MASA DEPAN PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBAL

OLEH KELOMPOK EKSTERNAL:

1. Indra Altarans 2. Nadia Oktinova

3. Raditya Eka4. Rendi Akbar

5. Retno Widiastutik6. Rosan Cahya Utami7. Tiasa Adimagistra

8. Zaky Yusa

PENGANTARGLOBALISASI MERUPAKAN PROSES YANG DICIRIKAN DENGAN MELUASNYA INTEGRASI PASAR, JASA DAN KEUANGAN ANTAR NEGARA DI DUNIA TANPA BATAS WILAYAH.

Indonesia dalam posisi strategis, yang tidak mungkin menghindari pertemuan kepentingan dengan kepentingan pihak lain. Dari kondisi ini mengisyaratkan bahwa ada kebutuhan yang mendasar terkait dengan globalisasi, yaitu: ekonomi, politik, keamanan, lingkungan, kesehatan, sosial dan budaya.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH SATU KESATUAN TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENGHASILKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG,

JANGKA MENENGAH, DAN TAHUNAN YANG DILAKSANAKAN OLEH UNSUR PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT DI

TINGKAT PUSAT DAN DAERAH.

PENATAAN RUANG MELIPUTI : PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

PERENCANAAN INDONESIA DAN GLOBALISASI

PERENCANAAN INDONESIA SAAT INI

RPJMN (2015-2019) = NAWACITA

PILAR PERENCANAAN DI INDONESIA1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.2. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Pembangunan Nasional

AGENDA PEMBANGUNAN GLOBALSDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GOALKesepakatan Anggota PBB 193 Negara pada tanggal 25 September 2015 menyepakati 17

agenda pembangunan Global 2016 - 2030

SEBAGAI TUJUAN

SEBAGAI LANDASAN

PERENCANAAN INDONESIA SELANJUTNYA

RPJMN (2019 - …….) 2030

BERKELANJUTAN

RPJMN 2015 – 2019 VERSUS SDG’sRPJMN 2015 – 20191) Sifat: Regional dan Sektoral2) Prioritas : 9 agenda (Nasional, Bidang dan Pembangunan

Wilayah)3) Masalah Utama yang dikaji:

- Ketidakmampuan untuk memastikan keselamatan semua warga negara;

- Kemiskinan, Kesenjangan, Degradasi Lingkungan, Eksploitasi SDA yang berlebihan;

- Intoleransi dan Krisis Karakter Bangsa

SDG’s1) Sifat SDG’s: Sektoral2) Prioritas : 17 sektor3) Masalah Utama yang dikaji:

Kemiskinan, Kesenjangan, dan Degradasi Lingkungan

Sumber: UNDP, 2015

AGENDA PEMBANGUNAN SDG’sSumber: Bappenas, 2015

SEKTOR SOSIALG1 : Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya. G2 : Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi dan

mempromosikan pertanian berkelanjutan.G3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua

usia.G4: Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.G5: Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-

anak.G6: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.G11: Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya-tahan, dan

berkelanjutan.

AGENDA PEMBANGUNAN SDG’s # 2SEKTOR EKONOMIG7: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berlanjut dan modern bagi

semua.G8: Mempromosikan pertumbuhan ekonimo yang terus menerus insklusif dan

berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua.G9: Membangun insfrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang

inklusif dan berlanjut serta mendiring inovasi.G10 : Mengurangi ketimpangan di dalam dan diantara negara-negara.G12 : Memastikan pola kosumsi dan produksi yang berkelanjutan.

AGENDA PEMBANGUNAN SDG’s #3SEKTOR LINGKUNGANG13: Mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim

dan dampaknya. – NON RPJMG14: Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari,

memberikan akses pada keasiakn untuk semua orangn dan membangun institusi yang efektif, bertanggungjawab, serta terbuka bagi sema tingkatan – NON RPJM

G15: . Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan Global untuk pengemabngan yang berkinambungan.– NON RPJM

SEKTOR TATA KELOLAG16: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan,

menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntable, dan inklusif di semua tingkatan.

G17: Memperkuat cara-cara penerapan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

INTEGRASI RPJMN 2015 – 2019 DENGAN SDGs

Secara Keseluruhan SDG memperkuat RPJMN dan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam agenda Nasional (UNDP, 2015)

No RPJMN 2015-2019 SDGs1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga negara:• Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.•Memperkuat sistem pertahanan.•Memperkuat jatidiri sebagai negara maritim.•Meningkatkan kualitas penlindngan warga negara Indonesia di luar negeri.•Melindungi hak dan keselamatan migran.•Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional.•Meminimalisasi dampak globalisasi.•Membangun industri pertahanan nasioal.•Membangun Polri yang Profesional.•Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data + Informasi kependudukan.

• G3• G10• G16 • G17

INTEGRASI RPJMN 2015 – 2019 DENGAN SDGs #2

No RPJMN 2015-2019 SDGs2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.

• Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik.• Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.• Membangun transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.• Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN)• Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

. G16

3. Membangun Indonesia dari pinggrian dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.• Meletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris.•Memeratakan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia.•Menanggulangi kemiskinan.

• G1; G2• G3 ; G4• G5 ; G6• G7 ; G8• G9

INTEGRASI RPJMN 2015 – 2019 DENGAN SDGs #3

No RPJMN 2015-2019 SDGs4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.• Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan.• Pencegahan dan pemberantasan korupsi.• Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar.• Pemberantasan penyalahgnaan narkoba.• Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah.• Melindungi anak, perempuan dan kelompok marginal.

• G16

5. Meningkatkan kulaitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia• Membangun kependudukan dan keluarga berencana.• Membangun pendidikan: melaksaakan program Indonesia pintar.• Membangun kesehatan: Melaksanakan program Indonesia sehat.• Meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal: Melaksanakan program Indonesia Kerja• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan.

• G1• G2• G3• G4• G5• G6

INTEGRASI RPJMN 2015 – 2019 DENGAN SDGs #4

No RPJMN 2015-2019 SDGs6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

• Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan• Membangun transportasi umum masal perkotaan.• Membangun perumahan dan kawasan permukiman.• Mengkatka efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan insfastruktur.• Menguatkan investasi.• Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan.• Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi.• Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.• Mengembangkan kapasitas perdagangan nasonal.• Meningkatkan daya saing tenaga kerja.• Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus Ekonomi 2016.

• G1• G2• G3• G4• G5• G6• G7• G8• G9• G10

INTEGRASI RPJMN 2015 – 2019 DENGAN SDGs #5

No RPJMN 2015-2019 SDGs7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.• Meningkatkan kedaulatan pangan.• Membangun ketahanan air.• Membangunan kedaulatan energi.• Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.• Mengembangakan ekonomi maritim dan kelautan.• Menguatkan sektor keuangan.• Menguatkan kapasitas fiskal negara.

• G1 • G2• G3• G4• G8• G9• G12

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. • G3• G4• G11

INTEGRASI RPJMN 2015 – 2019 DENGAN SDGs #6

No RPJMN 2015-2019 SDGs9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia • G5

• G10• G16• G17

BEBERAPA UPAYA KERJASAMA MENGHADAPI GLOBALISASI

1. KERJASAMA EKONOMI DI ASEAN (MEA ATAU AEC – ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)

2. ASIA: KONSTILASI INDONESIA – CINA

KERJASAMA EKONOMI DI ASEAN (MEA ATAU AEC – ASEAN ECONOMIC

COMMUNITY)• MEA atau AEC (Asean Economic Community) merupakan suatu integrasi ekonomi dalam

menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN.• Para anggota ASEAN, termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat

Ekonomi ASEAN tersebut.• Indonesia lebih bebas mengekspor barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN.

Sebaliknya, barang dan jasa dari negara-negara anggota ASEAN lebih bebas masuk ke Indonesia.

• Indikator MEA: (1) pertumbuhan ekonomi; (2) pengendalian inflasi; (3) penanggulangan kemiskinan; (4) penyerapan tenaga kerja; dan (5) pengurangan pengangguran.

• Ciri-ciri MEA: (1) Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif; (2) Memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata; (3) Daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global; (4) Basis dan pasar produksi tunggal.

KONSTELASI INDONESIA - CHINA

HUBUNGAN KERJASAMA EKONOMI SEPERTI ALIRAN INVESTASI, MANUSIA, TEKNOLOGI DAN

INFORMASI

TANTANGAN PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASITANTANGAN MEA:1. Barang-barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke

Indonesia dapat mengancam industri lokal .2. Kemungkinan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap

ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia.

TANTANGAN CINA:1. Barang-barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia

dapat mengancam industri lokal .2. Kemungkinan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan

sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia.3. Dominasi kekuatan china pada kondisi ekonomi indonesia.4. Gelombang tenaga kerja asal china membanjiri Indonesia.5. Menimbulkan persaingan, ketergantungan dan juga kebebasan bergerak (seperti

perdagangan bebas) antar negara.

TANTANGAN PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASI #2

TANTANGAN PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASI # 3TANTANGAN SDGs:1. Kurangnya pemahaman pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan

sektor swasta terkait posisi strategis dan relevansi SDGs dengan agenda pembangunan nasional dan daerah.

2. SDGs dipandang sebatas agenda internasional yang terpisah dengan pembangunan nasional dan daerah.

3. Lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas kementrian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah serta antar pemangku kepentingan.

4. Ketiadaan data yang berkualitas, terintegrasi dan mudah diakses yang dapat digunakan sebagai monitoring.

5. Rendahnya akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah.

HAMBATAN MEA – ASIA (CINA) DAN SDGs:

1. Isu korupsi lintas sektoral (UNDP, 2015).2. Prosedur investasi yang kurang transparan (investor melewati serangkaian prosedur dengan versi

berbeda-beda dari sederet instansi) bertujuan agar Indonesia lebih kompetitif dengan negara lain, khususnya dalam MEA.

3. Pemerintah masih banyak melakukan kebijaksanaan top-down yang merupakan sumber korupsi dan kolusi bagi pihak-pihak yang terkait dan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Aspirasi masyarakat tidak terakomodasi di dalam ketetapan perencanaan tata ruang kota (Sunardi, 2004).

4. Indonesia merupakan negara berkembang yang dinamis dengan perubahan-perubahannya sehingga perlu banyak melakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruangnya (Sunardi, 2004).

HAMBATAN PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASI

5. Kurangnya keterpaduan dari berbagai disiplin ilmu (Sunardi, 2004).6. Tingkat pengetahuan perencana pemerintah di seluruh Indonesia tidak sama untuk

menangkap kebutuhan Globalisasi.7. Penataan ruang di daerah perbatasan yang masih belum optimal (rendahnya kualitas

infrastruktur) (BNPP, 2015)8. Produk rencana tata ruang kota tidak menjadi acuan dalam kegiatan penyusunan program

dan kegiatan (Sunardi, 2004).9. Permasalahan target waktu penataan ruang yang lama, data yang dibutuhkan, proses

legitimasi yang berlarut-larut, keterbatasan dana untuk menyusun yang lebih detail/rinci, perkembangan yang pesat terus menerus memerlukan revisi tata ruang (Broto, 2016).

10. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat Belum adanya kepastian hukum.

HAMBATAN PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASI # 2

PELUANG PERENCANAAN TATA RUANG INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASIPELUANG INDONESIA DALAM MEA:

Indonesia Berpeluang bersaing dalam pasar bebas ASEAN yang didukung dengan adanya Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) pemerintah Indonesia akan mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur berdasarkan 3 pilar utama, yaitu strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan IPTEK.

PELUANG PERENCANAAN TATA RUANG INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASI # 2PELUANG INDONESIA DALAM KERJASAMA DENGAN CINA DI LEVEL ASIA

1. Membantu meningkatkan Pertumbuhan ekonomi indonesia menuju lebih baik

2. Mendapatkan Aliran investasi,transfer teknologi dan informasi3. Dapat meningkatkan nilai eskpor produk indonesia

PELUANG INDONESIA DALAM SDGs1. Indonesia sangat berpeluang mencapai apa yang diagendakan SDGs, karena kesuaiannya

SDGs dengan RPJMN, dengan syarat akan dilakukan juga pada turunannya RPJMD, Rencana Pembangunan K/L, Restra SKPD, dst dengan usaha yang keras.

2. Beberapa Indikator optimis Indonesia saat ini dalam mencapai atau memenuhi SDGs:a. Adanya UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Pada tahun 2015, tercatat 25 dari

35 provinsi (0,71%), 329 dari 416 kabupaten (0,79%) dan 84 dari 98 kota (0,86%) yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Renstra Dirjen Cipta Karya 2015 – 2019.

b. Dorongan Pemerintah kepada terlaksananya lebih dari 5.000 rencana detil tata ruang (RDTR) serta peraturan zonasi di tiap kota dan kabupaten (Okezone.com, 15 Januari 2015)

3. Apa yang diagendakan dalam SDGs akan dapat dicapai, jika perencanaan di Indonesia dilakukan beberapa reformasi perencanataan tata ruang.

PELUANG PERENCANAAN TATA RUANG INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASI # 3

PELUANG PERENCANAAN TATA RUANG INDONESIA MENGHADAPI

GLOBALISASI # 44. Untuk meningkatkan peluang pencapaian agenda perlu terwujudnya kesetaraan antara

pemerintah dan stakeholder lainnya dalam proses pengambilan kebijakan publik, dalam hal ini Indonesia adalah inisiator, dan anggota Open Government Partnership.

5. Indonesia dengan kebhinekaan dapat memberikan solusi lokal untuk berkontribusi global.6. Potensi kawasan laut yang strategis (potensi ruang laut) (Maritimnews.com, 24 Februari 2016)7. Inisiatif dari pemerintah untuk menyusun kerangka hukum, kerangka kelembagaan serta

mekanisme untuk mencapai target.8. Adanya elemen-elemen masyarakat sipil yang memiliki focus cakupan aktivitas yang selaras

dengan tujuan pencapian SDgs.9. Adanya pokja SDGs di DPR.

STRATEGI INISIATIF MENGHADAPI GLOBALISASI

1. Sosialisasi tentang Globalisasi (MEA, Kerjasama Asia dan SDGs) di berbagai instansi pemerintah,

DPR, DPD, sektor swasta, perguruan tinggi dan mitra-mitra strategis baik tingkat pusat maupun

daerah.

2. Mengoptimalkan kerja instansi pemerintah.

3. Pembentukan sekretariat bersama sebagai modal kerja yang bisa memastikan kesetaraan antara

parlemen, pemerintah dalam merumuskan kerangka kebijakan, kelembagaan dan mekanisme

akuntabilitas pencapaian tujuan dan target MEA, Kerjasama Asia dan SDGs.

4. Memastikan adanya institusi pemerintahan yang khusus menangani MEA, Kerjasama Asia dan

SDGs.

5. Menyusun arsitektur akuntabilitas pelaksanaan MEA, Kerjasama Asia dan SDGs yang di dalamnya

memuat skema pembiayaan, ketersediaan dan kualitas data, mekanisme pelaporan, pemantauan dan

evaluasi.

STRATEGI INISIATIF MENGHADAPI GLOBALISASI

6. Memperkuat gerakan dan strategi masyarakat sipil nasional dan daerah dalam rangka

pencapaian MEA, Kerjasama Asia dan SDGs

7. Memastikan alokasi anggaran untuk MEA, Kerjasama Asia dan SDGs dalam APBN serta

memastikan pelaksanaan benar-benar nyata dilakukan di lapangan

8. Memastikan proses pengambilan pengambilan keputusan yang responsive, inklusif dan

partisipatif dalam semua level dari mulai merumuskan target, memformulasikan indikator, serta

penyusunan panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pencapaian MEA,

Kerjasama Asia dan SDGs di berbagai tingkatan.

KESIMPULAN

• Perencanaan indonesia yang mengacu uu no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. uu no. 24 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional sebagai tujuan dan landasan agenda pembangunan global SDGs (sustainable development goal sehingga berkelanjutan pada perencanaan indonesia selanjutnya

• Dalam MEA ini dimana peluang indonesia agar bisa bersaing dalam pasar bebas ASEAN yang didukung dengan adanya Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI).

• Konsep Globalisasi, dalam perencanaan dirasakan dalam konteks pembangunan nasional. Ada dua

aspek utama dalam hal ini yaitu:

Keterkaitan aktual antara Nasional dengan global (internasional) dan kemampuan atau keberhasilan

bersaing atau kompetisi

• Globalisasi sebenarnya ada pada political will pemerintah untuk mengatur semua hal yang

berhubungan dengan adanya arus globalisasi yang berlebihan

• Masyarakat harus dipersiapkandan dibekali ilmu serta informasi agar dapat menghadapi globalisasi

Daftar Pustaka_____. 2005. Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawacita, RPJMN, and SDGs. UNDP.

Broto. 2016. Catatan Kuliah Teori dan Praktek Penataan Ruang. MPWK. UNDIP.

Deputi Bidang Maritim dan SDA. 2015. Sustainable Development Goal (SDGs). Kementrian PPN/ Bappenas.

Sunardi. 2004. Reformasi Perencanaan Tata Ruang. Makalah disampaiaknan dalam Workshop dan Temu Alumni Magister

Perencanaan Kota dan daerah UGM, 8 – 11 September 2004. Available at:

http://perencanaankota.blogspot.co.id/2008/09/reformasi-perencanaan-tata-ruang-kota.html . Diakses pada tanggal

20 Nopember 2016.

http://economy.okezone.com/read/2015/01/15/320/1092880/jelang-mea-menteri-agraria-dorong-5-000-detail-tata-ruang

http://maritimnews.com/ik2mi-serukan-perwujudan-tata-ruang-laut-nasional-untuk-masa-depan-indonesia/

Baskoro, A. 2015. Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia dengan Adanya Masyarakat Ekonomi Asean.

http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-

ekonomi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019.

TERIMA KASIH