Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik ... · Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik

ii

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

i

ii

iii

v

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI LAMPIRAN

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 SISTEMATIKA PENYAJIAN

GAMBARAN UMUM JAWA TIMUR

2.1 KONDISI GEOGRAFIS 2.2 TOPOGRAFI 2.3 HIDROGRAFI 2.4 IKLIM 2.5 WILAYAH ADMINISTRASI 2.6 KEPENDUDUKAN

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

3.1 ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS) 3.2 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 3.3 ANGKA KESAKITAN (MORBIDITAS) 3.4 STATUS GIZI MASYARAKAT

SITUASI UPAYA KESEHATAN

4.1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR 4.2 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN KHUSUS 4.3 KETERSEDIAAN OBAT 4.4 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DAN KERACUNAN

MAKANAN 4.5 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 4.6 PERILAKU MASYARAKAT 4.7 PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI

DASAR SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

5.1 SARANA KESEHATAN 5.2 TENAGA KESEHATAN 5.3 ANGGARAN KESEHATAN

PENUTUP TABEL PROFIL

1 1 2

3 3 4 5 5 6 6

7 7

11 11 28

30 30 43 45 47

48 55

59

61 61 68 69

70

iii

Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Timur 3

Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Jawa Timur 4

Gambar 2.3 Beberapa Gunung Berapi di Provinsi Jawa Timur 5

Gambar 2.4 Piramida Penduduk Menurut Golongan Umur di Provinsi

Jawa Timur Tahun 2011

6

Gambar 3.1 Persentase Penyebab Kematian Ibu Maternal di Provinsi


8

Gambar 3.2 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005 – 2011

10

Gambar 3.3 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005 – 2011

11

Gambar 3.4 Perkembangan Cakupan Case Detection Rate (CDR) di Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009-2011

12

Gambar 3.5 Penemuan Kasus TB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 – 2011 13

Gambar 3.6 Success Rate di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2011 13

Gambar 3.7 Peta Prevalensi Rate Kusta per 10.000 Penduduk

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

14

Gambar 3.8 Penemuan Penderita Kusta Baru di Provinsi Jawa Timur Tahun

2001– 2011

14

Gambar 3.9 Jumlah Kasus AIDS di Provinsi Jawa Timur Tahun 1989 – 2011 16

Gambar 3.10 Jumlah Kasus AIDS Berdasarkan Resiko di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011

17

Gambar 3.11 Trend Penderita Diare di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2010 19

Gambar 3.12 Peta Insiden DBD di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 20

Gambar 3.13 Peta Sebaran Penyakit Malaria di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009 - 2011

21

Gambar 3.14 Sebaran Penderita Filariasis Kronis di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011

22

Gambar 3.15 Trend Kasus Campak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2011 23

Gambar 3.16 Perkembangan Penyakit Difteri di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2000 – 2010

24

Gambar 3.17 Distribusi Difteri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011 25

Gambar 3.18 Distribusi Penderita Difteri Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005 – 2010

26

Gambar 3.19 Trend Kasus dan Kematian Tetanus Neonatorum (TN) di Provinsi


27

Gambar 3.20 Sebaran Kasus Tetanus Neonatorum (TN) di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2008 – 2011

27

Gambar 3.21 Trend Penemuan Kasus AFP per Bulan di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011

28

Gambar 3.22 Masalah Gizi Dalam Siklus Manusia 29

Gambar 3.23 Penyebab Kematian Neonatal di Provinsi Jawa Timur Thaun 2011 29

iv

Gambar 4.1 Cakupan K1 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 31

Gambar 4.2 Cakupan K4 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 32

Gambar 4.3 Cakupan Komplikasi Kebidanan Ditangani di di Provinsi


32

Gambar 4.4 Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan di Provinsi


33

Gambar 4.5 Cakupan Persalinan Dukun di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 34

Gambar 4.6 Cakupan Ibu Nifas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 35

Gambar 4.7 Cakupan KN Lengkap di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 36

Gambar 4.8 Cakupan Neonatal Komplikasi Ditangani di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011

37

Gambar 4.9 Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 38

Gambar 4.10 Cakupan Anak Balita di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 38

Gambar 4.11 Hasil Program UKGS di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2011 41

Gambar 4.12 Hasil Pemeriksaan Gigi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2011 42

Gambar 4.13 Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Puskesmas di Provinsi


42

Gambar 4.14 Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2011

44

Gambar 4.15 Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi


48

Gambar 4.16 Data BGM/D di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 49

Gambar 4.17 Kasus Gizi Buruk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2011 50

Gambar 4.18 Pencapaian Cakupan D/S di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 51

Gambar 4.19 Cakupan Fe-1 dan Fe-3 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2011 53

Gambar 4.20 Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi, Anak Balita

dan Ibu Nifas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2011

54

Gambar 4.21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas

dan Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur Tahum 2011

59

Gambar 4.22 Cakupan Sanitasi Rumah Sehat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 60

Gambar 5.1 Jumlah Poskesdes di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 63

Gambar 5.2 Tingkat Perkembangan Posyandu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 64

Gambar 5.3 Strata Posyandu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 65

Gambar 5.4 Desa Siaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 65

Gambar 5.5 Strata Desa Siaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 66

v

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Program Pengendalian Penyakit Kusta


15

Tabel 3.2 Hasil Cakupan Diare di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2011 18

Tabel 3.3 Capaian Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue


20

Tabel 3.4 Capaian Indikator Program Pengendalian Penyakit Malaria


22

Tabel 4.1 Hasil Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB)


39

Tabel 4.2 Nilai Indikator Pemakaian Tempat Tidur Rumah Sakit


44

Tabel 4.3 Persentase Ketersediaan Obat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 45

Tabel 4.4 Tingkat Ketersediaan Obat Menurut Jenis Obat di Provinsi


46

Tabel 4.5 Distribusi Kejadian Luar Biasa (KLB) Menurut Jenis Kejadian


47

Tabel 5.1 Sarana Kesehatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 61

Tabel 5.2 Jumlah Sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan


67

Tabel 5.3 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga dan

Rasio per 100.000 Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

68

Tabel 5.4 Anggaran Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 69

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur

1

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan

untuk mencapai komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium

Development Goals (MDGs) dengan tujuan yang terkait langsung dengan bidang

kesehatan yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu,

memerangi HIV-AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya dan yang tidak

terkait langsung yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan serta mendorong

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut

dibutuhkan adanya ketersediaan data dan Informasi yang akurat bagi proses

pengambilan keputusan dan perencanaan program, karena dengan data yang

akurat maka keputusan dan perencanaan yang dibuat juga menghasilkan

dampak yang baik. Salah satu produk informasi yang dapat digunakan untuk

memantau dan mengevaluasi pencapaian program adalah Profil Kesehatan.

Profil Kesehatan disusun untuk memberikan gambaran kinerja sektor

kesehatan yang ada di suatu wilayah, baik pemerintah maupun swasta selama

satu tahun dan seringkali juga dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun

sebelumnya. Profil Kesehatan juga merupakan salah satu indikator dari Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2011-2014 yaitu tersedianya buku Profil

baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya mendukung

pelaksanaan manajemen kesehatan dan pengembangan upaya kesehatan

melalui pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

Akhirnya dengan pembangunan yang lebih intensif, berkesiambungan dan

merata dengan didukung oleh informasi yang tepat, maka diharapkan

pembangunan kesehatan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dengan optimal.


2

1.2 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 terdiri dari beberapa bagian

sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Profil Kesehatan dan

sistematika dari penyajiannya.

Bab 2 : Gambaran Umum

Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Provinsi Jawa Timur meliputi

keadaan geografis, data kependudukan dan informasi umum lainnya.

Bab 3 : Situasi Derajat Kesehatan

Bab ini berisi uraian tentang indikator mengenai angka kematian, angka

kesakitan, angka harapan hidup dan status gizi masyarakat.

Bab 4 : Situasi Upaya Kesehatan

Bab ini menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang, pemberantasan penyakit menular, pembinaan

kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan

kefarmasian dan alat kesehatan.

Bab 5 : Situasi Sumber Daya Kesehatan

Bab ini menguraikan tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan, anggaran

kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya.

Bab 6 : Penutup

Lampiran


3

2.1 KONDISI GEOGRAFIS

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa yang

memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah

penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Letak Provinsi

Jawa Timur pada 111.0 hingga 114.4 bujur timur dan 7.12 hingga 8.48 lintang

selatan dengan batas wilayah:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Pulau Bali

Sebelah selatan : Samudera Hindia

Sebelah barat : Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Timur

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar 47,156 km yang secara

umum terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu wilayah daratan dengan

proporsi hampir 90% dan wilayah Kepulauan Madura hanya sekitar 10%.

Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan

67 pulau tidak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 km. Pulau

Madura merupakan pulau terbesar di Jawa Timur dan saat ini sudah terhubung

dengan wilayah daratan melalui jembatan Suramadu. Di sebelah timur Madura

terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah Kepulauan Kangean

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Kangean


4

dan yang paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan

terdapat dua pulau kecil yakni Nusa Barung dan Pulau Sempu (pulau kecil di

Laut Jawa dan Samudera Hindia) serta Pulau Bawean sekitar 150 km sebelah

utara pulau Jawa.

2.2. TOPOGRAFI

Letak ketinggian wilayah di Jawa Timur dari permukaan laut terbagi

menjadi 3 (tiga ) bagian yaitu :

Daratan tinggi ( > 100 meter ) meliputi 5 kabupaten dan 3 kota yaitu :

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten

Bondowoso, Kabupaten Magetan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu.

Dataran sedang ( 45-100 meter ) meliputi 9 kabupaten dan 2 kota yaitu :

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember,

Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kediri,

Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngajuk, Kabupaten Ngawi, Kota Kediri dan

Kota Madiun.

Dataran rendah ( < 45 meter ) meliputi 15 Kabupaten dan 4 kota.

Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Jawa Timur

Ada 4 daerah terluas di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang,

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bojonegoro.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Masalembu

http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Barung

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sempu

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa

http://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindia

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean


5

Gambar 2.3 Beberapa Gunung Berapi di Provinsi Jawa Timur

Terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif di Jawa Timur antara

lain gunung Bromo, Welirang, gunung Arjuno dan gunung Semeru (gunung

tertinggi di pulau Jawa).

2.3 HIDROGRAFI

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas dan

Bengawan Solo. Sungai Brantas memiiki mata air di daerah Malang dan sampai

di Mojokerto pecah menjadi dua yaitu Kali Mas dan Kali Porong, keduanya

bermuara di Selat Madura. Sementara sungai Bengawan Solo berasal dari Jawa

Tengah dan bermuara di Gresik.

Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah

terdapat Telaga Sarangan, sebuah danau alami. Selain itu ada Bendungan

utama di Jawa Timur antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo,

yang digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata.

2.4 IKLIM

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan dengan wilayah

Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan yang

lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan

selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar antara 21-34 °C. Suhu di daerah

pegunungan lebih rendah, dan bahkan di daerah Ranu Pani (lereng Gunung

Semeru), suhu mencapai minus 4 °C, yang menyebabkan turunnya salju lembut.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas

http://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo

http://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Mas

http://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Porong

http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madura

http://id.wikipedia.org/wiki/Telaga_Sarangan

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Sutami&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Selorejo&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranu_Pani&action=edit&redlink=1


6

2.5 WILAYAH ADMINISTRASI

Wilayah administrasi di Jawa Timur terbagi menjadi :

Kabupaten : 29 Kabupaten

Kota : 9 Kota

Kecamatan : 662 Kecamatan

Desa/Kelurahan : 8.504 Desa/Kelurahan

Kabupaten Malang dengan kecamatan terbanyak (33 kecamatan) dan

Kabupaten Lamongan dengan kelurahan/desa terbanyak (474 kelurahan/desa).

2.6 KEPENDUDUKAN

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat

diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk

selain merupakan obyek juga merupakan subyek pembangunan.

Berdasarkan hasil proyeksi BPS Provinsi, jumlah penduduk Jawa Timur

tahun 2011 sebesar 38.026.550 jiwa. Daerah dengan jumlah penduduk

terbanyak adalah Kota Surabaya (2.912.197 jiwa), Kabupaten Malang

(2.485.665 jiwa) dan Jember (2.395.319 jiwa), sedangkan jumlah penduduk

paling sedikit di Kota Mojokerto (120.271 jiwa ) dan Kota Blitar (130.429 jiwa).

Kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2011 sebesar 806 jiwa/km.

Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan

kabupaten dan Surabaya dengan kepadatan penduduk tertinggi 8.203 jiwa/km.

Berdasarkan komposisi penduduk, kelompok umur produktif (usia 15 - 64

tahun) masih mendominasi presentase dengan jumlah terbanyak di kelompok

usia 25–29 tahun (8.8%), sedangkan kelompok bayi merupakan yang terkecil.

Gambar 2.4 Piramida Penduduk Menurut Golongan Umur Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

< 1

1 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75+

Kelo

mpo

k Um

ur

Prosentase

LAKI-LAKI PEREMPUAN


7

Untuk menggambarkan situasi derajat kesehatan di Provinsi Jawa Timur,

digunakan empat indikator pembangunan kesehatan yaitu angka kematian, angka

kesakitan, angka harapan hidup dan status gizi.

3.1 ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS)

Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir

(outcome) dari berbagai penyebab kematian langsung maupun tidak langsung.

Kejadian kematian di suatu wilayah dari waktu ke waktu dapat memberikan

gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat, disamping seringkali

digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan program pembangunan

dan pelayanan kesehatan.

Data kematian di komunitas pada umumnya diperoleh melalui data survei

karena sebagian besar kejadian kematian terjadi di rumah, sedangkan data

kematian yang ada di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan.

Perkembangan tingkat kematian dan penyakit-penyakit penyebab utama kematian

yang terjadi pada tahun 2011 akan diuraikan di bawah ini.

3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang

disebabkan kehamilan, melahirkan atau nifas, bukan karena kecelakaan.

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia

(SDKI) tahun 2007 menyebutkan bahwa AKI di Indonesia sebesar 228 per

100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih jauh dari target RPJMN

tahun 2014 sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup dan target MDG’s

sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015.

Berdasarkan Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota se Jawa

Timur, AKI di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006 sampai dengan tahun

2011 ada kecenderungan meningkat. Kalau pada tahun 2006 ada 72 per

100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2011 pada posisi 104,3

per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan target MDG’s


8

sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, maka kondisi tersebut sudah

mendekati target.

Berdasarkan Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota se Jawa

Timur jumlah kematian ibu adalah 627 kasus. Masa kematian terbesar

pada masa nifas 48,17 %, sedangkan masa hamil dan masa persalinan

masing-masing 22,49% dan 29,35 %.

Penyebab langsung kematian ibu antara lain pendarahan, pre/

eklamsia, partus lama, komplikasi aborsi dan infeksi (Kementerian

Kesehatan RI, 2009). Sementara itu yang menjadi penyebab kematian

tidak langsung pada ibu adalah “Empat Terlalu” dan “Tiga Terlambat”.

Maksud dari ”Empat terlalu” adalah hamil terlalu muda usia (< 16 tahun),

hamil terlalu sering (jumlah anak lebih dari 3), hamil terlalu tua usia ( > 35

tahun) dan hamil terlalu dekat (jarak anak < 2 tahun). Sedangkan “Tiga

Terlambat” adalah terlambat mendeteksi adanya risiko tinggi ibu hamil,

terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan (RS)

dan terlambat transportasi.

Penyebab kematian langsung ibu maternal di Jawa Timur tahun

2011 terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Persentase Penyebab Kematian Ibu Maternal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

29.35

27.276.06

15.47

21.85

Perdarahan

Pre / Eklamsi

Infeksi

Jantung

Lain-lain

Sumber : Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Tahun 2011


9

Dari gambar diatas terlihat bahwa penyebab kematian terbesar

adalah perdarahan sebesar 29,35 %, sedangkan penyebab penyerta yang

perlu mendapat perhatian adalah jantung sebesar 15,47 %.

3.1.2 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir

sampai satu hari sebelum ulang tahun pertama. Dari sisi penyebabnya,

kematian bayi dibedakan faktor endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian

kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah bayi dilahirkan,

umumnya disebabkan oleh faktor bawaan. Sedangkan kematian eksogen

(kematian post neonatal) adalah kematian bayi yang terjadi antara usia

satu bulan sampai satu tahun, umumnya disebabkan oleh faktor yang

berkaitan dengan pengaruh lingkungan.

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infan Mortality Rate adalah

banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per

1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial

ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang

paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial

ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan

hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat

tinggal dan kesehatannya. Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga

(SKRT) 1995, penyebab utama kematian bayi adalah infeksi saluran

pernafasan akut (ISPA), komplikasi perinatal dan diare. Gabungan ketiga

penyebab ini memberi andil 75% kematian bayi.

Berdasarkan data BPS, AKB Jawa Timur tahun 2005-2011 turun

dari 36.65 (tahun 2005) menjadi 29.24 per 1.000 kelahiran hidup (tahun

2011). Angka tersebut masih jauh dari target MDG’s tahun 2015 sebesar

23 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan AKB mengindikasikan

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu wujud

keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.


