kabadan Litbang Perhubungan; 4. Gubernur KDH Propinsi Bali; 5. Gubernur KDH Propinsi DI Aceh; 6. Gubernur KDH Propinsi Sumatera Utara; 7. Gubernur KDH Propinsi Sumatera Barat; 8. Gubernur KDH Propinsi Riau; 9. Kepala Kepolisian Daerah Bali; 10. Kepala Kepolisian Daerah DI Aceh; 11. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara; 12. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat; 13. Kepala Kepolisian Daerah Riau; 14. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Bali; 15. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi DI Aceh; 16. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara; 17. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Barat; 18. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Riau; 19. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali; 20. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi DI Aceh; 21. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Utara; 22. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat; 23. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Riau; 24. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Bali; 25. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi DI Aceh; 26. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Sumatera Utara; 27. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Sumatera Barat; 28. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Riau.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN N O M O R : TANGGAL : ----------------------------------------- MEKANISME PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENANGANAN DATA KECELAKAAN DENGAN MENGGUNAKAN FORMULIR 3-L ------------------------------- 1. Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di lapangan, petugas POLANTAS melakukan penanganan dan selanjutnya mencatat semua kejadian yang ada di TKP. 2. Berdasarkan hasil pencatatan data tersebut, dilakukan pengiriman data kepada POLRES setempat untuk selan- jutnya data dimaksud dimasukkan ke dalam formulir 3-L. 3. Data yang sudah dimasukkan ke dalam formulir 3-L dari POLRES-POLRES, dikirimkan ke POLDA dalam periode bulanan untuk dilakukan kompilasi data berdasarkan formulir 3-L yang terkumpul dan selanjutnya dimasukkan ke dalam perangkat komputer untuk dianalisis yang selanjutnya digandakan dalam bentuk diskette yang siap untuk disampaikan dan dipergunakan oleh instansi- instansi terkait yang berkepentingan. 4. Berdasarkan data yang terkumpul di POLDA dalam bentuk diskette untuk periode bulanan, diteruskan kepada : a. DITLANTAS POLRI, untuk keperluan analisis dan rekapitulasi data bulanan kecelakaan yang dapat menggambarkan data kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan (black spot) pada tingkat nasional atau untuk seluruh daerah PPDP; b. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat, untuk keperluan penanganan daerah rawan kecelakaan (black spot) dalam daerah kewenangannya; yang harus sudah diterima selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya. 5. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat berkewa- jiban mengirimkan : a. data laporan bulanan kepada Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dalam bentuk salinan diskette, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya guna dilakukan proses rekapitulasi data laporan bulanan di tingkat nasional;

b. hasil analisis dan evaluasi berdasarkan diskette triwulanan dalam bentuk buku laporan, kepada Dinas PU Daerah Tingkat I setempat. 6. Dari data masukan dengan menggunakan formulir 3-L tersebut, maka masing-masing instansi berdasarkan fungsinya mengambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut : a. POLRI, melakukan analisis data kecelakaan dalam rangka keperluan identifikasi pelaku kecelakaan serta upaya preventif jangka pendek di lokasi rawan kecelakaan tersebut; b. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, melakukan analisis data kecelakaan dalam rangka keperluan penataan geometrik jalan (geometric road design); c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan, melakukan analisis data kecelakaan dalam rangka pengambilan kebijaksanaan terutama di lapangan selaku pembina teknis LLAJ, yang dititik beratkan terutama pada kinerja transportasi yang antara lain ditunjukkan oleh tinggi rendahnya tingkat kecelakaan, kelaikan kendaraan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah- daerah rawan kecelakaan, antara lain berkaitan dengan penempatan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas prasarana lainnya. MENTERI PERHUBUNGAN GIRI S. HADIHARDJONO