PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ATAU

PUSAT KESEHATAN PERORANGAN ?

Suprijanto Rijadi dr PhD

Center for Health Policy andAdministration UI

srijadi08@gmail.com

PUSKESMAS :

PUSKESMAS :KONSEP DAN

SEJARAH

Sejarah Puskesmas Rakerkesnas 1968 : kordinasi layanan tingkat

pertama di kecamatan BP, KIA, P4M dll menjadi satu layanan : Puskesmas

1970 : Konsep wilayah Kecamatan dgn penduduk 30.000 sd 50.000 jiwa

Inpres 5 tahun 1974 : distribusi tenaga kesehatan dokter, perawat ke seluruh puskesmas di Indonesia

Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu

Konsep Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan

5

FUNGSIPUSKESMAS

PUSATPEMBANGUNANBERWAWASAN

KESEHATAN

PUSAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Upaya Kes Mas (Pemerintah)

Upaya KesPERORANGAN

(BPJS)

PPKSTRATA

PERTAMA

6

UPAYA PUSKESMASA. Upaya kesehatan wajib puskesmas

1. Upaya kesehatan ibu, anak & kb2. Upaya promosi kesehatan3. Upaya kesehatan lingkungan4. Upaya perbaikan gizi5. Upaya pencegahan & pemberantasan

penyakit menular6. Upaya pengobatan dasar

B. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas

Dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masy yg ada dan sesuai kemampuan Puskesmas

PUSKESMAS DAN HUBUNGANNYADENGAN BPJS

Puskesmas dan BPJS1. Pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan pada 2014 sbg penerapan UU 24/2011 tentang BPJS

2. Pada 1 Jan 2014, BPJS Kesehatan mulai melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

3. Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kes tsb akan bertumpu kepada :a. Fasilitas Kesehatan strata pertama : Puskesmasb. Fasilitas Kesehatan strata kedua : RSUD

Peserta BPJS-kesehatan(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan)

2014 PNS Pensiunan PNS Anggota TNI + POLRI

(ex- peserta ASABRI) Pekerja (ex- peserta

Jamsostek) Penduduk miskin (ex-

peserta Jamkesmas) Peserta baru yg

mendaftar Sekitar 125 juta

2019 PNS Pensiunan PNS Anggota TNI + POLRI Semua Pekerja (ex-

peserta Jamsostek) Penduduk miskin (ex-

peserta Jamkesmas + Jamkesda)

Semua Pekerja mandiri Semua penduduk Sekitar 250 juta

Peserta BPJS-kesehatan(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan)

2014 Peserta 125 juta Puskesmas 9500 Ratio 13.000 pddk/pkm Ratio dr : 1,8 dr / pkm Std Kemkes : 3.5 dr/pkm

2019 Semua penduduk 250

juta Pkm : Klinik =

10.000 pkm : 10.000 klinik10.000 pkm : 20.000 klinik20.000 pkm : 10.000 klinik

Kemana Arah Puskesmas?

PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

2014 PPK-strata pertama:

PUSKESMAS (9.500) KLINIK Pratama

(swasta) PPK-strata kedua:

RSUD (550) RS PEMERINTAH KLINIK Utama (spesialis) RS SWASTA (YG SDH BEKERJASAMA DG

ASKES/JAMSOSTEK)

2019 PPK-strata pertama:

PUSKESMAS 10.000 atau 20.000 ?

KLINIK Pratama 10.000 ?

PPK-strata kedua: RSUD RS PEMERINTAH KLINIK Utama (spesialis) RS SWASTA

KARTU INDONESIA SEHAT 2015 ? Bagaimana Kalau

Kartu Indonesia Sehat dijalankan 2015 ?

