TUGAS KLIPING PKN

KASUS KORUPSI

By:

Owen Nixon

8C/17

Bupati Nias Tersangka Kasus Korupsi Dana BencanaJakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membidik kasus korupsi terkait pengelolaan dana

bencana. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, KPK menetapkan Bupati Nias Binahati B Baeha menjadi tersangka

dalam dugaan korupsi terkait dana bantuan untuk bencana tsunami Kepulauan Nias tahun 2007.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto mengatakan, pasca Aceh dan Nias dilanda bencana

gempa bumi dan tsunami, keduanya mendapat bantuan yang disalurkan melalui Bakornas Pengendalian Bencana

sekitar Rp 56, miliar. Nias mendapat alokasi Rp 9,48 miliar. "Tersangka BBB (Binahati B Baeha) diduga

melakukan mark up dalam pembelian barang dan jasa," kata Bibit, di Gedung KPK, Selasa (16/11) petang.

Penelurusan KPK, ujar Bibit, uang hasil mark up tidak dinikmati sendiri oleh tersangka. Melainkan juga dibagikan

kepada beberapa orang. Namun Bibit masih belum mau membeberkan pihak yang turut menikmati uang hasil

perbuatan tersangka. "Potensi kerugian negara paling tidak Rp 3,8 miliar," ujarnya.

( Mahendra Bungalan /CN14 )

Wali Kota Bekasi Terjerat Tiga Kasus Korupsi

JAKARTA--MICOM: Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad tersangkut tiga kasus korupsi. Hal itu diungkapkan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto, Selasa (16/11). 

Oleh KPK Mochtar Muhammad telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan APBD 2010 dan suap Piala Adipura 2010. Ia diduga juga terlibat kasus pengelolaan dan pertangungjawaban APBD. 

"Ada tiga kasus. Terkait penghargaan Adipura 2010, sebagai wali kota ia merintahkan kepada anak buah dan camat dan SKPD agar berpartisipasi memberikan kontribusi dana untuk pengurusan pemenangan Adipura," jelasnya. 

Kedua, jelas Bibit, upaya penyuapan untuk pengesahan APBD 2010. Mochtar meminta dana partisipasi 2% dari anggaran proyek kepada kepala dinas untuk mempercepat pengesahan APBD. Ketiga, pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD. 

Menurut Bibit, Mochtar diduga mengadakan perjanjian kredit multiguna untuk keperluan pribadi dari APBD 2010. "Untuk keperluan itu, ia memerintahkan kepada stafnya untuk membantu penyelesaian pelunasan kreditnya dengan menggunakan dana kegiatan dialog walikota dengan tokoh masyarakat organisasi tahun anggaran 2009. Di sub bagian TU Pimpinan dan Protokol, yaitu dengan cara melakukan mark up dana SPJ fiktif," ujarnya lagi. 

Menanggapi adanya suap dalam pemberian penghargaan Adipura bagi kota-kota terbersih di Indonesia, Bibit pun sempat menyindir pemberian enghargaan tersebut.  "Adipura itu dana kepada panitianya. Ini yang akan kita kembangkan kepada siapa-siapa saja," tegas Bibit lagi. 

Atas kasus ini, KPK akan mengenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 12 huruf b atau huruf f pasal 13 UU 31/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat satu juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. 

Dalam kesempatan yang sama, Bibit menegaskan KPK amasih akan mengembangkan kasus suap BPK Jawa Barat yang juga menyeret nama walikota.  "Nanti akan berkembang juga. Yang jelas sudah tiga kasus ini," pungkasnya. (CC/OL-04) 

Polri Akan Selesaikan Kasus Gayus, Tak Akan Diserahkan ke KPK  Lia Harahap - detikNews

Gayus dan Adnan Buyung (dikhy/detikcom)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengambil alih kasus dugaan suap Gayus Halomoan Tambunan kepada sembilan polisi untuk mempermudah akses keluar masuk selama di  penjara. Namun, Mabes Polri tetap yakin bisa menuntaskan kasus dugaan suap tersebut, sesuai dengan

prosedur hukum yang ada.

"Kami akan tetap selesaikan dengan prosedur hukum yang ada," ujar WakapolriKomjen Jusuf Manggabarani, saat ditanya tanggapannya mengenai kesiapan KPK untuk mengusut kasus suap Gayus. Jusuf di temui usai mengikuti salat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2010).

Mabes Polri, lanjut Jusuf akan segera menindaklanjuti temuan itu. "Apa pun yang kita lakukan dengan prosedur hukum yang ada," tegasnya.

Saat terus dicecar pertanyaan oleh wartawan, apakah penjelasan Jusuf sebelumnya bisa diartikan bahwa Polri tidak ingin menyerahkan ke KPK begitu saja, lagi-lagi Jusuf mengatakan pihaknya akan bekerja sesuai prosedur hukum yang ada. "Intinya kami bicara dengan hukum yang ada," tegas Jendral Bintang tiga ini.

Sebelumnya, Mabes Polri menyebut Gayus menyuap sembilan polisi penjaga rutantersebut agar bisa pelesiran di luar sel. Namun Gayus menyangkal menyuap dengan alasan kondisi di rutan memang seperti itu. Artinya, bebas keluar masuk asal setor fulus. Rekan-rekan selnya juga kerap keluar masuk.

Atas temuan Mabes Polri tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus tersebut jika Polri memanng tak mampu mengusutnya.

"Kalau nggak mampu, kita ambil," ujar Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto saat

jumpa pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa(16/11/2010).

Hingga saat ini, KPK terus memantau perkembangan kasus Gayus. KPK juga diam-diam tengah mengumpulkan informasi terkait skandal memalukan ini.

"Kan tugas KPK itu triger mekanisme. Kalau mereka mampu menangani, ya silakan," lanjut Bibit.

Bibit menduga, kasus mudahnya seseorang bisa keluar masuk penjara, bukan hanya terjadi di rutan Mako Brimob saja. Bibit juga mengaitkan, mengapa ada istilah cuti untuk para tahanan koruptor.

"Nah sekarang, apakah tepat diterapkan untuk koruptor. Ini persepsi mengenaipenanganan koruptor kita harus samakan dulu. Supaya tidak terulang seperti itu. Karena koruptor itu banyak duit," tutup Bibit.

Mafia Hukum Masih MerajalelaThursday, 18 November 2010

MAKASSAR (SINDO) – Kasus keluar masuknya Gayus Tambunan dari tahanan Mako Brimob menunjukkan praktik mafia hukum di Indonesia masih mengkhawatirkan. Sebagai efek jera,pelaku mafia hukum layak dihukum berat. 

“Kasus Gayus semakin memperburuk citra lembaga penegak hukum di Indonesia.Uang begitu berkuasa sehingga mampu mengarahkan lembaga penegak hukum,”papar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Makassar kemarin. Mahfud menegaskan, institusi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan begitu gampang diintervensi orang luar seperti pada kasus Gayus. Sebagai pelajaran, Mahfud menilai perlunya efek jera pada hukuman untuk pelaku korupsi.” 

