Alternatif Pola PembiayaanAir Minum dan Sanitasi

Oleh:Direktur Bina Program

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Disampaikan padaKonferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional

Jakarta, 11 – 13 Oktober 2011

Materi Paparan

Pendahuluan Penyusunan Program Capaian Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Corporate Social Responsibility Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pendahuluan

Tantangan Pembangunan Air

Minum dan Sanitasi• Percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat• Pencapaian target/sasaran pembangunan dalam Rencana

Strategis Ditjen Cipta Karya 2010-2014 • Pencapaian target MDGs 2015• Perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan Air

Minum dan Sanitasi yang masih rendah• Pembangunan Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sudah

menjadi tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Prinsip-prinsip Perencanaan dan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

(1)1. Pencapaian Sasaran Kinerja Kementerian PU

Mendukung dan Berbasis Penataan Ruang. Mendukung prioritas pembangunan nasional, dan pencapaian

sasaran RPJM dan RENSTRA 2010-2014. Mendukung implementasi otonomi daerah yang nyata dan

bertanggung jawab.

2. Peningkatan Kualitas Kegiatan Mengacu pada kinerja, keterpaduan, dan sinergi (baik antar sektor

dan antar aras/level kewenangan). Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Memenuhi standar kelayakan dari segi teknik, lingkungan sosial,

dan juga ekonomi.

3. Penanganan Isu-isu Strategis Mengikuti konsepsi pelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap

perubahan iklim (climate change). Mengeliminasi timbulnya penyebab dan mengatasi bencana. Menerapkan prinsip-prinsip “Good Governance”. Mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia. Mendukung pengembangan di bidang jasa konstruksi. Mendukung percepatan pencapaian MDGs.

Prinsip-prinsip Perencanaan dan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

(2)

Penyusunan Program

Penyusunan Program Air Minum dan Sanitasi (1)

1. Penyusunan Program adalah suatu rangkaian aktivitas penyiapan kegiatan ke-Cipta Karya-an di Kabupaten/Kota/Provinsi berupa identifikasi, formulasi, dan sinkronisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, peningkatan kualitas kegiatan, dan penanganan isu-isu strategis Bidang Cipta Karya.

2. Dasar penyusunan program adalah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab/Kota Bidang Cipta Karya.

Penyusunan Program Air Minum dan Sanitasi (2)

3. Lingkup dan Pembagian Peran dalam Penyusunan Program meliputi:a. Identifikasi kebutuhan dan kelayakan; b. Formulasi program dan kegiatan, pembiayaan, dan

waktu pelaksanaan; c. Sinkronisasi antar kegiatan dan antar komponen.4. Keluaran proses penyusunan program berupa

Memorandum Program yang merupakan dokumen kesepakatan hasil penyaringan usulan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/ Kota.

Capaian Pelayanan

Fakta Capaian Cakupan Pelayanan 2009

Baru penduduk yang memiliki akses kepada Air Minum yang aman (49,8% di perkotaan dan 45,7% di perdesaan)

47,71%

Baru penduduk yang memiliki akses kepada Air Minum perpipaan (43,9% di perkotaan dan 11,5% di perdesaan)

25,56%

Baru penduduk yang memiliki akses kepada Sanitasi yang aman (69,5% Rumah Tangga di perkotaan dan 33,9% Rumah Tangga di perdesaan)

51,19%

Capaian Indikator dan Target MDG’S

No IndikatorPencapaian

Target MDGs

2007 2008 2009 2015 2020

A (%) Penduduk Mendapat Akses Air Minum

• Sumber air terlindungi (Perkotaan) 54,10 50,20 49,82 75,29

• Sumber air terlindungi (Pedesaan) 43,90 43,00 45,72 65,81

Rata-rata 48,30 46,50 47,71 68,87

B (%) Penduduk Dilayani Perpipaan

• Air minum perpipaan (Perkotaan) 30,80 43,96 68,32

• Air minum perpipaan (Pedesaan) 9,00 11,54 19,76

Rata-rata 25,56 41,03

C (%) Rumah Tangga Bersanitasi

• Rumah tangga (Perkotaan) 66,70 69,51 76,82

• Rumah tangga (Pedesaan) 31,40 33,96 55,55

Rata-rata 48,60 51,19 62,41

• Peningkatan jumlah penduduk perkotaan: 4,54% per tahun• Pertumbuhan penyediaan air minum: 2% per tahun

Sumber: BPS/Susenas

Sumber Pendanaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Pemerintah (APBN /APBD)

RPM

PHLN

Masyarakat

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Kebutuhan Dana

Renstra CK 2010-2014

APBD/Swasta

Lain-lain

Penduduk Akses Ke Air Minum

47,7%

68,8%200

9201

5

40 T12 T

21 T

7 T

Renstra Program Pro

Rakyat65

T38 T27 T

0

10

20

30

40

50

60

70

Kebutuhan Dana

APBN

APBD/Swasta

Lain-lain

Rumah Tangga Bersanitasi

51,1%

62,4%200

9201

5

62T14T28T20T

... perlu strategi perolehan sumber pendanaan lain untuk pembangunan air minum dan sanitasi selain dari sumber

dana Pemerintah (APBN/APBD) ....

Apa artinya??

