1. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 6TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5494TANGGAL 15 JANUARI 2014Direktorat Peraturan Perundang-undanganBadan Kepegawaian NegaraJakarta, 2014

2. PENGERTIAN1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipildan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah.2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negerisipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkatoleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatujabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan.3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yangmemenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secaratetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan.4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkatberdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalamrangka melaksanakan tugas pemerintahan.(Pasal 1)2 3. 5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkanPegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etikaprofesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,kolusi, dan nepotisme.6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan datamengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis,menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi padainstansi pemerintah.8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasipemerintahan dan pembangunan.9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yangberdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyaikewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian Pegawai ASN.(Pasal 1)3 4. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyaikewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN diinstansi pemerintah.12. Komisi ASN (KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri danbebas dari intervensi politik.13. Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintahnonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dandiklat ASN14. Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintahnonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan danmenyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional15. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkanpada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengantanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asalusul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.(Pasal 1)4 5. JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN1. Pegawai ASN terdiri atas:a. PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagaipegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian danmemiliki nomor induk pegawai secara nasional;b. PPPK, merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagaipegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintahdan ketentuan Undang-Undang.2. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara3. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan olehpimpinan Instansi Pemerintah.4. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semuagolongan dan partai politik.(Pasal 6,7,8,9)5 6. FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN1. Pegawai ASN berfungsi sebagai:a. pelaksana kebijakan publik;b. pelayan publik; danc. perekat dan pemersatu bangsa2. Pegawai ASN bertugas:a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PejabatPembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;b. memberikan pelayanan publik yang profesional danberkualitas;c. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.3. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, danpengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan danpembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan danpelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, sertabersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme(Pasal 10,11,12)6 7. JABATAN ASN1. Jabatan ASN terdiri atas:a. Jabatan Administrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan Pimpinan Tinggia. Jabatan Administrasi terdiri atas:1) jabatan administrator:bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatanpelayanan publik serta administrasi pemerintahan danpembangunan.2) jabatan pengawas:bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatanyang dilakukan oleh pejabat pelaksana3) jabatan pelaksana:bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publikserta administrasi pemerintahan dan pembangunan.(Pasal 13, 14,15)7 8. b. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsionalkeahlian dan jabatan fungsional keterampilan.1) Jabatan fungsional keahlian terdiri atas:a) ahli utama;b) ahli madya;c) ahli muda; dand) ahli pertama.2) Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas:a) penyelia;b) mahir;c) terampil; dand) pemula8(Pasal 18) 9. c. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.d. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.e. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:1) prajurit TNI; dan2) anggota Polri9(Pasal 19,20) 10. HAK DAN KEWAJIBAN1. PNS berhak memperoleh:a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;b. cuti;c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;d. perlindungan; dane. pengembangan kompetensi.2. PPPK berhak memperoleh:a. gaji dan tunjangan;b. cuti;c. perlindungan; dand. pengembangan kompetensi(Pasal 21,22)10 11. KELEMBAGAAN1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakanpemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi,dan Manajemen ASN.2. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenanganperumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasikebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjaminperwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapanasas, kode etik, dan kode perilaku ASN;c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakanManajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan danpelatihan ASN; dand. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan ManajemenASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar,prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.11(Pasal 25) 12. KASN1. KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dariintervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesionaldan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, sertamenjadi perekat dan pemersatu bangsa.2. KASN bertujuan:a. menjamin tewujudnya Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN;b. mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera,dan berfungsi sebagai perekat NKRI;c. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif,efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dannepotisme;d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral, dan tidak membedakanmasyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dangolongan;e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainyadan masyarakat; danf. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaiankinerja.3. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dankode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN pada Instansi Pemerintah (Pasal 27,28,30)12 13. 5. KASN bertugas:a. menjaga netralitas Pegawai ASN;b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; danc. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanManajemen ASN kepada Presiden.5. KASN berwenang:a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan PimpinanTinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi,pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan namacalon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, sertakode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenailaporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kodeperilaku Pegawai ASN;d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kodeetik dan kode perilaku Pegawai ASN; dane. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dariInstansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggarannorma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.(Pasal 31,32)13 14. 7. KASN terdiri atas:a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, danc. 5 (lima) orang anggota.7. KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu olehAsisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan8. Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASNberdasarkan persetujuan rapat anggota KASN.9. Asisten KASN dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memilikikualifikasi akademik paling rendah strata dua (S2) di bidangadministrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber dayamanusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu. pemerintahan,dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan denganmanajemen sumber daya manusia.10. Asisten KASN tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partaipolitik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dankompetitif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas,dan integritas moral.11. Asisten KASN memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dankode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN.(Pasal 35,36)14 15. 14. KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepalasekretariat.15. Kepala sekretariat berasal dari PNS.16. Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN.17. KASN dibiayai oleh APBN.18. Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah19. Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementaradari jabatan ASN.20. Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnyadari PPPK.21. Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harusmengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya.(Pasal 37,38)15 16. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KASN1. Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN darianggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi.2. Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat olehPresiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaankebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, untuk masajabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa jabatan.3. Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masajabatannya, apabila:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri;c. tidak mampu jasmani atau rohani slehingga tidak dapatmenjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan/umum; ataue. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.16(Pasal 40) 17. 1. LAN memiliki fungsi:LANa. pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihanPegawai ASN;b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerialPegawai ASN;c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensimanajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-samalembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN;e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihanPegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembagapemerintah lainnya17(Pasal 43) 18. 2. LAN bertugas:a. meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASNsesuai dengan kebutuhan kebijakan;b. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihanPegawai ASN berbasis kompetensi;c. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan danpelatihan Pegawai ASN secara nasional;d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan danpelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional danpenjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dansertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian danlembaga terkait;e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan danpelatihan penjenjangan;f. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihananalis kebijakan publik; dang. membina jabatan fungsional di bidang pendidikan danpelatihan.18(Pasal 44) 19. BKN1. Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintahnonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaandan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional2. BKN memiliki fungsi:a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidangpertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahanantarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; danc. penyimpan informasi Pegawai ASN yang telahdimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan SistemInformasi ASN.19(Pasal 47) 20. 3. BKN memiliki tugas:a. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;b. membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensiserta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja PegawaiASN oleh Instansi Pemerintah;c. membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;d. mengelola dan mengembangkan sistem informasikepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sisteminformasi kearsipan yang komprehensif;e. menyusun norma, standar, dan prosedur teknispelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dang. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma,standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.3. BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN(Pasal 48,49)20 21. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIANPresiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASNdapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinantinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utamakepada:a. menteri di kementerian;b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara danlembaga nonstruktural;d. gubernur, di provinsi; dane. bupati/walikota, di kabupaten/ kota.21MANAJEMEN ASN1. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.2. Manajemen Pegawai ASN meliputi Manajemen PNS danManajemen PPPK.(Pasal 51,52,53) 22. PEJABAT YANG BERWENANG1. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsidan kabupaten/ kota.2. Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi ManajemenASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit danberkonsultasi dengan PPK di instansi masing-masing.3. Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulankepada PPK di instansi masing-masing.4. Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi danPejabat Fungsional kepada PPK di instansi masing-masing.22(Pasal 54) 23. MANAJEMEN PNSManajemen PNS meliputi:1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;2. pengadaan;3. pangkat dan jabatan;4. pengembangan karier;5. pola karier;6. promosi;7. mutasi;8. penilaian kinerja;9. penggajian dan tunjangan;10. penghargaan;11. disiplin;12. pemberhentian;13. pensiun dan tabungan hari tua; dan14. perlindungan.23(Pasal 55) 24. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlahdan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dananalisis beban kerja.2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukanuntuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu)tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.3. Berdasarkan penyusunan kebutuhan, Menteri menetapkankebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional24(Pasal 56) 25. PENGADAAN PNS1. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhanJabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatuInstansi Pemerintah.2. Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkanpenetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.3. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan,pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumumanhasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.4. Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon PNS.5. Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan PejabatPembina Kepegawaian.6. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan(Pasal 58,63)25 26. 7. Masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan danpelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral,kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan,karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, danmemperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.8. Masa percobaan bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu)tahun.9. Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihankepada calon PNS selama masa percobaan.10. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhipersyaratan:a. lulus pendidikan dan pelatihan; danb. sehat jasmani dan rohani(Pasal 63,64,65)26 27. PANGKAT DAN JABATAN1. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada InstansiPemerintah.2. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkanperbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, danpersyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi,kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.3. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNSyang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan polakerja.4. PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat danInstansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaiankinerja.5. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansiTNI dan POLRI.6. PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNIdan POLRI, pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat danjabatan di lingkungan instansi TNI dan POLRI.(Pasal 68)27 28. PENGEMBANGAN KARIER1. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.2. Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkanintegritas dan moralitas.3. Kompetensi meliputi:a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklatteknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat strukturalatau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerjaberkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, danbudaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.4. Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, danpengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.5. Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama,budaya, dan sosial kemasyarakatan.28(Pasal 69) 29. 6. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untukmengembangkan kompetensi.7. Pengembangan kompetensi antara lain melalui diklat, seminar,kursus, dan penataran.8. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yangBerwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalampengangkatan jabatan dan pengembangan karier.9. Dalam pengembangan kompetensi:a. setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangankompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggarantahunan instansi masing-masing.b. PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja diinstansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu)tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.6. Pengembangan kompetensi dapat juga dilakukan melalui pertukaranantara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1(satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN danBKN29(Pasal 70) 30. PROMOSI PNS Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang samauntuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:- kompetensi;- kualifikasi;- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;- penilaian atas prestasi kerja;- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan-pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada InstansiPemerintahtanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNSdilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim PenilaiKinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.30 31. MUTASI1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satuInstansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan keperwakilan NKRI di luar negeri.2. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerahdilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.3. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkanoleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.4. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota antar-provinsi, dan antar-provinsiditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbanganKepala BKN.5. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atausebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN.6. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.7. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangankonflik kepentingan.8. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankanpada APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah31(Pasal 73) 32. PENILAIAN KINERJA PNS1. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaanPNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.2. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja padatingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikantarget, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.3. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,partisipatif, dan transparan.4. Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yangBerwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.5. Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasanlangsung dari PNS.6. Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerjasetingkat dan bawahannya.7. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS.8. Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalampengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalampengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangandan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti diklat.9. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakansanksi administrasi sampai dengan pemberhentian(Pasal 75,76,77)32 33. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNSserta menjamin kesejahteraan PNS.2. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, danresiko pekerjaan.3. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan padaAPBN.4. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan padaAPBD.5. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.6. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.7. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.8. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalanberdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.9. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankanpada APBN.10. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankanpada APBD.(Pasal 79,80)33 34. 1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaranpelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplinterhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatandisiplin.3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukumandisiplin.DISIPLIN34(Pasal 86) 35. PEMBERHENTIAN1. PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri;c. mencapai batas usia pensiun;d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yangmengakibatkan pensiun dini; ataue. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapatmenjalankan tugas dan kewajiban.2. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidakdiberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidakberencana.3. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.35(Pasal 87) 36. 4. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.36(Pasal 87) 37. 5. PNS diberhentikan sementara, apabila:a. diangkat menjadi pejabat negara;b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaganonstruktural; atauc. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.5. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementaradilakukan oleh PPK6. Batas usia pensiun yaitu:a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagiPejabat Fungsional.(Pasal 88,90)37 38. JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA1. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminanhari tua PNS.2. PNS diberikan jaminan pensiun apabila:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;c. mencapai batas usia pensiun;d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yangmengakibatkan pensiun dini; ataue. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapatmenjalankan tugas dan kewajiban.3. Jaminan pensiun PNS dan jaminan janda/duda PNS dan jaminan haritua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambunganpenghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan ataspengabdian PNS.4. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiundan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosialnasional.5. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNSberasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yangbersangkutan.38(Pasal 91) 39. PERLINDUNGAN1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:a. jaminan kesehatan;b. jaminan kecelakaan kerja;c. jaminan kematian; dand. bantuan hukum.2. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaankerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yangdiberikan dalam program jaminan sosial nasional.3. Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkarayang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya39(Pasal 92) 40. MANAJEMEN PPPKManajemen PPPK meliputi:1. penetapan kebutuhan;2. pengadaan;3. penilaian kinerja;4. gaji dan tunjangan;5. pengembangan kompetensi;6. pemberian penghargaan;7. disiplin;8. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan9. perlindungan.40(Pasal 93) 41. PENETAPAN KEBUTUHAN1. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur denganPeraturan Presiden.2. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah danjenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisisbeban kerja.3. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkanprioritas kebutuhan.4. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan denganKeputusan Menteri.41(Pasal 94) 42. PENGADAAN PPPK1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang samauntuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.2. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhikebutuhan pada Instansi Pemerintah.3. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan,pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasilseleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.4. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan Keputusan PejabatPembina Kepegawaian.5. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.6. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.7. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semuaproses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 95,96,97,98,99)42 43. PENILAIAN KINERJA PPPK1. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja ditingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikantarget, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.2. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,partisipatif, dan transparan.3. Penilaian kinerja PPPK berada dibawah kewenangan Pejabat yangBerwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.4. Penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang kepadaatasan langsung dari PPPK.5. Penilaian kinerja PPPK dapat mempertimbangkan pendapat rekankerja setingkat dan bawahannya.6. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjaminobjektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan,dan pengembangan kompetensi.7. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidakmencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerjadiberhentikan dari PPPK(Pasal 100) 43 44. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepadaPPPK.2. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan,dan resiko pekerjaan.3. Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat danAPBD untuk PPPK di Instansi Daerah.4. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.44(Pasal 101) 45. DISIPLIN1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaranpelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplinterhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatandisiplin.3. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukumandisiplin45(Pasal 104) 46. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA1. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan denganhormat karena:a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;b. meninggal dunia;c. atas permintaan sendiri;d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yangmengakibatkan pengurangan PPPK; ataue. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapatmenjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yangdisepakati.46(Pasal 105) 47. 2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan denganhormat tidak atas permintaan sendiri karena:a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidakberencana;b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atauc. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuaidengan perjanjian kerja.47(Pasal 105) 48. 3. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidakdengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUUD1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukandengan berencana48(Pasal 105) 49. PERLINDUNGAN1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:a. jaminan hari tua;b. jaminan kesehatan;c. jaminan kecelakaan kerja;d. jaminan kematian; dane. bantuan hukum.2. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminankecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuaidengan sistem jaminan sosial nasional.3. Bantuan hukum, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkarayang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.49(Pasal 106) 50. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI1. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya padakementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaganonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dankompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syaratkompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam jejakjabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dilakukanpada tingkat nasional.3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secaraterbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikansyarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam jejakjabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain.4. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secaraterbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.50(Pasal 108) 51. 5. Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasaldari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yangpengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif sertaditetapkan dalam Keputusan Presiden.6. Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dananggota POLRI setelah mengundurkan diri dari dinas aktifapabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yangditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.7. Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintahtertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota POLRI sesuaidengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh PPK denganterlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah.(Pasal 109,110)51 52. 9. Dalam membentuk panitia seleksi PPK berkoordinasi denganKASN.10. Panitia seleksi Instansi Pemerintah terdiri dari unsur internalmaupun eksternal Instansi Pemerintah yang bersangkutan.11. Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh PPK berdasarkanpengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritasmoral, dan netralitas melalui proses yang terbuka.12. Panitia seleksi melakukan seleksi dengan memperhatikan syaratkompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam jejakjabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusatpenilaian (assesment center) atau metode penilaian lainnya.13. Panitia seleksi menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksipengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan olehPPK.52(Pasal 110) 53. PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI1. PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2(dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi,kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuanperaturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syaratjabatan yang ditentukan.2. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuanPresiden.3. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5(lima) tahun.4. Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diperpanjang berdasarkanpencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkankebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK danberkoordinasi dengan KASN.(Pasal 116,117)53 54. 5. Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentusesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabatatasannya.6. Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yangdiperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan,diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untukmemperbaiki kinerjanya.7. Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak menunjukkanperbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harusmengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.8. Berdasarkan hasil uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggidimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengankompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yanglebih rendah.54(Pasal 118) 55. PEJABAT PIMPINAN TINGGI YANG MENCALONKANSEBAGAI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI/WALIKOTA, DAN WAKIL BUPATI/ WAKIL WALIKOTAPejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggipratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur danwakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikotawajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNSsejak mendaftar sebagai calon.55(Pasal 119) 56. PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA1. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara2. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi Ketua, WakilKetua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua,dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua,dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua KomisiPemberantasan Korupsi; Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yangberkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan BerkuasaPenuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidakkehilangan status sebagai PNS.3. Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagaiPejabat Negara diaktifkan kembali sebagai PNS.(Pasal 121,123)56 57. 4. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkanmenjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dananggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; Gubernur danWakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikotawajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagaiPNS sejak mendaftar sebagai calon.5. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapatmenduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atauJabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan.6. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan dalam waktu palinglama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikandengan hormat.(Pasal 123,124)57 58. SISTEM INFORMASI ASN1. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilankeputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem InformasiASN.2. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional danterintegrasi antar-Instansi Pemerintah.3. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam SistemInformasi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkandata secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.4. Sistem Informasi berbasiskan teknologi informasi yang mudahdiaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yangdipercaya.5. Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan dataPegawai ASN6. Sistem Informasi ASN paling lama tahun 2015 dilaksanakansecara nasional.(Pasal 127,128,133)58 59. Data Pegawai ASN paling kurang memuat:a. data riwayat hidup;b. riwayat pendidikan formal dan non formal;c. riwayat jabatan dan kepangkatan;d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;e. riwayat pengalaman berorganisasi;f. riwayat gaji;g. riwayat diklat;h. daftar penilaian prestasi kerja;i. surat keputusan; danj. kompetensi.59(Pasal 128) 60. PENYELESAIAN SENGKETA1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.2. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan bandingadministratif.3. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yangberwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dantembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenangmenghukum.4. Banding administratif diajukan kepada badan pertimbanganASN.60(Pasal 129) 61. KETENTUAN PERALIHANTerhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:1. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintahnonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggiutama;2. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JabatanPimpinan Tinggi madya;3. jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggipratama;4. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;5. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan6. jabatan eselon V dan fungsional umum setara denganjabatan pelaksana,61(Pasal 131) 62. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturanperundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaandari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaiandinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat danPNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.62KETENTUAN PENUTUP(Pasal 135,136,140) 63. 63