Sosialisasi uu asn 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Sosialisasi UU-RI No. 5 Tahun 2014

Tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN)

[email protected]

Oleh Rulianto Sjahputra KPUD Kota Tangerang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Sosialisasi

UU-RI No. 5 Tahun 2014

Tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN)

[email protected]

Oleh Rulianto Sjahputra KPUD Kota Tangerang

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

1. Makro : Kerangka Regulasi

Nasional

UU APARATUR SIPIL NEGARA

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi :

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda)

8 Area Perubahan

RUU Administrasi Pemerintahan

RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN

Rulianto Sjahputra (KPUD-Kota Tangerang) Sosialisasi UU ASN (UU-RI No. 5 Tahun 2014)

www.ruliantosjahputra.blogspot.com / e-mail : [email protected]

http://www.ruliantosjahputra.blogspot.com/e-mail



mailto:[email protected]

Meningkatkan:

TUJUAN UTAMA UU ASN

Independensi dan Netralitas

Kompetensi

Kinerja/ Produktivitas Kerja

Integritas

Kesejahteraan

Kualitas Pelayanan Publik

Pengawasan Dan Akuntabilitas

1

2

3

4

5

6

7







Pengembangan “sistem merit ” dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan ciri-ciri:

Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif

Menerapkan prinsip fairness

Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja

Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik

Manajemen SDM secara efektif dan efisien

Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan semena-mena.

PRINSIP DASAR UU ASN

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.







UU POKOK KEPEGAWAIAN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974)

UU ASN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014)

Terdiri dari

VI BAB

Terdiri dari

XV BAB

41 Pasal 141 Pasal

PERBEDAAN STRUKTUR







Ketentuan Umum

Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku

Jenis, Status, dan Kedudukan ASN

Fungsi, Tugas, dan Peran ASN

Jabatan ASN

• Jabatan Administrasi

• Jabatan Fungsional

• Jabatan Pimpinan Tinggi

Hak dan Kewajiban ASN

Kelembagaan

• Komisi Aparatur Sipil Negara

• Lembaga Administrasi Negara

• Badan Kepegawaian Negara

SISTEMATIKA UU ASN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII







Manajemen Aparatur Sipil Negara

• Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

• Manajemen PNS

• Manajemen PPPK

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

• Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat

• Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah

• Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi

• Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah

• Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Pegawai ASN Yang Menjadi Pejabat Negara

Organisasi

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

Penyelesaian Sengketa

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

SISTEMATIKA UU ASN

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV







ASN SEBAGAI PROFESI

(Pasal 3 UU ASN)

Memiliki standar

pelayanan profesi

Memiliki dan

menegakkan kode etik dan kode perilaku profesi

Memiliki sistem

pendidikan dan

pelatihan profesi

Memiliki standar

sertifikasi profesi

Memiliki organisasi

profesi yang independen









Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)

Pagawai ASN Terdiri Atas : (Pasal 6 UU ASN)

ruliantosjahputra.blogspot.com





• Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional

• Menduduki jabatan pemerintahan.

PNS (Pasal 7 & 21)

PEGAWAI ASN

• Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang

• Melaksanakan tugas pemerintahan.

PPPK (Pasal 7 & 22)

• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara

• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan

• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik







FUNGSI (Pasal 10)

TUGAS (Pasal 11)

PERAN (Pasal 12)

Pegawai ASN berfungsi : a. pelaksana kebijakan

publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan

pemersatu bangsa.

Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan

publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan

c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai ASN berperan sebagai : perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai ASN (Bab IV)







JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN

TINGGI

• Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi

• Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan

• Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan

• Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama.

• Jabatan fungsional

keterampilan, terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.

• JPT utama; • JPT madya; dan • JPT pratama. Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: • kepeloporan • pengembangan kerja sama;

dan • keteladanan.

JABATAN ASN (Pasal 13)

1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri







• gaji, tunjangan, dan fasilitas;

• cuti;

• jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

• perlindungan; dan

• pengembangan kompetensi.

PNS (Pasal 21)

Berhak memperoleh :

HAK PEGAWAI ASN

• gaji dan tunjangan;

• cuti;

• perlindungan; dan

• pengembangan kompetensi

PPPK (Pasal 22)

Berhak memperoleh :







1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.

2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: •Menteri/Kementerian PANRB; •KASN; •LAN; dan •BKN.

