Upload
zilvana-tembem
View
285
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
MENJAGA KEUTUHAN NEGARA DALAM
NAUNGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
1.Hulia Azkia2. Ikhda Hifziah3. Mita Indriani4. Zilvana Zafroni
A. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA1. Bentuk NegaraMenurut Para Ahli Ilmu Negara Istilah
Staatvormen diterjemahkan ke dalam bentuk Negara yang meliputi Negara Kesatuan,Federasi,Konfederasi.
Bentuk Negara secara umum dibagi menjadi dua yaitu Negara Kesatuan dan Negara Federasi.
.
Negara Kesatuan*Negara kesatuan adalah suatu negara yang
merdeka dan berdaulat,yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari Negara.
*Negara FederasiNegara federasi adalah Negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Negara ini memiliki konstitusi sendiri,kepala negara sendiri,parlemen sendiri,dan kabinet sendiri yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal
2. Negara KesatuanNegara Kesatuan adalah suatu Negara yang
merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah Pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari Negara.
• Dua kriteria yang membedakan Negara Kesatuan dan Negara Serikat.
• * dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Adapun, dalam negara serikat, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal.
*. Dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Adapun, pada negara serikat wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu, telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal.
Kelebihan-kelebihan negara kesatuan: 1. Negara kesatuan secara struktural lebih
sederhana 2. Bagi negara Indonesia, yang tingkat
pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat.
3. Biaya personel lebih murah, tetapi jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu.
4.Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antardaerah,karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya.
5. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme.
3. TUJUAN NEGARA KESATUANCharles E. Merriam, dalam bukunya A History
Of American Political Theories mengemukakan 5 tujuan yang ingin dicapai oleh Negara kesatuan yaitu
• Keamanan Ekstern• Ketertiban Intern• Keadilan• Kesejahteraan• KebebasanKelima tujuan tersebut dapat direduksi menjadi
Kesejahteraan dan Kemakmuran Bersama.
4. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Tujuan Negara terdapat dalam Alenia keempat Pembukan UUD 1945 :
• Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia
• Memajukan Kesejahteraan Umum• Mencerdaskan Kehidupan Bangsa• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan Sosial.
NKRI adalah kesatuan wilayah Indonesia dari Sabang di NAD sampai Merauke di irian jaya(papua).
Semboyan Nasional Indonesia“BHINEKA TUNGGAL IKA”yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.Bentuk Negara Kesatuan didasarkan pada 5 alasan:• Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdeaan
Indonesia• Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme• Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan ada dipulau Jawa
sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara Federal.
• Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya
• Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat indonesia kuat apabila sebagai Negara Kesatuan.
B. BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK1. PENGERTIAN BENTUK PEMERINTAHANBentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang
digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.
Beberapa bentuk pemerintahan di dunia:• Aristokrasi• Oligarki• Demokrasi• Otokrasi• Monarki• Emirat• plutokrasi
2. BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIKNegara Republik pada dasarnya adalah Negara
yang tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat bukan dari prinsip keturunan.
Istilah ini berasal dari bahasa latin res publica yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat.
Contoh:Republik roma, republik ini paling terkenal dan
bertahan dari 509 SM-44 SM. Bentuk pemerintahan roma dipraktikkan dua prinsip yang utama: prinsip anuality(memegang pemerintah selama 1 th saja) dan collegiaility(dua orang memegang jabatan ketua Negara)
LANJUTANDalam perkembangan negara modern
biasanya kepala Negara pada bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh seorang presiden kecuali Negara Swiss dan Di San marino
C. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA
• S.P demokrasi adalah pemerintahan yang dekat dengan fitrah hati nurani rakyat
• Dalam pemerintahan demokrasi pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat disertai dengan tanggung jawab
• S.P gabungan dari dua istilah sistem/dan pemerintahan.
Sistem adalah suatu Keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan.