230 juta penduduk Puskesmas tetap

10.000 RSUD tetap 550

Bupati/Walikota

[Dinas Kes]Pengawasan

WilayahKab/Kot

PPK (str.pertama/ked

ua)PesertaBPJS Kes

BPJS-Kes

IURANPESERTA BPJS KES

BAYAR

KLAIM

PELAYANAN KES

Hubungan:Bisnis to Bisnis

HUBUNGAN KERJA BPJS dengan PPK

HUBUNGAN KERJA BPJS-PUSKESMAS BPJS Kes mengikat kontrak dengan

Puskesmas

Puskesmas berkewajiban memberikan paket pelayanan kesehatan kpd peserta, berhak menerima dana kapitasi;

BPJS Kes berkewajiban membayar tarif pelayanan kesehatan secara kapitasi kpd Puskesmas;

PUSKESMAS :KEDUDUKAN DAN

STATUS ORGANISASINYA

STATUS ORGANISASI PUSKESMAS Secara organisasi Puskesmas adalah Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (SATU DARI BANYAK UPT DINKES KAB/KOTA)

Dalam Permendagri no 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disebut dalam Organisasi Pemerintah Daerah di bidang kesehatan hanyalah: ”..Dinas/ Badan/ Kantor/ Rumah Sakit”

Puskesmas hanyalah Unit pelaksana dari Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, maka secara organisatoris Organisasi Puskesmas tidak masuk nomenklatur Organisasi kesehatan daerah, sehingga tidak mempunyai pos anggaran atau program kegiatan sendiri.

PERAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/ KOTA

Saat ini Dinkes Kab berperan sbg regulator dan operator kesehatan di kab

Tantangan bpjs dan afta 2015 seharusnya peran dinkes kab/kota sbg regulator dan pengawasan kesehatan kab/kota

bayangkan ada 15 – 23 upaya kesehatan, yang punya 2 sisi upaya kes perorangan dan upaya kes masyarakat, artinya kalau dinkes mengambil 15 program upaya kes saja, ada 30 program yg diatur

Setiap program ukp/ukm mempunyai 3 jenjang: Primer, sekunder dan tersier, sehingga ada 30 x 3 = 90 layanan kesehatan yang harus diatur dan diawasi

TUGAS ORGANISASI DINKES KAB/KOTA

Untuk 90 jenis program UKP/UKM baik primer atau sekunder ini, harus diatur:

1. Fasilitas pelayanan yang boleh/tidak boleh melakukan pelayanan,

2. SDM jumlah dan kompetensinya, 3. Pembiayaannya, 4. Standar Obat dan alkes yang dibutuhkan, 5. Manajemen pengelolaan program tersebut. 6. Pembinaan dan pengawasan program KIA

tersebut

PEMBAGIAN PERAN ORGANISASI KESEHATAN DI KAB/KOTA KEDEPAN?

kedepan peran Dinkes akan lebih banyak sebagai regulator dan pembinaan/pengawasan kesehatan di Kabupaten/Kota

peran RSUD dan Puskesmas akan didorong menjadi Operator pelayanan kesehatan di Kab/Kota

RSUD menjadi Operator Yankes Perorangan di Kabupaten/ Kota

Puskesmas sbg operator yang bertanggung jawab untuk program pelayanan kesehatan perorangan/ masyarakat di tingkat Kecamatan

ORGANISASI PUSKESMAS KEDEPAN? Sehingga status dan kemandirian Puskesmas harus

ditingkatkan dari sekedar unit pelaksana program menjadi penanggung jawab program kesehatan perorangan/masyarakat di Kecamatan

Sehingga Puskesmas harus mempunyai oganisasi, dan mampu melakukan perencanaan, pengelolaan keuangan, logistik dan sumber daya manusia untuk mengelola program kesehatan di Kecamatan

Dengan kata lain organisasi puskesmas harus menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar mampu menjadi penanggung jawab pelayanan kesehatan di kecamatan

PUSKESMAS :DANA KAPITASI BPJS

DANA KAPITASI adalah pembayaran per bulan kepada

puskesmas/klinik berdasarkan peserta yg terdaftar tanpa menghitung jumlah dan jenis pelayanan yg diberikan

Dana kapitasi diatur dlm Permenkes 69/2013 : Std Tarif Pkm dan RS dlm pelayanan

BPJS Perpres 32/2014 diikuti Permenkes 19/2014 ttg Jasa

Layanan di Puskesmas

Besaran dana kapitasi: Rp 3.000 sd 6.000 / peserta/ bulan utk puskesmas.Klinik Pratama rp 8.000 sd 10.000 /peserta/ bln

DANA KAPITASI PUSKESMAS NON-BLUD

Perpres 32/2014 mengatur dana kapitasi dari BPJS bisa langsung ke Puskesmas Non-BLUD, saratnya adalah mereka harus memiliki bendarahawan dan akun keuangan khusus

Masalahnya Struktur Organisasi Puskesmas TIDAK tercantum dalam Organisasi Pelayanan kesehatan Pemda, krn puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan, sehingga pengaturan uang, orang dan barang harus melalui Dinkes Kab/Kota.