Pasal 25 UU ASN

PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN







Menteri/Kementerian PANRB

• Perumusan dan penetapan kebijakan,

• Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,

• Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;

BKN

• Penyelenggaraan manajemen ASN

• Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN

• ( Mengelola Pegawai ASN )

KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA

LAN

• Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN,

• Pembinaan dan penyelenggaraan Diklat ASN

KASN

• Monitoring, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit & pengawasan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN







PRESIDEN

KEMEN PANRB

LAN BKN

LNS

KASN

Merumuskan kebijakan

Melaksanakan Kajian dan diklat

Mengelola pegawai ASN

1. Menjaga merit system 2. Monev Seleksi JPT 3. Laporan ke Presiden

Memegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN

STRUKTUR KELEMBAGAAN KASN

LPNK

KEMENTERIAN







1. Sifat dan Kedudukan: (Pasal 27) a. Lembaga Non Struktural b. Mandiri, bebas dari intervensi politik

2. Tujuan : (Pasal 28)

menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;

mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat NKRI;

mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, dan bebas KKN;

mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;

menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan

mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.


KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KSN)







Fungsi : (Pasal 30) mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan Sistem Merit.

Tugas : (Pasal 31 ayat 1)

a. menjaga netralitas Pegawai ASN;

b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Dalam melakukan tugasnya KASN dapat : (Pasal 31 ayat 2)

a. melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN;

c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.


FUNGSI DAN TUGAS KASN









Wewenang (Pasal 32)

a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT;

b. mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode etik/perilaku;

c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat;

d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan.

Tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 33)

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.


WEWENANG KASN







Tindak Lanjut Keputusan KASN

Hasil pengawasan

KASN

Tidak ada pelangaran

PPK dan PyB wajib menindaklanjuti

Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode perilaku

Pegawai ASN

Indikasi Ada Pelanggaran Ditindaklanjuti

Tidak Ditindaklanjuti

KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit: Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 ayat 1 ruliantosjahputra.blogspot.com

Objek Sanksi

Catatan

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Pasal 32 ayat 3 Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.








Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit:

Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

Menteri PANRB terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 33 ayat 3 ruliantosjahputra.blogspot.com

Kewenangan Menjatuhkan Sanksi







1.KASN, terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota c. 5 (lima) orang anggota.

2.Unsur keanggotaan: terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah

3.Syarat menjadi Anggota KASN WNI; setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945; berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri; tidak sedang menjadi anggota parpol dan/atau tidak sedang menduduki jab.politik; mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas; memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen SDM; berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang AN, manajemen SDM, kebijakan

publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain; tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan tidak pernah dipidana penjara.

Pasal 35 ruliantosjahputra.blogspot.com

SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN







Menjamin Netralitas Anggota KASN:

Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN.

Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK.

Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya.

Tim Seleksi Anggota KASN:

Beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.

Tim seleksi dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan.

Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas.

Melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik.

Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 39


Seleksi Anggota KASN







1. Penetapan (Pasal 40 ayat (1)) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi.

2. Masa Jabatan (Pasal 40 ayat (2)) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan.

3.Pemberhentian : (Pasal 40 ayat (3)) meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak mampu jasmani atau rohani

sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan; atau

menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.

Pasal 40 ruliantosjahputra.blogspot.com

PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA KASN







KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. (Pasal 41 ayat 5)

Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud, Presiden membentuk Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku. (Pasal 41 ayat 6)

Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku terdiri atas: (Pasal 41 ayat 7)

5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan

memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas, serta

berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 41


Majelis Kehormatan KASN







LAN memiliki fungsi: (Pasal 43)

pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;

pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun

bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;

pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan

melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.

LAN bertugas: (Pasal 44) meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan;

membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;

merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;

menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan K/L terkait;

memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan

membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan

LAN berwenang: (Pasal 45) a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan; b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.


Lembaga Administrasi Negara (LAN)







BKN memiliki fungsi: (Pasal 47)

pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;

Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan

penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

BKN bertugas: (Pasal 48)

mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;

membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;

membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;

mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN;

menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN;

menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN

BKN berwenang : (Pasal 49)

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.


Badan Kepegawaian Nasional (BKN)







Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

Menteri di kementerian; Pimpinan lembaga di LPNK; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; gubernur, di provinsi; dan bupati/walikota, di kabupaten/kota.

Pasal 53


Pejabat Pembina Kepegawaian

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan Manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. (Pasal 51).







