KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEBAGAI MEDIA KEBERLANJUTAN PENYELENGGARAAN AIR MINUM DAN SANITASI

KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEBAGAI MEDIA KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI

Oleh :Simon Makarios Aruan, SIP, M.SiDirektorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan DesaFOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA :2FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAANDimensi SosialDimensi EkonomiDimensi Lingkungan2. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan.1. Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola kepemerintahan desa yang baik.3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan.4. Meningkatkan ekonomi perdesaan. 5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana.7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana.6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan.BP-SPAMSSuatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana airminum dan sanitasi di tingkat desa/kelurahanMewakili masyarakat Anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat Dipilih berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan, selain kemampuan yang bersifat teknis.PERAN BP-SPAMSPERENCANAAN PELAKSANAAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAANMENDUKUNG KEBERLANJUTAN KEGIATAN PROGRAM

FUNGSI BP-SPAMSMengelola pelayanan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat;

Mengorganisir masyarakat (termasuk membagi tugas) untuk pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan;

Mengorganisir kegiatan pelestarian sumber daya air, termasuk pengetahuan masyarakat tentang kelestarian sumber air;

Merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam RKM yang berkaitan dengan tahap Pascakonstruksi dan PJM Pro-Aksi;

FUNGSI DAN TUGAS BP-SPAMSFUNGSI BP-SPAMSBersama masyarakat menetapkan iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi untuk pengoperasian, pemeliharaan, penyusutan dan pengembangan sarana;Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pendanaan atau pengembangan sarana;Mengorganisir kegiatan peningkatan praktek hidup bersih-sehat di masyarakat;Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.TUGAS BP-SPAMSMelaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.Menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan baik dari iuran , bantuan dana dari Pemda maupun dana lain yang tidak mengikat.Menyelengagarakan rapat pengurus dan rapat anggota secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BP-SPAMSMemberikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada LKM dan Pemerintah Desa secara berkala (1 kali dalam 6 bulan), dan mempublikasikannya.Mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat.Mengelola pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.TUGAS BP-SPAMSMengorganisir masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan SAM.Menginventarisir dan menyelesaikan permasalahan.Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan SPAMS, antara lain :Menginventarisir sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa.Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi. Mengoperasikan dan memelihara SPAMS desa.Mengorganisir kegiatan: pelestarian sumber air minum, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat, kegiatan kesehatan lingkungan di masyarakat termasuk meningkatkan penggunaan jamban.EKSISTENSI BP-SPAMS KARENA SECARA DINAMIS MEMPUNYAI DAMPAK KEPADA 5 ASPEKPEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA BP-SPAMS DIARAHKAN KEPADA 5 ASPEKBP-SPAMS ADALAH BAGIAN DARI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA :BAB XII tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA, dan PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakatan;Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan;Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;b. Lembaga Adat;c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;d. RT/RW;e. Karang Taruna; danf. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA :

10Pasal 112 :

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerahPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:menerapkanhasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan,mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

BAB XIV tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 113 :

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa.BUMDES SEBAGAI SALAH SATU OPSI

Pasal 87Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:Pengembangan usaha; danPembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X tentang BADAN USAHA MILIK DESA :Membangun Lembaga di Level Masyarakat lebih berdaya :7 ASPEK KELEMBAGAAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN KHUSUSORGANISASIASPEK KELEMBAGAAN MENEMPATI POSISI STRATEGIS UNTUK KEBERLANJUTAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SEPERTI BP-SPAMS NOASPEKKRITERIA dan BOBOTKETTUMBUHKEMBANGMANDIRI0 1.31.4 2.72.8 04.0AOrginisasi/lembagaNama Lembaga2. Struk. PengurusAnggota4. Peran dan tugas Pengurus5. AD/ART/AturanPertemuanSekretariat8. LegalitasJumlahBAdministrasi9. Administrasi Keuangan10. Administrasi UmumJumlahCKegiatan AMPL dan PHBS11. Perencanaan AMPL & PHBS12. Pelaksanaan AMPL & PHBS13. Pemanfaatan AMPL14. Monitoring dan Evaluasi15. Pengembangan SaranaJumlahDKegiatan USPROD.16. Jangkauan usahaPemasaran18. Penghasilan usahaJumlahEPermodalan19. Modal awal20. Iuran & biaya OM JumlahFJaringan Kerja21. Azas Manfaat22. Kaderisasi (internal)23. Kemiteraan (eksternal) Jumlah GSumber Daya Manusia24. Pelatihan Pengurus25. Pelatihan Anggota JumlahJumlah akhir Rata-rataFORMAT PENILAIAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANNama KPP: Tanggal penilaian: .Desa/Kelurahan Waktu penilaian : .Kecamatan: .Pelaksana : Kabupaten: Metode: .KOMPONEN INTERNALTUMBUHBERKEMBANGMANDIRIA. Organisasi/lembaga 1. N a m aAda dengan nama lokasiAda dan bermakna visi 2. Struktur3 orang :Ada inti dan sub seksiAda inti dan sub seksiKetua, Sekretaris, dan BendaharaKetua, Sekretaris, Bendahara dan sub seksiKetua, Sekretaris, Bendahara, dan sub seksi yang berfungsi3. AnggotaMinimal 3 (hanya inti)Ada penambahan minimal 5 (inti 3, tambahan dari sub seksi)Ada penambahan (inti, sub seksi dan Anggota secara tertulis)4. Peran dan Tugas PengurusBaru tertulisSudah mulai dilaksanakan (ada upaya dilaksanakanSudah melekat pada setiap pengurus5. Aturan Kelompok(AD/ART)Belum tertulis (peraturan-peraturan tidak tertulisSudah tertulis dalam bentuk ADTertulis lengkap dalam bentuk AD/ART6. PertemuanBelum terjadwalSudah terjadwal & mulai dilaksanakan atau situasionalSudah terjadwal & rutin dilaksanakan7. SekretariatBelum adaNumpangMemiliki sendiri8. LegalitasBelum adaDalam prosesSudah ada (SK/Akte notaris)B. Administrasi 1. Buku KeuanganBelum adaBuku Kas HarianBuku Kas Harian, Jurnal, Neraca danRugi/Laba 2. Buku AdministrasiUmumBelum adaBuku TamuBuku Tamu, Buku Anggota, Buku Keluar Masuk Surat, Buku Pertemuan dan Buku KegiatanPANDUAN PENILAIAN KELEMBAGAAN