Padahal Bendaharawan biasanya hanya 2 per sektor (kesehatan, pertanian dll) yaitu Bendaharawan Penerimaan dan Bend Peengeluaran uang.

KESULITAN LAIN PUSKESMAS NON-BLUD

1. Anggaran operasional Puskesmas merupakan bagian dari anggaran Dinas Kesehatan, pada awal tahun belum bisa cair;

2. Belanja kegiatan/obat/alkes habis pakai menunggu proses pengadaan pd Dinas Kesehatan

3. Kekosongan kegiatan/obat bisa mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan

4. Kekurangan tenaga kesehatan (PNS) mempengaruhi seluruh kegiatan pelayanan kes

KEMUDAHAN PUSKESMAS YANG BLUD

Sejak awal tahun, Puskesmas sudah mempunyai dana dan sudah bisa langsung digunakan untuk operasional

Dana tsb bisa digunakan untuk a.l.: Membayar tenaga kesehatan (non PNS) Membayar kegiatan program Membayar obat/alkes habis pakai

Puskesmas menjadi lebih mandiri dlm pengelolaan keuangan > pelayanan lebih responsif

Puskesmas bisa menghitung biaya > Puskesmas diharapkan menjadi lebih akuntabel dan lebih efisien

Puskesmas bisa memberikan pelayanan dg lebih baik

PEMBIAYAAN KES NASIONAL :

UPAYA KES PERORANGAN VSUPAYA KES MASYARAKAT

ANGGARAN KESEHATAN

Data 1995 sd 2012 besar anggaran kesehatan bervariasi dari 2.5 sd 4 persen dari APBN.anggaran RAPBN 2015 turun menjadi 2% APBN. 

Uu Kesehatan no 36/2009 mengatur anggaran kesehatan minimal  sebesar 5% dari total anggaran.

anggaran kesehatan Indonesia salahsatu yang terendah di ASEAN, apalagi di Asia

ANGGARAN BPJS KESEHATAN

Program JKN/BPJS HANYA untuk membiayai UKP dan TIDAK membiayai UKM sama sekali. Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi peserta yang bersifat perorangan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun di fasilitas kesehatan tingkat kedua (FKTK)

Dana kapitasi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional upaya kesehatan perorangan

ALOKASI PEMBIAYAANKESEHATAN

Tehnik untuk memonitor besaran pengeluaran negara (dari Pemerintah dan masyarakat/swasta) dinamakan National Health Accounts (NHA).

Data NHA  tahun 2005 sd 2012 menunjukkan bahwa persen anggaran kesehatan Indonesia terhadap GDP terendah adalah 2% ditahun 1995 dan tertinggi adalah 3,1% ditahun 2012.  

Persentasi anggaran kesehatan ini terendah di Asean karena rata rata negara lain mengalokasikan lebih dari 5% GDP, bahkan Vietnam negara yang baru tumbuh mempunyai alokasi minimal 4,6% GDP.

PEMBIAYAAN KESEHATANPEMERINTAH VS SWASTA

Berapa total anggaran kesehatan per tahun baik dari Pemerintah maupun masyarakat/ swasta?  

Total anggaran kesehatan meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 1995 total anggaran kesehatan adalah 77,4 triliun dengan 29% dari Pemerintah dan 71% dari swasta/masyarakat.  

Total anggaran kesehatan ditahun 2012 adalah 250 triliun dengan komposisi 40% Pemerintah dan 60% swasta/masyarakat.  

Secara rata rata komposisi anggaran pemerintah  banding swasta/masyarakat dari 1995 sd 2012 adalah 35% Pemerintah dibanding 65% swasta/masyarakat

Uang masyarakat/swasta yang rata rata 65% total anggarab kesehatan untuk membayar layanan kesehatan dan membeli obat, ATAU kegiatan UKP

PEMBIAYAAN KES PEM 2012 (DATA NHA)

ALOKASI PEMBIAYAAN PERSENTASI

Pembelian modal, rawat inap, rawat jalan

60.1

Pembelian obat dan alat medis BHP

21.7

Administrasi kesehatan 9.7

Pelayanan Kesehatan Masyarakat                                       

8.4

ALOKASI PEMBIAYAANKESEHATAN NASIONAL

Dana Masyarakat 65% ke UKP Dana Pemerintah yg 35% :