(Pasal 54)

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/ sekretariat LN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota.

Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.


Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan memperhatikan Manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. (Pasal 51)







Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (PNS)







Man

aje

me

n P

NS

rulia

nto

sja

hp

utr

a.b

log

spo

t.co

m

Manajemen PNS (Pasal 55) :

• penyusunan dan penetapan kebutuhan;

• pengadaan;

• pangkat dan jabatan;

• pengembangan. . .

• pengembangan karier;

• pola karier;

• promosi;

• mutasi;

• penilaian kinerja;

• penggajian dan tunjangan;

• penghargaan;

• disiplin;

• pemberhentian;

• jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan

• perlindungan.







PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH (Pasal 56 UU ASN)

• Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

• Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan

• Ditetapkan oleh Menteri secara nasional.

1. Dasar penetapan kebutuhan:

• analisis jabatan dan analisis beban kerja 2. Metode:

PN

S







PENGADAAN PNS (Pasal 58 s/d Pasal 67 UU ASN)

• pengisian kebutuhan jabatan yang lowong

• sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri

(1) Dasar pengadaan :

• Perencanaan

• Pengumuman lowongan

• Pelamaran

• Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang)

• Pengumuman hasil seleksi

• Masa percobaan

• Pengangkatan menjadi PNS • ruliantosjahputra.blogspot.com

(2) Tahapan Pengadaan :







PANGKAT DAN JABATAN PNS (Pasal 68 UU ASN)

• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. 1

• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. 2

• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

3

• PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.

4







Pengembangan Karier PNS (Pasal 69 UU ASN)

• kualifikasi;

• Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);

• penilaian kinerja, dan

• kebutuhan Instansi Pemerintah.

Dilakukan berdasarkan :

• ruliantosjahputra.blogspot.com

Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.







PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Pasal 70 UU ASN)

Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.

Catatan PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.







PROMOSI PNS (Pasal 72 UU ASN)

Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara :

• kompetensi;

• kualifikasi;

• persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;

• penilaian atas prestasi kerja;

• kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan

• pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”

Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.

• ruliantosjahputra.blogspot.com







MUTASI PNS (Pasal 73 UU ASN)

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri

Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.

Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.

Catatan : • Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan “konflik kepentingan”. • Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD.








Penilaian Kinerja PNS

(Pasal 73 s/d Pasal 78 UU ASN)

• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi.

Dilakukan berdasarkan :

• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Memperhatikan :

• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.

Metode Penilaian :

Catatan : PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi

sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN PNS (Pasal 79 & 80 UU ASN)

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan melalui dana APBD.

Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan

Tunjangan PNS dibebankan pada dana APBN dan APBD

1

2

3

4

5

6









1. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

2. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: tanda kehormatan;

kenaikan pangkat istimewa;

kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

PENGHARGAAN PNS (Pasal 82 & 83 UU ASN)







PNS diberhentikan dengan hormat karena: meninggal dunia; atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan

pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas

dan kewajiban.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:

dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Pasal 87 UU ASN


PEMBERHENTIAN PNS (Pasal 87 UU ASN)







PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945; b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 87 ayat 4 UU ASN


Pemberhentian PNS Dengan Tidak Hormat (Pasal 87 ayat 4 UU ASN)







PNS diberhentikan sementara apabila :

a. diangkat menjadi pejabat negara;

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

nonstruktural; atau

c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Catatan :

Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pasal 88 UU ASN ruliantosjahputra.blogspot.com

Pemberhentian Sementara PNS (Pasal 88 UU ASN)







Batas usia pensiuan PNS yaitu :

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

bagi Pejabat Fungsional.

Pasal 90 UU ASN


Batas Usia Pensiun PNS (Pasal 90 UU ASN)







Dengan ketentuan :

a) Merupakan hak bagi PNS yang berhenti bekerja. b) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan

kewajiban.

c) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

d) Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.


Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua PNS (Pasal 91 UU ASN)







Dengan ketentuan :

a) Merupakan hak bagi PNS yang berhenti bekerja. b) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan

kewajiban.

c) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

d) Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.


Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua PNS (Pasal 91 UU ASN)







Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.

-> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.


Perlindungan PNS (Pasal 92 UU ASN)







Manajemen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)







Manajemen PPPK meliputi :

a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. gaji dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan..

Pasal 93 UU ASN


Manajemen PPPK (Pasal 93 UU ASN)







Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.

Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.