C. KegiatanAMPLPerencanaan (SPAMS dan PHBS)Belum adaSudah ada tapi dibuat pihak luar Sudah ada dibuat sendiri oleh BP-SPAMSPelaksanaan (SPAMS dan PHBS)Sebagai panitia pelaksanaPartisipasi aktif (terbatas pengurus)Partisipasi aktif (pengurus dan anggota)Pemanfaatan SPAMSTergantung perintahMasih terbatas (belum rutin)Rutin (memanfaatkan dan memelihara SPAMS)Monitoring dan evaluasiBelum Belum rutinRutin secara periodikPengembangan SPAMSBelum Sudah ada rencana tertulisSudah ada pengembangan sarana D. Usaha produktifJangkauan UsahaBelum adaSudah ada jenis usaha (terbatas)Sudah ada usaha kelompok PemasaranLokal (Dusun dan RW) tidak ada upaya pengembangan pasarLokal Desa/Kelurahan (sudah ada upaya pengembangan pasarLokal dan Lintas Desa/Kelurahan (di luar desa/Kelurahan)Penghasilan UsahaBelum adaSudah ada tapi belum stabilSudah ada dan stabil E. PERMODALANModal awalTergantung hibahPinjaman dan HibahSwadaya murni, pinjaman dan hibahIuran dan biaya OMBelum adaSudah ada belum rutinSuudah ada dan rutin serta transparanF. Jaringan KerjaAzas manfaatKepentingan IndividuKepentingan individu & kelompokIndividu, kelompok & lingkunganKaderisasi (internal)Belum adaCalon KaderSudah ada kaderisasiKemiteraan (eksternal)Belum adaBerkembang dengan lembaga diDesa/KelurahanBerkembang di internal dan di luar Desa/KelurahanG. Sumberdaya ManusiaPelatihan PengurusBelum adaSudah ada hanya sebagianSudah ada untuk semuaPelatihan AnggotaBelum adaSudah ada hanya sebagianSudah ada untuk semuaASPEK TEKNISASPEK KELEMBAGAANASPEK SOSIALASPEK KEUANGANASPEK LINGKUNGANKEBERLANJUTAN5 ASPEK KEBERLANJUTAN DALAM PAMSIMAS

Kelembagaan di Level Pemda Lebih OptimalStrategi Keberlanjutan PAMSIMAS :Eksekutif Peduli AMPL PEMDA Alokasikan APBD untuk AMPL Dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Desa;Dukungan pendampingan dan/atau pelatihan baik yang bersifat Teknis maupun Non Teknis dari berbagai stakeholders terutama Pemerintah Daerah;Pemerintah daerah melalui SKPD sesuai tugas dan fungsinya (Bappeda, BPMD, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Kasi PMD Kecamatan, dan lainnya) memberikan pembinaan kepada BP-SPAMS dengan/atau tanpa permintaan dari BP-SPAMS;Mendorong terbangunnya suatu wadah kebersamaan ,pembelajaran dan komunikasi BP-SPAMS yaitu Asosiasi di tingkat Kabupaten/Kota;Adanya dukungan di tingkat masyarakat (melalui Kader AMPL) dalam mendukung pencapaian target AMPL Desa.HAL-HAL YANG MASIH PERLU DILAKUKAN UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN BP-SPAMS10 KRITERIA BP-SPAMS YANG BAIK

I. LEGALITAS:

II. ORGANISASI :

III. KINERJA :

Memiliki AD/ARTMemiliki rencana kerja yang sinkron dengan perencanaan desaMenjalankan iuran yang memenuhi perhitungan biaya OP serta penyusutanMelakukan kegiatan pembukuanAda kaderisasi pengurusBermitra

Kondisi sarana baik dan berfungsiCapaian layanan AM > 50%Capaian dusun SBS > 50%

Ditetapkan dengan SK Kades/Lurah

Pelaksanaan Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal Pada Program PAMSIMASSURAT DIREKTUR JENDERAL PMDNo. 413.3/7382/PMD, Tanggal 12 September 2014Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal

PMD Aktif dalam proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan, menjaga Keberlanjutan.

Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat.PENYIAPAN masyarakat dan lembaga masyarakat lokalPENDATAAN masyarakat dan lembaga masyarakat lokalPEMBERDAYAAN masyarakat dalam keberlanjutanBPMD Kab/Kota memfasilitasiPENGUATAN KAPASITAS kelembagaan lokalPEMBINAAN sarpras air minum dan sanitasi