Slide 1
UU No 05 TAHUN 2014TentangAPARATUR SIPIL NEGARA
Dwi Bakti Guntoro Kanreg 2 BKN Surabaya Tlpn 082192255217, email
: [email protected]
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
Independensi dan Netralitas KompetensiKinerja/ Produktivitas
KerjaIntegritasKesejahteraanKualitas Pelayanan PublikPengawasan dan
AkuntabilitasTUJUAN UTAMA UU ASN
Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitifMenerapkan prinsip
fairnessPenggajian, reward and punishment berbasis kinerjaStandar
integritas dan perilaku untuk kepentingan publikManajemen SDM
secara efektif dan efisienMelindungi pegawai dari intervensi
politik dan dari tindakan semena-mena.Memberlakukan SISTEM MERIT
melalui:PRINSIP DASAR UU ASNSistem Merit adalah kebijakan dan
Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
UNDANG-UNDANGAPARATUR SIPIL NEGARAUNDANG UNDANGPOKOK
KEPEGAWAIANSTRUKTUR:XV Bab141 PasalSTRUKTUR:VI Bab41
PasalPEGAWAI:Pegawai Negeri SipilPegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
PEGAWAI:Pegawai Negeri SipilTentara Nasional IndonesiaKepolisian
Negara RIJABATAN:Jabatan AdministrasiJabatan FungsionalJabatan
Pimpinan Tinggi
JABATAN:Jabatan StrukturalJabatan FungsionalUU ASN DAN UU POKOK
KEPEGAWAIAN
BAB I KETENTUAN UMUMBAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE
PERILAKU,KODE ETIKBAB III JENIS, STA -TUS, & KEDUK ASN BAB IV
FUNGSI, TUGAS, PERAN ASNBAB V JABATAN ASNBAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
ASNBAB VII KELEMBAGAANBAB VIII MANAGEMEN ASNBAB IX PENGISIAN
JABATAN PIM TINGGIBAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARABAB
XI ORGANISASIBAB XII SISTEM INFORMASI ASNBAB XIII PENYELE SAIAN
SENGKETABAB XIV KETENTUAN PERALIHANBAB XV KETENTUAN
PENUTUPSISTEMATIKA UU ASN
nilai dasar;kode etik dan kode perilaku;komitmen, integritas
moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;kompetensi yang
diperlukan sesuai dengan bidang tugas;kualifikasi akademik;jaminan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; danprofesionalitas
jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASNJENISPNSPasal 1 butir 3 &
Pasal 7PPPKPasal 1 butir 4 & Pasal 7STATUSBerstatus pegawai
tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;Menduduki jabatan
pemerintahan.Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan UU.Melaksanakan tugas
pemerintahan.KEDUDUKANBerkedudukan sebagai unsur aparatur
negaraMelaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinanHarus
bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
Fungsi:pelaksana kebijakan publik;pelayan publik; danperekat dan
pemersatu bangsa FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASNPeran Pegawai ASN:
Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme
Jabatan AdministrasiJabatan FungsionalJabatan Pimpinan
TinggiJabatan Administratormemimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunanJafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli
muda; dan d) ahli pertama.Jafung keterampilan: a) penyelia; b)
mahir; c) terampil; dan d) pemulaJabatan Pengawasmengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksanaJabatan
Pelaksanamelaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunanJabatan pimpinan tinggi utama;Jabatan
pimpinan tinggi madya; danJabatan pimpinan tinggi pratamaDIISI TNI,
POLRI Non PNSJABATAN ASNDIISI DARI PEGAWAI ASNDIISI TNI, POLRI Non
PNSJabatan ASN tertentu
KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN
ASNPRESIDENKEMENPAN-RBLANBKNNON-STRUKTURAL INDEPENDENKASNPresiden
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan
profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya
kepada:KemPAN merumuskan kebijakanLAN melaksanakan diklat dan
kajianBKN mengelola pegawai ASNKASN menjamin perwujudan sistem
merit
KEWENANGAN & HUBUNGAN OTORITAS LEMBAGAMenteri/Kementerian
PANRB BKNPerumusan dan penetapan kebijakan, Koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan,Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
ASN;Penyelenggaraan manajemen ASN Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen ASN( Mengelola Pegawai ASN
)LANKASNPenelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, Pembinaan
dan penyelenggaraan Diklat ASNMonitoring, evaluasi kebijakan, dan
rekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit
& pengawasan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku
ASN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARASifat dan Kedudukan: (Pasal 27)a.
Lembaga Non StrukturalMandiri, bebas dari intervensi politik
2. Tujuan : (Pasal 28)menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam
kebijakan dan Manajemen ASN;mewujudkan ASN yang profesional,
berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat
NKRI;mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif,
efisien, terbuka, dan bebas KKN;mewujudkan Pegawai ASN yang netral
dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;menjamin terbentuknya
profesi ASN yang dihormati; danmewujudkan ASN yang dinamis dan
berbudaya pencapaian kinerja.
FUNGSI DAN TUGAS KASNFungsimengawasi pelaksanaan norma dasar,
kode etik/perilaku, penerapan Sistem Merit.Tugasmenjaga netralitas
Pegawai ASN; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN;
danmelaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.Dalam melakukan
tugasnya KASN dapat:melakukan penelusuran data dan informasi pada
Instansi Pemerintah;melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
fungsi Pegawai ASN; menerima laporan terhadap pelanggaran norma
dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;melakukan
penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap
dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai
ASN; danmelakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode
etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
WEWENANG KASNWewenang (Pasal 32)mengawasi setiap tahapan proses
pengisian JPT;mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai
dasar, kode etik/perilaku;meminta informasi dari pegawai ASN dan
masyarakat;memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode
etik dan kode perilaku Pegawai ASN; danmeminta klarifikasi dan/atau
dokumen yang diperlukan. Tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal
33)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASN.
TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KASNAda pelanggaranHasil pengawasan
KASNTidak ada pelangaranKeputusan KASN: pelanggaran kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASNPPK dan PyB wajib
menindaklanjutiDitindaklanjutiTidak DitindaklanjutiKASN
merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap
PPK dan PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.Sanksi sebagaimana dimaksud
berupa:peringatan; teguran;perbaikan, pencabutan, pembatalan,
penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;hukuman
disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dansanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KEWENANGAN MENJATUHKAN SANKSIPenjatuhan Sanksi atas pelanggaran
Sistem Merit: Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan
ASN, terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; danMenteri
PANRB terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.
SUSUNAN KEANGGOTAAN KASNKASN, terdiri atas: (Pasal 35)1 (satu)
orang Ketua merangkap anggota.1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap
anggota5 (lima) orang anggota.Unsur keanggotaan:terdiri dari unsur
pemerintah dan/atau non-pemerintahSyarat menjadi Anggota KASNWNI;
setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945;berusia paling
rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri;tidak
sedang menjadi anggota parpol dan/atau tidak sedang menduduki
jab.politik;mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan
tugas;memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di
bidang manajemen SDM;berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di
bidang AN, manajemen SDM, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu
pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain; tidak merangkap jabatan
pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dantidak pernah dipidana
penjara.
ASISTEN KASNKASN dibantu oleh: Asisten Pejabat Fungsional
keahlian yang dibutuhkanSekretariatSyarat sebagai asisten KASN:-
diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdsrkan persetujuan
rapat KASN;dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki
kualifikasi akademik paling rendah S2 di bidang AN, manajemen
publik, manajemen SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum,
ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain yang berkaitan dengan
manajemen SDM.tidak sedang menjadi anggota dan/ pengurus parpol,
tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan
kompetitif.memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan
kode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN
PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA KASNPenetapan (Pasal 37
ayat (1))Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN
dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi.Masa
Jabatan (Pasal 37 ayat (2))Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN
ditetapkan untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang
untuk 1 kali masa jabatan.Pemberhentian : (Pasal 37 ayat (3))
meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak mampu jasmani atau rohani
sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota
KASN;dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan; ataumenjadi anggota partai politik dan/atau
menduduki jabatan negara.
SELEKSI ANGGOTA KASNMenjamin Netralitas Anggota KASN:Anggota
KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan
ASN. Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya
dari PPPK.Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus
mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya.Tim Seleksi
Anggota KASN:Beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh
Menteri.Tim seleksi dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas
selama 3 (tiga) bulan.Anggota tim seleksi harus memiliki
pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik,
integritas moral, dan netralitas.Melakukan proses seleksi anggota
KASN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada
masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan,
kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik.Tim
seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih
dan ditetapkan oleh Presiden.
MAJELIS KEHORMATAN KASNKASN memiliki dan melaksanakan kode etik
dan kode perilaku.Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kode
perilaku sebagaimana dimaksud, Presiden membentuk Majelis
kehormatan kode etik dan kode perilaku.Majelis kehormatan kode etik
dan kode perilaku terdiri atas: -5 (lima) orang yang berasal dari
luar KASN dan -memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di
bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan
netralitas, serta -berusia paling rendah 55 (lima puluh lima)
tahun.
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK)Presiden selaku pemegang
kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan
MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat
selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat
fungsional keahlian utama kepada:Menteri di kementerian;Pimpinan
lembaga di LPNK;sekretaris jenderal di sekretariat lembaga
negara;gubernur, di provinsi; dan bupati/walikota, di
kabupaten/kota.
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN
kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris
jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga
nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan
kabupaten/kota.PEJABAT YANG BERWENANG (PYB)
PEJABAT YANG BERWENANGPresiden dapat mendelegasikan kewenangan
pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di
kementerian, sekjen/ sekretariat LN, sekretariat LNS, Sekda
provinsi dan kabupaten/kota.Pejabat yang Berwenang dalam
menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan
Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian
di instansi masing-masing.Pejabat yang Berwenang memberikan
rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi
masing-masing.Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi
masing-masing.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGISifat: Kompetitif dan
TerbukaSeleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang
dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan
KASNProsesPimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat
NASIONALPimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL,
PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
JABATAN ADMINISTRASI58 TAHUNJABATAN FUNGSIONALJABATAN PIMPINAN
TINGGI60 TAHUNJabatan Administratormemimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi
Jabatan Pengawasmengendalikan pelaksanaan kegiatan
Jabatan Pelaksanamelaksanakan kegiatan pelayanan dan
administrasi pemerintahan dan pembangunanJabatan fungsional
keahlian, terdiri atas:ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli
pertama.
Jabatan fungsional keterampilan, terdiri
atas:penyelia;mahir;terampil; danpemula.JPT utama;JPT madya; danJPT
pratama.
Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN
melalui:kepeloporanpengembangan kerja sama; danketeladanan.Batas
Usia Pensiun PNSSurat Kepala BKN No : K.26-30/V.7-3/99 Tgl. 17-1-
2014
BUP Lanjutan ..PNS yang menduduki Jabatan Tinggi Utama, Pimpinan
Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai
pejabat struktural Eselon I dan Eselon II) belum berusia 60 (enam
puluh) tahun tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai
PNS telah ditetapkan mencapai BUP 56 (lima puluh enam) tahun atau
lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir
Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan berikut :Apabila
tidak diberhentikan dari jabatannya, maka BUP 60 (enam puluh)
tahun;Apabila diberhentikan dari jabatannya, maka BUP 58 (enam
puluh) tahun;Apabila tidak diberhentikan dari jabatannya dan
usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan
pemberhentian dari jabatannya.
Seorang PNS lahir 18 Januari 1958, menduduki jabatan Kepala
Dinas di Kab. A ( eselon II.B) Golongan Ruang IV/c dan sekarang
masih aktif sebagai kepala dinas, pada bulan Januari 2014 yang
bersangkutan genab berusia 56 th dan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan telah diberhentikan dari jabatannya
terhitung akhir Januari 2014. dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun
2014 maka, BUP PNS yang bersangkutan adalah 58 Th.Seorang PNS lahir
31 Maret 1958, menduduki jabatan Kepala Dinas di Kab. A ( eselon
II.B) Golongan Ruang IV/c dan sekarang masih aktif sebagai kepala
dinas, pada bulan Maret 2014 yang bersangkutan genab berusia 56 th
dan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan telah
diberhentikan dari jabatannya terhitung akhir Maret 2014. dengan
berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 maka, BUP PNS yang bersangkutan
adalah : 58 Th. Apabila sampai akhir maret 2014 Surat Keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pemberhentian dari jabatan
masih berlaku dan tidak ditinjau kembali/dicabut.