1. Pengertian Pemerintahan• Arti luas pemerintahan adalah perbuatan
yang memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif,eksekutif, dan yudikatif disuatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
• Arti Sempit pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
2. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAl
Ciri-ciri:• Penyelenggara Negara berada ditangan
Presiden• Kabinet dibentuk oleh presiden• Presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen • Presiden tidak dapat membubarkan
parlemen• Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan
menjabat sebagai lembaga perwakilan.• Presiden tidak berada dibawah pengawasan
langsung parlemen
LANJUTAN S.P PRESIDENSIAL KELEBIHAN:1. Badan Eksekutif lebih stabil kedudukannya
karena tidak bergantung pada parlemen2. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan
jangka waktu tertentu3. Penyusunan program kerja kabinet mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
4. Jabatan eksekutif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota perlemen sendiri
LANJUTAN S.P PRESIDENSIAL..KEKURANGANNYA : Kekuasaan eksekutif berada diluar
pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
Sistem pertanggujawabannya kurang jelas
pembuatan keputusan dan kebijakan publik umumnya hasi tawar menawar antara eksekutif dan legislatif shingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu lama
3. S.P REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUDNEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
a. pokok2 S.P Indonesia Demokrasi Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat
(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara indonesia terbagi dalam beberapa provinsi
bentuk pemerintahan adlh republik dan S.P adlh presidensial
presiden adlh kepala negara dn sekaligus kepala pemerintahan
Menteri diangkat oleh presiden dan bertanggungjwab terhadappresiden
LANJUTAN… perlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral),
yaitu DPR ( Dewan perwakilan Rakyat) dan DPD (dewan perwakilann daerah). Para anggota DPR dan DPD merupakan Anggota MPR.
Kekuasaan yudikatif diajalankan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), Mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
sistem pemerintahan negara indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen pada dasarnya masih menganut S.P Presidensial
LANJUTAN…
b. S.P Presidensial Republik Indonesia
Bebrapa ciri dari S.P Presidensial Republik Indo. : Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. presiden dlm mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mendapat pertimbangan dn/atau persetujuan DPR perlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
D. KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1. SIFAT DAN HAKIKAT NEGARAMenurut prof. miriam budiardjo menyatakan
bahwa sifat dan hakikat negara mencakup hal-hal sebagai berikut :
• Sifat memaksaNegara memiliki kekuatan fisik secara legal• Sifat monopoliMempunyai sifat monopoli dalam menetapkan
tujuan bersama• Sifat mencakup semuaSemua peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali.
2. KEDAULATAN NEGARAKedaulatan merupakan salah satu syarat
berdirinya suatu Negara.4 sifat pokok kedaulatan sebagai berikut:• Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari
kekuasaan lain yang lebih tinggi• Permanen, kekuasaan tetap ada selama
negara itu masih berdiri• Bulat, artinya kekuasaan tersebut tidak
bisa dibagi-bagi kepada badan lain.• Tidak terbatas, kekuasaan tidak dibatasi
oleh kekuasaan lain.
Kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kedaulatan kedalam dan kedaulatan keluar.
• Kedaulatan kedalamPemerintah memiliki wewenang tertinggi
dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Kedaulatan keluarPemerintah berkuasa bebas, tidak terkait dan
tidak tunduk kepada kekuasaan lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN RAKYATMenurut Hans Kelsen demokrasi adalah pemerintahan
oleh rakyat dan untuk rakyat.Secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi
pancasila yang mencerminkan tata nilai, sosial budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip berikut:
• Persamaan bagi seluruh rakyat indonesia• Keseimbangan antara hak dan kewajiban• Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
secara moral kepada Tuhan YME,diri sendiri, dan orang lain.
• Mewujudkan rasa keadilan sosial• Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat• Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan• Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
4. PEMILU SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILAPemilu adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang
akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak asasi warga negara bidang politik.
Menurut pasal 22E ayat(1) UUD 1945 pemilu dilaksanakan secara langsung, menunjukkan bahwa rakyat indonesia memilih wakilnya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Umum, berarti semua warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih berhak mengikuti pemilu. Bebas, berarti setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan. Rahasia dalam memberikan suaranya,pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun.
Jujur, artinya setiap penyelenggara pemilu, semua yang bertugas harus bersikap jujur. Adil, artinya setiap peserta dan pemilih mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. NEGARA HUKUM SEBAGAI BNTUK KEDAULATAN NEGARA RI
Bentuk pemisahan dengan menggunakan sistem perimbangan dan kekuasaannya dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut:
• Kekuasaan untuk menetapkan UUD berada pada MPR• Kekuasaan melaksanakan perundang-undangan
berada pada presiden• Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada
pada DPR dan DPD• Kekuasaan dalam bidang peradilan berada pada MA
dan MK• Kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan
berada pada BPK
Aspek HAM yang diberikan jaminannya oleh Nrgara sebagaimana terdapat dalam UUD Negara RI tahun 1945 sebagai berikut:
• Perlindungan HAM untuk Hidup• Perlindungan HAM untuk membentuk
keluarga• Jaminan HAM untuk memperoleh
pekerjaan• Perlindungan Ham mengenai kebebasan
beragama dan meyakini kepercayaan• Perlindungan HAM dalam kebebasan
bersikap, berpendapat dan berserikat
• Jaminan HAM untuk memperoleh informasi dan Komunikasi
• Perlindungan HAM atau rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.
• Perlindungan HAM atas kesejahteraan sosial
• HAM yang berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain.
TERIMAKASIH YAA