Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)

DOKTER /DOKTER GIGI

Wewenang dan Hak dan Kewajiban Dokter

Wewenang dan Hak Dokter

Kewenangan Dokter/dokter gigi ???

Wewenang dan Hak serta Kewajiban Tenaga Kesehatan/ ione rangkum 1

Hak Dokter/dokter gigi

Hak dokter dan dokter gigi dijelaskan pada Undang-Undang 29 Tahun 2004

yaitu:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar profesi

dijelaskan pada penjelasan pasal 50 Undang-Undang 29 Tahun 2004 yaitu:

Yang dimaksud dengan “standar profesi” adalah batasan kemampuan

(knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh

seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada

masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” adalah suatu

perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan

suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan

langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk

melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana

pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

(sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

Praktik Kedokteran)

Dokter yang melaksanakan standar profesi dan standar prosedur operasional

tidak dapat disalahkan karena bukan melakukan kelalaian atau kesalahan.

Cidera atau kerugian pasien dapat saja disebabkan karena perjalanan

penyakitnya sendiri atau karena risiko medis yang dapat diterima dan telah

disetujui pasien dalam informed consent.


2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar

prosedur operasional.

Dokter diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau keluarganya yang

dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, etika, standar profesi dan

atau Standar Prosedur Operasional (SPO).

3. Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya

hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga

kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien

kepada dokter lain.

4. Berhak atas privasi (berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan

aleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau

memalukan).

5. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau

keluarganya.

Informasi pendukung yang berkaitan dengan identitas dan faktor kontribusi

yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan penyembuhan penyakit.

6. Berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi

pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.

7. Berhak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit

maupun aleh pasien.

8. Menerima imbalan dan jasa.

Hak yang timbul akibat hubungan dokter dengan pasien yang pemenuhannya

merupakan kewajiban pasien.


.Kewajiban Dokter/dokter gigi

Kewajiban dokter pada dasarnya terdiri dari kewajiban yang timbul akibat

profesinya atau sifat layanan medisnya yang diatur dalam sumpah dokter, etika

kedokteran dan berbagai standar dan pedoman, kewajiban menghormati hak

pasien dan kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan

kesehatan. Penyelenggaraan praktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang 29

Tahun 2004 Pasal 51 bahwa dokter dan dokter gigi memiliki kewajiban sebagai

berikut:

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian

atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu

pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan

juga setelah pasien itu meninggal dunia;

Merahasiakan keadaan pasien diwajibkan dalam sumpah dokter, kode etik

dokter atau dokter gigi dan perundangan. Sebagian ini mengatakan absolut

dan sebagian mengatakan relatif. Maksud dari relatif sendiri adalah rahasia ini

dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan

aparatur penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau ada ketentuan

perundangan yang mengkondisikan rahasia tersebut harus diungkap.

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila

ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan


e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu

kedokteran atau kedokteran gigi.

Kewajiban dokter dan dokter gigi juga diatur oleh Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang

Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik

Dokter dan Dokter Gigi mengatur kewajiban dokter dan dokter gigi antara lain:

a. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran

pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib

memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Hal ini juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 12 Tentang Rumah Sakit yang berisi

bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktik kedokteran di Rumah

Sakit wajib memiliki SIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran

didasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan

pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,

peningkatan kesehatan pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

c. Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib

membuat rekam medis.

d. Pada pasal 20 mengatur tentang pemasangan papan nama praktik

kedokteran.


Pasal 20

1. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan

praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.

2. Papan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat nama dokter atau

dokter gigi dan nomor registrasi sesuai dengan SIP yang diberikan.

3. Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan

melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.

4. Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dokter

dan dokter gigi yang memiliki SIP atau sertifikat Kompetensi peserta PPDS

dan STR

Setiap penyelenggaraan praktik kedokteran pasti akan terdapat tindakan

kedokteran baik bersifat praventif, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif atau

berupa tindakan invasif maupun tindakan yang berisiko tinggi bagi kehidupan

pasien. Terkait tindakan kedokteran di atas, Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 mengatur tentang

persetujuan tindakan kedokteran. Dalam kebijakan ini ada beberapa hal yang

wajib untuk dilakukan dokter atau dokter gigi saat tindakan kedokteran

diaplikasikan yaitu:

a. Dokter atau dokter gigi harus meminta persetujuan atas semua tindakan

kedokteran yang dilakukan kepada pasien baik secara tertulis atau lisan.

Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan

bahwa persetujuan diberikan setelah dokter atau dokter gigi menjelaskan

perlunya tindakan kedokteran tersebut.


