H. ADI PANDOYO, S.H., M.Si.SEKRETARIS DAERAH KAB. KEBUMEN

KEBIJAKAN DAERAH

TENTANG DESA

Landasan Filosofis adanya Pemerintah

“Desa berkedudukandi wilayah kabupaten/kota”

UU 6/2014 pasal 5

“ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

”

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DESA(Materi Muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Penjelasan Umum UU No.6/2014)

1. PenyelenggaraanPemerintahan Desa

Kedudukan danJenis Desa

Penataan Desa

Kewenangan Desa

PenyelenggaraanPemerintahan Desa

Hak dan kewajibanDesa dan

Masyarakat Desa

Peraturan Desa

Keuangan dan Asset Desa

Pembinaan danPengawasan

2. PelaksanaanPembangunan

Pembangunan Desa

Pembangunan Kawasan

Perdesaan

BUM Desa

Kerjasama Desa

3. PembinaanKemasyarakatan

LembagaKemasyarakatan

Desa

Lembaga Adat Desa

4. PemberdayaanMasyarakat

Pendampingan

TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS

Musyawarah Desa

(psl. 54)

Kepala Desa

(psl. 25 – 53)Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) (psl. 55 -65)

Warga/Masyarakat

Perangkat Desa

(Pelayanan)

Panitia (ad-hok)

BUMDes

Klp. Special Interest

Perwakilan Bagian

Wilayah Desa

• RPJM-Desa dan RKP-

Desa

• APB-Desa

• Peraturan Desa

• Kinerja Pemerintah

• Kerja Sama

• RPJM-Desa

• Asset Desa

• Hal-hal

Strategis

Prinsip Tata Kelola Desa

• Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.

• Demokrasi perwakilan + permusyawaran.

• Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes

Dipilih langsung

Dipilih secara Demokratis

Lembaga

Kemasyaraka

tan/Adat

5

Sumber Pendapatan Desa

UU

6 T

H 2

014

ten

tan

g D

esa

PP NO 43 TH 2014

ttg Peraturan

Pelaksanaan UU

NO 6 TH 2014 ttg

Desa ; jo. PP NO 47

Tahun 2015

PP NO 60 TH 2014

ttg Dana Desa yg

bersumber dari

APBN ; jo. PP NO

22 TH 2015; jo. PP

NO 8 TH 2016

PMK 247 /PMK.07/2015

(mengatur hal-hal teknis terkait

pengalokasian, penyaluran,

penggunaan,pemantauan dan

evaluasi Dana Desa)

Meningkatkan

kesejahteraan dan

pemerataan

pembangunan desa melalui peningkatan

pelayanan publik di

desa, memajukan

perekonomian desa,

mengatasi kesenjangan

pembangunan antar

desa serta memperkuat

masyarakat desa

sebagai subjek dari

pembangunan.

PERMENDAGRI :

1. Permendagri No. 111/2014

ttg Pedoman Teknis

Peraturan di Desa

2. Permendagri No. 112/2014

ttg Pemilihan Kepala Desa

3. Permendagri No. 113/2014

ttg Pengelolaan Keuangan

Desa

4. Permendagri No. 114/2014

ttg Pedoman Pembangunan

Desa

PERMENDES :

1. Permendes No. 1/2015 ttg

Pedoman Kewenangan

Lokal Berskala Desa

2. Permendes No. 2/2015 ttg

Musyawarah Desa

3. Permendes No.21Tahun 2015

ttg Penetapan prioritas

Penggunaan dandes 2016

FILOSOFI DANA DESA

Dasar Hukum dan Filosofi Dana Desa

Dana Desa bersumber daribelanja Pemerintah

Besaran DD Tahun 2016 adalah Rp 282.401.546.000,00

ADD berasal dari APBD Kab yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kab untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi DAK

Pagu ADD Tahun 2016 adalah Rp129.064.523.000,00

1

2

1

2

DANA DESA ALOKASI DANA DESA

Besaran ADD diatur secaraproposional berdasarkan atasasas pemerataan dan keadilandengan variabel luas wilayah,jumlah penduduk, jumlah KKMiskin, keterjangkauan, jumlahperangkat.

3Besaran DD diaturmenggunakan alokasi dasardan alokasi formula, jumlahpenduduk Desa, angkakemiskinan Desa, luas wilayahDesa, dan tingkat kesulitangeografis setiap Desa

3

SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA

PEN

YALU

RA

NP

ENC

AIR

AN

BAGAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Penyaluran DD dilakukan melaluipemindahbukuan dari RKUD keRekening Kas Desa.

Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pemindahbukuan dilakukan setelah Desa mengajukan permohonan pencairan dan telah diverifikasi oleh Bapermades dan dinyatakan lengkap oleh DPPKAD

Penyaluran DD tahap I dilakukan setelah KADES menyampaikan APB Desa Th. 2015 kepada Bapermades dan telah dievaluasi CAMAT.