Penetapan Kebutuhan PPPK (Pasal 94 UU ASN)







Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:

perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja minimal 1 tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja


Pengadaan PPPK (Pasal 95 UU ASN)

Catatan : PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 99)







Penilaian Kinerja PPPK (Pasal 100 UU ASN)

• menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja.

Tujuan Penilaian:

• dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

• dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

• berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-masing, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.

• dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

• Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PPPK.

Metode Penilaian :

• dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

• PPPK yang dinilai oleh atasan dan Tim Penilai Kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

Hasil Penilaian :







Gaji & Tunjangan PPPK (Pasal 101 UU ASN)

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.

Gaji sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah.

Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

2

3

4







Pengembangan Kompetensi PPPK (Pasal 102 UU ASN)

PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.

Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah.

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

1

2

3







PENGHARGAAN PPPK (Pasal 103 UU ASN)

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian : tanda kehormatan; kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan

hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.








Disiplin PPPK (Pasal 104 UU ASN)

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam

kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi

disiplin PPPK.

Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakkan

disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai

upaya peningkatan disiplin.

PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi

hukuman disiplin.








PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK

(Pasal 105 ayat 1-2 UU ASN)

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat : jangka waktu perjanjian kerja berakhir; meninggal dunia; atas permintaan sendiri; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan

PPPK; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan

kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri :

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tid.pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.








melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945;

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 105 ayat 3 UU ASN


PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK DENGAN TIDAK HORMAT (Pasal 105 ayat 3 UU ASN)







Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa : jaminan hari tua; jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.

Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 106 UU ASN


PERLINDUNGAN PPPK

(Pasal 106 UU ASN)







JABATAN PIMPINAN TINGGI Aparatur Sipil Negara

Gambar hanya ilustrasi & tidak menjelaskan kondisi apapun.







Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka

dikalangan PNS.

Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN;

Proses Pengisian jabatan: Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat

nasional, Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional,

propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.










Pengisian JPT dari Non-PNS

JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam KEPRES.

JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.








Pengisian JPT Utama & Madya K/L Pusat

MEMBENTUK

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

Laporan

KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

1

5

6

7

3

2

KASN

8

MENYAMPAIKAN 3 CALON

4

KOORDINASI

PIMP K/L /PPK

PANSEL

PRESIDEN







MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT

PPK

MEMBENTUK

PANSEL



Laporan PRESIDEN


1 5

KASN

6

7

Pembatalan, Peringatan dan Teguran



2

4

3

KOORDINASI PyB

MEMILIH & MENETAPKAN

8







MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH

GUBERNUR/ PPK

MEMBENTUK

PANSEL



Laporan PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH


1 5

6

8

3

KASN

9

MENYAMPAIKAN 3 CALON

MENDAGRI



2

4

PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

7

KOORDINASI







MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH

GUBERNUR/PPK

MEMBENTUK

PANSEL



LAPORAN PRESIDEN


1

5

8

3

7

Pembatalan, Peringatan dan

Teguran

MENETAPKAN JPT

6

KASN



2

4

PyB KOORINASI








POLA KARIR JPT

Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.

Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.

Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.

Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.









ORGANISASI ASN








ORGANISASI ASN

1. Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.

2. Tujuan : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN: dan b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

3. Fungsi : a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran

sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap

pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota

korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan.









SISTEM INFORMASI ASN

1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN.

2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.

3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.

4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya.

5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.

Pasal 127-128 UU ASN ruliantosjahputra.blogspot.com








PENYELESAIAN SENGKETA PEGAWAI ASN

a. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

b. Upaya administratif dapat dilakukan Pegawai ASN dengan cara : keberatan dan banding administratif.

c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

d. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.









PENYETARAAN JABATAN DALAM UU-ASN

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan :

1. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;

2. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;

3. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; 4. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; 5. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan 6. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,

sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang Undang ini.









Ketentuan Transisi Terhadap UU-ASN

a. Sistem Informasi ASN dilaksanakan secara nasional pada tahun 2015. (Pasal 133).

b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. (Pasal 134).

c. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. (Pasal 135).

d. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. (Pasal 138).









Ketentuan Afirmatif Terhadap UU-ASN

Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau b. Warganegara berkebutuhan khusus.

Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan daerah-daerah tertentu misalnya daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah konflik, daerah terpencil, daerah istimewa dan lain-lain.












Government & Nonprofit

Sosialisasi uu asn 2014