Contoh : Apabila diberhentikan dari jabatannya, maka BUP 58
(enam puluh) tahun;
Dalam hal terdapat PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka
1) dan angka 2) telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
karena mencapai BUP 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan
pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari
2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:Apabila
keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah
diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan dan
masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan
kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat
pengabdian) ditinjau kembali;Lanjutan . . .Apabila keputusan
pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima maupun
yang belum diterima oleh yang bersangkutan tetapi tidak bersedia
lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak
bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta
pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan
(apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku;
Dalam hal terdapat PNS yang sebelumnya menduduki Jabatan Tinggi
Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya
dikenal sebagai pejabat struktural Eselon I dan Eselon II) dan
sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, maka
berlaku ketentuan sebagai berikut :Apabila pada saat berakhirnya
masa bebas tugas atau MPP telah berusia 58 (lima puluh delapan)
tahun atau lebih diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung
mulai akhir bulan berakhirnya masa bebas tuga atau MPP dan
diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan ; Apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas
atau MPP belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan yang
bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka ditugaskan
kembali dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas
tugas atau MPP pada saat akan mencapai BUP 58 (lima puluh delapan)
tahun;Lanjutan . . .
Apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau MPP belum
berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak bersedia
melaksanakan tugas kembali, maka yang bersangkutan mengajukan
permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis
bermaterai kepada PPK. Keputusan pemberhentian dengan hormat atas
permintaan sendiri sebagai PNS ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;Lanjutan . .
.
BUP pejabat Adminidtrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana
(sebelumnya dikenal sebagai pejabat Eselon III kebawah dan
fungsional umum) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;Terhadap
pejabat tersebut huruf e) diatas belum berusia 56 (lima puluh enam)
tahun tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
telah ditetapkan karena mencapai BUP 56 (lima puluh enam) tahun dan
pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari
2014 dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut :Apabila
keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah
diterima maupun yang belum diterima oleh ybs dan masih bersedia
melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan
pangkat pengabdiannya (apabila mendapat KP pengabdian) ditinjau
kembali;Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik
yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh ybs tetapi
tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat
pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis
bermaterai kepada PPK dan keputusan pemberhentian sera pemberian KP
pengabdiannya yang sudah ditetapkan tetap berlaku.BUP untuk Pejabat
Administrator. . .
Terhadap pejabat tersebut huruf e) diatas sedang menjalani masa
bebas tugas atau MPP, berlaku ketentuan sbb:Apabila pada saat
berakhirnya masa tugas atau masa MPP mencapai usia 56 56 (lima
puluh enam) tahun dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka
ditugaskan kembali dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan
masa bebas tugas atau MPP pada saat akan mencapa BUP 58 (lima puluh
delapan) tahun;Apabila pada saat berakhirnya masa tugas atau masa
MPP mencapai usia 56 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak bersedia
melaksanakan tugas kebali, maka ybs melakukan permohonan berhenti
atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada PPK;BUP
bagi pejabat fungsional yang tidak ada perpanjangan BUP nya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini,
akan diatur lebih lanjut dengan PP.Dalam hal terdapat PNS yang
diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh
pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana dan belum
berumur 56 tahun pada desember 2013, maka BUP nya 58 tahun.Lanjutan
. . .
Dalam hal terdapat PNS yang diberhentikan dari jabatan organik
karena diangkat menjadi pejabat negara atau Kepala Desa, dan belum
berusia 56 tahun pada desember 2013, maka BUP nya 58 tahun;BUP bagi
PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan UU (antara lain :
guru, dosen, jaksa, dan panitera (dinyatakan tetap
berlaku))Lanjutan . . .
ORGANISASI ASNKEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI
untuk menyalurkan aspirasinya.
TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi
ASN; danMewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
FUNGSI :Pembinaan dan pengembangan profesi ASN;Memberikan
perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem
merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas;Memberikan
rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran
kode etik profesi dan kode perilaku profesi;Menyelenggarakan
usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi
ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan
Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan
dalam manajemen ASN. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar
instansi. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.
Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki
sistem keamanan terpercaya. Pengelola: BKN dan dapat
digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update
data maupun untuk pengambilan keputusan. SISTEM INFORMASI ASN
BKN/Kanreg
Stakeholders lainnya
Instansi Pemerintah Pusat/Daerah
Bappetarum
PT. Askes
PT Taspen
Sekian dan Terimakasih
Building 2
House
Building 1
Town hall
Public house
Public house