Penyaluran DD tahap II dan tahap III dilakukan setelah KADES menyampaikan laporan realisasi pengunaan DD semester I.

Pencairan DD dari Rekening Kas Desa dengan rekomendasi CAMAT sesuai rencana penggunaan dana yang tertuang dalam DPA.

untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat

Prioritas Penggunaan Dana Desa

30% dari APBDesa

digunakan untuk

tunjangan

perangkat, 70% untuk

pembangunan

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk

penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan

permukiman;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan

kebudayaan;

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi

pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana

produksi dan distribusi;

pembangunan dan pengembangan sarana-

prasarana energi terbarukan serta kegiatan

pelestarian lingkungan hidup

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

EMPOWERMENT

Potensi alam ada di desa...

Nilai luhur budaya ada di desa ...

Gotong royong ada di desa...

Sebagian besar kemiskinan ada di desa ....

SEMUA BERAWAL DARI DESA ...

ENTASKAN KEMISKINAN DARI DESA

0

5

10

15

20

25

KONDISI AWAL Yang melatarbelakangi

TERMISKINDi Jawa Tengah

20,50 %

Atau +

240 ribu jiwaSumber : BPS Prov. Jateng

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya,

Agamis dan Berkelanjutan”

Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh sertaberkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat denganmelakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secaraberkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik danbudaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspekfisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual,rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnyadalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

1

2

Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu padapengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian,industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatanpendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasanlingkungan;

3

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya,

Agamis dan Berkelanjutan”

5

6

Meningkatkan perekonomian daerah uang memiliki daya saing tinggi berbasispertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui prosespembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkankesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;

Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilaikualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal danterjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan

Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik danbersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Goodand Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik,sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih,efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengansistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi sertameningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

4

Surat Edaran Bupati Kebumen

Nomor 900/0763

tentang

PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2016

Sesuai dengan visi dan misi Bupati serta dalam rangka percepatan

penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Desa agar menganggarkan

bantuan untuk Jaminan Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang belum

mendapat bantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yang

anggarannya diambilkan sebagian dari 12% (dua belas persen) untuk

penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)

KEBIJAKAN PENGENTASAN

KEMISKINAN DI DESA

No. Program/Kegiatan APBD APBDes Keterangan

1 JAMKESDA 14.000.000.000 14.000.000.000 100.000 Maskin, 50ribu

APBD 50ribu APBDes

2 RTLH 33.000.000.000 16.500.000.000 APBD 2 unit; APBDes 1 unit

(4 tahun 27ribu RTLH

selesai)

3 Subsidi Angkudes/Angkudes 8.395.000.000 8.395.000.000 1 Angkutan utk 2 Desa 365

Hari @200ribu

4 BOS SD/MI 14.408.300.000 14.408.300.000 SD/MI 76.359 siswa miskin;

agar tidak ada lagi

pungutan/tambahan biaya

pendidikan kepada siswa

miskin

5 PRODA UMKM 3.000.000.000 3.000.000.000 Sertifikat gratis untuk

UMKM (perubahan 2016

10.000 bidang@Rp150ribu;

2017 40.000 bidang

@Rp150ribu, sharing

dengan APBDes)

6 Bantuan Bibit Pohon untuk Gulkin 5.000.000.000 5.000.000.000 Bantuan Bibit Pohon untuk

50.000 KK Miskin @200ribu

sharing APBD dengan

APBDes

TOTAL 77.803.300.000 61.303.300.000

PROGRAM UNGGULAN BUPATI UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TAHUN 2017 KEBIJAKAN SHARING DENGAN APBDes

Jamkesda utk sktr 100 rb masyarakat miskin,

ditopang bersama oleh APBD dan APBDes

“Buy One Get One”

APBD 2 unit; APBDes 1 unit

(4 tahun 27ribu RTLH selesai)

1 Angkutan utk 2 Desa

365 Hari @200ribu

Subsidi Angkudesbagi siswa Miskin

SD/MI 76.359 siswa miskin; agar tidak

ada lagi pungutan/tambahan biaya

pendidikan kepada siswa miskin

Sertifikat gratis untuk UMKM

(perubahan 2016 10.000 bidang

@Rp150ribu; 2017 40.000 bidang

@Rp150ribu, sharing dengan APBDes)

PRODA UMKMSertipikat gratis untuk UMKM

Bantuan

BIBIT POHONUntuk warga miskinBantuan Bibit Pohon untuk 50.000 KK Miskin

@200ribu sharing APBD dengan APBDes

TEP

AT

!!!TITIK KRITIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA