PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADAAN BARANG DAN JASAPeraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa

PENGADAAN BARANG DAN JASA

MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

MELALUI SWAKELOLA

PERPRES 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA

JASA KOSULTANSI NILAI S.D 50 JUTA = PENGADAAN LANGSUNG (PL), DIATAS 50 JUTA DILELANG.

PENGADAAN BARANG/JASA KOSNTRUKSI/JASA LAINNYA NILAI S.D 200 JUTA = PENGADAAN LANGSUNG (PL), DIATAS 200 JUTA DILELANG.

PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI lpse.kebumenkab.go.id.

Peraturan Bupati No.52 Tahun 2014 Peraturan Bupati No.73 Tahun 2015

Tentang“Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”

Latar Belakang

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 jo. Perka

LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal. 1. (1)

“Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam

bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat”

Maksud & Tujuan

Maksud Tujuan

“menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengadaan barang/jasa.

“agar dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

Pasal.2

Prinsip & Etika Pengadaan

Efisien

Efektif

TransparanPemberdayaan MasyarakatGotong royong

Akuntabel

123456

Bertanggung jawab

Mencegah Kebocoran dan PemborosanPatuh terhadap ketentuan Perundang undangan

1

2

3

PRINSIP

Pasal.3

Cara Pengadaan Barang/Jasa

• Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;

• Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja;

• Pemberdayaan masyarakat setempat

apabila tidak dapat

dilaksanakan secara

swakelola, baik sebagian maupun

keseluruhan, dapat

dilaksanakan oleh penyedia

barang/jasa yang dianggap mampu

Pinsip “SWAKELOLA”

Pasal.4

Organisasi PBJ di Desa

Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa

Perencanaan Swakelola

Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Rencana penggunaan tenaga kerja,kebutuhan bahan dan peralatan;

Gambar rencana kerja untuk pekerjaan Konstruksi;

Spesifikasi teknis apabila diperlukan;

Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/ RAB)

Pasal.5(3)

Rencana Pelaksanaan Pengadaan B/J oleh TPK

Spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan.

Penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan

Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat

Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja

Pasal.7

≤ 10 juta

≤ 10 juta

TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa

Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa

Penyedia barang memberikan

bukti transaksi berupa nota,

faktur pembelian atau kuitansi

untuk dan atas nama TPK

TPK melakukannegosiasi atau tawar

menawar dengan penyedia

barang/jasa untuk memperoleh harga

yang lebih murah

10 juta s/d 50 juta

4 5

TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah

Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

1 2

TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa

Pembelian dilakukan TPK dg cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dg di lampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan)

3Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yg berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga

50 juta s/d 200 juta

Mengundang dan meminta 2 penawaran secara tertulis dari 2 penyedia barang / jasa yg berbeda

1

Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa

TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran

2 3

HasilPenilaian TPK

Pasal.7(4)

> 200 juta

1

Mengundang dan meminta 3

penawaran secara tertulis dari 3 penyedia barang / jasa yg

berbeda

2

Penyedia barang/jasa

menyampaikan penawaran

tertulis yang berisi daftar barang/ jasa

3

TPK menilai pemenuhan spesifikasi

teknis barang/jasa

yang memasukkan penawaran

Pasal.7(5)

Penyedia Jasa

Penawaran

Bukti Transaksi

< 10 juta 1 Tidak tertulis Kwitansi/Nota

10 - 50 juta 1 Ada Tertulis Kwitansi/Nota

50 – 200 juta

2 Ada Tertulis Surat Perjanjian

> 200 juta 3 Ada Tertulis Surat Perjanjian

Isi Surat Perjanjian

1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;

2. ruang lingkup pekerjaan;3. nilai pekerjaan;4. hak dan kewajiban para

pihak;5. jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan;6. ketentuan keadaan kahar;

dan7. sanksi.

Perubahan Pekerjaan

1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

2. mengurangi jenis pekerjaan;3. mengubah spesifikasi teknis;

dan/atau4. melaksanakan pekerjaan

tambah.

Pembayaran

1

2

3

setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa

TPHP meneliti dan menilai hasil pengadaan barang/jasa

4TPHP menyampaikan hasil penelitian dan penilaian

Dengan Berita Acara Penelitian Hasil pekerjaan

Pelaporan & Serah terima

Menyampaikan laporan

kepada Kepala Desa

TPK

Menyerahkan hasil

pengadaan barang/jasa

kepada Kepala Desa

dengan Berita Acara

Serah Terima

Pekerjaan

Pengawasan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh masyarakat setempat

Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa oleh Bupati

dilaksanakan oleh Camat

Dalam kondisi tertentu

pengawasan dapat

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

atas perintah Bupati

TERIMA KASIH

CATUR WIBOWOBAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDA KAB. KEBUMEN085323463111