Saya sarankan solusi penyelesaian kasus Gayus dengan cara memiskinkan Gayus, ”katanya. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sepakat soal perlunya efek jera pada hukuman untuk pelaku korupsi atau mafia hukum. Menurut dia, membuat miskin pelaku korupsi akan punya efek jera karena korupsi berkaitan dengan harta. “Semua perkara korupsi sebaiknya memiskinkan yang bersangkutan, biar kapok,” kata Patrialis Akbar di Jakarta kemarin. Ketika ditanya mengenai bagaimana aturan teknisnya, dia menjawab hakim yang lebih tahu.“Hakim lebih tahu hartanya di mana berdasarkan tuntutan dari kejaksaan,” tambahnya. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepakat agar Gayus Tambunan maupun anggota polisi yang membebaskan terdakwa kasus mafia pajak tersebut jalan-jalan ke Bali diberi hukuman berat.“Saya setuju jika tuntutan terhadap Gayus Tambunan ditambah lagi agar hukumannya lebih berat,” kata Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin. Secara umum, Anas meminta kepada lembaga penegak hukum untuk memproses kasusnya secara tuntas dan menjatuhi hukuman yang berat. 

Menurut dia, penanganan kasus secara sungguhsungguh dan transparan ini sangat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan menegakkan keadilan, termasuk rasa keadilan masyarakat. “Saya berharap sanksinya tegas, sehingga bisa menimbulkan efek jera,”ujarnya. Jika sanksinya tidak menimbulkan efek jera, ujar Anas, akan menjadi preseden buruk yakni bisa terjadi lagi secara berulang-ulang. Preseden hukuman ringan pada kasus korupsi tampak misalnya pada vonis untuk Anggodo Widjaja. 

Pengadilan Tipikor memvonis empat tahun penjara kepada terdakwa kasus penyuapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penghalangan penyidikan, Agustus lalu. Banyak pihak kecewa dengan vonis ringan ini termasuk Mahfud.“Kalau dari segi formal itu menjadi hak hakim, tapi kalau dari sisi rasa keadilan itu tidak memuaskan,”kata Mahfud. 

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2009, dari 199 perkara korupsi dengan 378 orang terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia, sebanyak 224 terdakwa (59,26%) divonis bebas oleh pengadilan. Hanya 154 terdakwa (40,74%) yang akhirnya divonis bersalah. Dari jumlah yang diputuskan bersalah tersebut, variasi tingkat hukumannya beragam. 

Sebanyak 82 terdakwa (21,69%) divonis di bawah satu tahun penjara. Sementara itu, vonis di atas 1,1

tahun hingga dua tahun terdapat 23 terdakwa (6,08%). Mereka yang divonis 2,1 tahun hingga lima tahun sebanyak 26 terdakwa (6,88%) serta divonis 5,1 tahun hingga 10 tahun sebanyak enam terdakwa (1,59%).Hanya terdapat satu terdakwa yang divonis di atas 10 tahun (0,26%).Selain itu,terdapat 16 terdakwa perkara korupsi yang divonis percobaan (4,23%). 

Identitas Palsu

Sementara itu, pada penyelidikan kasus Gayus Tambunan, Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengakui,kepergian Gayus ke Bali bersama dengan keluarganya dengan menggunakan identitas palsu. ”Pokoknya Gayus berangkat ke Bali, itu adalah dengan keluarga, dia (Gayus) menggunakan identitas palsu, tapi istri dan anaknya nggak,”ujar Ito di Jakarta kemarin. Untuk menghindari terulangnya kasus keluar masuk tahanan, Mabes Polri berencana memasang sejumlah kamera pengawas closed circuit television (CCTV) dan pemindai sidik jari di Rumah Tahanan Mako Brimob,Kelapa Dua, Depok.  

Dengan pemasangan peralatan ini,kata Ito,pengawasan dan pengamanan terhadap tersangka Gayus Tambunan lebih terkontrol. ”Kita sudah melengkapi dengan CCTV. Pintu masuknya kita pakai pemindai sidik jari, sudah kita pasang semuanya,” ujar Ito Sumardi. Mengenai adanya sejumlah pihak yang meminta agar Polri mengungkap otak di balik kepergian Gayus ke Bali, Ito mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.Namun,pihaknya meminta agar hal itu tidak berdasarkan asumsi. 

”Jangan berdasarkan asumsi, kalau memang ada informasinya, silakan berikan ke polisi.Informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti, tapi jangan memfitnah, menzalimi orang. Jangan berpikir pasti ini ada kaitannya dengan ini, berikan buktinya,”paparnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo berjanji menuntaskan penyelidikan kasus keluarnya Gayus Tambunan dari Rutan Mako Brimob dalam waktu 10 hari.

Kepolisian akan melakukan penyelidikan menyeluruh termasuk motif dan kepentingan Gayus ke Bali. Kapolri juga berjanji akan menindaklanjuti dugaan ada tahanan selain Gayus yang keluar dari tahanan tanpa izin. Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengaku prihatin melihat perkembangan isu keluarnya terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan yang kemudian dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Bali. 

Dia mengimbau masyarakat untuk mempercayakan kasus tersebut pada proses hukum yang sedang berjalan. Terhadap Ical yang disebutsebut bertemu Gayus,Idrus mengaku sudah menanyakan langsung dan hanya dijawab dengan tertawa karena menganggap hal tersebut hanyalah isu semata. ”Ketua Umum tertawa saja, ini isu apa lagi,”kata Idrus di Jakarta kemarin. Partai Golkar,kata Idrus,menganggap isu itu tidak berkualitas dan tidak produktif. (abd salam malik/ rahmat sahid/sucipto/ant) 

KNPSI Sampaikan Laporan/Pengaduan Beberapa Kasus Dugaan Korupsi di Simalungun

Kejatisu: Kasus dugaan korupsi di Dinas

PU Bina Marga Simalungun Sudah ke

Tingkat Penyidikan

Kejatisu Tidak Alergi Terhadap Masyarakat

yang Menyampaikan Laporan Dugaan

Korupsi

Simalungun (SIB)

Memenuhi petunjuk Komisi III DPR-RI,

Dewan Pimpinan Pusat KNPSI (Komite

Nasional Pemuda Simalungun Indonesia)

yang dipimpin oleh Jan Wiserdo Saragih

(Ketua Umum) menemui Kajatisu Sution Usman Ali SH didampingi Andar PW SH, Edi

Irsan K Tarigan, Ronaldi Bakkara SH MH di Jalan AH Nasution Medan, Rabu (10/11).

Kedatangan KNPSI yang dipimpin Ketua Umumnya Jan Wiserdo Saragih didampingi

Madian Purba, Poltak Damanik, Hamson Saragih, M Ardi Saragih, Achma Gous dan

Pairil Hamzah menemui Kejatisu sehubungan masih lambatnya proses penanganan

yang dilakukan oleh Kejari Simalungun dan Kejatisu terhadap laporan dan pengaduan

KNPSI sebelumnya mengenai dugaan kasus korupsi di Kabupaten Simalungun. Untuk

itu KNPSI meminta penjelasan sudah sejauh mana pengusutan terhadap laporan dan

pengaduan yang disampaikan KNPSI mengenai beberapa kasus dugaan korupsi di

Kabupaten Simalungun sejak 2007 kepada Kejatisu.

Demikian isi siaran pers KNPSI yang ditandatangani Jan Wiserdo Saragih (Ketua

Umum KNPSI) yang disampaikan kepada SIB, Sabtu (13/11) dan sekaligus KNPSI

mendesak agar Kejatisu dimohon menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di

Kabupaten Simalungun tersebut.

Adapun beberapa kasus dugaan korupsi yang diminta KNPSI dituntaskan antara lain di

Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yakni dugaan korupsi melalui dana DAK

(Dana Alokasi Khusus) tahun 2009 yang faktanya sampai saat ini akhir tahun 2010

masih terdapat banyak yang bermasalah dan secara faktual dapat dibuktikan seluruh

pelaksanaannnya diduga telah menyalahi ketentuan hukum karena hampir seluruhnya

dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Simalungun. Dugaan korupsi pada Dinas

Tarukim/Perkimbagwil Simalungun yakni proyek pekerjaan perpipaan yang diduga

seluruh pekerjaan menggunakan pipa sejak 2006 sampai 2010 telah di mark up dan

pengaduan KNPSI telah dikuatkan oleh hasil audit BPK RI.

Proyek pembuatan taman Kantor Bupati Simalungun di Raya yang diduga telah terjadi

duplikasi anggaran, yakni tahun 2006 dianggarkan Rp2 miliar namun tidak seluruhnya

dikerjakan sehingga diduga pada tahun 2008 dianggarkan kembali Rp2,7 miliar.

Dugaan korupsi pada Dinas Pertanian Simalungun yakni dugaan korupsi pengadaan

benih padi yang diduga banyak “dipalsukan” dan jumlah yang tidak sesuai, dugaan

korupsi pada pembangunan STA (Sub Terminal Agro Bisnis) di Kecamatan Silimakuta

dan dugaan korupsi pada pengadaan Hand Traktor dan bibit cabe.

Dugaan korupsi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Simalungun yakni dugaan

korupsi pada pembangunan BBI (Balai Benih Ikan) di Tonduhan dan Rambung Merah

serta pengadaan perlengkapannya yang diduga telah terjadi dugaan korupsi yang

laporan dan pengaduan KNPSI telah didukung oleh hasil audit BPK RI. Dugaan korupsi

pada Dinas PU Bina Marga Simalungun bahwa KNPSI telah melaporkan dugaan

korupsi pada proyek pekerjaan pembangunan jalan menuju terminal baru Perdagangan,

serta laporan dan pengaduan KNPSI tersebut telah dikuatkan oleh hasil audit BPK RI

serta dugaan korupsi pada Dinas Sosial Simalungun melalui Program Pemberian

Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial Masyarakat (BLPS) sebesar Rp1,5 miliar

diduga telah terjadi dugaan korupsi dengan pembetukan Kube yang fiktif dan

direkayasa.

Menurut Ketua KNPSI Jan Wiserdo Saragih dalam pertemuan itu Kejatisu Sation

Usman Ali SH mengucapkan terima kasih atas kedatangan KNPSI dan telah mendapat

pesan/telepon dari salah satu anggota Komisi III DPR RI bahwa KNPSI akan menemui

Kejatisu. Tegasnya, bahwa Kejatisu tidak pernah alergi terhadap masyarakat yang

datang ingin menyampaikan informasi dan laporan pengaduan jika ada menemukan

dugaan korupsi di daerah-daerah. Sebab Kejaksaan memang harus kerjasama dengan

masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi khususnya di Sumut.

Karenanya kata Kejatisu, selama saya memimpin disini seluruh laporan dan pengaduan

masyarakat harus jelas dan transparan dan telah meminta kepada stafnya agar seluruh

laporan diberkaskan dan harus terdokumentasi jelas sehingga seluruh laporan dan

pengaduan tidak ada yang tercecer atau terlewatkan. Dengan kata lain seluruhnya

laporan dan pengaduan harus diproses, jika ada yang belum lengkap diminta dilengkapi

jika lengkap ditingkatkan ke penyidikan dan penyelidikan. Dan secara khusus untuk

Kabupaten Simalungun telah ada yang ditingkatkan ke tingkat penyidikan dan SPnya

telah diterbitkan yakni pada Dinas PU Bina Marga Simalungun. (S1/x)

Kasus dugaan korupsi SoehartoDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ibu Tien (kiri) sedang menghitung uang pada acara pengumpulan dana "Gotong Royong" untuk bantuan kemanusiaan

disaksikan oleh Mbak Tutut (tengah) dan Presiden Soeharto (kanan) (1986)

Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan

yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan

Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal

Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora.

Pada 1995,Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini

menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan

Dana Mandiri.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an

halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan

dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentukKejaksaan Agung, sejak

tahun 1999

Uang negara 400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 1996 dan 1998.

Asalnya dari pos Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan presiden. Dalam

berkas kasus Soeharto, terungkap bahwa Haryono Suyono, yang saat itu Menteri Negara

Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana

itu untuk yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana Mandiri. Bambang

Trihatmodjo, yang menjadi bendahara yayasan ini, bersama Haryono, ternyata mengalirkan lagi

dana Rp 400 miliar yang telah masuk ke yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank Alfa dan Bank

Andromeda, pada 1996-1997, dalam bentuk deposito.

Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan paling besar merugikan keuangan negara, diduga

mencapai Rp 3,3 triliun. Hal ini juga terungkap dari pengakuan Ali Affandi, Sekretaris Yayasan

Supersemar, ketika diperiksa sebagai saksi kasus Soeharto. Dia membeberkan, Yayasan

Supersemar, Dakab, dan Dharmais memiliki saham di 27 perusahaan Grup Nusamba milik Bob

Hasan. Sebagian saham itu masih atas nama Bob Hasan pribadi, bukan yayasan.

Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto bersama bersama Tinton Suprapto, pernah

memanfaatkan nama Yayasan Supersemar untuk mendapatkan lahan 144 hektare diCiteureup,

Bogor, guna pembangunan Sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusaha

menguasai tanah itu lewat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi gagal.

Tommy Soeharto, Terpidana Koruptor & Pembunuh

Dalam wacana ini, saya mengajak rekan-rekan untuk fokus pada

kasus  hukum yang pernah dijalanin Tommy Soeharto (TS) yakni

serangkaian korupsi serta pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin

Kartasasmita.  Dari berbagai kasus yang pernah dihadapi TS, saya

hanya akan mengambil salah satu kasus TS yakni kasus korupsi  PT

Goro Batara Sakti (GBS) dan Bulog yang merugikan keuangan

negara Rp 96 miliar. Kasus ini melibatkan Beddu Amang dan

Ricardo Gelael. Kasus ini menjadi tragis tatkala, Hakim Agung yang

sedang mengadili kasus korupsi TS tewas ditembak oleh suruhan

TS.

April 1999, terdakwa TS menjalani persidangan kasus korupsi di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun entah bisikan/intervensi apa, Ketua Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan vonis bebas atas Beddu Amang

(April 1999),  TS dan Ricardo (Oktober 1999) karena alasan tidak ditemukan bukti-bukti

kuat.

Keputusan Majelis Hakim PN Jaksel yang pincang ini kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum

(JPU), Fachmi SH, mengajukan kasasi atas dibebaskannya Tommy dan Ricardo Gelael ke

Mahkamah Agung pada November 1999. Setahun kemudian, 22 September 2000, Majelis

Hakim Mahkamah Agung, yang diketuai   M Syafiuddin Kartasasmita   (MSK) atas

dakwaan perkara korupsi tukar guling tanah gudang beras milik Bulog di kawasan Kelapa

Gading ke PT GBS.

Keputusan Majelis Hakim MA yang diketuai oleh MSK  merupakan tamparan keras bagi

martabat ‘pangeran’ dinasti Soeharto. Tommy ogah mau disentuh oleh petugas Lapas. Ia

lalu meminta grasi  (bahkan dikabarkan menyogok) kepada Presiden Gus Dur, namun Gus

Dur tidak mau memberi grasi. Gagal minta bantuan kepada Gus Dur, Tommy mengajukan

PK atas putusan MA, namun sekali lagi ditolak. Setelah ditolak, maka tidak ada alasan lagi,

Tommy untuk bersenang-senang diluar. November 2000, JPU siap mengeksekusi Tommy ke

sel tahanan, namun Tommy berhasil kabur.

Mulai 10 November 2000, Tommy Soeharto menjadi burunan polisi. Tommy merasa

terpojokkan, apalagi Bapaknya sudah tidak berkuasa lagi. Tommy mencari akal dan

berusaha menggunakan kekuatan yang selama ini dimilikinya agar ia bebas dari jeratan

hukum. Lalu, selama menjadi buronan, Tommy menyiapkan rencana untuk membunuh para

hakim agung yang ngotot menghukumnya. Salah satu sasaran utama adalah ketua Majelis

Hakim Agung MA yakni M Syafiuddin Kartasasmita. Juli 2001, Tommy Soeharto

merekrut dua pembunuh bayaran, memberi senjata api sekaligus uang Rp 100 juta untuk

mengeksekusi ‘musuh’ pertamanya yakni Hakim MSK . Dan tepat 26 Juli 2001,   dua

eksekutor bayaran yakni   Mulawarman dan Noval Hadad   menembak mati Hakim Agung  

MSK. MSK dihantam oleh 4 peluru pesanan putra kesayangan Pak Harto. [2]

Baru pada tanggal 28 November 2001, polisi akhirnya menangkap Tommy di kawasan

Pondok Indah- Jakarta .  Atas dakwaan pembunuhan seorang hakim agung yang begitu

tragis, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Amirudin Zakaria

pada Juli 2002 memvonis (hanya) 15 tahun penjara kepada Tommy. Hukuman yang

berbeda dan sangat diskriminatif, jika kita membandingkan vonis hukuman mati terhadap

Gunawan Santosa, aktor intelektual pembunuhan Direktur PT Asaba Boedyharto Angsono

dan pengawalnya, anggota Kopassus, Prada Edi Siyep. Padahal dari sisi pelanggaran

KUHP, baik Gunawan maupun Tommy sama-sama terjerat pasal KUHP yang sama dalam

pembunuhan berencana. Bahkan, Tommy membunuh seorang pejabat negara, seorang

hakim agung, sedangkan Gunawan hanya seorang direktur perusahaan. Dimanakah

artinya adil dalam ‘wacana’ HUKUM????

Darah kematian  seorang hakim agung (Alm) MSK sama sekali tidak mendapat tempat dan

perhatian yang ‘mulia’ oleh Mahkamah Agung (MA)  era Presiden SBY. Pada 6 Juni 2005,

MA yang baru menerima kasasi Tommy lalu memberikan vonis lebih ringan pada Tommy

yakni 10 tahun penjara (atas dakwaan pembunuhan berencana).  Dan di masa

pemerintahan pak SBY pula, seorang pembunuh pejabat negara (hakim agung MSK)

dibebaskan dari balik jeruji pada 30 Oktober 2006.  Seorang terpidana koruptor dan

pembunuh berencana kepada pejabat tinggi negara hanya dipenjara 4 tahun (2002-2006)!.

Tapi, jika para pelaku pembunuh bukan berasal dari penguasa/pejabat, maka mereka dapat

dijatuhi hukuman mati, atau setidaknya 20 tahun penjara.

Dimanakah arti dari “persamaan hukum setiap warga dalam UUD 1945″?, apabila

terjadi perbedaan perlakuan hukum dan hak asasi kepada warga negara?  Bukankah

diskriminasi hukum merupakan ciri bahwa negara tersebut masih menerapkan

penjajahan bagi warganya? Sampai kapan, pemerintah dan penyelenggara negara hanya

diam dan ikut memainkan sandiwara hukum?

Kapolri: Mau Tahu Kasus Gayus? Tunggu SidangKapolri memberikan waktu 10 hari pada penyidik untuk memeriksa Gayus. Tinggal 8 hari.

Gayus Tambunan (ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVAnews -- Kepala Kepolisian RI,  Jenderal Timur Pradopo belum mau membeberkan kasus 'kaburnya' Gayus Tambunan dari rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Jika ingin tahu kasus tersebut, Timur meminta masyarakat menunggu sampai kasus disidangkan. 

"Nanti akan di sampaikan pada fakta persidangan. Mohon masyarakatmengikuti persidangan, karena  itu peradilan umum, nanti silahkandiikuti," kata Timur saat akan memimpin rapat kordinasi lalu lintas diSekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis 18 November 2010.

Timur juga tak menjawab ketika ditanya hasil penyidikan yang dilakukan terhadap Gayus dan petugas rutan terkait kasus itu. "Saya kira itu bagian dari substansi penyidikan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan pemeriksaan terhadap Gayus dan petugas rutan Mako Brimob tetap dilakukan. 

"Yang jelas, Pak Kapolri sudah menyampaikan kepada rekan-rekan semua, direktif kepada penyidik diberi waktu tenggang 10 hari. Berarti sekarang tinggal 8 hari," kata dia.

"Untuk pemeriksaan awal sudah, untuk pemeriksaan lanjutan diteruskan. Yang jelas waktu beberapa hari ini, penyidik harus bisa maksimal."

Yoga menambahkan, pengusutan kasus ini bukanlah desakan dari pihak lain, termasuk presiden.

"Bahkan sebelumnya [perintah presiden] juga sudah mulai dikerjakan.Bukan  instruksi dari presiden, tapi ini karena proses penegakanhukum," kata dia. "Tidak sesuai instruksi pun harus berjalan."

Sebelumya, Gayus Tambunan terpergok kamera fotografer Kompas saat berada di Bali. Gayus  yang memakai wig dan kaca mata itu sedang menonton pertandingan tenis. Setelah beberapa kali membantah, Gayus akhirnya mengaku.

Lantas terkuak meski berstatus tahanan, Gayus kerap 'pelesir'  ke luar tahanan. Ia bahkan diduga memberikan suap sebesar Rp368 juta pada Kepala Rutan Mako Brimob.

Berlin Pandiangan, pengacara mantan Kepala Rutan Mako Brimob, Kompol Iwan Siswanto juga menyebut dua nama lain yang pernah keluar rutan: Mantan Kepala Bareskrim, Komjen Susno Duadji dan Kombes Wiliardi Wizar.

Kata Berlin, kliennya mengizinkan Susno dan Wiliardi ke luar tahanan karena faktor mereka bekas atasan. Dari Susno, Iwan mendapatkan uang Rp10 juta dan paket sembako -- yang juga diterima para bawahan Iwan. Namun, baik pengacara Susno maupun Wiliardi membantah keras hal itu.

Bibit: Beda Konsep Arti Penjara dan LP Juga Masalah  Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto, menyatakan ada perbedaan arti luas antara penjara dan lembaga pemasyarakatan. Perbedaan pengertian tersebut menjadi salah satu lubang terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi pada kasus Gayus Tambunan .

"Persepsi mengenai penanganan koruptor, kita harus samakan dulu. Supaya tidak terulang seperti itu. Karena koruptor itu banyak duit," ujar Bibit  ketika dihubungi wartawan, Rabu (17/11/2010).

Bibit menjelaskan, jika dahulu penjara merupakan konsep untuk menghukum seseorang, kini dalam konsep lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan. Sehingga di lembaga pemasyarakatan terdapat istilah cuti weekend untuk para tahanan.

"Nah, sekarang apakah tepat diterapkan untuk koruptor?" jelasnya.

Bibit menerangkan, kasus suap Gayus hanya merupakan contoh kecil tentang kasus suap kepada penjaga rutan. Menurutnya, kasus seperti itu tidak hanya terjadi di rutan Mako Brimob, tapi kemungkinan juga terjadi hampir di seluruh rutan yang bernaung di Kementerian Hukum dan HAM.

"Sebetulnya, kasus seperti itu tidak hanya terjadi di Rutan itu. Di tempat lain juga, sama juga kemungkinannya," ujar Bibit.

Plt Jaksa Agung Lapor Vonis Bagi Misbakhun Terlalu Ringan  Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Vonis hukuman satu tahun penjara yang majelis hakim putuskan untuk Misbakhun dalam kasus L/C Bank Century, dinilai terlalu ringan. Juga berselisih jauh dari hukuman penjara selama delapan tahun yang jaksa tuntut.

Demikian ungkap Menko Polhukam Djoko Suyanto mengenai inti laporan Plt (pelaksana tugas) Jaksa Agung, Darmono, kepada Presiden SBY. Laporan disampaikannya dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/11/2010).

"Yang menjadi perhatian Presiden adalah laporan dari Plt Jaksa Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap saudara Misbakhun. Dari tuntutan delapan tahun, vonisnya satu tahun penjara. Ini kejaksaan pandang tidak memenuhi rasa keadilan," kata Djoko.

Sebagai tindak lanjut, Kejaksaan Agung juga melaporkan langkah hukum lebih lanjut yang diambil. Yaitu mengajukan banding atas putusan majelis hakim PN Jaksel yang dinilai terlalu ringan tersebut. 

"Presiden tidak ingin mencampuri penegakan hukum. Tetapi yang benar-benar bersalah harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tetapi jika tidak bersalah, tidak boleh dizalimi," kata Djoko.

Saat ditanya kenapa Presiden punya atensi lebih terhadap kasus Misbakhun, Djoko

mengatakan Presiden tidak mempertanyakan kasus ini. Melainkan mendengarkan paparan dari Plt Jaksa Agung.

"Presiden tidak mempertanyakan kasus ini. Ini dari paparan dari Plt Jaksa Agung. Laporan bidang Polhukam termasuk proses peradilan yang ada antara lain itu (kasus Misbakhun -red)," jawab Djoko.

Dia menambahkan, tidak ada campur tangan baik sebagai pribadi ataupun institusi kepresidenan untuk mencampuri kasus Misbakhun. "Tidak ada pribadi dan institusi Presiden mencampuri," tutupnya.

Di dalam sambutannya mengawali rapat terbatas, Presiden SBY meminta agar ada pemaparan dari para pejabat teknis mengenai perkembangan proses hukum dua kasus korupsi yang jadi perhatian masyarakat. Yaitu ulah dari terdakwa Gayus Tambunan dan vonis pengadilan terhadap Misbakhun.

"Tolong dilaporkan kepada saya yang menjadi perhatian public sekarang ini,perihal Saudara Gayus Tambunan dan perihal vonis Saudara Misbakhun. Tolongdijelaskan apa yang terjadi," ujar SBY.

Walikota Bekasi Gunakan APBD untuk Bayar Kredit Pribadi  Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dijerat untuk tiga kasus korupsi berbeda oleh KPK. Salah satunya, Mochtar diduga menggunakan dana APBD Bekasi untuk membayar kredit pribadinya.

"Menggunakan APBD 2009 untuk membantu penyelesaian kredit pribadi multi guna," ujar Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2010).

Dalam proses penyidikan KPK, Mochtar memakai APBD Bekasi untuk kepentingannya sendiri. Caranya, dengan membuat SPJ atau mark up dalam acara dialog dengan warga Bekasi.

Saat meminta pengesahan APBD 2010, Mochtar juga diduga meminta dana sebanyak 2 persen dari beberapa Kepala Dinas Pemkot. Dana itu sebagai upaya pelicin mempercepat pengesahan APBD.

Kasus terakhir, saat berjuang untuk mendapatkan Piala Adipura, Mochtar diduga melakukan penggalangan dana terhadap Kepala Dinas dan Camat. Uang ini sebagai biaya partisipasi untuk mengurus kemenangan wilayahnya.

"Ternyata Piala Adipura ada harganya," ucap Bibit menyindir.

Bibit belum mau menjelaskan, kepada siapa uang untuk Adipura itu diberikan. Namun dugaan mengarah kepada panitia perlombaan. Mochtar juga diperkirakan akan terseret beberapa kasus lagi. Namun Bibit masih enggan menjelaskan kepada publik.

"Masih ada beberapa kasus lain, semoga saja tidak berkembang, tapi kalau berkembang yah ngak apa-apa," tandasnya.

Bupati Nias Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Tsunami  Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikan perkara korupsi penggunaan dana bantuan untuk bencana tsunami di Kepulauan Nias tahun 2006 ke tingkat penyidikan. Bupati Nias, Binahati B Baeha pun ditetapkan jadi tersangka.

"Sudah kita naikan ke dik (penyidikan). Tersangkanya Bupati Nias," kata Pimpinan KPK, Haryono Umar saat dihubungi, Selasa (16/11/2010).

KPK menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan dari Menkokesra. Menurut Plt Direktur Penyidikan Ferry Wibisiono, KPK hingga saat ini masih menghitung jumlah kerugian negaranya.

"Kita masih hitung dulu," jelas Ferry.

Bupati yang dimaksud adalah Binahati B Baeha. Kasus korupsi ini menggunakan modus penggelembungan harga dalam pengadaan barang untuk rekonstruksi Nias. Antara lain pengadaan sarana penangkapan ikan dan pengadaan mesin jahit untuk pengembangan ekonomi keluarga. 

Pengadaan dilakukan tanpa melalui proses tender, padahal keadaan saat itu sudah melewati masa tanggap darurat alias tidak mendesak.

Dua Spekulasi untuk Aburizal Bakrie  Didik Supriyanto - detikNews

Jakarta - Meskipun Gayus Halomoan Tambunan terus membantah, bukti-bukti semakin kuat, bahwa pada Jumat (5/11/2010), dia di Bali. Gayus tertangkap kamera wartawan Kompas saat sedang menonton pertandingan tenis Daniela Hantuchova vs Yanina Wickmayer dalam  Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali. Selain pengakuan beberapa petugas Westin Hotel, keberadaan Gayus juga diperkuat oleh foto istrinya yang berada di belakang foto Gayus dalam Kompas, Rabu (10/11/2010).

Hasil analisis telematika menunjukkan, foto-foto yang beredar selama ini asli, bukan

rekayasa.  Metode komputasi juga memperlihatkan adanya kesamaan antara foto di Bali tersebut dengan foto Gayus yang lain.Tindakan Mabes Polri yang menetapkan para penjaga Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, sebagai tersangka, semakin menegaskan kebenaran bahwa Gayus berada di Bali.

Sementara itu, Polda Bali membenarkan bahwa Gayus bersama beberapa orang tercatat menginap di Westin Hotel. Jadi, tidak perlu diragukan lagi kalau tersangka kasus penggelapan pajak tersebut berada di Bali. Padahal statusnya adalah tahanan yang tidak boleh keluar tanpa izin pengadilan.

Kini pertanyaannya adalah, jika sekadar untuk melepas kepengapan sel tahanan, mengapa Gayus harus pergi ke Bali? Jika hanya untuk mencari hiburan, mengapa harus terbang ke Kuta? Pada titik inilah beredar spekulasi, bahwa Gayus sedang melakukan negosiasi kelas tinggi. Dalam hal ini, keberadaan Gayus di Bali dikait-kaitkan dengan Aburizal Bakrie, alias Ical.

Spekulasi pertama, menyatakan bahwa Gayus ke Bali untuk bertemu dengan Ical,

Ketua Umum Partai Golkar dan bos Grup Bakrie. Spekulasi ini berangkat dari fakta bahwa dalam kesaksiannya di pengadilan, Gayus menyebut beberapa perusahaan Ical ikut menyogok dirinya untuk penggelapan pajak. 

Apalagi pada Sabtu (6/11/2010), Ical juga berada di Bali. Ical membantah spekulasi tersebut. "Iya, pada waktu itu saya memang  sedang berada di Bali. Akan tetapi bukan untuk menemui Gayus," kata mantan Menkokesra itu. Lagi pula, "Kalau ingin bertemu dengan Gayus, kenapa harus di Bali?" katanya. Rasanya memang tidak masuk akal, seorang politisi dan pengusaha sekaliber Ical, harus menemui dan bernegoisasi dengan Gayus.

Memang sebagai seorang pegawai pajak biasa, Gayus memiliki akses ke sejumlah pejabat tinggi (di lingkungan Ditjen Pajak, Kejaksaan Agung dan Kepolisian). Dia punya pengalaman dan reputasi untuk bernegosiasi dengan siapa saja sehingga dia cukup percaya diri untuk menghadapi Ical. Namun apakah Ical tak menyadari risiko yang akan didapat apabila pertemuannya dengan Gayus diketahui publik?

Ical bukanlah orang bodoh; sabaliknya, dia pengusaha sukses, juga politisi ulung. Katakanlah, perusahaan Ical benar-benar terdesak dengan kesaksian Gayus sehingga harus melakukan segala cara untuk mengamankan diri. Tetapi apakah memang sudah tidak ada eksekutif di Grup Bakrie yang bisa mengatasi masalah ini? Apakah Gayus sedemikian hebatnya, sehingga Ical harus turun tangan sendiri? Sekali lagi, secara logika tidak sampai ke situ. Namun logika bisa kalah dengan fakta, jika telah ditemukan bukti-bukti kuat yang membenarkan spekulasi ini.

Spekulasi kedua, masih tarkait dengan Ical, tapi kali ini berdasar informasi dan fakta lain. Kesaksian Gayus di pengadilan bahwa beberapa perusahaan Ical telah menyogok dirinya untuk penggelapan pajak, tetap menjadi dasar spekulasi ini. Kesaksian ini jelas menjadikan Ical dan perusahaannya sebagai sasaran impuk bagi lawan-lawan politik dan kompetitor bisnisnya.

Bagaimana pun posisi dan manuver-manuver politik Ical (seperti dalam kasus penanganan bencana lumpur Lampindo dan skandal Bank Century), telah menempatkan sejumlah orang atau kelompok, menjadi korban politik Ical. Dalam hal ini, Sri Mulyani bukan satu-satunya korban, masih banyak yang lain, baik di lingkungan birokrasi maupun partai politik.

Dalam sebuah permainan politik yang berkelanjutan, tentu mereka tidak tinggal diam. Mereka bisa melakukan balas dendam, jika peluang untuk itu terbuka. Nah, pada titik inilah, Ical sedang menerima serangan balik, entah dia sadari atau tidak, dari lawan-lawan politiknya. Coba perhatikan, tindakan Mabes Polri yang demikian cepat, begitu kasus ini mencuat ke permukaan.

Padahal, nyaris dalam kasus apapun, terhadap bukti-bukti yang ditunjukkan oleh media massa, polisi selalu pintar memberi dalih. Jadi, tumben polisi bergerak cepat, hingga dalam hitungan hari langsung menetapkan para penjaga Gayus sebagai tersangka, dan

masuk tahanan.

Perhatikan cerita para wartawan yang hadir dalam arena tenis tempat Gayus tertangkap kamera. Wartawan Kompas dan beberapa yang lain, tidak dengan sengaja mendapati Gayus di arena tenis. Mereka diberitahu oleh seseorang bahwa Gayus ada di situ. Tidak hanya satu dua orang yang memberi tahu itu kepada wartawan. Para pemberi informasi itu juga seakan memilih wartawan sebagai penerima informasi.

Pertanyaannya, mengapa meski sudah sembunyi-sembunyi, keberadaan Gayus diketahui? Mengapa mereka yang mengetahui sengaja membocorkan ke wartawan? Adakah hal ini berkait erat dengan tindakan cepat polisi? Jika memang ada kaitannya, maka soal Gayus tertangkap kamera ini akan panjang ceritanya.

Dan semua itu tidak mudah dilepaskan dari keterkaitannya dengan Ical.  Sekali lagi, spekulasi ini masih memerlukan bukti untuk bisa dipercaya sebagai kenyataan. Apapun, cerita Gayus ini semakin membuka mata kita, bahwa di Republik  ini suap menyuap adalah praktek harian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saling terkait kegiatan bisnis dan politik sedemikian kuat, sehingga semakin meningkatkan kegiatan korupsi, sebuah penyakit sosial yang membuat negeri ini terus terpuruk.

KPK Sita Mobil CR-V Milik Tersangka Kasus Sarung di Depsos   Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah mobil Honda CR-V yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. Mobil tersebut milik tersangka Cep Ruhiyat, Direktur PT Dinar Semesta yang juga rekanan Depsos dalam proyek pengadaan sarung.

"Iya, hari ini KPK melakukan serah terima berita acara penyitaan, terhadapsebuah mobil milik rekanan terkait kasus

pengadaan sarung di Departemen sosial," kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (5/11/2010).

Johan mengatakan, penyitaan mobil itu dilakukan pada Rabu 3 November lalu. Saat itu, KPK melakukan penggeledahan di Bekasi, Jawa Barat di sejumlah kantor milik rekanan Depsos.

"Selain mobil tersebut, penyidik KPK juga melakukan penyitaan sejumlah dokumen dan file di kantor milik rekanan, di wilayah Bekasi," tambahnya.

Mobil berwarna silver tersebut tercatat dimiliki oleh Herfri Yantri. Dia adalah istri dari Cep Ruhiyat, salah satu tersangka dalam kasus pengadaan sarung. 

Selain Cep, KPK juga sudah menetapkan Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka. Mobil tahun produksi 2008 tersbeut diperkirakan berharga RP 150 juta.

"Jadi mobil tersebut CRV tahun 2008 atas nama istri tersangka, yang diduga diperoleh atau dibeli dari hasil uang itu," tutup Johan.

Syamsul Arifin Bungkam Saat Ditanya Soal Aliran Dana ke Anggota Dewan  Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin kembali diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat. Usai diperiksa selama lima jam, dia enggan membeberkan ke mana saja aliran dana APBD tersebut mengalir, termasuk indikasi ke anggota Dewan.

Syamsul yang mengenakan batik lengan pendek warna ungu itu masuk ke Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakse, pukul 09.00 WIB, Kamis (4/11/2010). Dia keluar sekitar pukul 14.15 WIB.

"Ada 20 pertanyaan," ucapnya singkat.

Saat ditanya terkait aliran dana pada anggota Dewan, Syamsul bungkam dan langsung masuk mobil tahanan. Kuasa hukumnya, Syamsul Huda mengatakan, penggunaan dana APBD itu tidak pernah dipegang oleh kliennya.

"Perlu dipertanyakan penggunaanya betul uang APBD atau pribadi karena ia takpernah pegang uang cash. Itu uang pak Syamsul. Yang memegang keuangan adalahBuyung Ritonga," papar Syamsul Huda.

Dalam kasus ini KPK pernah memeriksa mantan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Liliek AS Sumaryo dalam kasus ini. Selain Liliek, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi kasus Langkat. Yakni, Dwi Jatmiko (PNS Polri), Ediwarsah (pegawai Kantor Pertambangan), Diana Sari (PNS Kab. Langkat), Gudok (PNS Kab. Langkat), dan Buyung Ritonga (PNS Kab. Langkat).

Sebelumnya KPK telah menyita sebuah rumah mewah di Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (1/10) senilai Rp 315 juta, milik rekan Syamsul, IGK Kartikajaya. KPK juga telah menyita mobil Jaguar senilai Rp 600 juta milik anak Syamsul, Beby Arbiana. Diduga kedua barang itu dibeli dari dana APBD Kabupaten Langkat.

Aliran dana APBD Kabupaten Langkat diduga juga dialirkan ke beberapa artis,seperti Fitria Elvi Sukaesih dan Dorce Gamalama. Bahkan, KPK telah memeriksa

mantan Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI dari F Demokrat.

Darmono: Jika Mangkir Lagi, Yusril Kita Tangkap  Novi Christiastuti Adiputri - detikNews

Jakarta - Dua kali Yusril Ihza Mahendra mengabaikan panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sisminbakum. Bila mangkir pada panggilan ke tiga, dia akan ditangkap.

"Kita coba sekali lagi. Kalau nanti kita sudah dipanggil secara sah, dan (Yusril) tidak ada alasan sah, kita tangkap," kata Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, Darmono di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (3/11/2010).

Sesuai dengan prosedur, Kejaksaan masih memberi kesempatan kepada Yusril untuk bersikap kooperatif. Yaitu memenuhi panggilan kali ke tiga yang sekaligus merupakan yang terakhir.   

Penangkapan merupakan cara terakhir yang akan Kejaksaan tempuh. Cara cara hanya akan ditempuh bisa mantan Menkum HAM dan Mensesneg itu sekali lagi mangkir tanpa alasan jelas seperti dua kali pemanggilan pemeriksaan sebelumnya.

"Kita berikan keleluasan secara kooperatif. Kalau dia dipanggil secara sah, tidak hadir tanpa alasan sah, kita akan tangkap," tegas Darmono.

Dia membenarkan, bahwa setiap urung hadir Yusril selalu menyerahkan surat permohonan penundaan. Kejaksaan akan melihat pada alasan yang bersangkutan. Jikadinilai tidak jelas maka, Kejaksaan akan melakukan upaya hukum tegas.

"Artinya begini, ini kan sudah dua kali dipanggil tapi tidak hadir. Katanya tadi tidak ada alasan yang jelas. Kalau ternyata seperti itu, nanti kita lakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang ada. Kan Undang-Undang memberikan ketentuan seperti itu," jelas Darmono.

Yusril Ihza Mahendra terakhir kali diperiksa penyidik Kejagung pada 13 Oktober lalu. Saat itu Yusril mengaku menjawab 21 pertanyaan penyidik seputar proyek Sisminbakum dengan jelas dan detail.

Namun, pada panggilan pemeriksaan berikutnya tanggal 27 Oktober lalu, Yusril mangkir. Kuasa hukumnya, Maqdir Ismail saat itu menuturkan kliennya tengah sakit demam dan meriang sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaan. 

Anehnya beberapa hari kemudian, Yusril hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait kasus perbuatan tidak menyenangkan oleh Kejagung. Yusril juga hadir dalam sidang perdana uji tafsir soal saksi meringankan di Mahkamah Konstitusi (MK)

Padahal pada 27 Nopember, dia telah meminta penundaan pemeriksaan hingga tanggal 3 November. Tapi lagi-lagi Yusril tidak memenuhinya dengan alasan tengah berada di Bali untuk urusan pekerjaan dan pribadi.

Kuasa hukum Yusril menyatakan, pihaknya meminta penundaan jadwal pemeriksaan hingga 18 November. Yaitu setelah Idhul Adha. (nvc/lh) 

Mantan Kabiro Hukum DKI Dituntut 10 Tahun Bui  Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Mantan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Journal Effendi Siahaan dituntut hukuman 10 tahun penjara. Dia dinilai terbukti bersalah dalam perkara korupsi APBD Pemprov DKI tahun 2006-2007.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa," kata penuntut umum Zet Todung Alo di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/11/2010).

Selain hukuman pidana, Journal juga dituntut membayar uang denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Journal mewajibkan membayar uang pengganti Rp 7,77 miliar subsider 5 tahun penjara.

Dalam memberikan keterangan, Journal dinilai jaksa tidak pernah jujur. Perbuatan Journal juga dianggap mencoreng wajah pemerintah.

Journal terseret kasus korupsi APBD Pemprov DKI 2006-2007. Journal memungut sebanyak 10 persen nilai kontrak dari rekanan untuk semua kegiatan yang ada di Biro Hukum. 

Dia juga melakukan penunjukan langsung rekanan untuk beberapa kegiatan seperti filler iklan dan Gema Hukum. Journal dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 11 dan pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

AN Cium Kerugian Negara yang Besar dalam Kasus Krakatau Steel  Irwan Nugroho - detikNews

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku mempunyai data yang cukup tentang skandal rencana penjualan pabrik baja PT Krakatau Steel. Mereka mengindikasikan adanya potensi kerugian negara sangat besar dalam kasus tersebut.

"Kerugian negaranya sangat besar," kata Ketua FPAN DPR, Tjatur Sapto Edy,

kepada detikcom, Senin (1/11/2010).

Menurut Tjatur, penyelamatan keuangan negara itulah yang menjadi motif PAN membongkar dugaan adanya ketidakberesan dalam rencana penjualan Krakatau Steel.

"Jangan sampai kita menyesal seperti kasus penujualan Indosat," kata wakil ketua Komisi III ini.

Ketika didesak mengenai bukti-bukti yang dipunyai PAN dalam kasus yang disebut-sebut sama besarnya seperti kasus Bank Century ini, Tjatur menolak.

"Nanti, kalau sudah di Jakarta, ya," kata pria yang saat dihubungi sedang dalam perjalanan ke Wonogiri ini.

Sebelumnya, Ketua MPP PAN Amien Rais menyatakan akan ada skandal rencana penjualan PT Krakatau Steel pada pihak asing. Amien pun memerintahkan agar Fraksi PAN meledakkan kasus ini. Setelah itu barulah KPK dan BPK terjun menangani kasus ini.

"Dijual sangat murah itu, tandanya ada udang di balik batu. Namanya korupsi," terang Amien saat pelantikan DPW PAN Yogyakarta di Wisma Haji, Yogyakarta, Minggu

(31/10/2010), kemarin.

Bila Terbukti Terima Dana Century, Rizal Mallarangeng Siap Dihukum Mati  Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Rizal Mallarangeng menegaskan tak pernah menerima aliran dana bailout Bank Century berapa pun nilainya. Dia siap dihukum mati bila tudingan Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) itu terbukti sah dan menyakinkan dalam persidangan. 

Penegasan ini dia sampaikan dalam sidang kasus pencemaran nama baik dirinya dengan terdakwa dua pentolan Bendera, Ferdi Semaun dan Mustar Bonaventura. Sidang berlangsung di PN Jakarta Pusat, Jl Gajah

Mada, Jakarta, Kamis (4/11/2010).

"Kalau memang benar (menerima aliran dana bailout Bank Century -red), saya siap di hukum mati!" tegas Rizal dalam kesaksiannya.

Di dalam kesaksiannya yang berlangsung selama 3 jam, Rizal mengaku mengalami kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik dirinya akibat dari perbuatan terdakwa. Tetapi tidak ada kerugian materiil yang terjadi.

Ini disampaikan ketika menjawab serangkaian pertanyaan majelis hakim yang dipimpin oleh Bayu Istiatmoko. Jawabannya bertentangan dengan BAP yang menyebut adanya kerugian materiil. 

"Maaf saya bukan orang hukum, jadi tidak terlalu paham apa itu kerugian materiil," jawab Direktur Utama Freedom Institute ini ketika majelis hakim meminta konfirmasi atas kesaksiaannya yang berbeda dengan pengakuannya dalam BAP.

Selain mendengarkan kesaksian Rizal, JPU Satria juga menghadirkan Ketua KPU, Abdul Hafidz Ansyari, sebagai saksi. Di dalam kesaksiannya, dia mewakili KPU, merasa ikut tercemar namabaiknya oleh isu yang dihembuskan oleh Bendera sehingga banyak kawan- kawan ditempatnya bekerja menjadi tidak nyaman. 

"Saya pribadi tidak masalah, tapi secara lembaga merasa tercemar dan ini telah diputuskan dalam rapat pleno," ujar Hafidz.

Jaksa mendakwa dua aktivis Bendera, Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun, melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,pasal 310 ayat 2 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 207 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maksimal hukuman penjara selama 4 tahun. 

Dua terdakwa dia nyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik atas keterangan persnya terkait para penerima aliran dana Bank Century sebesar 6,7 trilliun rupiah.

Mereka berdua menuding Komisi Pemilihan Umum, putra Presiden SBY Edhie Baskoro, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Bendahara Partai Demokrat Hartati Murdaya, Malarangeng bersaudara dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan total mencapai Rp 1,8 Triliun. 

Bupati Nias Diduga Korupsi Dana Tsunami Rp 3,8 M  Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Bencana tsunami yang pernah melanda kawasan Nias, rupanya dijadikan ajang mengeruk keuntungan untuk sebagian orang. Dari Rp 9,48 miliar yang dialokasikan untuk Nias, Rp 3,8 miliar diduga telah disalahgunakan oleh Bupati Nias, Binahati Benekdiktus Baeha.

"Kerugian negara diperkirakan paling tidak Rp 3,8 miliar," tegas Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2010).

Saat terjadi gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami di NAD dan Nias, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kedua wilayah ini. Untuk Nias, ada Rp 9,48 miliar.

Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata terjadi penggelembungan harga pembelian barang dan jasa.

"Dana hasil mark up diduga dibagikan ke beberapa orang," tegas Bibit.

Pasal yang disangkakan Binahati adalah pasal 2, pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(mok/rdf) 

Menkum: Koruptor Harus Dimiskinkan, Jangan Hanya Gayus  Lia Harahap - detikNews

Jakarta - Menkum HAM Patrialis Akbar setuju dengan usulan pelaku korupsi harus dimiskinkan. Menurut politisi PAN ini, pemiskinan tentu dengan mengambil kekayaannya untuk negara.

"Kita sudah sepakat dan saya berpikir yang sama, salah satunya pemiskinan saya dukung penuh,itu lebih baik," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Patrialis menjelaskan, koruptor mengemplang uang negara. Tentu pemiskinan menjadi hal yang wajar, dalam artian uang negara yang dikemplang diambil seluruhnya.

"Salah satunya adalah pengembalian uang negara," ujarnya.

Namun Patrialis tidak setuju hanya Gayus yang dijadikan sasaran. Semua koruptor yang tersangkut korupsi harus dihukum seperti itu.

"Ya jangan lihat dari Gayus saja," ujarnya.

Gayus pada Senin kemarin meminta agar dirinya tidak dimiskinkan. "Kasihan anak istri saya," ujarnya.(ndr/nrl)