10

Gambar 3.2 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2011

36.65

35.32

32.93

31.58 31.41

29.929.24

28

30

32

34

36

38

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Per 1.000 KH


Dari laporan rutin yaitu LB3-KIA tahun 2011 di Jawa Timur terjadi

6.099 kematian bayi dari 601.136 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi

terbanyak di Kota Surabaya sebesar 465 bayi dan kematian bayi terendah

di Kota Mojokerto dan Kota Madiun masing-masing sebesar 23 bayi. Untuk

melihat angka per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 7. Karena

kematian bayi yang tertangkap melalui laporan sangat kecil maka belum

dapat menggambarkan angka kematian bayi yang ada di Jawa Timur.

Meningkatnya kematian bayi disebabkan karena masih adanya persalinan

oleh dukun sebesar 2,4 % dan 45,04 % bidan belum terlatih APN (Asuhan

Persalinan Normal) serta 43,05 % tidak memiliki bidan KIT dari alokasi

pemerintah juga rasio tenaga kesehatan dan penduduk yang masih cukup

besar.

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang

meninggal sebelum usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000

kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan

anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan

anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Dari

laporan rutin pada tahun 2011 di Jawa Timur terjadi 6.499 kematian balita


11

dengan AKABA 10,81 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian balita

terbanyak di Kota Surabaya sebesar 484 balita dan kematian balita

terendah Kota Madiun sebesar 25 balita. Untuk melihat angka per

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 7.

3.2 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)

Angka harapan hidup waktu lahir adalah rata-rata tahun hidup yang masih

akan dijalani bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dapat

dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada

keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah

termasuk di dalamnya derajat kesehatan masyarakat. Data umur harapan hidup

diperoleh melalui survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan data BPS, angkan harapan hidup masyarakat Jawa Timur

tahun 2011 sebesar 69,81 tahun. Data yang tersedia menunjukan peningkatan

dari tahun ke tahun sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah ini .

Gambar 3.3 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2011


3.3 ANGKA KESAKITAN (MORBIDITAS)

Selain menghadapi transisi demografi, Indonesia juga menghadapi transisi

epidemiologi yang menyebabkan beban ganda. Di satu sisi kasus gizi kurang

serta penyakit-penyakit infeksi, baik re-emerging maupun new-emerging disease

masih tinggi, namun disisi lain penyakit degeneratif, gizi lebih dan gangguan


12

kesehatan akibat kecelakaan juga meningkat. Selain itu masalah perilaku yang

tidak sehat, rupanya menjadi faktor utama yang harus dirubah terlebih dahulu agar

beban ganda masalah kesehatan teratasi.

Angka kesakitan pada penduduk berasal dari community based data yang

diperoleh melalui pengamatan (surveilans) terutama yang diperoleh dari fasilitas

pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan rutin dan

insidentil.

Sementara untuk kondisi penyakit menular, berikut ini akan diuraikan

situasi beberapa penyakit menular yang perlu mendapat perhatian termasuk

penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan penyakit

potensial KLB/ wabah.

3.3.1 Penyakit Menular Langsung

a. Tuberkulosis

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah

kasus TB yang besar. Jawa Timur telah menjalankan strategi Directly

Observed Treatment Short Course (DOTS) sejak tahun 1995. Untuk

peningkatan pengetahuan petugas TB dan dokter Puskesmas telah

dilaksanakan Pelatihan TB DOTS untuk Puskesmas dan tahun 2004

semua Puskesmas di Jawa Timur sudah dilatih. Kemudian program ini

dikembangkan ke rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya.

Pengembangan tersebut diimbangi dengan perluasan layanan laboratorium

dengan dibentuknya laboratorium intermediate untuk rujukan cross check.

Case Detection Rate (CDR) pada tahun 2011 adalah 65%,

dengan jumlah kasus TB BTA positif sebanyak 21.477 penderita. Target

CDR yang ditetapkan adalah minimal 70%. Perkembangan CDR tahun

2009 - 2011 dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.4. Perkembangan Cakupan Case Detection Rate (CDR) di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2011

2009

< 30 %

2011

> 70 %30 - 70 %

2010


13

Dari sisi kesembuhan penderita yang diobati, angka yang didapatkan

adalah 85,33%. Angka tersebut merupakan data pasien yang diobati pada

tahun 2010 yang telah menyelesaikan keseluruhan pengobatannya. Target

kesembuhan yang ditetapkan adalah 85%.

Gambar 3.5 Penemuan kasus TB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2011

Sedangkan angka keberhasilan (Success Rate) penderita TB BTA

positif kasus baru di Jawa Timur pada tahun 2011 sudah sebesar 93,46 %,

sedangkan taget yang ditetapkan adalah lebih dari 90%.

Gambar 3.6 Success Rate di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2011

2009

< 85 %

2011

> 90 %85-90%

2010

b. Kusta

Penyakit usta atau sering disebut penyakit Lepra adalah penyakit

infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Leprae yang

menyerang saraf tepi. Indonesia merupakan penyumbang penderita kusta

terbesar ketiga di dunia setelah India dan Brasil, sementara Provinsi Jawa


14

Timur sendiri menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai

penyumbang kasus kusta.

Penemuan penderita baru di Jawa Timur sebanyak 5.284 kasus

pada tahun 2011 yang merupakan 1/3 dari jumlah penderita Kusta di

Indonesia. Penderita penyakit kusta tersebar terutama di Pulau Madura dan

pantai utara Pulau Jawa. Penemuan penderita baru tahun 2011 meningkat

sekitar 10 % dibandingkan penemuan penderita baru tahun 2010, hal ini

disebabkan karena adanya kegiatan penemuan penderita baru secara aktif

yaitu Gerakan Penemuan Penderita (GPP) di Kabupaten Sumenep,

Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan

Bondowoso dengan dana dari APBD Provinsi.

Gambar 3.7 Peta Prevalensi Rate Kusta per 10.000 Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Adapun penemuan kusta baru di Jawa Timur dari tahun ke tahun

dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8 Penemuan Penderita Kusta Baru di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 - 2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3798

4614 4605

5628

6317

5360 55105083

6040

4653 4818


15

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta dilakukan

melalui penemuan penderita dan pengobatan dengan MDT (Multi Drug

Therapy), sedangkan untuk mencegah kecacatan penderita dilakukan

pemeriksaan POD (Prevention of disability) setiap bulan selama masa

pengobatan dan rehabilitasi medis.

Indikator Pelaksanaan Program Kusta di Provinsi Jawa Timur 5

tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Program Pengendalian Penyakit Kusta di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011

c. HIV/AIDS dan Infeksi Menular Sexual

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan

gejala penyakit yang disebabkan menurunnya imunitas tubuh sebagai akibat

dari serangan Human Imunodeficiency Virus. Akibat dari penurunan daya

tahan tersebut adalah penderita mudah diserang berbagai macam penyakit

infeksi (Infeksi Oportunistik).

Penyakit HIV/AIDS merupakan new emerging diseases dan menjadi

pandemi di semua kawasan beberapa tahun terakhir ini. Penyakit ini terus

menunjukan peningkatan yang signifikan meskipun berbagai pencegahan dan

penanggulangan terus dilakukan. Makin tingginya mobilitas penduduk antar

wilayah, menyebarnya sentra pembangunan ekonomi di Indonesia,

meningkatnya perilaku seksual yang tidak aman, serta meningkatnya

penyalahgunaan NAPZA melalui jarum suntik merupakan faktor yang secara

simultan memperbesar risiko dalam penyebaran HIV/AIDS.

Sejak tahun 2006 Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara dalam

tahap “epidemi terkonsentrasi” HIV/AIDS, yaitu suatu keadaan yang

mengindikasikan bahwa tingkat penularan HIV sudah cukup tinggi pada

subpopulasi berisiko, dan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu diantara

No Indikator Program

Target Nasional

Pencapaian

2007 2008 2009 2010 2011

1 Prev. Rate / 10.000 pddk

< 1 1.65 1.83 1.81 1.48 1.8

2 Penemuan penderita baru

5.511 5.083 6.040 4.653 4.818

3 CDR / 10.000 penduduk

< 0,5 1.48 1.31 1.60 1.25 1.9

4 Proporsi anak 5% 12% 12% 12% 11% 10%

5 Proporsi cacat II 5% 10% 11% 11% 13% 13%

6 Proporsi MB - 85% 88% 84% 85% 85%

7 RFT Rate : a. PB b. MB

95% 90%

93% 92%

96% 92%

95% 91%

93% 90%


16

6 Provinsi lainnya yang masuk daerah endemi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat,

Riau, Papua

Berdasarkan waktu, maka nampak sekali pesatnya peningkatan jumlah

penderita HIV/AIDS dari waktu ke waktu. Kalau tahun 1989 hanya 1 orang

penderita yang dilaporkan maka mulai tahun 1999 meningkat tajam sekali dari

tahun ke tahun dan jumlahnya terus bertambah hingga Desember 2011,

seperti grafik di bawah ini.

Gambar 3.9 Jumlah Kasus AIDS di Provinsi Jawa Timur Tahun 1989 - 2011

Penambahan kasus AIDS dari tahun ke tahun sebagian besar berasal

dari faktor seksual. Sampai Desember 2011 secara kumulatif kasus AIDS yang

dilaporkan sebanyak 5.195 kasus dimana 1.245 (25%) diantaranya sudah

meninggal. Sedangkan Kasus HIV yang ditemukan melalui VCT sebanyak

11.585 kasus.

Dari 38 Kabupaten/Kota semua sudah melaporkan adanya kasus AIDS

dan berdasarkan tempat asal penderita di seluruh Kabupaten/Kota sudah ada

kasus AIDS. Berdasarkan tempat tinggal, sebagian besar ditemukan di

Surabaya, Sidarjo, Malang, Pasuruan, Kabupaten Malang.

Namun sangat disadari bahwa kasus AIDS tersebut masih jauh lebih

sedikit dibandingkan kasus yang sesungguhnya mengingat tidak seluruh

kasus AIDS yang ada/ baru sebagian kecil yang dilaporkan. (under reported,)

Ditinjau dari cara penularan pada kasus AIDS dari data laporan

Surveilans nampak bahwa, faktor risiko yang tertinggi adalah hetero seksual


17

2.920 kasus disusul penggunaan narkoba suntik (IDU) 1.242 kasus dan

homoseksual 225 kasus yang selama ini mendominasi sebagai faktor risiko.

Yang perlu mendapat perhatian adalah kasus AIDS sudah nampak penularan

dari ibu ke janinnya sebesar 128 kasus, seperti gambar di bawah.

Gambar 3.10. Jumlah Kasus AIDS Berdasarkan Resiko di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Dari segi jenis kelamin, maka pada kasus AIDS didominasi kelompok laki-

laki : 3.471 kasus (66,8 %) dan wanita : 1.724 kasus (33,2 %). Namun proporsi

perempuan cenderung mengalami peningkatan secara tajam dari tahun ke tahun

Dari segi kelompok umur, maka kasus AIDS didominasi oleh kelompok umur

seksual aktif, yang tertinggi adalah kelompok usia 25-29 tahun 1127 kasus disusul

kelompok usia 30-34 tahun dengan 853 kasus, serta kelompok usia remaja 35-39

tahun dengan 551 kasus. Disamping itu kasus HIV sudah ada yang manifestasi

menjadi AIDS di kalangan anak-anak dengan 110 kasus usia 0-9 tahun.

d. Pneumonia

Pneumonia merupakan penyakit utama penyebab kematian bayi dan balita

terbesar di Indonesia. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2001 diketahui bahwa 80-

90% dari kasus kematian ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) disebabkan oleh

Pneumonia. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada balita terutama pada kasus gizi

kurang dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat (asap rokok, polusi).

Upaya pemerantasan penyakit pneumonia difokuskan pada upaya penemuan

dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat pada penderita. Kecepatan

keluarga dalam membawa penderita ke pelayanan kesehatan serta ketrampilan

petugas dalam menegakkan diagnosa merupakan kunci keberhasilan penanganan

penyakit pneumonia.


18

Pada tahun 2011, seluruh Kabupaten/Kota (100%) telah melaksanakan

program pengendalian ISPA. Dimana penemuan dan tatalaksana kasus Pneumonia

Balita di Jawa Timur tahun 2011 sebanyak 75.721 balita (25,24 % dari 300.029

perkiraan kasus Pneumonia Balita yang harus ditemukan). Kabupaten Gresik

menduduki peringkat pertama pencapaian cakupan Pneumonia Balita sebesar

100,22 %.. Hasil lengkap per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 13.

e. Diare

Penyakit diare sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Penyakit ini sering menimbulkan KLB dan kematian serta merupakan salah satu

penyebab utama kematian bayi dan balita. Dari hasil SDKI 2002-2003 diketahui

proporsi diare anak balita yaitu laki-laki 10.8% dan perempuan 11.2%, sementara

berdasarkan umur prevalensi tertinggi di usia 6-11 bulan (19,4%) dan 12-23 bulan

(14,8%).

Pada tahun 2010, angka kesakitan diare (semua umur) secara Nasional

sebesar 411/1000 penduduk, sedangkan angka kesakitan Provinsi Jawa Timur 3

tahun terakhir cenderung menurun, tahun 2009 sebesar 16/1000 penduduk, tahun

2010 sebesar 28/10000 penduduk, tahun 2011 sebesar 26/1000 penduduk. Hasil

cakupan Diare dalam 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Hasil Cakupan Diare di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011

Indikator

Tahun

2009 2010 2011

target hasil target hasil target hasil

Target penemuan(%)

Cakupan pelayanan (%)

Realisasi (absolut)

Angka penggunaan oralit

(%)

Angka penggunaan infus

(%)

ortalitas Ba( %0 )

10

80

-

100

<1,6

1,1

0,67

5

56

791.221

86,5

4,5

1,8

8

0,01

10

90

-

100

<1

1

5

65

1.068.070

90.4

5,2

4,8

69

100

-

100

<1

<1

-

60

931.013

70,3

3,6

17


19

Sedangkan trend penderita diare mulai tahun 2007 – 2010 adalah seperti pada

gambar berikut ini :

Gambar 3.11 Trend Penderita Diare di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007- 2010

Dari gambar diatas terlihat trend peningkatan kasus Diare terjadi pada bulan

Mei, September dan Nopember. Puncak kasus terjadi pada awal tahun yaitu bulan

Januari..

Sejak 2 tahun terakhir dilaporkan terjadi beberapa KLB diare di Jawa Timur

yaitu pada tahun 2010 KLB diare dilaporkan di 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten,

Trenggalek, Pasuruan, Magetan, Sampang, Tuban, Jember, Bondowoso , Malang) dan

Kota Madiun, sedangkan tahun 2011 terjadi di 8 Kabupaten yaitu Pacitan,

Tulungagung, Trenggalek, Magetan, Madiun, Blitar, Malang dan Pasuruan dengan

Case Fatality Rate (CFR) sebesar 1,6%.

3.3.2. Penyakit Menular Bersumber Binatang

a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue atau Dengue Haemorrhagic Fever

(DHF) merupakan salah satu penyakit menular yang sampai saat ini masih

menjadi masalah kesehatan masyarakat. Sering muncul sebagai Kejadian Luar

Biasa (KLB) karena penyebarannya yang cepat dan berpotensi menimbulkan

kematian. Penyakit ini disebabkan oleh virus Dengue yang penularannya melalui

gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus yang hidup digenangan air

bersih di sekitar rumah. Nyamuk ini mempunyai kebiasaan menggigit pada saat

pagi dan sore hari, umumnya kasus mulai meningkat saat musim hujan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat

dan untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan penyakit DBD

sedini mungkin, maka Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan

Gubernur Jawa Timur tentang Pengendalian DBD, Nomor : 20 Tahun 2011,

tanggal 25 Pebruari 2011. Dan telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1 2

00

7 3 5 7 9 11

1 2

00

8 3 5 7 9 11

1 2

00

9 3 5 7 9 11

1 2

01

0 3 5 7 9 11

jum

lah


20

Gubernur tersebut tersebut ke lintas sektor terkait di 38 Kabupaten/Kota dan

sektor terkait di Provinsi Jawa Timur.

Hasil capaian program penendalian penyakit DemamBerdarah Dengue

mulaii tahum 2010 – 2011 sepeti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3 Capaian Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dan 2011

Uraian Target 2010 2011

Jumlah Penderita - 26.059 5.741

Jumlah Kematian - 234 63

Insiden per 100 rb pddk ≤ 55 69,94 14,21

CFR (%) ≤ 1 0,90 1,10

ABJ (%) ≥ 95 84 84

Wilayah KLB (Kab/Kota) 5 5 0

Untuk melihat peta insiden DBD provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dapat

dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 3.12 Peta Insiden DBD di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Keterangan : Hijau : 0 - < 20 Kuning : > 20 – 55 Merah : > 5

b. Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan parasit ”Plasmodium” yang

menyerang sel darah merah, ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sampai

saat ini penyakit malaria masih merupakan ancaman di Indonesia dengan angka

kesakitan dan kematian yang cukup tinggi serta sering menimbulkan KLB. Penyakit

Malaria menyebar cukup merata di Indonesia, terutama diluar wilayah Jawa-Bali.

Sebaran Penyaki Malaria di Jawa Timur dibeberapa daerah seperti

terlihat pada gambar dibawah ini :


21

Gambar 3.13. Peta Sebaran Penyakit Malaria di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011

Di Tahun 2011 ada 15 Kabupaten di Jawa Timur yang melaporkan

adanya kasus malaria (Kabupaten terjangkit), 2 Kabupaten dengan API > 1 yaitu

Kabupaten Madiun dan Tuluagung, dan 13 Kabupaten terjangkit lainnya memiliki

API < 1. Sedangkan 13 Kabupaten/Kota lainnya dinyatakan bebas penularan

penyakit malaria.

