Embed Size (px)
Citation preview
RPJMN 2015-2019: BIDANG KEBUDAYAAN
Disiapkan oleh :
AHMAD DADING GUNADI
Perencana Madya
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ISU DAN PERMASALAHAN
1. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Peningkatan apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya
3. Pelestarian Warisan Budaya
4. Peningkatan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya
5. Pengembangan sumber daya kebudayaan
SASARAN BIDANG
1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya yang tangguh
2. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
4. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaeah serta antara Indonesia dan mancanegara
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
ARAH KEBIJAKAN
1. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek
2. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya
3. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)
4. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya
5. Mengembangkan sumber daya kebudayaan
KERANGKA PENDANAAN
1. Meningkatkan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam pelestarian budaya
2. Meningkatkan partisipasi dunia usaha/swasta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan Corporate Social Responsibility (CSR)
3. Meningkatkan dukungan pembiayaan kerjasama dan kemitraan internasional (bilateral, multilateral, dan lembaga internasional lainnya).
KERANGKA REGULASI
1. Harmonisasi penyusunan RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya, RPP tentang Museum, dan RPP tentang Perfilman,
2. Penyusunan regulasi tentang mekanisme pembiayaan pembangunan kebudayaan melalui Kerjasama
3. Pemerintah-Swasta (KPS), dan Corporate Social Responsibility (CSR)
4. Evaluasi terhadap implementasi Undang Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Perfilman
KERANGKA KELEMBAGAAN
1. Penguatan peran dan fungsi institusi (badan, balai, dan unit) bidang kebudayaan di tingkat pusat dan daerah, yang berwenang dalam pelindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, serta kesenian dan perfilman
2. Penataan rumah budaya di dalam dan di luar negeri
3. Peningkatan koordinasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kebudayaan
4. Pengembangan Sistem Informasi (basis data) Kebudayaan di tingkat pusat dan daerah