Pada pasal 3 ditegaskan kembali bahwa dokter atau dokter gigi yang

melakukan tindakan kedokteran berisiko wajib meminta persetujuan secara

tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan.

Namun pada keadaan darurat, tindakan kedokteran dilakukan tanpa meminta

persetujuan lebih dahulu seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 1.

b. Dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan tentang tindakan

kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan atau keluarga

terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

Penjelasan tentang tindakan kedokteran setidaknya mencakup:

1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;

2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;

3. Altematif tindakan lain, dan risikonya;

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

6. Perkiraan pembiayaan


KEPERAWATAN

Hak dan Kewajiban Perawat

Hak Perawat

Kewajiban Perawat


KEBIDANAN

Wewenang dan Hak serta Kewajiban Kebidanan

Wewenang Kebidanan

Kewenangan bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 900

tahun 2002 tentang regristasi dan praktik bidan. Dalam keadaan tidak terdapat

dokter yang berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan

pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan

kemampuannya. Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk

memberikan pelayanan yang meliputi:

a. Pelayanan Kebidanan;

1. memberikan imunisasi;

2. memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan dan nifas;

3. mengeluarkan placenta secara manual;

4. bimbingan senam hamil;

5. pengeluaran sisa jaringan konsepsi;

6. episiotomi;

7. penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II;

8. amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm;

9. pemberian infus;

10. pemberian suntikan intramuskuler uterotonika, antibiotika dan sedativa;

11. kompresi bimanual;

12. versi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya

13. vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul;


14. pengendalian anemi;

15. meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu;

16. resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia;

17. penanganan hipotermi;

18. pemberian minum dengan sonde/ pipet;

19. pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat

20. pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian.

b. Pelayanan Keluarga Berencana;

1. memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi

dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom;

2. memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi;

3. melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim;

4. melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit;

5. memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana

dan kesehatan masyarakat.

c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak;

2. memantau tumbuh kembang anak;

3. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;

4. melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk

dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS),

penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

serta penyakit lainnya


Hak Kebidanan

Hak ahli gizi, sanitarian dan bidan tidak diatur khusus dalam suatu

peraturan. Hak tenaga kesehatan secara umum dijelaskan pada PP nomor 36 tahun

1996, yaitu:

Pasal 10

Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti

pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan

tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

Pasal 25

Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar

prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia

dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.

Pasal 26

Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk

meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat

dan kesejahteraan tenaga kesehatan.


Kewajiban Kebidanan

Kewajiban bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 369

tahun 2007 tentang standar profesi bidan. Berbagai kewajiban tersebut antara lain:

a. Kewajiban Bidan terhadap Klien dan Masyarakat

1. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan

sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.

2. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi

harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.

3. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada

peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga

dan masyarakat.

4. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan

klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien.

5. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan

kepentingan klien, keluaraga dan masyarakat dengan identitas yang sama

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

6. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan

pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk

meningkatkan derajart kesehatannya secara optimal.


b. Kewajiban Bidan terhadap Tugasnya

1. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien,

keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang

dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.

2. Setiap bidan berkewajiaban memberikan pertolongan sesuai dengan

kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan

konsultasi dan atau rujukan.

3. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat

dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan

atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.

c. Kewajiban Bidan terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya

1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk

menciptakan suasana kerja yang serasi.

2. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik

terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya

d. Kewajiban Bidan terhadap Profesinya

1. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi

dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan

pelayanan yang bermutu kepada masyarakat

2. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan

kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.


3. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan

kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

e. Kewajiban Bidan terhadap Diri Sendiri

1. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan

tugas profesinya dengan baik

2. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai

dengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.

4. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air

5. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan

ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya

dalam pelayananan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan

Kesehatan Keluarga.

6. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan

pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan

pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.


APOTEKER

Wewenang dan Hak serta Kewajiban Apoteker

Wewenang Apoteker

Hak Apoteker

Kewajiban Apoteker


SANITARIAN (Ahli Kesehatan Lingkungan)

Wewenang dan Hak serta Kewajiban Sanitarian

Wewenang Sanitarian

Kewenangan ahli gizi dan sanitarian tidak diatur khusus dalam suatu

peraturan. Secara umum kewenangan tenaga kerja diatur dalam UU no. 36 tahun

2009 pasal 22 yaitu tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan

pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dilakukan sesuai

bidang keahlian yang dimiliki.


Hak Sanitarian



1996, yaitu:

Pasal 10



Pasal 24



Pasal 25




Pasal 26





Kewajiban Sanitarian

Kewajiban sanitarian diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor

373 tahun 2007 tentang standar profesi sanitarian. Berbagai kewajiban tersebut

antara lain:

a. Kewajiban Umum

1. Seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati dan

mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya.

2. Seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya

sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

3. Dalam melakukan pekerjaan atau praktik profesi sanitasi, seorang

sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya

kebebasan dan kemandirian profesi.

4. Seorang sanitarian harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat

memuji diri sendiri.

5. Seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap

penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-

hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

6. Seorang hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu

proses analisis secara komprehensif.

7. Seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya, harus memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan

keselamatan manusia, serta kelestarian lingkungan.


8. Seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien

atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk

mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan

dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau

kebohongan dalam Menangani masalah klien atau masyarakat.

9. Seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat,

hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus

menjaga kepercayaan klien atau masyarakat.

10. Dalam melakukan pekerjaannya seorang sanitarian harus memperhatikan

kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan

lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun sosial, serta

berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-

benarnya.

11. Seorang sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang

kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

b. Kewajiban terhadap Klien / Masyarakat

1. Seorang sanitarian wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala

ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien

atau masyarakat. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan

atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerjasama dan

atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian lain yang mempunyai

keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut.


2. Seorang sanitarian wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung

jawab.

3. Seorang sanitarian wajib melakukan penyelesaian masalah sanitasi secara

tuntas dan keseluruhan.

4. Seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas

pelayanan yang diberikannya.

5. Seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktik

pemberian pelayanan.

c. Kewajiban terhadap Teman Seprofesi

1. Seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari

penyelesaian masalah.

2. Seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman

seprofesi, kecuali dengan persetujuan, atau berdasarkan prosedur yang ada.

d. Kewajiban terhadap Diri Sendiri

1. Seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktikan hidup bersih

dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik.

2. Seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidang-

bidang lain yang terkait.


AHLI GIZI

Wewenang dan Hak serta Kewajiban Ahli Gizi

Wewenang Ahli Gizi

Kewenangan ahli gizi dan sanitarian tidak diatur khusus dalam suatu

peraturan. Secara umum kewenangan tenaga kerja diatur dalam UU no. 36 tahun

2009 pasal 22 yaitu tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan

pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dilakukan sesuai

bidang keahlian yang dimiliki.


Hak Ahli Gizi



1996, yaitu:

Pasal 10



Pasal 24



Pasal 25




Pasal 26





Kewajiban Ahli Gizi

Kewajiban ahli gizi diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor

374 tahun 2007 tentang standar profesi gizi. Berbagai kewajiban tersebut antara

lain:

a. Kewajiban Umum

1. Ahli Gizi berperan meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan serta

berperan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat

2. Ahli Gizi berkewajiban menjunjung tinggi nama baik profesi gizi dengan

menunjukkan sikap, perilaku, dan budi luhur serta tidak mementingkan

diri sendiri

3. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya menurut

standar profesi yang telah ditetapkan.

4. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya bersikap jujur,

tulus dan adil.

5. Ahli Gizi berkewajiban menjalankan profesinya berdasarkan prinsip

keilmuan, informasi terkini, dan dalam menginterpretasikan informasi

hendaknya objektif tanpa membedakan individu dan dapat menunjukkan

sumber rujukan yang benar.

6. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa mengenal dan memahami

keterbatasannya sehingga dapat bekerjasama dengan fihak lain atau

membuat rujukan bila diperlukan.


7. Ahli Gizi dalam melakukan profesinya mengutamakan kepentingan

masyarakat dan berkewajiban senantiasa berusaha menjadi pendidik dan

pengabdi masyarakat yang sebenarnya.

8. Ahli Gizi dalam berkerjasama dengan para profesional lain di bidang

kesehatan maupun lainnya berkewajiban senantiasa memelihara pengertian

yang sebaik-baiknya.

b. Kewajiban terhadap Klien

1. Ahli Gizi berkewajiban sepanjang waktu senantiasa berusaha memelihara

dan meningkatkan status gizi klien baik dalam lingkup institusi pelayanan

gizi atau di masyarakat umum.

2. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa menjaga kerahasiaan klien atau

masyarakat yang dilayaninya baik pada saat klien masih atau sudah tidak

dalam pelayanannya, bahkan juga setelah klien meninggal dunia kecuali

bila diperlukan untuk keperluan kesaksian hukum.

3. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya senantiasa menghormati dan

menghargai kebutuhan unik setiap klien yang dilayani dan peka terhadap

perbedaan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal suku,

agama, ras, status sosial, jenis kelamin, usia dan tidak menunjukkan

pelecehan seksual.

4. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa memberikan pelayanan gizi prima,

cepat, dan akurat.


5. Ahli Gizi berkewajiban memberikan informasi kepada klien dengan tepat

dan jelas, sehingga memungkinkan klien mengerti dan mau memutuskan

sendiri berdasarkan informasi tersebut.

6. Ahli Gizi dalam melakukan tugasnya, apabila mengalami keraguan dalam

memberikan pelayanan berkewajiban senantiasa berkonsultasi dan

merujuk kepada ahli gizi lain yang mempunyai keahlian.

c. Kewajiban terhadap Masyarakat

1. Ahli Gizi berkewajiban melindungi masyarakat umum khususnya tentang

penyalahgunaan pelayanan, informasi yang salah dan praktik yang tidak

etis berkaitan dengan gizi, pangan termasuk makanan dan terapi gizi/diet.

ahli gizi hendaknya senantiasa memberikan pelayanannya sesuai dengan

informasi faktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Ahli Gizi senantiasa melakukan kegiatan pengawasan pangan dan gizi

sehingga dapat mencegah masalah gizi di masyarakat.

3. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa peka terhadap status gizi masyarakat

untuk mencegah terjadinya masalah gizi dan meningkatkan status gizi

masyarakat.

4. Ahli Gizi berkewajiban memberi contoh hidup sehat dengan pola makan

dan aktifitas fisik yang seimbang sesuai dengan nilai paktek gizi individu

yang baik.

5. Dalam bekerja sama dengan profesional lain di masyarakat, Ahli Gizi

berkewajiban hendaknya senantiasa berusaha memberikan dorongan,


dukungan, inisiatif, dan bantuan lain dengan sungguh-sungguh demi

tercapainya status gizi dan kesehatan optimal di masyarakat.

6. Ahli Gizi dalam mempromosikan atau mengesahkan produk makanan

tertentu berkewajiban senantiasa tidak dengan cara yang salah atau,

menyebabkan salah interpretasi atau menyesatkan masyarakat

d. Kewajiban terhadap Teman Seprofesi dan Rekan Kerja

1. Ahli Gizi dalam bekerja melakukan promosi gizi, memelihara dan

meningkatkan status gizi masyarakat secara optimal, berkewajiban

senantiasa bekerjasama dan menghargai berbagai disiplin ilmu sebagai

mitra kerja di masyarakat.

2. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa memelihara hubungan persahabatan

yang harmonis dengan semua organisasi atau disiplin ilmu/profesional

yang terkait dalam upaya meningkatkan status gizi, kesehatan, kecerdasan

dan kesejahteraan rakyat.

3. Ahli Gizi berkewajiban selalu menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan

keterampilan terbaru kepada sesama profesi dan mitra kerja.

e. Kewajiban terhadap Profesi dan Diri Sendiri

1. Ahli Gizi berkewajiban mentaati, melindungi dan menjunjung tinggi

ketentuan yang dicanangkan oleh profesi.

2. Ahli Gizi berkewajiban senantiasa memajukan dan memperkaya

pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam menjalankan profesinya

sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta peka terhadap

perubahan lingkungan.


3. Ahli Gizi harus menunjukan sikap percaya diri, berpengetahuan luas, dan

berani mengemukakan pendapat serta senantiasa menunjukan kerendahan

hati dan mau menerima pendapat orang lain yang benar.

4. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya berkewajiban untuk tidak boleh

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi termasuk menerima uang selain

imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan pengetahuan

klien/masyarakat (tempat dimana ahli gizi diperkerjakan).

5. Ahli Gizi berkewajiban tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum,

dan memaksa orang lain untuk melawan hukum.

6. Ahli Gizi berkewajiban memelihara kesehatan dan keadaan gizinya agar

dapat bekerja dengan baik.

7. Ahli Gizi berkewajiban melayani masyarakat umum tanpa memandang

keuntungan perseorangan atau kebesaran seseorang.

8. Ahli Gizi berkewajiban selalu menjaga nama baik profesi dan

mengharumkan organisasi profesi.



DAFTAR PUSTAKA HAK & KEWAJIBAN TK

Hak & kewajiban

file:///C:/Users/SRIWIJAYA/Downloads/Documents/tenaga%20kesehatan/hak%20&%20kewajiban%20Tenaga%20Kesehatan%[email protected]

peraturan perundang-undangan antara lain :

- Undang-Undang Praktik Kedokteran, - Undang-Undang Kesehatan, - Peraturan Menteri Kesehatan, - Keputusan Menteri Kesehatan dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik No.

YM.01.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan

Penyelenggaraan praktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang 29 Tahun 2004 Pasal 51

(sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi) pasal 20

KEPERAWATAN BLON ADA NEU

APOTEKER BELON ADA NEU


Health & Medicine

Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)