Jumlah penderita positif malaria di Jawa Timur tahun 2011 sebanyak

1.208 kasus, menunjukan trend meningkat dari tahun 2010. Angka kesakitan

Malaria (API) juga menunjukan trend meningkat dari 0.18 % tahun 2010 menjadi

0.22 % di tahun 2011. Penderita Malaria di Jawa Timur tahun 2011 sebagian

besar (86%) adalah penderita import dari Kalimantan, Sumatera, Papua dan Nusa

Tenggara Barat


22

Tabel 3.4 Capaian Indikator Program Pengendalian Penyakit Malaria di Jawa Timur

No URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TREND

1. Jumlah SD diperiksa 56,1 ribu 23,4 ribu Turun

ABER (Cakupan Pemeriksaan Sediaan Darah )

1,06 % 0.46% Turun

2. Jumlah penderita positif 946 1.208 Naik

a. % Malaria falsipharum 46,5 % 48,4 % Naik

b. % penderita setempat 10,7 % 11.8% Naik

c.% penderita Import Luar Jawa 85,4 % 86,7% Naik

d. Penderita meninggal (orang) 2 8 Meningkat

3 API (Jml. Penderita /1000 pddk) 0,18 %o 0.22 %o Naik

4 SPR (Slide Positivity Rate ) : % 1,68 % 4,8 % Naik

5 Desa HCI 3 2

c. Filariasis (Penyakit Kaki Gajah)

Penyakit Filariasis adalah penyakit menular kronis yang disebabkan cacing

filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening serta merusak sistem

limfe. Penyakit filariasis menimbulkan pembengkakan tangan, kaki, granula

mammae dan scrotum. Menyebabkan kecacatan seumur hidup serta stigma sosial

bagi penderita dan keluarganya.

Kasus Filariasis/Klinis Limfadema kronis yang ada di Jawa Timur sampai

dengan Desember 2011 sebanyak 318 kasus yang tersebar di 32 Kabupaten/Kota

pada 163 kecamatan di 218 kelurahan/desa. Hasil lengkap per Kabupaten/Kota

dapat di lihat pada tabel 25.

Gambar 3.14 Sebaran Penderita Filariasis kronis di Jawa Timur Tahun 2011

Tidak ditemukan kasus

1 s/d 9 kasus

10 s/d 20 kasus

Lebih dari 20 kasus

Capaian IndikatorPencapaian Tahun

2009 2010 2011

Mikrofilaria rate (< 1%) 0% 0% 0%

Jumlah penderita Filariasis kronis di Jawa Timur


23

3.3.3 Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

PD3I (Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)

merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas atau ditekan

dengan imunisasi. PD3I yang akan dibahas dalam bab ini mencakup

penyakit Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum dan Polio.

a. Campak

Campak adalah penyakit yang disebabkan virus morbili, disebarkan

melalui droplet bersin/batuk dari penderita. Gejala awal penyakit adalah

demam, bercak kemerahan, batuk-pilek, mata merah (conjunctivitis)

selanjutnya timbul ruam di seluruh tubuh.

Penyakit Campak sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) dan

berdasarkan data dari Depkes menyebutkan frekuensi KLB campak

menduduki urutan ke empat setelah DBD, diare dan chikungunya.

Kematian akibat campak pada umumnya disebabkan kasus komplikasi

seperti meningitis.

Gambar 3.15. Trend Kasus Campak di Provinsi Jaw Timur Tahun 2008 – 2011

Kasus campak mencapai tertinggi pada tahun 2005 dan 2006. Kasus

mulai menurun setelah pada tahun 2007 (bulan Pebruari) dilakukan

Kampanye Campak.

Empat tahun kemudian (tahun 2011) dilakukan kampanye campak

kembali, diharapkan kasus campak akan terus menurun dan cakupan

imunisasi >95%. Bila ini tercapai maka program penangulangan campak

akan memasuki tahap “eliminasi”.

3518 3370

4434

28712437

4807

5530

2612

992 1073

1988

2926

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


24

b. Difteri

Difteri adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh bakteri

Corynebacterium diptheriae dengan gejala awal adalah demam 38 C,

pseudomembrane (selaput tipis) putih keabuan pada tenggorok (laring,

faring, tonsil) yang tak mudah lepas dan mudah berdarah. Dapat disertai

nyeri menelan, leher bengkak seperti leher sapi (bullneck) dan sesak nafas

disertai bunyi (stridor).

Difteri merupakan kasus “ Re Emerging Disease” di Jawa Timur

karena kasus Difteri sebenarnya sudah menurun pada tahun 1985, namun

kembali meningkat pada tahun 2005 saat terjadi KLB di Bangkalan. Dan

sejak itu, penyebaran Difteri semakin meluas dan mencapai puncaknya

pada tahun 2010 sebanyak 300 kasus dengan 21 kematian dan Provinsi

Jawa Timur merupakan penyumbang kasus Difteri terbesar di Indonesia

(74%) bahkan di dunia.

Gambar 3.16 Perkembangan Penyakit Difteri di Provinsi Jawa Timur tahun 2000 – 2010

Penyebaran kasus Difteri menurut Kabupaten/Kota selama empat

tahun terakhir dapat diamati pada gambar dibawah ini, dan bila

diperhatikan ada beberapa Kabupaten/Kota selalu punya kasus Difteri

setiap tahunnya.


25

Gambar 3.17 Distribusi Difteri di Provinsi Jawa Timur tahun 2007 – 2011

Berdasarkan kelompok umur, penyakit difteri meningkat pada

kelompok usia 10-14 tahun dan usia > 15 tahun, sementara pada

kelompok usia < 1 tahun dan usia 5-9 tahun cenderung menurun seperti

gambar dibawah ini.


26

Gambar 3.18. Distribusi Penderita Difteri Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2010

Upaya menekan kasus Diphteri, dilakukan melalui imunisasi dasar

pada bayi dengan vaksin DPT+HB. Vaksin tersebut diberikan 3 kali yakni

pada usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Selain itu karena terjadi lonjakan

kasus pada usia sekolah maka imunisasi tambahan TD juga diberikan

untuk anak SD/sederajat kelas 4-6 dan SMP di 10 Kabupaten dan 1 Kota

yaitu Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep,

Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto dan Kota Surabaya. Adapun

cakupan imunisasi DPT3+HB3 di Jawa Timur tahun 2011 sebesar 99,72%.

c. Pertusis/Batuk Rejan

Pertusis adalah penyakit yang disebabkanbakteri Bardetella pertusis

dengan gejala batuk beruntun disertai tarikan nafas hup (whoop) yang

khas dan muntah. Lama batuk bisa 1-3 bulan sehingga disebut batuk 100

hari. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak berusia dibawah 1 tahun dan

penularannya melalui droplet atau batuk penderita .

Pada tahun 2011 ada 6 Kabupaten di Jawa Timur yang melaporkan

kasus pertusis dengan jumlah penderita 23 orang, kasus terbanyak ada di

Kabupaten Pacitan (12 kasus). Upaya pencegahan kasus Pertusis

dilakukan melalui imunisasi DPT+HB sebanyak 3 kali yaitu saat usia 2

bulan, 3 bulan dan 4 bulan atau usia yang lebih dari itu tetapi masih

dibawah 1 tahun (usia s/d 11 bulan).

d. Tetanus Neonatorum (TN)

Tetanus neonatorum (TN) adalah penyakit yang disebabkan

Clostridium tetani pada bayi (umur < 28 hari) yang dapat menyebabkan

kematian. Penanganan Tetanus neonatorum tidak mudah, sehingga yang

terpenting adalah upaya pencegahan melalui pertolongan persalinan yang


27

higienis dan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) ibu hamil serta perawatan tali

pusat.

Gambar 3.19 Trend Kasus dan Kematian Tetanus Neonatorum (TN)

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2011

Dari gambar diatas terlihat adanya kenaikan kasus TN dari tahun

2010 ke tahun 2011, namun kematian masih sangat tinggi. CFR paling

tinggi terlihat pada tahun 2009.

Penyebaran kasus TN di Jawa Timur tahun 2008 – 2011 seperti

terlihat pada ganbar dibawah ini

Gambar 3.20 Sebaran Kasus Tetanus Neonatorum (TN) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011

Dari gambar diatas ada beberapa daerah yang selalu ada kasus

setiap tahunnya, diantaranya adalah Blok Madura dan Blok Besuki

(Banyuwangi, Jember, Bondowoso dan Situbondo). Kedua wilayah

tersebut termasuk dalam wilayah Tapal Kuda, merupakan suatu daerah

dimana banyak penolakan masalah imunisasi leh sekelompok

masyarakatnya sehingga hampir semua kasus PD3I selalu tinggi di

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011

28 2825

28

14

18

10

16

Jml Kasus

Jml Mati

2008

2010

2008 2008 2009

2011


28

wilayah tersebut. Disamping daerah tersebut, daerah sekitar Malang,

Ngawi dan Tuban bahkan Surabaya sering terjadi kasus TN.

e. AFP (Acute Flacid Paralysis)

Poliomyelitis/polio merupakan penyakit paralisis atau lumpuh yang

disebabkan virus polio. Cara penularan Polio terbanyak melalui mulut

ketika seseorang mengkonsumsi mak-min yang terkontaminasi lendir,

dahak atau feses penderita polio. Virus masuk aliran darah ke sistem saraf

pusat menyebabkan otot melemah dan kelumpuhan, menyebabkan

tungkai menjadi lemas secara akut.

Penyakit polio harus dibuktikan masih ada atau sudah tidak ada

dengan dibuktikan penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis).

Kegiatan surveilans AFP menjadi salah satu kunci dalam mencapai Eradiki

Polio (Erapo), sehingga diharapkan suatu saat dunia ini akan bebas dari

penyakit Polio. Jumlah kasus AFP tahun 2012 adalah 210 kasus dan trend

penemuan per bulan selama tahun 2011 dapat dilihat pada ganbar

dibawah ini.

Gambar 3.21 Trend Penemuan Kasus AFP per Bulan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Penemuan kasus pada awal tahun memang cukup tinggi, penurunan

yang terlihat mulai konsisten pada bulan Juli sampai dengan Desember.

Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kesibukan petugas surveilans dalam

rangka musim haji dan adanya KLB Difteri yang melanda seluruh wilayah

Jawa Timur.

3.4 STATUS GIZI MASYARAKAT

Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan

sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas. Jika ditelusuri, masalah gizi

24 23 22 23

15

21

15 14 1315

9

13

0

5

10

15

20

25

30

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES


29

terjadi disetiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan (janin), bayi,

anak, dewasa, dan usia lanjut, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.22 Masalah Gizi Dalam Siklus Hidup Manusia

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator, antara lain

bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, anemia gizi besi

pada ibu dan pekerja wanita dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

Adapun indikator-indikator yang sangat berperan menentukan status gizi

masyarakat antara lain sebagai berikut:

3.4.1 Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR)

Dari laporan Kabupaten/Kota tahun 2011 diketahui jumlah bayi

BBLR di Jawa Timur mencapai 17.561 bayi dari 601.136 bayi lahir hidup

dan kematian terbesar pada Neonatal karena BBLR sebesar 38,3 %.

Besarnya kematian karena BBLR banyak disebabkan karena ANC yang

kurang berkualitas serta kompetensi petugas dalam manajemen BBLR

yang masih kurang.

Gambar 3.23. Penyebab Kematian Neonatal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

BBLR, 38.3

ASFIKSIA, 26.75

TN, 0.39

INFEKSI, 4.99

TRAUMA LAHIR, 1.47

KELAINAN BAWAAN, 12.61

LAIN-LAIN, 15.49

Sumber Data : LB3 KIA

4

WUS KEKWUS KEK

BUMIL KEKBUMIL KEK

(KENAIKAN(KENAIKAN BBBB

RENDAH)RENDAH)

BBLRBBLR

BALITA KEPBALITA KEP

REMAJA &REMAJA &

USIA SEKOLAHUSIA SEKOLAH

GANGGUANGANGGUAN

PERTUMBUHANPERTUMBUHAN

USIA LANJUTUSIA LANJUT

KURANG GIZIKURANG GIZI

IMR, perkembangan

mental terhambat,

risiko penyakit kronis

pada usia dewasa

Proses

Pertumbuhan

lambat, ASI

ekslusif kurang,MP-ASI tidak benar

Kurang makan,

sering terkena

infeksi, pelayanan

kesehatan kurang,pola asuh tidak

memadai

Konsumsi

gizi tidak cukup,

pola asuh kurang

Tumbuh

kembang

terhambat

Produktivitas

fisik berkurang/rendah

Pelayanan

kesehatan tidak

memadai

MMRKonsumsi Kurang

Pelayanan

Kesehatan kurang

memadai

Konsumsi tidakseimbang

Gizi janin

tidak baik

MASALAH GIZI DALAM SIKLUS MASALAH GIZI DALAM SIKLUS

HIDUP MANUSIAHIDUP MANUSIA


30

Masyarakat sehat merupakan investasi yang sangat berharga bagi bangsa

Indonesia. Untuk mencapai keadaan tersebut di Jawa Timur telah dilakukan berbagai

upaya pelayanan kesehatan seperti yang tergambar dalam uraian dibawah ini :

4.1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan langkah awal yang penting

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pelayanan

kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah

kesehatan dapat teratasi. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang

dilaksanakan di sarana kesehatan sebagai berikut :

4.1.1 Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak

Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu yang sedang hamil

bisa berpengaruh pada kesehatan janin dikandungan, saat kelahiran

hingga masa pertumbuhan bayi dan anaknya. Oleh karena itu diperlukan

pemeriksaan secara teratur pada masa kehamilan guna menghindari

gangguan atau segala sesuatu yang membahayakan kesehatan ibu dan

janin dikandungannya. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan :

a. Pelayanan Antenatal (ANC)

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh

tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan

kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) seperti mengukur timbang

berat badan, Ukur lingkar lengan atas (LiLA), Ukur tekanan darah,

Ukur tinggi fundus uteri, Hitung denyut jantung janin (DJJ), Tentukan

presentasi janin, Beri imunisasi Tetanus Toksoid (TT), Beri tablet

tambah darah (tablet besi), Periksa laboratorium (rutin dan khusus

seperti Pemeriksaan golongan darah, Pemeriksaan kadar hemoglobin

darah (Hb), Pemeriksaan protein dalam urin, Pemeriksaan kadar gula

darah, Pemeriksaan darah Malaria, Pemeriksaan tes Sifilis,

Pemeriksaan HIV, Pemeriksaan BTA) dan Tatalaksana/penanganan

Kasus atau 10 T kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai

pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada


31

kegiatan promotif dan preventif. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat

dari cakupan pelayanan K1 dan K4.

Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan kesehatan ibu

hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan

kunjungan pertama ke sarana kesehatan untuk mendapatkan

pelayanan antenatal. Sedangkan cakupan K4 adalah gambaran

besaran ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai

standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi

sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan dua kali

pada trimester ketiga.

Cakupan K1 pada tahun 2011 adalah 96,70 %, sedangkan target

96 %. Adapun capaian masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai

berikut :

85.090.095.0

100.0105.0

Ba

ny

uw…

Ng

aw

iS

ura

ba

y…

Jo

mb

an

gP

am

ek

a…

Pa

su

ru

a…

Tu

ba

nP

on

oro

go

Ng

an

juk

Situ

bo

nd

oP

ro

bo

lin…

Ba

ng

ka

l…

Ma

ge

ta

nK

ed

iri

PR

OP

IN

SI

Ma

diu

nM

ala

ng

…B

lita

r …

Ba

tu

(M

)Je

mb

er

Pa

cita

nL

am

on

g…

Mo

jok

erto

Tu

lu

ng

a…

Ma

diu

n …

Blita

rB

on

do

w…

Sa

mp

an

gS

id

oa

rjo

Mo

jok

er…

Bo

jon

eg…

Pa

su

ru

an

Pro

bo

lin…

Lu

ma

jan

gK

ed

iri (

M)

Tre

ng

ga…

Ma

la

ng

Su

me

ne

pG

re

sik

Gambar 4.1 Cakupan K1 Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Sumber : PWS KIA.

Target tahun 2011 Prov. 96 % terdapat

24 Kab./Kota yang mencapai target tsb.

%

Ada 14 Kabupaten/Kota yang di bawah target Provinsi.

Kabupaten/Kota dengan pencapaian terendah Kabupaten Banyuwangi

91,90 % dan tertinggi Kabupaten Gresik 100,81 %.

