NAMA : NURJAMIL ZULIANTO.A

KELAS : X RPL C

Tugas Remidial PKN

Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan

Penghormatan Dan Perlindungan HAM

Pendidikan Kewernegaraan

Tiggal Klik salah satunya

Pengertian HAM

Jhon Locke Jan Materson

UU No.39 Th.1999

Miriam Budiardjo

LANJUT KE MATERI SELANJUTNYA

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Jan Materson

BACK

Jhon Locke

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati

BACK

Hak Asasi Manusia adalah hak manusia yang di peroleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di masyarakat

Miriam Budiardjo BACK

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang No.39 Tahun.1999

BACK

Ciri- Ciri HAM• Hakiki, artinya HAM sudah ada sejak

lahir

• Universal, HAM berlaku umum tanpa memandang status,suku bangsa, gender

• Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat diserahkan pada pihak lain

• Tidak dapat dibagi, semua orang mendapatkan semua hak,baik politik,ekonomi, sosbud.

Macam-Macam HAMa.       Hak-hak Asasi Pribadi (personal rights), yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.

b.      Hak-hak Asasi Ekonomi (property rights), yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

c.       Hak-hak Asasi Politik (political rights), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilu), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

d.      Hak-hak  Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).

e.       Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and cultural rights), yaitu meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

f.       Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahahan, peradilan dan sebagainya.

Upaya Pemerintah Dalam Mengakkan HAM

1. Pembentukan KomNas HAM pada tahun 1993

2. Dimasukannya materi HAM dalam kurikulum sekolah

3. Di ratifikasinya beberapa instrumen hukum HAM dunia

4. Penesahan UU No.30 tahun 1993 tentang HAM

5. Penambahan pasal-pasal khusus mengenai HAM dalam amandemen UUD 1945 pada tahun 2000

6. Pembentukan peradilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat

Instrumen HAM nasional• UUD 1945

• TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 Tentang Pandangan Dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM Dan Piagam HAM Nasional

• UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

• UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM , dll

PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA (1)

1. Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai tindak lanjut Lokakarya tentang HAM yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan dukungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Salah satu tujuan pembentukan Komnas HAM adalah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka Komnas HAM melakukan rangkaian kegiatan antara lain :

a.       Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional

b.      Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya.

c.       Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintah negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.

d.      Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA (2)• 2.      Paska Orde Baru (era reformasi), perhatian terhadap

upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia semakin nyata, yakni dengan disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998. Dalam ketetapan tersebut, MPR menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM. Selain itu, Presiden dan DPR juga ditugaskan untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM.

• 3.      Landasan bagi penegakan HAM di Indonesia semakin kokoh setelah MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 tersebut persoalan HAM mendapat perhatian yang khusus dengan ditambahkannya bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J. hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia.

PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA (3)

4.      Tonggak lain dalam sejarah penegakkan hak asasi manusia di Indonesia adalah berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000. Pengadilan HAM ini merupakan suatu pengadilan yang secara khusus menangani kejahatan pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

5.      Pembentukan lembaga-lembaga yang menangani kejahatan HAM dan penyusunan beberapa instrumen hukum pokok yang mengatur perlindungan terhadap HAM, secara nyata telah mendorong penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus kejahatan HAM yang terjadi pada masa lalu kini mulai terkuak. seperti penanganan protes massa Tanjung Priok 1984, kerusuhan dan penembakan mahasiswa pada Mei 1998.

6.      Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Di antara kasus-kasus tersebut bahkan kasus Tanjung Priok dan kasus Timor-Timur telah ditangani oleh Pengadilan HAM.

PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA (3)

7.      Di sisi lain, melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), banyak pihak melakukan pembelaan dan bantuan hukum (advokasi) terhadap para korban kejahatan HAM.

Bentuk Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk:

DISKRIM

INASI

PENYIKSAAN

LANJUT KE MATERI SELANJUTNYA

Penyiksaan

Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik seara jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga

BACK

Diskriminasi

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan yang lain.

BACK

Pelanggaran HAM A. Pelanggaran HAM Berat yaitu pelanggaran HAM

yang berbahaya .penganiyayaan ,perampokan ,perbudakan ,penyanderaan dan sebagainya penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diatur dalam UU RI No.26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM

UU No.26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM

Pelangaran HAM Berat di kelompokan menjadi dua:

KEJAHATAN GENOSIDA KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Kejahatan GenosidaGenosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin, pada tahun 1944 dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat. Kata ini diambil dari bahasa Yunani γένος genos ('ras', 'bangsa' atau 'rakyat') dan bahasa Latin caedere ('pembunuhan').

BACK

Kejahatan Melawan Kemanusiaan

Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusian dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia

BACK

Macam-macam KejahatanKEJAHATAN

PERANGInvasi atau agresi

KESIMPULAN

Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil.

BACK

Invansi Atau Agresi

Suatu tindakan bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang di lakukan oleh suatu Negara atau bangsa lainnya dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang di kuasai Negara yang di invasi, memerangi kejahatan internasional dan sebagainnya.

BACK

KESIMPULAN• HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai

dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

• HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

• Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.