UKP 81,5 % Admin10 % UKM 8.5 %

Amanat UU Kesehatan no 36/2009 pasal 171: Anggaran Kesehatan 5% dari APBN Dan 2/3 digunakan utk pelayanan publik Karena BPJS seluruh alokasi anggaran utk UKP Seharusnya 2/3 atau 67% dana pemerintah utk UKM

PEMBIAYAAN KES KABUPATEN :

UPAYA KES PERORANGAN VSUPAYA KES MASYARAKAT

INSTITUSI TOTALGAJI/JASA PELAYANAN UKP UKM

RUPIAH % RUPIAH % RUPIAH %

DINKES 54.000 32.000 59,26 21.000 38,89 1.000 1,85

RSUD 47.000 11.2000 23.83 35.800 76,17 - -

PUSKESMAS 29.812 12.202 40,93 15.730 52,76 1.879 6,31

JUMLAH 130.811. 55.402 42,35 72.529 55,45 2.879 2,20

Tabel 1. Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Wonosobo Jateng Tahun 2014

Pembiayaan Kes Wonosobo 2014

Gaji 42.35 % UKP 55.45 % Total Anggaran 130.8 M

UKM 2.20 %

Sumber-sumber pembiayaan kesehatan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) seluruhnya diarahkan untuk mendukung UKP

Permenkes Nomor 84 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014 menyatakan bahwa DAK Bidang Kesehatan diarahkan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian (seluruhnya UKP).

SECANGKIR KOPI / KAPITAUNTUK UKM DI KAB/KOTA

ukm hanya 2,2% (2,9 Milyar) untuk UKM.

Kalau program UKM ada 15 program utama misalnya maka dana 2,9 Milyar dibagi untuk 15 program adalah 193 juta per program per tahun.

Bila satu kecamatan mempunyai 30.000 penduduk, maka dana program UKM adalah Rp 6.400 per program per kapita per tahun (atau secangkir kopi ?).

Bandingkan dengan kapitasi BPJS untuk Puskesmas yang besarnya Rp 6.000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun

Besar Dana UKPdi Puskesmas 2014

Alokasi Jumlah dlm Milyar

Dana Kapitasi BPJS 21.727 M

Dana Non-Kapitasi 3.022 M

Pasien Umum 3.851 M

J U M L A H 28.600 M

Jasa Pelayanan 60% 17.160 M

Jasa Pelayanan / PKM (ada 24 PKM)

715 Juta

Jasa Pelayanan/ Bulan / PKM 59.6 juta

PUSKESMAS :STRATEGI KEDEPAN

BAYANGKAN… Organisasi Puskesmas Hanyalah UPT Dinkes, tidak

berhak mengelola uang, orang dan barang

Dana Puskesmas harus melalui anggaran Dinkes

Status Puskesmas adalah PPK Strata Pertama BPJS

Puskesmas ujung tombak Program UKM di lapangan

BAYANGKAN… Alokasi Total pembiayaan Kesehatan 250 triliun

65 % dana masyarakat utk UKP 35 % Dana pemerintah dimana 80% utk UKP Alokasi Angaran Kesehatan hanya 2 % APBN

Alokasi Pembiayaan UKM di Kabupaten hanya 2,2 %

Alokasi UKM / Kapita di Kabupaten hanya Rp 6000 Kunjungan pasien di PKM bisa 100 – 200 org/hari Dokter sibuk dgn UKP karena pasien banyak dan

uangnya besar

PUSKESMAS…

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT atau

PUSAT KESEHATAN PERORANGAN ?

STRATEGI KESMAS… Alokasi Pembiayaan kes 5% APBN 2/3 anggaran kes untuk UKM Pembagian peran organisasi kes

Kemkes sbg regulator nasional Dinkes Prov/Kab sbg

Regulator/pengawas kes daerah RSUD dan Puskesmas sbg Operator

kes wilayah

STRATEGI KESMAS… Puskesmas dan RSUD sbg

operator lapangan harus organisasi mandiri, menjadi BLUD

Alokasi anggaran kesehatan kab/kota adalah 10% APBD

2/3 aPBD dialokasikan utk UKM