Cakupan K4 pada tahun 2011 adalah 88,31, sedangkan target

91 %. Adapun cakupan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat

dilihat pada grafik berikut :


32

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

KO

TA

PA

SUR

UA

N

KA

B. T

RE

NG

GA

LE

K

KA

B. S

AM

PA

NG

KA

B. B

AN

YU

WA

NG

I

KA

B. J

EM

BE

R

KO

TA

MA

DIU

N

KA

B. S

ITU

BO

ND

O

KA

B. G

RE

SIK

KA

B. P

AM

EK

ASA

N

KA

B. B

LIT

AR

KA

B. N

GA

NJU

K

KA

B. S

UM

EN

EP

KA

B. P

AC

ITA

N

KA

B. M

AD

IUN

KA

B. B

AN

GK

AL

AN

KA

B. K

ED

IRI

KA

B. J

OM

BA

NG

KA

B. B

ON

DO

WO

SO

KO

TA

BA

TU

KA

B. L

AM

ON

GA

N

KA

B. M

OJO

KE

RT

O

KA

B. …

KO

TA

SU

RA

BA

YA

KA

B. P

ASU

RU

AN

KO

TA

BLI

TA

R

KA

B. M

AL

AN

G

KA

B. B

OJO

NE

GO

RO

KO

TA

…

KA

B. P

RO

BO

LIN

GG

O

PR

OP

INSI

KA

B. N

GA

WI

KA

B. M

AG

ET

AN

KA

B. L

UM

AJA

NG

KO

TA

MA

LAN

G

KA

B. S

IDO

AR

JO

KO

TA

MO

JOK

ER

TO

KA

B. P

ON

OR

OG

O

KA

B. T

UB

AN

KO

TA

KE

DIR

I

Gambar 4.2 Cakupan K4

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Sumber : LB3 KIA

Target tahun 2011 Prop. 91 % terdapat


%

Lebih dari 50 % tepatnya 28 Kabupaten/Kota yang belum

mencapai target. Hal ini bisa dikarenakan bumil yang kontak pada

petugas kesehatan banyak yang tidak pada Trisemester pertama (K1

Murni) sehingga masih perlu kunjungan rumah yang lebih intensif oleh

bidan serta kemitraan bidan dan dukun perlu untuk lebih ditingkatkan.

b. Ibu Hamil dengan Risti/Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Ibu hamil risti/komplikasi adalah ibu hamil dengan keadaan

penyimpangan dari normal yang secara langsung menyebabkan

kesakitan dan kematian bagi ibu maupun bayinya. Cakupan pada

tahun 2011 adalah sebesar 79,51 %.

0.020.040.060.080.0

100.0120.0

Ba

ng

ka

la

n

Su

me

ne

p

Blita

r (

M)

Pa

me

ka

sa

n

Je

mb

er

Ba

ny

uw

a…

Tu

lu

ng

an…

Pro

bo

lin

g…

Ba

tu

(M

)

La

mo

ng

an

Sa

mp

an

g

Gre

sik

Sid

oa

rjo

Ke

diri

Mo

jok

erto

Ma

diu

n

Situ

bo

nd

o

Blita

r

PR

OP

IN

SI

Ma

ge

ta

n

Pro

bo

lin

g…

Tre

ng

ga

le

k

Su

ra

ba

ya

…

Pa

su

ru

an

Ma

diu

n (

M)

Ma

la

ng

Po

no

ro

go

Pa

su

ru

an

…

Ma

la

ng

(M

)

Bo

nd

ow

os

o

Ng

aw

i

Tu

ba

n

Jo

mb

an

g

Mo

jok

ert…

Ke

diri (

M)

Pa

cita

n

Bo

jon

eg

oro

Lu

ma

jan

g

Ng

an

juk

Gambar 4.3 Cakupan Komplikasi Kebidanan Ditangani


Sumber : LB3 KIA



Masih ada 18 Kabupaten/Kota cakupan di bawah target, untuk

itu perlu penguatan Puskesmas PONED agar cakupan komplikasi

kebidanan dapat ditangani dapat mencapai target selanjutnya. Daerah-


33

daerah yang masih di bawah target biasanya kelengkapan Tim PONED

sdh tidak lengkap, sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk

melengkapi Tim PONED yang sdh tidak lengkap, sedangkan simulasi

PONED perlu untuk segera dilakukan agar tetap dapat melakukan

penanganan komplikasi kebidanan.

c. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes)

Linakes adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang profesional (dengan kompetensi kebidanan) dimulai dari lahirnya

bayi, pemotongan tali pusat sampai keluarnya placenta. Komplikasi

dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi

dimasa persalinan. Hal ini antara lain disebabkan karena pertolongan

persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan (profesional).

84.086.088.090.092.094.096.098.0

100.0102.0

Tre

ng

ga

lek

Pa

me

ka

sa

n

Bo

nd

ow

os

o

Sit

ub

on

do

PR

OP

INS

I

Po

no

ro

go

Su

ra

ba

ya

(M

)

Sa

mp

an

g

Ma

diu

n (

M)

Sid

oa

rjo

Su

me

ne

p

Ba

tu (

M)

Ng

an

juk

Jem

be

r

Ma

diu

n

Pa

su

ru

an

Bli

tar

(M

)

Ba

ng

ka

lan

Jom

ba

ng

Pro

bo

lin

gg

o (

M)

Ba

ny

uw

an

gi

Ma

lan

g (

M)

La

mo

ng

an

Ke

dir

i

Tu

lun

ga

ng

un

g

Mo

jok

erto

(M

)

Ng

aw

i

Tu

ba

n

Pro

bo

lin

gg

o

Ke

dir

i (M

)

Bli

tar

Gre

sik

Ma

ge

tan

Pa

cit

an

Ma

lan

g

Lu

ma

jan

g

Bo

jon

eg

oro

Mo

jok

erto

Pa

su

ru

an

(M

)

Gambar 4.4 Pertolongan Persalinan Nakes


Sumber : LB3 KIA



%

Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) pada

tahun 2011 adalah sebesar 96,07 % dan hanya 4 Kabupaten yang

belum mencapai target yaitu Kabupaten Situbondo, Bondosowo,

Pamekasan dan Trenggalek. Mengapa empat Kabupaten tersebut

belum mencapai target hal ini disebabkan karena letak geografi yang

memang sulit serta jumlah dukun relatif sama dengan bidan atau

bahkan lebih banyak sehingga masih cukup banyak persalinan oleh

dukun.

Grafik di bawah ini sedikit banyak akan memperjelas gambaran

mengapa Linakes di 4 Kabupaten (Kab. Situbondo, Kab. Bondosowo,

Kab. Pamekasan dan Kab. Trenggalek) rendah karena termasuk pada


34

10 Kabupaten dengan persalinan dukun di atas 2,4 % (rata-rata

Provinsi). Ke sepuluh Kabupaten tersebut adalah Pamekasan, Kab.

Malang, Bangkalan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Jember,

Bondowoso, Sumenep dan Sampang.

0.05.0

10.015.020.0

Sid

oa

rjo

Blita

r(…

Mo

jo

k…

Ma

diu…

Ng

aw

i

Mo

jo

k…

Ma

ge

ta

n

Ke

diri …

Ng

an

ju

k

Tu

ba

n

Ba

tu

(M

)

Jo

mb

an

g

Gre

sik

Su

ra

ba…

La

mo

n…

Tu

lu

ng…

Ke

diri

Ma

diu

n

Pa

su

ru…

Blita

r

Ma

la

n…

Bo

jo

ne…

Po

no

r…

Pro

bo

l…

Tre

ng

g…

Lu

ma

j…

Pa

cita

n

Ba

ny

u…

PR

OP

I…

Pa

me

k…

Ma

la

ng

Ba

ng

k…

Pa

su

ru…

Pro

bo

l…

Situ

bo…

Je

mb

er

Bo

nd

o…

Su

me

n…

Sa

mp

a…

Gambar 4.5 Cakupan Persalinan Dukun


Sumber : LB3-KIA

LINDUKUN PROV. 2,4 % msh ada 10

Kab. yang di atas tsb.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten

Trenggalek yang Linakesnya dibawah target tahun 2011 namun

linadukunnya juga di bawah rata-rata Provinsi. Keadaan ini dapat

disebabkan karena disamping letak geografis juga karena jumlah

dukun yang relatif banyak namun telah bermitra dengan bidan.

d. Pelayanan Nifas

Masa nifas adalah masa 6-8 minggu setelah persalinan dimana

organ reproduksi mengalami pemulihan untuk kembali normal. Akan

tetapi, pada umumnya, organ-organ reproduksi akan kembali normal

dalam waktu tiga bulan pasca persalinan. Kunjungan nifas bertujuan

untuk deteksi dini komplikasi dengan melakukan kunjungan minimal

sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama

pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas kedua

dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; 3) kunjungan nifas

ketiga dilakukan pada minggu ke-6 setelah persalinan. Diupayakan

kunjungan nifas ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan neonatus

di Posyandu (Kemkes RI, 2009).


35

Cakupan pelauanan Ibu Nifas pada tahun 2011 adalah sebesar

95,56 %. Adapun cakupan per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada

gambar dibawh ini.

75.080.085.090.095.0

100.0105.0

Ma

diu

n (

M)

Tre

ng

ga

le

k

Pa

me

ka

sa

n

Ng

an

juk

Sid

oa

rjo

Ke

diri

Ba

tu

(M

)

Su

ra

ba

ya

…

Po

no

ro

go

Situ

bo

nd

o

Ma

la

ng

(M

)

Tu

lu

ng

an

g…

Ma

diu

n

PR

OP

IN

SI

Tu

ba

n

Blita

r (

M)

Ke

diri (

M)

Ma

la

ng

La

mo

ng

an

Ba

ng

ka

la

n

Ng

aw

i

Jo

mb

an

g

Pro

bo

lin

gg…

Lu

ma

jan

g

Ma

ge

ta

n

Gre

sik

Bo

jon

eg

oro

Mo

jok

erto

Pro

bo

lin

gg

o

Sa

mp

an

g

Ba

ny

uw

an

gi

Je

mb

er

Pa

su

ru

an

Blita

r

Bo

nd

ow

os

o

Su

me

ne

p

Pa

cita

n

Pa

su

ru

an

…

Mo

jok

erto

…

Gambar 4.6 Cakupan Ibu Nifas


Sumber : LB3 KIA



Untuk pelayanan nifas ada 10 Kabupaten/Kota yang belum

mencapai target, sehingga Kabupaten/Kota yang masih dibawah target

diharapkan dapat memberikan pelayanan Nifas yang berkualitas.

e. Pelayanan Kesehatan Neonatus

Bayi usia kurang dari satu bulan merupakan golongan umur

yang rentan gangguan kesehatan. Upaya untuk mengurangi resiko

tersebut adalah melalui pelayanan kesehatan pada neonatus minimal

tiga kali yaitu dua kali pada usia 0 -7 hari dan satu kali pada usia 8 - 28

hari atau disebut KN lengkap. Pelayanan kesehatan yang diberikan

meliputi pelayanan kesehatan neonatus dasar (tindakan resustasi,

percegahan hipotermia, ASI dini-ekslusif, pencegahan infeksi berupa

perawatan mata, tali pusat dan kulit), pemberian Vitamin K, imunisasi,

manajemen terpadu balita muda (MTBM) dan penyuluhan perawatan

neonatus di rumah pada ibunya.

Cakupan KN lengkap pada tahun 2011 adalah sebesar 95,89.

Adapun trend cakupan KN lengkap di Jawa Timur dapat diamati

sebagai berikut :


36

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

Blita

r (M

)

Ma

la

ng

(M

)

Tre

ng

ga

le

k

Pa

me

ka

sa

n

Ng

an

juk

Ba

tu

(M

)

Sid

oa

rjo

Ma

diu

n (

M)

Ba

ny

uw

an

gi

Po

no

ro

go

Situ

bo

nd

o

Ke

diri

Ma

diu

n

Tu

lu

ng

an

gu

ng

PR

OP

IN

SI

Pro

bo

lin

gg

o (M

)

Mo

jok

erto

(M

)

Su

ra

ba

ya

(M

)

Jo

mb

an

g

Ba

ng

ka

la

n

Ng

aw

i

Tu

ba

n

Ma

la

ng

La

mo

ng

an

Ma

ge

ta

n

Bo

jon

eg

oro

Pro

bo

lin

gg

o

Sa

mp

an

g

Pa

su

ru

an

Blita

r

Pa

su

ru

an

(M

)

Lu

ma

jan

g

Bo

nd

ow

os

o

Je

mb

er

Pa

cita

n

Mo

jok

erto

Gre

sik

Ke

diri (

M)

Su

me

ne

p

Gambar 4.7.Cakupan KN Lengkap


Sumber : LB3 KIA

Target tahun 2011 Prov. 95 % terdapat


Masih 10 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 95 %, capaian

terendah pada Kota Biltar sekitar 83,92 % sedangkan cakupan terbesar

pada Kota Kediri sebesar 104,29 %. Meskipun sudah 24 Kabupaten/Kota

telah mencapai target namun validasi data kualitas KN lengkap perlu

terus dipantau agar Bayi pada usia Neonatal betul betul mendapatkan

pelayanan Neonatal yang berkualitas.

f. Neonatal Komplikasi Ditangani

Neonatal risti/komplikasi adalah keadaan neonatus dengan

penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian

serta kecacatan seperti asfiksia, hipotermi, tetanus neonatorum,

infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan,

kelainan kongenital termasuk klasifikasi kuning pada MTBS. Dalam

pelayanan neonatus, sekitar 15% diantara neonatus yang dilayani bidan

di Puskesmas tergolong dalam kasus risti/komplikasi yang memerlukan

penanganan lebih lanjut.

Cakupan neonatal komplikasi ditangani pada tahun 2011

adalah sebesar 79,51 %.


37

0.020.040.060.080.0

100.0120.0

Mo

jok

erto

Ma

la

ng

(M

)

Gre

sik

Tu

lu

ng

an…

Su

me

ne

p

Je

mb

er

Ba

ng

ka

la

n

Tre

ng

ga

le

k

Pa

me

ka

sa

n

Ba

ny

uw

a…

Ma

ge

ta

n

Ma

diu

n

Pro

bo

lin

g…

Mo

jok

ert…

Sa

mp

an

g

Blita

r

Ma

diu

n (

M)

Pro

bo

lin

g…

Ba

tu

(M

)

Situ

bo

nd

o

La

mo

ng

an

PR

OP

IN

SI

Blita

r (M

)

Ke

diri

Sid

oa

rjo

Ng

an

juk

Ma

la

ng

Tu

ba

n

Bo

nd

ow

os

o

Su

ra

ba

ya

…

Bo

jon

eg

oro

Ng

aw

i

Pa

su

ru

an

…

Pa

cita

n

Jo

mb

an

g

Ke

diri (

M)

Pa

su

ru

an

Lu

ma

jan

g

Po

no

ro

go

Gambar 4.8 Neonatal Komplikasi Ditangani


Sumber :



Ada 17 Kabupaten/Kota yang cakupan Noenatal Komplikasi ditangani

telah mencapai target 73 %, namun perlu divalidasi lagi tentang fungsi

Puskesmas PONED bagi Kabupaten/Kota yang cakupannya kurang dari

73 %, hal ini perlu dilakukan mengingat banyak Tim PONED yang sudah

tidak lengkap karena mutasi atau Promosi ke Puskesmas yang bukan

PONED.

g. Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi adalah kunjungan anak usia kurang dari satu

tahun (29 hari-11 bulan) yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh

dokter, bidan atau perawat di sarana kesehatan. Pelayanan kesehatan

yang diberikan meliputi imunisasi dasar lengkap, stimulasi deteksi

intervensi dini tumbuh kembang dan penyuluhan perawatan kesehatan

bayi.

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2011 adalah sebesar 93,13

%. Gambaran perkembangan pelayanan kesehatan bayi di Jawa Timur

dapat diamati pada grafik dibawah ini :


38

0.020.040.060.080.0

100.0120.0

Ma

lan

g (

M)

Su

me

ne

p

Bli

tar

(M)

Sit

ub

on

do

Pa

su

rua

n (

M)

Ma

diu

n (

M)

Ng

an

juk

Jem

be

r

Ba

tu (

M)

Ba

ny

uw

an

gi

Su

rab

ay

a (

M)

Ma

diu

n

Pa

me

ka

sa

n

Po

no

rog

o

Mo

jok

ert

o (

M)

Ba

ng

ka

lan

Ke

dir

i

Bli

tar

Pa

su

rua

n

Sa

mp

an

g

Gre

sik

Tre

ng

ga

lek

Pro

bo

lin

gg

o (

M)

Ma

lan

g

Tu

ba

n

La

mo

ng

an

PR

OP

INS

I

Ng

aw

i

Ma

ge

tan

Tu

lun

ga

ng

un

g

Lu

ma

jan

g

Pro

bo

lin

gg

o

Bo

jon

eg

oro

Jom

ba

ng

Bo

nd

ow

os

o

Pa

cit

an

Mo

jok

ert

o

Ke

dir

i (M

)

Sid

oa

rjo

Gambar 4.9 Cakupan Kunjungan Bayi


Sumber : LB3 KIA



Baru 12 Kabupaten/Kota yang mencapai target, untuk

Kabupaten/Kota yang belum mencapai target perlu dilakukan

peningkatan pelayanan yang berkualitas pada Bayi Paripurna yang

sdh mendapat ASI Ekslusif, Vit A serta pelayanan lain sehingga bayi

mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

h. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita tahun 2011 adalah 68,66 %.