1. Strategi peningkatan kemitraan dengan pihak swasta (KPS): Pendekatan kepada pihak swasta potensial untuk memanfaatkan

Corporate Social Responsibility (CSR), antara lain melalui sosialisasi tugas dan fungsi Ditjen Cipta Karya;

Pemberdayaan Pemda mengenai perlu dan pentingnya KPS; Alokasi anggaran APBN untuk kegiatan yang mendorong

kemitraan, seperti pemberdayaan masyarakat di sektor sanitasi dan air minum (pola SANIMAS dan PAMSIMAS);

Strategi Perolehan Sumber Dana Lain

2. Strategi pengembangan kerjasama luar negeri: Optimalisasi potensi hibah luar negeri (AusAID, USAID, dll) Penyiapan pemrograman dan penganggaran kegiatan luar negeri perlu

dilakukan lebih matang agar terhindar dari tidak terserapnya anggaran. Pemanfaatan peluang untuk capacity building.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Dasar Hukum1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 mengenai Perseroan Terbatas

disebutkan bahwa:“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik buat perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

2. Standar Internasional ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, disebutkan bahwa tanggung jawab sosial adalah:• Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat • Mengikutsertakan harapan stakeholder• Sesuai hukum yang berlaku dan konsiten dengan perilaku norma

internasional• Terinterasi di seluruh organisasi dan dipraktekan dalam relasinya

Makna CSR bagi Perusahaan

1. Bagian dari penerjemah visi dan misi perusahaan;2. Bagian dari upaya perusahaan untuk menghindarkan/mengurangi

risiko bisnis dan risiko sosial;• Risiko bisnis : terganggunya rantai pasok perusahaan• Risiko Sosial : konflik horisontal di tengah masyarakat sekitar

perusahaan beroperasi3. Bagian dari pemenuhan kewajiban terkait Undang-undang

Perseroan Terbatas (UU No 40/2007)

Pendekatan Kepada Perusahaan Penyelenggara CSR

Identifikasi Perusahaan yang menyelenggarakan Program CSR

Long-list perusahaan yang menyelenggarakan program CSR

Penilaian berdasarkan tingkat relevansi bisnis perusahaan

Komitmen awal berupa nota kesepahaman

Komunikasi tingkat lanjut dengan perusahaan calon mitra

Pemanfaatan Dana CSR untuk Membiayai Kegiatan Cipta Karya (1)1. Telah dilakukan studi Identifikasi Kerjasama Multipihak yang

menghasilkan daftar kegiatan Bidang Cipta Karya yang potensial untuk dikerjasamakan melalui Multipihak dan/atau CSR• Tahun 2010: 4 Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,

Sumatera Utara, Sumatera Selatan)• Tahun 2011: 3 Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten)

2. Nota Kesepahaman (MoU) antara Ditjen Cipta Karya dengan CFCD (Corporate Forum for Community Development) telah ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2011CFCD merupakan suatu lembaga beranggotakan Perusahaan atau para CDO (Community Development Officer) yang membangun kemitraan lintas sektoral (Pemerintah, LSM, Konsultan, dan asosiasi lainnya)

Pemanfaatan Dana CSR untuk Membiayai Kegiatan Cipta Karya (2)

3. Minutes of Agreement (MoA) program CSR antara beberapa Pemda dengan Perusahaan yang berminat, saat ini sedang dalam proses penandatanganan, dengan fasilitasi dari CFCD.

4. Sedang dilakukan penyusunan Pedoman sebagai acuan bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR untuk membiayai kegiatan Bidang Cipta Karya.

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

“Kementerian/Lembaga diminta untuk mengurangi usulan pembiayaan proyek

dengan menggunakan utang luar negeri, kredit ekspor, soft loan, dan sebagainya kecuali untuk hal-hal yang penting dan mendesak yang tidak bisa dilakukan di dalam

negeri”

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Juni 2011

Untuk itu Kementerian/Lembaga diminta untuk mencari dan menggali

peluang dana hibah luar negeri untuk mencapai target

MDGs dan Renstra K/L

Pembatasan Pinjaman

Mendukung kegiatan sub sektor air minum dan sanitasi sejak tahun 2006 antara lain dalam bentuk:1. Persiapan Third Water Supply and Sanitation for Low Income

Community Project (PAMSIMAS Project);2. Incentive Grant for Pamsimas : AUD 10 Juta;3. Water and Sanitation Project : AUD 60,5 Juta, terdiri dari:

Program Bantuan Pemerintah Australia untuk Bidang Cipta Karya (1)

a. Dukungan Pamsimas 400 Desa AUD 22,5 Juta

b. Persiapan investasi pembangunan air limbah terpusat (8 Kota) AUD 7,6 Juta

c. Pengembangan investasi air limbah (Hibah Air Limbah)

AUD 5,0 Juta

d. Water Hibah (Hibah Air Minum) AUD 20,0 Juta

e. Manajemen Pelaksanaan (termasuk baseline survey) AUD 3,0 Juta

f. Civil Society AUD 2,4 Juta

4. IndII Facility

a. Preparation of Business Plan for 20 PDAM

AUD 1,0 Juta

b. Preparation of EIA (AMDAL) IPAL Losari, Makasar

AUD 400.000

c. Preparation of DED and PA Mamminasata

AUD 1,2 Juta

d. Institutional Support for Water Supply in NTT and NTB AUD 100.000

e. Preparation for PPP Umbulan Stage 1 Water Supply System

AUD 490.000

f. Preparation for PPP Jatiluhur Stage 1 Water Supply System

AUD 75.000

Program Bantuan Pemerintah Australia untuk Bidang Cipta Karya (1)

Total Hibah AUD 120 Juta, antara lain untuk Program:

Rencana Hibah Pemerintah Australia Tahap II (2011 – 2014)

•Infrastructure Enhancement Grants (IEG):

AUD 40 Juta

•Hibah Air Minum dan Air Limbah (Water & Sanitation)

AUD 80 Juta1 2

Terima kasih..