ADINKES(ASOSIASI DINAS KESEHATAN)

PROVINSI BANTEN

HOTEL ARYADUTA, LIPPO KARAWACI13 APRIL 2016

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NO.455/MENKES/ SK/XI/2013

TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka SistemNasional meliputi :

Jaminan Sosial

1. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai perwakilanasosiasi rumah sakit;

2. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagaiperwakilan pusat kesehatan masyarakat dan praktik perorangan bidan;

3. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik; dan

4. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia(PKFI) sebagai perwakilan klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi

PERSI, ADINKES, ASKLINKESEHATAN

dan PKFI tergabung dalam ASOSIASI FASILITAS

PERSI, ASKLIN dan PKFIJaminan Sosial Kesehatan

Sakit dan Klinik Utama; dan

melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggaradalam hal pembahasan tarif INA CBG’s bagi Rumah

ADINKES, ASKLIN dan PKFI melakukan negosiasi dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam hal pembahasan tarif

atas

dan

kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri

Puskesmas, praktik perorangan dokter/dokter gigi, klimik pratama,

rumah sakit kelas D pratama.

Negosiasi untuk membahas tarif kapitasi untuk pertama kali dibawah

koordinasi ADINKES dan untuk selanjutnya ditunjuk koordinator lain

secara bergantian.

TUGAS FUNGSI

• Melakukan negosiasi dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan mengenai besaran

pembayaran pelayanan kesehatan

kepada fasilitas kesehatan

penyelenggara jaminan kesehatan

nasional; dan

• Mensosialisasikan hasil kesepakatan

besaran pembayaran kepada anggota

masing-masing

• Memberikan masukan dan

petimbangan kepada Menteri

Kesehatan tentang besaran

pembayaran pelayanan kesehatan

kepada fasilitas kesehatan; dan

• Menyelenggarakan rapat forum sesuai

kebutuhan.

ADINKES

Pembentukan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)*diharapkan menjadi wadah sinkronisasi dan sinergi

kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian

Dalam Negeri yang diimplementasikan dalam program

pembangunan kesehatan di daerah

Dengan demikian, kinerja Dinas Kesehatankesehatan

tetapyang

*tinggi dalam menjamin pelayanan

terjangkau, bermutu, dan merata.

ADINKES

ADINKES adalah asosiasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten/Kota*

ADINKES

komunikasi,

pemerintah

diharapkan menjadi wadah bersama untuk*advokasi, dan fasilitasi sesama dinas kesehatan,

daerahada

dan pemerintah pusat, sertaSakit

asosiasiDaerah

Apeksi,yang sudah seperti Asosiasi Rumah

(ARSADA), Asosiasi Pemerintah Daerah (APPSI,

Apkasi), Asosiasi DPRD (Adeksi, Adkasi), Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), Organisasi Peduli Kesehatan dan dunia

usaha yang bergerak di bidang kesehatan, serta organisasi

profesi dan perguruan tinggi

PEMBINA

KETUA :

WAKIL KETUA :

SEKRETARIS :

WAKIL SEKRETARIS :

BENDAHARA :

WAKIL BENDAHARA :

: KEPALA DINKES PROVINSI BANTEN

KEPALA DINKES KAB TANGERANG

KEPALA DINKES KOTA CILEGON

KEPALA DINKES KOTA TANGSEL

KEPALA DINKES KAB SERANG

KEPALA DINKES KOTA SERANG

KEPALA DINKES KAB LEBAK

1. BIDANG ORGANISASI

2. BIDANG PROGRAM

3. BIDANG SUMBER DAYA

4. BIDANG ADVOKASI,HUKUM DAN PEMBINAAN

:

:

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

:

:

:

:

:

:

:

TUPOKSI :

1. MEMFASILITASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

2. MEMFASILITASI KEBIJAKAN KEPESERTAAN (CATCHMENT AREA)

3. MEMFASILITASI RENCANA PENGEMBANGAN USAHA ORGANISASI

4. MEMFASILITASI DALAM HAL KERJASAMA DENGAN BPJS

TUPOKSI;

1. MENYUSUN KEBIJAKAN PROGRAM

TUPOKSI :

1. MEMFASILITASI DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN

2. MEMFASILITASI PENINGKATAN TENAGA KESEHATAN

3. MEMFASILITASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

4. MEMFASILITASI PENINGKATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

5. TERMASUK BLUD (?)

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

TUPOKSI :

1. MEMFASILITASI PERMASALAHAN BAIK INTERNALEKSTERNAL ANGGOTA ORGANISASI

MAUPUN

2. PERLINDUNGAN DAN PEMBELAAN HUKUM KAITANNYA DENGANPERMASALAHAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN

3. PEMBINAAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA

BIDANG ADVOKASI, HUKUM DAN PEMBINAAN

TUPOKSI :

1. MANAJEMEN DATA

2. PEMETAAN FASILITAS KESEHATAN, TENAGA, KEPESERTAAN

3. MEMFASILITASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERKAITDENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

BIDANG DATA DAN INFORMASI

WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN

(WKP) I:

KOTA TANGERANG

KOTA TANGERANG SELATAN

KAB . TANGERANG

KOORDINASI DENGAN BPJS

WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN

(WKP) II:

KOTA SERANG

KAB SERANG

KOTA CILEGON.

WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN

(WKP) III:

:

KAB . PANDEGLANG

KAB. LEBAK

KABID YANKES DINKES KOTA CILEGON

USUL DAN SARAN