Adapun cakupan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Mal

ang

(M)

Ban

yuw

angi

Blit

ar

Situ

bo

nd

o

Sum

en

ep

Blit

ar (

M)

Gre

sik

Sura

bay

a (M

)

Tre

ngg

ale

k

Pas

uru

an

Ke

dir

i

Sam

pan

g

Jem

be

r

Tulu

nga

ngu

ng

Sid

oar

jo

Nga

nju

k

Mad

iun

(M

)

Jom

ban

g

PR

OP

INSI

Pam

eka

san

Po

no

rogo

Pro

bo

lingg

o

Bo

nd

ow

oso

Mad

iun

Nga

wi

Ban

gkal

an

Pac

itan

Mag

eta

n

Pas

uru

an (

M)

Tub

an

Bo

jon

ego

ro

Mo

joke

rto

Bat

u (

M)

Lum

ajan

g

Ke

dir

i (M

)

Lam

on

gan

Mal

ang

Pro

bo

lingg

o (M

)

Mo

joke

rto

(M

)

Gambar 4.10 Cakupan Anak Balita


Sumber : LB3 KIA




39

Ada 20 Kabupaten/Kota yang mencapai target 87 %,

Kabupaten/Kota yang lainnya perlu untuk meningkatkan cakupan

pelayanan Anak Balita melalui pelayanan yang paripurna, yang salah

satu pelayanannya adalah sudah di SDDTK 2 kali, mendapat Vit A serta

pelayanan berkualitas lainnya pada Anak Balita.

4.1.2 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Hasil pelaksanaan Keluarga Berencana tahun 2011 dibandingkan

dengan keadaan 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel

dibawah ini :

Tabel 4.1 Hasil Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2011

INDIKATOR TARGET/TOLERANSI 2008 2009 2010 2011

KB Baru Terjadi Peningkatan dari Tahun Ke Tahun (%)

83,7 10,63 7,82 11,86

KB Aktif 70% 67,36 62,05 67,93 74,91

Drop Out Terjadi Penurunan Dari Tahun Ke Tahun (%)

3,37 4,64 2,74 6,33

Kegagalan 0.19% 0,01 0,04 0,02 0,02

Komplikasi 3.5% 0,07 5,54 0,14 0,10

Efek Samping 12.5% 0,57 0,19 3,54 3,74

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa :

a. Terjadi pencapaian peningkatan Cakupan KB aktif dari tahun 2010 ke 2011

menjadi 74,91. Hal ini dikaitkan dengan :

Peningkatan kompetensi petugas baik dalam pelayanan maupun konseling

Perbaikan dalam system pencatatan pelaporan melalui software KB yang

sudah tersosialisasi dan mudah dilakukan.

b. Untuk KB Baru dari tahun 2008 ke 2009, 2010 dan 2011 terjadi perubahan

denominator, dari PPM ke PUS (sesuai petunjuk Kemenkes RI) sehingga

berpengaruh pada pencapaian KB baru yang cukup signifikan

c. Drop out terjadi peningkatan dikarenakan adanya perbedaan persepsi

petugas dalam definisi operasional Drop Out sehingga dalam Moment khusus

banyak KB ganti cara di masukkan dalam Drop Out

d. Kegagalan dan komplikasi menurun hal ini disebabkan kompetensi petugas

yang meningkat baik dalam pelayanan kontrasepsi maupun konseling KB

e. Efek samping meningkat namun hal ini masih bersifat fisiologis sebagai

akibat pemakaian kontrasepsi namun masih dibawah angka toleransi(12,5%).

Penyebabnya umum adalah : factor alokon yang mesti diperiksa kualitasnya.

Suplai Alokon berasal dari BKKBN/Badan PP dan KB


40

4.1.3 Pelayanan Imunisasi

Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan

pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi (PD3I). Indikator yang digunakan untuk menilai

keberhasilan program imunisasi adalah angka UCI (Universal Child

Immunization).

Pada awalnya UCI dijabarkan sebagai tercapainya cakupan

imunisasi lengkap minimal 80% untuk tiga jenis antigen yaitu DPT3, Polio

dan campak. Namun sejak tahun 2003, indikator perhitungan UCI sudah

mencakup semua jenis antigen. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan

batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga

tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan

PD3I. Adapun sasaran program imunisasi ádalah bayi (0-11 bulan), ibu

hamil, WUS dan murid SD. Cakupan UCI Desa di Jawa Timur tahun 2011

sebesar 54, 62 %

Upaya peningkatan kualitas imunisasi dilaksanakan melalui

kampanye, peningkatan skill petugas imunisasi, kualitas penyimpanan

vaksin dan sweeping sasaran.

4.1.4 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut seharusnya dilakukan sejak

dini. Usia sekolah dasar merupakan saat yang tepat untuk dilakukan upaya

kesehatan gigi dan mulut, karena pada usia tersebut merupakan awal

tumbuh kembangnya gigi permanen dan merupakan kelompok umur

dengan resiko kerusakan gigi yang tinggi.

Kesadaran anak sekolah SD/MI dengan pemantuan melalui program

UKGS terhadap kesehatan gigi semakin baik dari tahun 2010 ke 2011. Hal

ini ditunjukan dengan penurunan angka tumpatan gigi tetap tahun 2010

sebesar 148.279 anak menjadi 140.313 anak pada tahun 2011.

Sedangkan angka pencabutan gigi tetap juga mengalami penurunan angka

yaitu pada tahun 2010 sebesar 222.022 anak dan tahun 2011 sebesar

218.685 anak. Dengan demikian rasio Pencabutan gigi tetap terhadap

tumpatan gigi tetap mengalami penurunan sebesar 0,4 % dari tahun 2010

dan 2011. Hasil program UKGS terlihat seperti gambar dibawah in.


41

Gambar 4.11. Hasil Program UKGS di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2011

Sedangkan pemeriksaan gigi terhadap anak SD/MI untuk

memerlukan tindakan perawatan gigi juga mengalami penurunan

dari tahun 2010 ke 2011. Pada tahun 2010 anak yang memerlukan

perawatan gigi sebanyak 546.465 anak, sedangkan pada tahun

2011 sebanyak 402.098 anak. Artinya jumlah anak yang

memerlukan perawatan mengalami penurunan sebesar 144.367

orang.

Dengan adanya anak yang memerlukan perawatan di

Puskesmas dari hasil kegiatan UKGS, perlu dilakukan rujukan untuk

mendapatkan perawatan di Puskesmas. Dari data yang diperoleh

mendapatkan penurunan dari anak yang perlu perawatan dan yang

mendapatkan perawatan tahun 2010 sebesar 329.413 dari 546.465,

untuk tahun 2011 yang mendapatkan perawatan sebesar 261.133

terhadap yang perlu perawatan sebesar 402.098. Hal ini

disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap

kesehatan gigi anak dan adanya ketakutan dari anak terhadap alat

kesehatan gigi.

0

100000

200000

300000

2010 2011

tumpatan

pencabutan


42

Gambar 4.12. Hasil Pemeriksaan Gigi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2011

4.1.5 Kunjungan Pelayanan Kesehatan Dasar

Sebagian besar sarana pelayanan di Puskesmas dipersiapkan untuk

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penderita melalui pelayanan rawat

jalan dan rawat inap bagi puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas

perawatan). Sementara rumah sakit yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas

merupakan sarana rujukan bagi Puskesmas terhadap kasus-kasus yang

membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui perawatan rawat inap, disamping

tetap menyediakan pelayanan rawat jalan bagi masyarakat yang langsung datang

ke rumah sakit.

Pada tahun 2010 jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan pelayanan

Puskesmas sebanyak 22.885.696 orang rawat jalan dan 928.601 orang rawat

inap. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan

pelayanan Puskesmas sebanyak 20.756022 orang rawat jalan dan 371.819

orang rawat inap. Angka perbandingan pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat

dalam mencari pertolongan kesehatan pada tahun 2010 sampai dengan 2011

terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.13 Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dan 2011

0

200000

400000

600000

2010 2011

perlu perawatan

mendapat perawatan

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2010 2011

22,885,696 20,020,193

928,601 348,275

Ratat Jalan

Rawat Inap


43

Berdasarkan angka dan gambar diatas, menyebutkan bahwa terjadinya

penurunan dari tahun 2010 ke 2011 adalah kunjungan rawat jalan sebesar

2.129.674 orang dan kunjungan rawat inap sebesar 556.782 orang. Hal ini

menunjukan bahwa telah terjadinya kesadaran kesehatan dari masyarakat ,serta

terlaksananya program icon Gubernur, dengan terbentuknya Ponkesdes dan

Puskesmas Pembantu dengan pelayanan gawat darurat dan observasi. Dengan

adanya Ponkesdes fungsi Puskesmas Promotif dan preventif menjadi meningkat. .

4.2 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN KHUSUS

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi isu utama dalam

pembangunan kesehatan baik dalam lingkup nasional maupun global. Hal ini

didorong karena semakin besarnya tuntutan terhadap organisasi pelayanan

kesehatan untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan secara prima terhadap

konsumen. Dalam pengembangan masyarakat yang semakin kritis maka mutu

pelayanan akan menjadi sorotan.

Rumah Sakit sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan telah

mengalami banyak kemajuan, dimana salah satunya dapat dilihat dari jumlah

Rumah Sakit yang semakin bertambah. Jumlah Rumah Sakit di Jawa Timur

cenderung meningkat, pada tahun 2011 mencapai angka 324 buah yang terdiri dari

230 Rumah Sakit Swasta, 55 Rumah Sakit Pemerintah, 28 Rumah Sakit TNI/ Polri,

10 Buah Rumah Sakit BUMN, 1 Rumah Sakit yang dimiliki oleh Kementerian

Kesehatan RI.

Mutu pelayanan rumah sakit diantaranya dapat dilihat dari aspek-aspek

penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, aspek efisiensi dan efektifitas

pelayanan, keselamatan pasien. Beberapa indikator untuk mengetahui mutu

efisiensi rumah sakit antara lain : pemanfaatan tempat tidur, pemanfaatan tenaga,

pemanfaatan penunjang medik, dan keuangan. Indikator pemanfaatan tempat tidur

sendiri yang mudah kita lihat dan kita ketahui adalah melalui angka BOR/ Bed

Occupancy Rate, BTO/ Bed Turn Over, ALOS/ Average Length Of Stay, TOI/ Turn

Over Interval.

Selama periode tahun 2010 - 2011, Rumah Sakit di Jawa Timur mengalami

peningkatan dalam hal rata-rata pemanfaatan tempat tidur. Pada tahun 2010 rata-

rata nilai BOR Jawa Timur adalah sebesar 55,6%, tahun 2011 rata-rata BOR Jawa

Timur sebesar 56,2%. Selain itu, untuk rata-rata lama hari perawatan (LOS) Jawa

Timur juga mengalami hal yang sama, pada tahun 2011 adalah 4,4 hari jika

dibandingkan dengan tahun 2010 adalah 4 hari. Berikut adalah nilai indicator

pemakian tempat tidur dari Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur :


44

Tabel 4.2. Nilai Indikator Pemakaian Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2011

Indikator 2009 2010 2011 Standar Kemkes

BOR 85,33 % 73,83 % 57 % 60-85 %

BTO 75 kali 76 kali 65 kali 40-50 kali

TOI 2 hari 2 hari 2 hari 1-3 hari

ALOS 4 hari 3 hari 3 hari 6-9 hari

NDR 164 orang 150 orang 146 orang 25/1000 penderita keluar

GDR 135 orang 206 orang 141 orang 45/1000 penderita keluar

Angka pemanfaatan tempat tidur seperti di atas adalah salah satu indikator

yang mudah untuk memantau bagaimana mutu sebuah pelayanan rumah sakit.

Secara umum mutu pelayanan rumah sakit di Jawa Timur mengalami peningkatan

pada tahun 2011 jika dibandingkan tahun 2010.

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit pada tahun 2011

adalah 6.403.899 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2010 yaitu

6.103.243. Demikian juga kunjungan rawat inap di tahun 2011 sebanyak 1.598.648

meningkat dari tahun 2010 yaitu 1.421.364. Peingkatan kunjungan rawat jalan dan

rawat inap dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.14 Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2011

Dari gambar tersebut diatas terlihat adanya peningkatan kunjungan

rawat jalan adalah sebesar 300.656 orang dan kunjungan rawat inap sebesar

177.284 orang.

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2010 2011

6,103,243 6,403,899

421,364 598,648

Ratat Jalan

Rawat Inap


45

4.3 KETERSEDIAAN OBAT

Ketersediaan obat yang diukur tidak semua item obat yang ada di

pelayanan kesehatan yakni 34 item obat yang diperkirakan bisa mewakili yang

merupakan obat emergency, pass moving, penunjang utama dan life saving serta

yang wajib tersedia untuk beberapa penyakit menular.

Dari lampiran tabel 69 dikelompokkan persentase ketersediaan obat sebagai

berikut :

Tabel 4.3 Persentase Ketersediaan Obat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

% Ketersediaan Jumlah Kab/Kota % Kab/Kota

0% keatas 5 13,16

30% keatas 11 28,95

50% keatas 8 21,05

70% keatas 2 5,26

80% keatas 4 10,53

90% keatas 5 13,16

100% 3 7,89

Total 38 100

Persentase ketersediaan obat secara regional Jawa Timur rata-rata 59,17%

dengan penyebaran sebagai berikut :

- 11 Kabupaten/Kota mempunyai % ketersediaan obat antara 30% sampai 49.9%.

- 8 Kabupaten/Kota mempunyai % ketersediaan obat antara 50% sampai 69.9%




- 3 Kabupaten/Kota mempunyai % ketersediaan obat sebesar 100%

Dari hasil diatas terlihat bahwa yang % ketersediaannya 100% hanya 3

kabupaten dan sebagian besar lainnya di bawah 100%. Hal ini disebabkan karena

batasan perhitungan ketersediaan obat menggunakan batasan tingkat

ketersediaan 18 bulan (artinya apabila tingkat ketersediaan obat sebesar 18 bulan

dikatakan prosen ketersediaannya 100%). Padahal tingkat ketersediaan obat 18

bulan itu terdiri dari ketersediaan obat dalam 1 tahun (12 bulan) ditambah

penyangga (6 bulan). Besarnya penyangga tersebut bervariasi di masing-masing

daerah antara 10 – 50 % (1,2 bulan – 6 bulan) disesuaikan dengan kondisi

masing-masing wilayah, yakni kondisi fluktuasi penyakit, geografis dan pola

kebiasaan sehari-hari penduduk.


46

Tabel 4.4 Tingkat Ketersediaan Obat Menurut Jenis Obat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No Nama Obat Satuan % Tingkat Kecukupan

1 Amoksisilin sirup kering 125 mg/ml

Btl 60 ml 44,74

2 Amoksisilin kapsul 500 mg Ktk @ 120 kap 47,37

3 Antasida DOEN tablet Btl @ 1000 tab 55,26

4 Antalgin tablet 500 mg Btl @ 1000 tab 47,37

5 Deksametason inj 5 mg/ml – 2ml Ktk @ 100 ampul 65,79

6 Dekstrometorfan Sirup 10 mg/5ml Btl 60 ml 57,89

7 Dekstrometorfan Tab 15 mg Btl @ 1000 tab 60,53

8 Difenhidramin HCl inj 10 mg/ml-1ml

Ktk @ 100 ampul 52,63

9 Gliserin Guaiakolat tab 100 mg Btl @ 1000 tab 52,63

10 Glukosa Larutan Infus 5 % steril Btl 500 ml 65,79

11 Ibuprofen tablet 200 mg Btl @ 100 tab 44,74

12 Kloramfenikol kapsul 250 mg Btl @ 250 Kapsul 60,53

13 Kotrimoksazol tablet 480 mg Btl @ 100 tab 55,26

14 Kotrimoksazol tablet 120 mg Btl @ 100 tab 73,68

15 Kotrimoksazol Sirup Btl 60 ml 50,00

16 Klorfeniramini Maleat tab 4 mg Tablet 50,00

17 Kloroquin tablet Tablet 89,47

18 Natrium Klorida Infus 0,9 % steril Btl 500 ml 55,26

19 Parasetamol Tablet 500 mg Btl @ 1000 tab 44,74

20 Ringer Laktat Infus steril Btl 500 ml 55,26

21 Vitamin B Kompleks Kapsul Btl @ 1000 Kapsul 47,37

22 Retinol 200.000 IU Btl @ 30 Kapsul 57,89

Vitamin A 200.000 IU Btl @ 50 Kapsul 47,37

23 Tablet Tambah darah Ktk @ 30 Tablet 55,26

24 Multivitamin Sirup Botol 52,63

25 Garam Oralit Bungkus 50,00

26 OAT Kat 1 Pkt 60,53



29 OAT Kat Sisipan Pkt 71,05

30 OAT Kat Anak Pkt 65,79


47

31 Pyrantel Pamoat 125 mg tablet Btl @ 1000 Tablet 57,89

32 Salep 2-4 Pot 44,74

33 Infus set dewasa Kantong 50,00

34 Infus set anak Kantong 100,00

Beberapa hal lain yang dapat menyebabkan persentase obat belum

mencapai target 100% antara lain karena ketersediaan obat dipasaran kosong

dikarenakan proses pengadaan di daerah hampir dilaksanakan bersamaan

waktunya, serta terjadinya kejadian bencana dan KLB yang tidak bisa diprediksi

sebelumnya.

4.4 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DAN KERACUNAN MAKANAN

Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya/meningkatnya kejadian kesakitan atau

kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun

waktu tertentu.

Kejadian KLB penyakit dan keracunan di Jatim masih sangat tinggi dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2009 s/d 2011 kecenderungan terus meningkat, baik

dari frekuensi kejadian maupun jumlah kasus menurut jenis KLB masing-masing

seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4. 5. Distribusi Kejadian Luar Biasa (KLB) menurut Jenis Kejadian di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2011

NO JENIS KLB

2009 2010 2011

Jml Kej

% Jml Kej

% Jml Kej

%

1 Campak 10 3.28 23 5.07 34 4.80

2 Chikungunya 14 4.59 26 5.73 1 0.13

3 Cholera 5 1.10 1 0.13

4 DBD 30 9.84 21 4.63 9 1.14

5 Diare 13 4.26 17 3.74 17 2.15

6 Diphteri 134 43.93 280 61.67 639 80.68

7 Hepatitis 7 2.30 4 0.88 2 0.25

8 Keracunan 57 18.69 41 9.03 50 6.31

9 Leptospirosis 1 0.33 1 0.22 3 0.38

10 Malaria 2 0.66 1 0.22 1 0.13

11 Suspek AI 1 0.22

12 Wabah Ulat Bulu 5 0.63

13 TN 34 11.15 33 7.27 22 2.78

14 Pertusis 2 0.66 1 0.22 1 0.13

15 Pes 1 0.33

16 ILI 2 0.25

17 Varicela 1 0.13

Jumlah 305 100.0 454 100.0 788 100.0


48

4.5 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Masalah gizi merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan

manusia. Keberhasilan mewujudkan gizi yang baik bagi masyarakat akan

memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan sumberdaya manusia

yang berkualitas. Masyarakat di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya

masih dihadapkan pada masalah gizi ”ganda”, yaitu masalah Gizi Kurang dalam

bentuk : Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah Gizi

Lebih yang erat kaitannya dengan penyakit-penyakit degeneratif. Berbagai upaya

perbaikan gizi telah dilakukan di Jawa Timur dalam upaya menanggulangi

masalah gizi kurang tersebut, sedangkan untuk masalah gizi lebih, masih

dilakukan secara individu.

4.5.1 Kurang Energi dan Protein ( KEP )

Kurang Energi dan Protein (KEP) merupakan salah satu jenis

gangguan kekurangan zat gizi, terutama zat gizi makro yang dapat

memberikan gambaran tentang status gizi masyarakat. Status gizi

masyarakat, pada umumnya dapat dilihat dari status gizi balita. Ada

beberapa indikator yang dapat digunakan dalam hal ini, yaitu berat badan

(BB) menurut umur (U), Tinggi Badan (TB) menurut Umur (U) dan BB

menurut TB.

a. Angka Status Gizi Balita berdasarkan BB/U

Gambaran status gizi balita di Jawa Timur Tahun 2011, dapat

dilihat pada grafik berikut :

Gambar 4.15 Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/Udi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

G.Buruk

G.Kurang

G.Normal

G.Lebih


49

Dari grafik di atas, diketahui bahwa berdasarkan indikator BB/U,

persentase balita gizi buruk sebesar 1,16 % dan persentase balita gizi

kurang sebesar 7,03 %, sehingga persentase balita kurang gizi (Gizi

Kurang + Gizi Buruk) sebesar 8,19 %. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 27.

b. Angka BGM/D

Jika dilihat dari data balita BGM (Bawah Garis Merah) dibanding

dengan balita yang ditimbang (D), tahun 2011 di Jawa Timur (Tabel 44)

angkanya sebesar 30.448 balita (1,4% ). Dibandingkan dengan

persentase BGM pada tahun sebelumnya (tahun 2010) sebesar 44.449

balita (2,1 %), maka terjadi penurunan sebesar 0,7 %. Data tersebut

dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 4.16 Data BGM/D di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dan Tahun 2011

Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya-upaya

penanggulangan KEP yang dilakukan di Jawa Timur menunjukkan hasil

yang cukup menggembirakan. Upaya tersebut antara lain berupa :

Pemberian MP-ASI, PMT-pemulihan, peningkatan kadarzi, peningkatan

cakupan ASI-Eksklusif, peningkatan konseling pertumbuhan dan

lainnya.

c. Jumlah Kasus Gizi Buruk

Kasus Gizi Buruk dapat diperoleh dari indikator BB/TB. Data

tersebut diperoleh dari laporan masyarakat, kader posyandu, maupun

kasus-kasus yang langsung dibawa ke tempat-tempat pelayanan

kesehatan yang ada, seperti Puskesmas dan Rumah Sakit.

2,885,548

2,241,859

44,449 30,448 -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2010 2011

D

BGM


50

Tahun 2011, jumlah kasus gizi buruk di Jawa Timur tercatat

sebanyak 8.410 balita (Tabel 45). Jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar 7.760 balita, maka ada peningkatan jumlah kasus

gizi buruk sebesar 650 kasus.

Gambar 4.17 Kasus Gizi Buruk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dan 2011

Ada beberapa kemungkinan terjadinya kenaikan jumlah kasus

tersebut, antara lain semakin gencarnya petugas gizi di masyarakat

untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk di lapangan. Kegiatan

pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas gizi puskesmas,

peningkatan surveilans dan kegiatan bulan timbang merupakan upaya-

upaya penemuan kasus gizi buruk secara dini yang cukup efektif.

d. Pencapaian D/S (Partisipasi Masyarakat)

Partisipasi masyarakat dalam perbaikan gizi bagi balita dapat

ditunjukkan dari indikator D/S. Tahun 2011, di Jawa Timur angka D/S

tercatat sebesar 74,72 % (Tabel 44). Pencapaian ini sedikit lebih rendah

dibanding dengan pencapaian tahun 2010 sebesar 75,3 %. Hal ini dapat

dilihat dalam grafik di bawah ini :

7,760

8,410

7,400

7,600

7,800

8,000

8,200

8,400

8,600

2010 2011


51

Gambar 4.18 Pencapaian Cakupan D/S di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Dari grafik di atas terlihat bahwa pencapaian D/S di Jawa

Timur hampir semua kabupaten/kota di Jawa Timur di atas 60 %,

kecuali Kota Probolinggo yang hanya mencapai 44,67 %. Di Kota

Probolinggo, memang banyak ibu balitanya yang bekerja di luar rumah,

sehingga tidak membawa anaknya ke Posyandu. Di samping itu jumlah

sasaran berdasarkan angka proyeksi lebih banyak dibandingkan

dengan angka riil, sehingga mempengaruhi persentase cakupan.

Dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian angka D/S

hanya meningkat sebesar 0,6 %. Keadaaan ini harus menjadi perhatian

bagi para pengelola gizi karena target pada tahun 2014 ditetapkan

sebesar 85 %. Jika tidak ada kegiatan-kegiatan terobosan yang

memberi daya tarik tersendiri kepada ibu balita, maka dikhawatirkan

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

KAB. BOJONEGORO

KAB. MAGETAN

KAB. PASURUAN

KAB. BONDOWOSO

KOTA MADIUN

KAB. GRESIK

KAB. LAMONGAN

KAB. MOJOKERTO

KAB. LUMAJANG

KAB. TUBAN

KAB. JEMBER

KAB. BANYUWANGI

KAB. BLITAR

KOTA SURABAYA

KAB. SUMENEP

KOTA MALANG

KAB. BANGKALAN

KAB. PACITAN

KAB. MADIUN

KAB. JOMBANG

KAB. SIDOARJO

KAB. NGANJUK

KOTA BLITAR

KAB. TRENGGALEK

KAB. MALANG

KOTA BATU

KAB. PROBOLINGGO

KOTA MOJOKERTO

KAB. TULUNGAGUNG

KAB. PONOROGO

KAB. KEDIRI

KAB. SAMPANG

KOTA KEDIRI

KAB. PAMEKASAN

KOTA PASURUAN

KAB. SITUBONDO

KAB. NGAWI

KOTA PROBOLINGGO


52

kegiatan ini akan berjalan di tempat dan pada tahun 2014 tidak akan

memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan

terobosan, seperti meningkatkan integrasi dengan PAUD (Pendidikan

Anak Usia Dini). Selain itu pada tahun 2011 ini di Jawa Timur sedang

diupayakan terbentuknya sekitar 3.500 Taman Posyandu, yaitu

Posyandu dengan memberikan tambahan kegiatan berupa BKB dan

SDIDTK (Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang). Untuk itu

para petugas gizi di lapangan perlu memanfaatkan kesempatan ini

untuk mengungkit pencapaian angka D/S, sehingga pada tahun 2014

dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

4.5.2 Pencegahan dan Penanggulangan GAKY.

Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Jawa

Timur masih merupakan masalah gizi yang perlu mendapatkan

penanganan secara serius mengingat dampaknya terhadap kualitas

sumberdaya manusia. Kekurangan Yodium dapat menyebabkan masalah

gondok dan kretinisme serta mengakibatkan penurunan kecerdasan.

Upaya penanggulangan GAKY di Jawa Timur dilaksanakan melalui

optimalisasi pemanfaatan garam beryodium serta penyuluhan tentang

bahan makanan alami sumber yodium. Berdasarkan hasil monitoring

garam di desa dapat ditentukan kategori suatu desa dikatakan “desa baik”

apabila dari 21 sampel yang diperiksa, maksimal hanya 1 sampel yang

tidak mengandung yodium.

Pada tahun 2011, di Jawa Timur tidak dilakukan monitoring garam

beryodium. Hal ini disebabkan karena alokasi yang terbatas dan

difokuskan untuk kegiatan prioritas yang lain.

4.5.3 Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi Besi

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi

dilaksanakan melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) yang

diprioritaskan pada Ibu hamil, karena prevalensi anemia pada kelompok ini

cukup tinggi. Oleh karena itu untuk mencegah anemia gizi pada ibu hamil

dilakukan suplementasi TTD dengan dosis pemberian sehari sebanyak 1

tablet (60 mg elemental iron dan 0,25 mg asam folat) berturut-turut minimal

90 hari selama masa kehamilan. Persentase cakupan ibu hamil di Jawa

Timur yang mendapatkan TTD sebanyak 30 tablet sebesar 92.12 % dan

yang mendapat 90 tablet sebesar 85,52 % (tabel 30).


53

Jika dibandingkan dengan tahun 2010, pencapaiannya ada

peningkatan secara bermakna, yaitu sebesar 5 % untuk Fe1 dan 5,3%

untuk Fe3. Pencapaian Fe1 naik dari 87,1% menjadi 92,1%, sedangkan

Fe3 naik dari 80,2% menjadi 85,5 %. Gambaran perbandingan

pencapaian tahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat pada grafik dibawah

ini.

Gambar 4.19 Cakupan Fe-1 dan Fe-3 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2011

Khusus untuk pencapaian Fe3, target yang ditetapkan MDGs

sebesar 90% pada tahun 2014. Hal ini berarti masih ada kesenjangan

sebesar 4,5%. Dengan kesempatan waktu yang masih 3 tahun lagi dan

melihat perkembangan dari tahun 2010 ke tahun 2011, maka masih ada

harapan besar untuk dapat memenuhi target pada akhir tahun 2014.

Selain itu masih ada peluang lain untuk dapat meningkatkan cakupan

pemberian tablet Fe3, yaitu dengan meningkatkan integrasi kegiatan,

khususnya antara program gizi dan program KIA, karena selama ini

kerjasama tersebut belum secara optimal dilakukan.

70

75

80

85

90

95

2010 2011

87.1

92.1

80.2

85.5

Fe-1

Fe-3


54

4.5.4 Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi dan Balita

Cakupan pemberian kapsul vitamin A di Jawa Timur tahun 2011

pada bayi sebesar 98,43 %, anak balita sebesar 83,13 % dan Ibu nifas

sebesar 88,45 % (Tabel 32). Jika digabungkan antara bayi dan anak balita,

maka cakupannya sebesar 86,2%. Cakupan tersebut telah memenuhi

target tahun 2011 sebesar 85 %, tetapi untuk mencapai target tahun 2014

sebesar 90%, pencapaiannya masih kurang sebesar 3,8%.

Dibandingkan dengan cakupan pada tahun 2010, ada peningkatan

sebesar 1,7% pada bayi yaitu dari 96,3% tahun 2010 menjadi 98 % pada

tahun 2011. Sedangkan pada anak balita ada kenaikan sebesar 1,3%,

yaitu dari 81,7% tahun 2010 menjadi 83% pada tahun 2011. Gambaran

cakupan pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita selama 2

tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 4.20 Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi, Anak Balita dan Bufas di Jawa Timur Tahun 2010 dan 2011

Dengan selisih 3,8% dari target, maka masih cukup besar harapan

untuk bisa memenuhinya, asalkan ada upaya lebih dalam waktu 3 tahun

ke depan, seperti berintegrasi dengan kegiatan PAUD, Play Group

maupun TK, khususnya bagi anak yang masih < 5 tahun.

96.3

81.7

85

98

83

88.5

70

75

80

85

90

95

100

Bayi Anak Balita Bufas

2010 2011


55

4.6 PERILAKU MASYARAKAT

Menurut teori Blum, salah satu faktor yang berperan penting dalam

menentukan derajat kesehatan adalah perilaku, karena ketiga faktor lain seperti

lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan maupun genetika kesemuanya masih

dapat dipengaruhi oleh perilaku. Banyak penyakit yang muncul juga disebabkan

karena perilaku yang tidak sehat. Perubahan perilaku tidak mudah untuk

dilakukan, namun mutlak diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Untuk itu, upaya promosi kesehatan harus terus dilakukan agar

masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan perilaku hidup bersih

dan sehat harus dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu rumah tangga

4.6.1 Penyuluhan Kesehatan

Hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan promosi

kesehatan dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat

selain melalui penyuluhan langsung maupun penyuluhan tidak langsung

juga sangat didukung oleh adanya berbagai media informasi. Bentuk media

informasi tersebut berupa media cetak, media elektronik, pameran dan

media tradisional.

Penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas terhadap

masyarakat dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota didasarkan

pada sasaran yaitu secara kelompok maupun dengan sasaran massa. Dari

data yang diperoleh, frekuensi penyuluhan tahun 2011 dibanding dengan

frekuensi penyuluhan tahun 2010 baik penyuluhan kelompok maupun

penyuluhan massa mengalami peningkatan.

4.6.2 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang ber-PHBS didapatkan dari jumlah

rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS dibagi dengan rumah

tangga yang dipantau. Sepuluh indikator tersebut adalah :

1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

2. Bayi diberi ASI eksklusif

3. Balita ditimbang setiap bulan

4. Menggunakan air bersih

5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun

6. Menggunakan jamban sehat

7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu

8. Makan sayur dan buah setiap hari

9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari

10. Tidak merokok di dalam rumah.


56

Hasil kegiatan pemantauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) melalui hasil survey PHBS tatanan Rumah Tangga tahun 2011

menunjukkan bahwa Rumah Tangga yang ber PHBS 36,7 %. Hal tersebut

bila dibanding tahun 2010 sebesar 38,2 % mengalami penurunan sebesar

1,5 %. Dari hasil kegiatan survey PHBS prioritas masalahnya adalah

merokok dalam rumah dan ASI eksklusif.

Meskipun frekuensi kegiatan penyuluhan kesehatan baik dengan

sasaran kelompok maupun massa meningkat tidak diiringi dengan

perubahan PHBS yang lebih baik. Hal ini dimungkinkan materi yang

disampaikan tidak mengarah pada perubahan PHBS.

4.6.3 ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan dan minuman terbaik untuk

bayi usia 0-6 bulan karena mengandung unsur gizi yang dibutuhkan guna

perlindungan, pertumbuhan dan perkembangan bayi.

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan- minuman

lain sampai bayi berusia 6 bulan, kemudian pemberian ASI harus tetap

dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun walaupun bayi sudah makan.

Berdasarkan data dari Kabupaten/Kota diketahui bahwa cakupan

bayi yang mendapat ASI Eksklusif di Jawa Timur tahun 2011 sebesar

61,52 % (Tabel 41). Cakupan tersebut mengalami peningkatan yang

sangat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 31,2 %.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor pemahaman atau Definisi

Operasional (DO) yang berubah pada awal tahun 2010. Sampai awal

tahun 2010 pemahaman ASI-Eksklusif oleh pelaksana gizi di lapangan

adalah murni bayi yang berusia 6 bulan yang hanya mendapat ASI saja.

Sedangkan pengertian ASI-Eksklusif menurut Kemenkes maupun WHO,

adalah bayi yang berusia 0-6 bulan yang masih diberi ASI saja pada saat

didata. Artinya, bila ada bayi yang berumur 0 bulan atau 1 bulan dan

seterusnya sampai 5 bulan masih diberi ASI saja, maka pada saat itu dia

dicatat sebagai bayi 0-6 bulan yang eksklusif, sehingga angkanya jelas

jauh lebih tinggi dibanding dengan yang murni 6 bulan eksklusif.

4.6.4 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus

berkembang sesuai amanat pada perubahaan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2,

bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh


57

rakyat Indonesia. Pola pembiayaan kesehatan yang umum dianut

masyarakat saat ini masih mengacu pola fee for service dimana

masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan harus langsung

membayar kepada penyedia layanan kesehatan begitu selesai

mendapatkan pelayanan. Pola tersebut membuat masyarakat tidak dapat

mengendalikan jenis pelayanan ataupun biaya yang dikeluarkan. Untuk

mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan

tersebut maka sistem fee for service sebaiknya diganti dengan sistem

prepayment (prabayar).

Bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar yang sampai saat

ini dikenal masyarakat antara lain dana sehat, tabulin, jamkesmas, askes,

jamkesda, jamsostek sampai asuransi kesehatan swasta. Namun

kesadaran masyarakat untuk mengikuti sistem prabayar ini masih rendah.

Sampai dengan tahun 2011 jumlah peserta jaminan kesehatan pra

bayar di Jawa Timur menurut data yang dilaporkan sebanyak 6.378.502

orang atau mencapai 17,6% dari jumlah penduduk Jawa Timur. Sebagian

besar peserta jaminan kesehatan pra bayar adalah peserta Askes (3,7%)

dan Jamkesmas (18,4%).

Pada kenyataannya dari hasil analisa situasi kondisi Jaminan

Kesehatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 menunjukkan bahwa masih

banyak masyarakat Jawa Timur yang belum punya Jaminan Kesehatan

(82,4%) dari seluruh penduduk Jawa Timur. Sedangkan yang mempunyai

jaminan kesehatan lainnya adalah Jamsostek (0,3%), dan lain-lainnya

(1%) termasuk asuransi komersial/swasta, TNI/POLRI, Dana Sehat, JPKM

dll). Bagi maskin non kuota penjaminan pelayanan kesehatan melalui

pogram Jamkesda dengan dana APBD yaitu sebesar (58,2% termasuk

seniman dan SPM).

Rendahnya kepesertaan jaminan kesehatan pra bayar tersebut dapat

disebabkan karena kurang sosialisasi pada masyarakat sehingga kurang

memahami keuntungan apabila menggunakan sistem pra bayar tersebut.

Padahal kepesertaan akan jaminan kesehatan prabayar merupakan salah

satu indikator penting untuk kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.

4.6.5. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini

diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mewujudkan


58

portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang

disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai

wilayah dan agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan

pelayanan kesesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Penyelenggaraan Program Jamkesmas dibedakan dalam dua

kelompok berdasarkan tingkat pelayanan, yaitu: 1). Jamkesmas untuk

pelayanan dasar di Puskesmas termasuk jaringannya, 2). Jamkesmas

untuk pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan.

Pelayanan kesehatan ini meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap di

puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur tahun 2011 sebanyak

11.967.623 jiwa dan yang telah mendapat jaminan kesehatan melalui

Jamkesmas/Jamkesda dari pemerintah sebanyak 7.271.042 jiwa (60,7%)

yang artinya hampir seluruh masyarakat miskin telah ditanggung biaya

kesehatannya oleh pemerintah.

Tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan Jamkesmas di

Puskesmas pada tahun 2011 tercatat sebanyak 4.777.873 terdiri dari

48,6% untuk pelayanan rawat jalan dan 13,4% untuk pelayanan rawat

inap. Sedangkan yang memanfaatkan rumah sakit sebanyak 280.416

terdiri dari 2,5% untuk pelayanan rawat jalan dan 1,2% untuk pelayanan

rawat inap.

Pelayanan kesehatan yang dijamin untuk masyarakat miskin non

kuota meliputi rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas dan jaringannya,

bagi masyarakat non miskin dijamin hanya karcis loket (pendaftaran).

Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit/BP4/BKMM meliputi

rawat jalan dan rawat inap kelas III dilakukan secara terstruktur dan

berjenjang.

Adapun tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dibiayai

melalui Jamkesda di Puskesmas pada tahun 2011 tercatat sebanyak

2.654.873 terdiri dari 36,1% untuk pelayanan rawat jalan dan 19,6% untuk

pelayanan rawat inap. Adapun yang memanfaatkan rumah sakit sebanyak

93.252 terdiri dari 1,5% untuk pelayanan rawat jalan dan 0,4% untuk

pelayanan rawat inap.


59

Gambar 4.21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Puskesmas dan Rumah Sakit di Jawa Timur tahun 2011

Rendahnya tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan

Jamkesmas/Jamkesda dapat disebabkan karena rujukan terstruktur dan

berjenjang belum sepenuhnya berjalan.

4.7 PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR

Untuk memperkecil resiko terjadinya penyakit/gangguan kesehatan sebagai

akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan kualitas lingkungan. Beberapa indikator yang menggambarkan

kondisi lingkungan antara lain rumah sehat, TUPM, air bersih dan sarana sanitasi

dasar seperti pembuangan air limbah, tempat sampah dan kepemilikan jamban

serta sarana pengolahan limbah di sarana pelayanan kesehatan.

Dalam upaya Peningkatan kondisi penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar

di Jawa Timur telah berjalan kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

yang terdiri dari 5 pilar, yaitu :

1. Peningkatan Akses Jamban;

2. Cuci Tangan Pakai Sabun

3. Pengolahan Air Minum dan Makanan skala Rumah Tangga

4. Pengolahan Limbah skala Rumah Tangga

5. Pengolahan Sampah skala Rumah Tangga.

46,44

9,24

Puskesmas Rumah Sakit


60

4.7.1 Rumah Sehat

Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat

kesehatan yaitu memiliki jamban sehat, tempat pembuangan sampah,

sarana air bersih, sarana pembuangan air limbah, ventilasi baik, kepadatan

hunian rumah sesuai dan lantai rumah tidak dari tanah.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan sanitasi rumah pada

3.764.227 rumah atau 39,76% dari jumlah rumah yang ada di Jawa Timur.

Dari pemeriksaan tersebut tercatat 2.704.804 rumah dinyatakan sehat atau

71,52% dari jumlah rumah yang diperiksa. Cakupan tertinggi rumah sehat

adalah Kabupaten Jember (99,53%) dan ada peningkatan 14% dari tahun

lalu. Sedangkan yang terendah ditempati oleh Kab. Proboliggo (32,80)

menggantikan posisi Kab Bondowoso yang berada diatas. Secara

keseluruhan masing-masing Kabupaten/Kota mengalami peningkatan.

Untuk meningkatkan cakupan rumah sehat di Jawa Timur, telah

dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode

partisipatory. Metode tersebut menggantikan pemberian stimulan yang

tahun kemarin masih diberikan kepada warga kurang mampu dan resiko

tinggi penyakit berbasis lingkungan. Hal ini membuktikan bahwasanya

masyarakat sudah mulai mengetahui bahwa rumah/hunian yang sehat

tidak harus mewah.

Gambar 4.22 Cakupan Sanitasi Rumah Sehat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

.


61

Upaya pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila

kebutuhan akan sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Dalam bab ini, gambaran

mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan menjadi sarana kesehatan,

tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

5.1 SARANA KESEHATAN

Penyediaan sarana kesehatan melalui Rumah Sakit, Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes, Rumah bersalin, Balai pengobatan

klinik dan sarana kesehatan lainnya diharapkan dapat menjangkau masyarakat

terutama masyarakat di pedesaan agar mendapatkan pelayanan kesehatan

dengan mudah dan bermutu. Adapun kondisi sarana kesehatan di Provinsi Jawa

Timur pada tahun 2011 dapat diamati pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Sarana Kesehatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No Sarana Kesehatan Jumlah

1 Rumah Sakit 324

a. Rumah Sakit Umum 227

b. Rumah Sakit Khusus 97

2 Puskesmas 956

a. Puskesmas perawatan 496

b. Puskesmas non perawatan 460

3 Puskesmas Pembantu 2.281

4 Puskesmas Keliling 1.154

5 Desa Siaga Aktif 6.482

6 Posyandu 45.600

7 Poskesdes 8.496

8 Rumah Bersalin 232

9 Balai Pengobatan Klinik 1.001


62

5.1.1 Puskesmas

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai

ditingkat Kecamatan. Sampai dengan tahun 2011, jumlah puskesmas di

Provinsi Jawa Timur sebanyak 956 unit yang terdiri dari 496 puskesmas

perawatan dan 460 puskesmas non perawatan yang tersebar di 622

kecamatan. Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 2.50 per

100.000 penduduk, artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 2-3

puskesmas atau 1 Puskemas melayani 40.027 penduduk. Kondisi tersebut

menunjukan bahwa jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Timur masih

kurang dari target nasional (1 puskesmas rata-rata melayani 30.000

penduduk).

Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan pendekatan

akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintahan Provinsi

Jawa Timur melakukan terobosan (program icon) yaitu :

1. Puskesmas PLUS (Penyedia Layanan Unggulan Spesilis)

Puskesmas PLUS diprioritaskan untuk Puskesmas PONED dengan

tambah jadwal kunjungan dokter spesialis kandungan dan spesilais

anak 2 kali seminggu yaitu sekali kunjungan untuk dokter spesialis

kandungan dan sekali untuk kunjungan dokter spesialis anak, hal ini

merupakan hasil kerjasama antara RSU Kabupaten/Kota dengan Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota. Sampai tahun 2011, jumlah Puskesmas

PLUS meningkat menjadi 20 Puskesmas PLUS dari tahun 2010 yang

berjumlah 10. Dengan adanya Program Puskesmas PLUS diharapkan

dapat menurunkan AKI dan AKB di Jawa Timur

2. Puskesmas Pembantu yang melayani Gawat Darurat dan Observasi

(Pustu Gadarsi)

Adalah Pustu yang dilengkapi oleh alat kesehatan sesuai dengan

kebutuhan Gadar dan Observasi. Tenaga kesehatan yang berada di

Pustu tersebut mendapatkan pembekalan ketrampilan tentang Gawat

Darurat. Sampai dengan tahun 2011 Pustu gadarsi ada 130 Pustu dari

tahun 2010 dengan jumlah 50 Pustu. Dengan adanya Pustu gadarsi

diharapkan dapat menurunkan angka kematian akibat kecelakaan

maupun penyakit lain.


63

3. Pengembangan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes

Merupakan perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa

(Polindes) menjadi pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang

memberikan pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga

paramedis. Tenaga kesehatan yang berada di ponkesdes terdiri dari 1

orang Bidan yang sudah ada sebelumnya dan 1 orang perawat. Sampai

tahun 2011 jumlah Ponkesdes sebanyak 2.334.

5.1.2 Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah suatu

upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan bersama

masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan

dasar.

a. Poskesdes

Poskesdes yang beroperasi merupakan koordinator dari

berbagai UKBM yang ada di suatu Desa/Kelurahan dan merupakan

salah satu syarat dari terbentuknya Desa Siaga. Jumlah Poskesdes

dari tahun 2009 s/d 2011 terus bertambah.

Gambar 5.1 Jumlah Poskesdes di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Total Poskesdes di Jawa Timur 8.496 Pos, 53% berada pada

strata Madya. Dengan strata terbanyak di tahapan Madya maka

sebenarnya Poskesdes yang ada sudah bergerak menuju kualitas

22%

53%

23%

2%

Pratama Madya Purnama Mandiri


64

yang lebih baik dalam kemandirian, tentunya kualitas yang sudah

dicapai perlu ditingkatkan ke arah purnama dan mandiri serta menjaga

jangan sampai menjadi turun ke madya dan pratama.

b. Posyandu

Jumlah Posyandu di Jawa Timur tahun 2009 sampai dengan

tahun 2011 menunjukkan kenaikan, akan tetapi tidak menunjukkan

perubahan yang mencolok. Pada akhir tahun 2011 jumlah balita

sebanyak 2.405.679 anak sedangkan jumlah Posyandu yang ada

sebanyak 45.600 Pos. Jadi rasio jumlah Posyandu dengan jumlah balita

adalah 1 : 52.

Bila dibandingkan dengan standar Posyandu, untuk 1 Posyandu

melayani 80 Balita, berarti angka tersebut sudah memenuhi standar

yang ditetapkan. Sehingga jumlah Posyandu di Jawa Timur untuk

tahun-tahun mendatang dimungkinkan tidak akan terjadi lonjakan

jumlah yang besar.

Gambar 5.2 Tingkat Perkembangan Posyandu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2011

Secara kualitas, berdasarkan tingkat perkembangan Posyandu

PURI (Purnama - Mandiri) dari tahun ke tahun menunjukkan

peningkatan. Pada tahun 2010 Posyandu PURI mencapai 50,29%

sedangkan di tahun 2011 Posyandu PURI mencapai 54,07 %, sehingga

terdapat kenaikan 3,78 %.

0

5000

10000

15000

20000

25000

Pratama Madya Purnama Mandiri

2009

2010

2011


65

Gambar 5.3 Strata Posyandu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Peningkatan kualitas Posyandu tersebut disebabkan karena

beberapa hal, antara lain meningkatnya kinerja Tim Pokjanal Posyandu

baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten /Kota sampai dengan tingkat

Kecamatan.

Selain itu adanya peningkatan kinerja dari para pengelola

posyandu seperti kader posyandu melalui beberapa kegiatan antara

lain mengikuti pelatihan peningkatan kinerja dan magang kader yang

dilaksanakan pada tahun 2011 di tingkat Kabupaten/Kota.

Keberadaan petugas kesehatan di Posyandu tidaklah berarti jika

kader Posyandu tidak dapat berperan secara optimal Kader Posyandu

sebagai penanggungjawab Posyandu mempunyai peran yang penting.

c. Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Poskesdes yang dikembangkan dan beroperasi di Provinsi Jawa

Timur Tahun 2011 sebanyak 8.496 diiringi dengan terbentuknya

Desa/Kelurahan Siaga sebanyak 8.496 Desa/Kelurahan.

Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif didapatkan dari

desa yang memenuhi 8 kriteria.

Penetapan pentahapan kriteria Desa/Kelurahan Siaga Aktif

berdasarkan pada Pedoman Umum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Jumlah persentase merupakan kumulatif dari jumlah Desa atau

Kelurahan Siaga Aktif pada tahun sebelumnya.

7%

40%49%

4%

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI


66

Gambar 5.4 Desa Siaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Jumlah Desa/Kelurahan Siaga di Jawa Timur 8.496

desa/kelurahan, sedangkan yang sudah aktif sebanyak 6.842

(80,53%) desa/kelurahan. Tahapan Desa Siaga Aktif di Jawa Timur

tahun 2011 yaitu pada tahap Bina sejumlah 1.654 (19,47%) , Tumbuh

4.167 (49,05 %), Kembang 2.388 (28,11%). Dan Paripurna 287 (3,38

%).

Gambar 5.5 Strata Desa Siaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Desa/Kelurahan Siaga di Jawa Timur pengembangannnya

sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik ditingkat

Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, hal ini ditunjukkan oleh

adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

79%

21%

AKTIF BELUM AKTIF

61%

35%

4%

PRATAMA MADYA PURNAMA


67

Berbagai upaya dalam mendukung keberhasilan program Desa

Siaga telah diantaranya melakukan kemitraan baik dengan Lintas

Program, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha,

Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi dan

Pemuda . Kemitraan tersebut dilaksanakan dalam berbagai bentuk

kegiatan, antara lain dengan pertemuan dan monitoring terpadu

pengembangan Desa Siaga di Kabupaten/Kota

5.1.3 Sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana

pelayanan kesehatan adalah tersedianya sarana farmasi dan perbekalan

kesehatan, yang terbagi menjadi sarana produksi, sarana distribusi dan

pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta sarana produksi

makanan. Sarana Farmasi dan Perbekalan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Jumlah Sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No Jenis Sarana Jumlah

1 Apotek 3.047

2 Toko Obat 342

3 PM IRT 22.125

4 GFK 38

5 Industri Farmasi 45

6. Industri Obat Tradisional (IOT) 15

7. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 295

8. Industri Alat Kesehatan 27

9. Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 89

10. Industri Kosmetik 120

11. Pedagang Besar Farmasi (PBF) 503

12. Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 86

13. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 53

14 Sub Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 218

Pada umumnya jumlah sarana kefarmasian dan perbekalan kesehatan

mengalami peningkatan dalam hal jumlah kecuali industri farmasi dan IKOT tetap

sedangkan Sub-PAK mengalami penurunan karena tutup ataupun pindah status

menjadi PAK karena penyesuaian dengan Permenkes RI nomor 1191 Tahun

2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, di mana jika sebelumnya untuk bisa


68

menjadi penyalur Alkes seseorang cukup mendirikan Badan Usaha dengan

diterbitkannya Permenkes yang baru untuk bisa menyalurkan Alkes harus

berbentuk Badan Hukum.

5.2 TENAGA KESEHATAN

Sumberdaya manusia khususnya tenaga kesehatan merupakan faktor

penggerak utama dalam mencapai tujuan dan keberhasilan program

pembangunan kesehatan. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dilaksanakan

melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011

sebanyak 68.086 orang dengan proporsi terbesar adalah tenaga perawat 28.198

orang (41 %) dengan rasio 74,14 per 100.000 penduduk kemudian tenaga Bidan

14.987 orang (22 %) dengan rasio 39,41 per 100.000 penduduk dan tenaga medis

sebanyak 11.026 orang (16 %) dengan rasio 29,00 per 100.000 penduduk. Untuk

melihat jumlah tenaga kesehatan dan rasio per 100.000 penduduk keseluruhan

dapat dilhat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga dan Rasio per 100.000 Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No Jenis Tenaga Jumlah Persentase Ratio per 100.000

Penduduk

1 Medis

11,026 16 % 29.00

2 Bidan

14,987 22 % 39.41

3 Perawat

28,198 41 % 74.15

4 Kefarmasian

6,615 10 % 17.40

5 Gizi

1,694 2 % 4.45

6 Kesmas

1,251 2 % 3.29

7 Sanitasi

1,239 2 % 3.26

8 Teknisi Medis

2,667 4 % 7.01

9 Fisioterapis

409 1 % 1.08

Total

68,086 100%


69

5.3 ANGGARAN KESEHATAN

Pembiayaan program dan kegiatan bidang kesehatan di Jawa Timur

diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dana APBD baik APBD Provinsi

maupun APBD Kabupaten/Kota, APBN yang meliputi dana Dekonsetrasi, Tugas

Pembantuan (TP), Jamkesmas, Jampersal dan Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) serta Bantuan Luar Negeri (BLN).

Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran APBD Kabupaten/Kota dan

APBD Provinsi diketahui bahwa anggaran kesehatan di Provinsi Jawa Timur pada

tahun 2011 adalah sebesar Rp. 5.805.693.352.012,- meningkat 11,6%

dibandingkan anggaran kesehatan di tahun 2010. Sementara bila dijumlahkan dari

semua anggaran kesehatan yang ada maka jumlahnya menjadi Rp

7.185.855.226.012,- sehingga total persentase anggaran kesehatan bersumber

APBD terhadap total anggaran kesehatan sebesar 80,79%. Dibandingkan tahun

2010, dukungan anggaran kesehatan melalui APBN tahun 2011 meningkat 6,64%

karena adanya penambahan dana Jaminan Persalinan (Jampersal).

Table 5.4 Anggaran Kesehatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

NO SUMBER BIAYA

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN

Rupiah %

1. APBD KAB/KOTA + DAK 3.780.937.194.322 52,62

( belanja langsung & tak langsung)

a. Dinas Kesehatan 2.308.132.233.286

b. Rumah Sakit 1.472.804.961.036

2. APBN KAB/KOTA 1.357.309.953.000 18,89

- Jaminan Kesehatan Masyarakat

a. Dinas Kesehatan 197.921.742.000

b. Rumah Sakit 661.727.713.000

- Jampersal 154.702.998.000

- Tugas Pembantuan (TP) 271.945.000.000

- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK 71.012.500.000

3. Bantuan Luar Negeri (BLN)

4. APBD PROVINSI (Dinas Kesehatan + 14 RS/BP4) 2.024.756.157.690 28,18

5. APBN PROVINSI (Dekonsentrasi) 22.851.921.000 0,32

TOTAL ANGGARAN KESEHATAN 7.185.855.226.012 100

TOTAL APBD KESEHATAN 5.805.693.352.012

% APBD KES.THD TOTAL ANGGARAN KES. 87,43


70

Data dan pelaksanaan manajemen, maka penyediaan data dan informasi yang

berkualitas sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu penyajian data dan informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh

jajaran kesehatan, lintas sektor maupun masyarakat. Di bidang kesehatan, data dan

informasi ini diperoleh melalui informasi merupakan sumber daya yang strategis bagi

pimpinan dan organisasi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan.

Namun sangat disadari, sistem informasi kesehatan yang ada saat ini masih

belum dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi kesehatan secara optimal,

apalagi dalam era desentralisasi pengumpulan data dan informasi dari Kabupaten/Kota

menjadi relatif lebih sulit. Hal ini berimplikasi pada kualitas data dan informasi yang

disajikan dalam Profil Kesehatan Provinsi yang diterbitkan saat ini belum sesuai

dengan harapan. Walaupun demikian, diharapkan Profil Kesehatan Provinsi dapat

memberikan gambaran secara garis besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh

keadaan kesehatan masyarakat yang telah dicapai. Walaupun Profil Kesehatan Provinsi

sering kali belum mendapatkan apresiasi yang memadai, karena belum dapat

menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan harapan, namun ini merupakan

salah satu publikasi data dan informasi pembangunan kesehatan. Oleh karena itu

dalam rangka meningkatkan kualitas Profil Kesehatan Provinsi, perlu dicari terobosan

dalam mekanisme pengumpulan data dan informasi secara cepat untuk mengisi

kekosongan data agar dapat tersedia data dan informasi.

PROVINSI JAWA TIMURTAHUN 2011

L P L + P Satuan

A. GAMBARAN UMUM

1 Luas Wilayah 48.980 KM2 Tabel 1

2 Jumlah Desa/Kelurahan 8.504 Desa/Kel Tabel 1

3 Jumlah Penduduk 18.836.304 19.190.246 38.026.550 Jiwa Tabel 2

4 Rata-Rata Jiwa/Rumah Tangga 3,51 Jiwa Tabel 1

5 Kepadatan Penduduk/KM2 776,37 Jiwa/KM2 Tabel 1

6 Rasio Beban Tanggungan 43,73 Tabel 2

7 Rasio Jenis Kelamin 98,16 Tabel 2

8 Penduduk 10 Tahun ke Atas Melek Huruf 58,58 60,65 62,79 % Tabel 4

9 Penduduk 10 Tahun ke Atas dengan Pendidikan Tertinggi SMP+ 46,70 41,63 44,04 % Tabel 5

B. DERAJAT KESEHATAN

B.1 Angka Kematian

10 Jumlah Lahir Hidup 194.949 193.301 601.136 Bayi Tabel 6

11 Angka Lahir Mati (dilaporkan) 6,56 6,19 6,69 Tabel 6

12 Jumlah Bayi Mati - - 6.099 Bayi Tabel 7

13 Angka Kematian Bayi (dilaporkan) 0,00 0,00 10,15 per 1.000 KH Tabel 7

14 Jumlah Balita Mati 0 0 6.499 Balita Tabel 7

15 Angka Kematian Balita (dilaporkan) 0,00 0,00 10,81 per 1.000 KH Tabel 7

16 Jumlah Kematian Ibu 627 Ibu Tabel 8

17 Angka Kematian Ibu (dilaporkan) 104,30 per 100.000 KH Tabel 8

B.2 Angka Kesakitan

18 AFP Rate (non Polio) < 15 th 2,37 per 100.000 Penduduk < 15 tahun Tabel 9

19 Angka Insidens TB Paru 86 71 88,90 per 100.000 Penduduk Tabel 10

20 Angka Prevalensi TB Paru 115 92 115,58 per 100.000 Penduduk Tabel 10

21 Angka Kematian Akibat TB Paru 2 1 1,19 per 100.000 Penduduk Tabel 10

22 Angka Penemuan Kasus TB Paru (CDR) 102,76 80,91 91,69 % Tabel 11

RESUME PROFIL KESEHATAN

ANGKA/NILAINO INDIKATOR No. Lampiran

L P L + P Satuan


23 Success Rate TB Paru 70,86 70,95 93,46 % Tabel 12

24 Pneumonia Balita Ditemukan dan Ditangani 2,80 2,68 25,24 % Tabel 13

25 Jumlah Kasus Baru HIV 1.239 1.210 2.449 Kasus Tabel 14

26 Jumlah Kasus Baru AIDS 1.208 715 1.923 Kasus Tabel 14

27 Jumlah Infeksi Menular Seksual Lainnya 2.310 20.367 22.677 Kasus Tabel 14

28 Jumlah Kematian Karena AIDS 455 236 733 Jiwa Tabel 14

29 Donor Darah Diskrining Positif HIV 0,16 0,08 0,15 % Tabel 15

30 Persentase Diare Ditemukan dan Ditangani 56,60 60,78 74,23 % Tabel 16

31 Jumlah Kasus Baru Kusta (Pausi Basiler) 384 373 804 Kasus Tabel 17

32 Jumlah Kasus Baru Kusta (Multi Basiler) 2.641 1.883 4.524 Kasus Tabel 17

33 Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (NCDR) 16 12 14 per 100.000 Penduduk Tabel 17

34 Persentase Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun 11,90 14,98 13,33 % Tabel 18

35 Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta 10,25 7,80 12,01 % Tabel 18

36 Angka Prevalensi Kusta 1,38 0,94 1,43 per 10.000 Penduduk Tabel 19

37 Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB) 80,00 90,48 88,19 % Tabel 20

38 Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB) 87,97 88,15 85,20 % Tabel 20

39 Jumlah Kasus Difteri 332 331 663 Kasus Tabel 21

40 Case Fatality Rate Difteri 3 % Tabel 21

41 Jumlah Kasus Pertusis 10 13 23 Kasus Tabel 21

42 Jumlah Kasus Tetanus (non Neonatorum) 16 9 55 Kasus Tabel 21

43 Case Fatality Rate Tetanus (non Neonatorum) 0 % Tabel 21

44 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum 14 13 28 Kasus Tabel 21

45 Case Fatality Rate Tetanus Neonatorum 57 % Tabel 21

46 Jumlah Kasus Campak 1.044 1.185 2.926 Kasus Tabel 22

47 Case Fatality Rate Campak 0 % Tabel 22

48 Jumlah Kasus Polio 4 4 8 Kasus Tabel 22

49 Jumlah Kasus Hepatitis B 13 17 90 Kasus Tabel 22

50 Incidence Rate DBD 14,57 12,38 15,10 per 100.000 Penduduk Tabel 23

51 Case Fatality Rate DBD 1,09 1,22 1,10 % Tabel 23

52 Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasit Incidence ) 0,00 0,01 0,03 per 1.000 Penduduk Tabel 24

53 Case Fatality Rate Malaria 0,01 0,00 0,00 % Tabel 24

54 Angka Kesakitan Filariasis 1 1 1 per 100.000 Penduduk Tabel 25

L P L + P Satuan


B.3 Status Gizi

55 Bayi Baru Lahir Ditimbang 82 83 97 % Tabel 26

56 Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) 3,13 3,17 3,01 % Tabel 26

57 Balita Gizi Baik - - 86,26 % Tabel 27

58 Balita Gizi Kurang - - 7,03 % Tabel 27

59 Balita Gizi Buruk - - 1,16 % Tabel 27

C. UPAYA KESEHATAN

C.1 Pelayanan Kesehatan

60 Kunjungan Ibu Hamil (K1) 97 % Tabel 28

61 Kunjungan Ibu Hamil (K4) 88,31 % Tabel 28

62 Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan (Linakes) 96,07 % Tabel 28

63 Pelayanan Ibu Nifas 95,56 % Tabel 28

64 Ibu hamil dengan Imunisasi TT2+ 34,30 % Tabel 29

65 Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3 85,52 % Tabel 30

66 Bumil Risti/Komplikasi Ditangani 79,51 % Tabel 31

67 Neonatal Risti/Komplikasi Ditangani 50,04 51,21 67,94 % Tabel 31

68 Bayi Mendapat Vitamin A - - 98,43 % Tabel 32

69 Anak Balita Mendapat Vitamin A - - 83,13 % Tabel 32

70 Ibu Nifas Mendapat Vitamin A 88,45 % Tabel 32

71 Peserta KB Baru 12,76 % Tabel 35

72 Peserta KB Aktif 71,15 % Tabel 35

73 Kunjungan Neonatus 1 (KN 1) 36,59 38,62 98,32 % Tabel 36

74 Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap) 33,76 35,21 95,89 % Tabel 36

75 Kunjungan Bayi (minimal 4 kali) 58,52 62,17 93,13 % Tabel 37

76 Desa/Kelurahan UCI 54,62 % Tabel 38

77 Cakupan Imunisasi Campak Bayi 96,97 % Tabel 39

78 Drop-Out Imunisasi DPT1 - Campak 5,32 % Tabel 39

79 Bayi yang Diberi ASI Eksklusif - - 61,52 % Tabel 41

80 Pemberian MP-ASI pada Anak 6-23 Bulan dari Gakin - - 12,71 % Tabel 42

81 Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) 49,06 50,86 68,66 % Tabel 43

L P L + P Satuan


82 Balita Ditimbang - - 74,72 % Tabel 44

83 Balita Berat Badan Naik 0 0 70 % Tabel 44

84 Balita Berat Badan di Bawah Garis Merah (BGM) 0 0 1 % Tabel 44

85 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan - - 100,00 % Tabel 45

86 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 81,74 83,81 92,35 % Tabel 46

87 Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 44,56 43,28 44,21 % Tabel 47

88 Pelayanan Kesehatan Usila (60 tahun +) 31,91 34,42 48,02 % Tabel 48

89 Sarkes dengan Kemampuan Pelayanan Gadar Level 1 55,18 % Tabel 49

90 Desa/Kelurahan Terkena KLB Ditangani < 24 jam 99,80 % Tabel 51

91 Rasio Tumpatan/Pencabutan Gigi Tetap 0,56 0,66 0,64 Tabel 52

92 SD/MI yang Melakukan Sikat Gigi Massal 53,84 Sekolah Tabel 49

93 SD/MI yang Mendapat Pelayanan Gigi 112,78 Sekolah Tabel 49

94 Murid SD/MI Diperiksa (UKGS) 25,71 26,00 37,52 % Tabel 53

95 Murid SD/MI Mendapat Perawatan (UKGS) 62,03 60,03 64,94 % Tabel 53

96 Siswa SD dan Setingkat Mendapat Perawatan Gigi dan Mulut 62,03 60,03 64,94 % Tabel 53

C.2 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

97 Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar - - 42,43 % Tabel 55

98Penduduk Miskin (dan Hampir Miskin) DicakupAskeskin/Jamkesmas

84,89 83,76 75,13 % Tabel 56

99Pasien Maskin (dan Hampir Miskin) Mendapat Pelayanan RawatJalan di Sarana Kesehatan Strata 1

30,08 41,61 37,37 % Tabel 56

100Pasien Maskin (dan Hampir Miskin) Mendapat Pelayanan RawatJalan di Sarana Kesehatan Strata 2 dan 3

1,97 2,45 2,18 % Tabel 56

101Pasien Maskin (dan Hampir Miskin) Mendapat Pelayanan RawatInap di Sarana Kesehatan Strata 1

2,11 3,39 1,82 % Tabel 57

102Pasien Maskin (dan Hampir Miskin) Mendapat Pelayanan RawatInap di Sarana Kesehatan Strata 2 dan 3

0,36 0,42 1,05 % Tabel 57

103 Cakupan Kunjungan Rawat Jalan 35,16 46,70 72,53 % Tabel 58

104 Cakupan Kunjungan Rawat Inap 2,65 3,03 5,33 % Tabel 58

105 Gross Death Rate (GDR) di RS per 100.000 Pasien Keluar Tabel 59

106 Nett Death Rate (NDR) di RS per 100.000 Pasien Keluar Tabel 59

L P L + P Satuan


107 Bed Occupation Rate (BOR) di RS % Tabel 60

108 Length of Stay (LOS) di RS Hari Tabel 60

109 Turn of Interval (TOI) di RS Hari Tabel 60

C.3 Perilaku Hidup Masyarakat

110 Rumah Tangga ber-PHBS 26,09 % Tabel 61

C.4 Keadaan Lingkungan

111 Rumah Sehat 71,52 % Tabel 62

112 Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes 82,11 % Tabel 63

113 Keluarga dengan Sumber Air Minum Terlindung 70,50 % Tabel 65

114 Keluarga Memiliki Jamban Sehat 71,82 % Tabel 66

115 Keluarga Memiliki Tempat Sampah Sehat 55,19 % Tabel 66

116 Keluarga Memiliki Pengelolaan Air Limbah Sehat 55,68 % Tabel 66

117 TUPM Sehat 70,39 % Tabel 67

118 Institusi Dibina Kesehatan Lingkungannya 69,82 % Tabel 68

D. SUMBERDAYA KESEHATAN

D.1 Sarana Kesehatan

119 Jumlah Rumah Sakit Umum 227 Tabel 70

120 Jumlah Rumah Sakit Khusus 97 Tabel 70

121 Jumlah Puskesmas Perawatan 496 Tabel 70

122 Jumlah Puskesmas non-Perawatan 460 Tabel 70

123 Jumlah Apotek 3.047 Tabel 70

124 Sarkes yang Memiliki Laboratorium Kesehatan 88,30 % Tabel 71

125 Sarkes yang Memiliki 4 Spesialis Dasar 75,23 % Tabel 71

126 Jumlah Posyandu 45.600 Posyandu Tabel 72

127 Posyandu Aktif 54,07 % Tabel 72

128 Rasio Posyandu per 100 Balita 7,67 per 100 Balita Tabel 72

129 Jumlah Desa Siaga 8.496 Desa Tabel 73

130 Desa Siaga Aktif 80,53 % Tabel 73

131 Jumlah Poskesdes 8.496 Poskesdes Tabel 73

L P L + P Satuan


D.2 Tenaga Kesehatan

132 Jumlah Dokter Spesialis 784 213 3.479 Orang Tabel 74

133 Rasio Dokter Spesialis 4,09 1,08 9,07 per 100.000 Penduduk Tabel 74

134 Jumlah Dokter Umum 1.534 1.778 5.662 Orang Tabel 74

135 Rasio Dokter Umum 7,79 9,00 14,57 per 100.000 Penduduk Tabel 74

136 Jumlah Dokter Gigi 371 1.004 1.878 Orang Tabel 74

137 Jumlah Bidan 4.566 10.392 14.987 Orang Tabel 75

138 Rasio Bidan per 100.000 Penduduk 38,51 Tabel 75

139 Jumlah Perawat 8.734 12.286 28.198 Orang Tabel 75

140 Jumlah Tenaga Kefarmasian 562 2.220 6.615 Orang Tabel 76

141 Jumlah Tenaga Gizi 342 1.120 1.694 Orang Tabel 76

142 Jumlah Tenaga Kesmas 352 776 1.251 Orang Tabel 77

143 Jumlah Tenaga Sanitasi 559 602 1.239 Orang Tabel 77

144 Jumlah Tenaga Teknisi Medis 685 1.354 2.667 Orang Tabel 78

145 Jumlah Fisioterapis 140 157 409 Orang Tabel 78

D.3 Pembiayaan Kesehatan

146 Total Anggaran Kesehatan 7.998.997.681.980,00 Rupiah Tabel 79

147 APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten/Kota 9,71 % Tabel 79

148 Anggaran Kesehatan Perkapita 210.352,97 Rupiah Tabel 79

Documents

Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik ... · Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik