33
TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Oleh : Nama : Aidil Luthfansyah Putra NIM : 1!"1"#1$ PR%GRAM STUDI TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL &AKULTAS TEKNIK DAN DESAIN INSTITUT TEKN%L%GI DAN SAINS 'ANDUNG

Tugas PKN Uts

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tugas PKN Uts

Citation preview

TUGAS PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN

Oleh :

Nama : Aidil Luthfansyah PutraNIM: 123.12.014

PROGRAM STUDI TEKNIK METALURGI DAN MATERIALFAKULTAS TEKNIK DAN DESAININSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS BANDUNGSoal !1. Jelaskan dan beri contoh tentang eksistensi pancasila sebagai :a. Falsafah negara ? b. Dasar negara ? c. Paradigma pembangunan ?

2. Identitas nasionala. Apa yang dimaksud dengan identitas nasional dan identitas primodial ?b. Apa manfaat identitas nasional dalam pergaulan internasional?c. Bagaimana mengkokohkan identitas nasional yang sudah banyak tergerus oleh identitas global ?

3. Polstrana. Apa yang dimaksud dengan polstran?b. Apa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur dalam konstalasi per-politikan nasional ?c. Jika ada kisruh antara dprd dan gubernur, dalam hal ini kasus Ahok, apa yang mesti dilakukan oleh presiden ?

4. Otonomi Daeraha. Apa keuntungan dan kekurangan dari OTDA ?b. Sebutkan 3 sisi perbedaan dasar antara OTDA dan negara federal ?c. Bidang apa saja yang menjadi kewenangan daerah dan bidang apa saja yang menjadi kewenangan pusat ?

5. GCGa. Sebutkan dan jelaskan latar belakang dan hakekat GCG ?b. Sebutkan 3 institusi yang harus terlibat aktif dalam GCG? Jelaskan hubungan anara ke 3 institusi tersebut?c. Sebutkan 5 prinsip mendasar GCG ?

6. Hak dan kewajiban warga negaraa. Kapan dan dalam hal apa kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut HAM?b. Setiap warga negara memiliiki kewajiban dalam bela negara. Jelaskan bagaimana aplikasi di lapangan? c. Dimana dan kapan asas ius soli dan ius sanguinis diterapkan dalam menetapkan status kewarganegaraan seseorang?

Jawaban !1. Pancasila1.1 Pancasila sebagai falsafah negara secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma norma dan nilai yang benar, adil, bijaksana dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Dapat dikatakan juga hasil perenuangan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father bangsa indonesia yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila sebagai falsafah kategori pertama adalah perwujudan bentuk bangunan yang diangan-angankan dalam penggambaran diatas kertas, dan Pancasila sebagai falsafah kategori yang kedua adalah adanya lokasi serta tingkat ketersediaan bahan-bahan untuk merealisasikan bangunan yang dicita-citakan. Pancasila sebagai falsafah yang dimaksudkan adalah tiap sila didalamnya yang (oleh karena perkembangan sejarah) selain masih tetap berfungsi sebagai landasan ideologis, iapun telah memperoleh nilai-nilai falsafi didalam dirinya, yang dapat kita masukkan kedalamnya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia.Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya. filsafast Pancasila digolongkandalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dalam mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untukmemenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the life, Weltanschaung dan sebgainya); agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.Selanjutnya filsafat Pancasila mengukur adanya kebenran yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat sebgai berikut: Kebenaran indra (pengetahuan biasa) Kebenaran ilmiah (ilmu-ilmu pengetahuan); Kebenaran filosofis (filsafat); Kebenaran religius (religi).Seperti pada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, maka Pancasila sebagai falsafah negara wajib kita junjung tinggi sebagai bangsa yang baik sehingga kita dapat menjadika Pancasila sebagai kekuatan bangsa IndonesiaFungsi dari pancasila sebagai falsafah negara antara lasin: Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Sebagai dasar negara Indonesia Sebagai jiwa dan kepribadian bangsaContohnya pada kehidupan: Pancasila merupakan sebagai acuan hukum tertinggi yang ada di Indonesia saat ini. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia

1.2 Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Karena di dalam Pancasila terdapat dasar-dasar Negara untuk mewujudkan Negara Indonesia yang baik. Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara, untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara juga dapat diartikan Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurutKetetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan "sumber hukum dasar nasional". Berikut adalah beberapa fungsi dari Pancasila sebagai Dasar negara. Sebagai Pedoman HidupDisini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan Sebagai Jiwa BangsaPancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia Sebagai Kepribadian BangsaKepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa. Sebagai Sumber HukumPanacasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila Sebagai Cita Cita BangsaPancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan socialContoh: Sila I: KeTuhanan Yang Maha esaContoh:Dengan diakuinya enam agama di Indonesia dan adanya toleransi beragama antarumat. Seperti pada UUD Pasal 29 ayat 2. Sila ke-II: Kemanusiaan Yang Adil dan BeradabContoh:Adanya pengakuan HAM. Dijelaskan pada UUD Pasal 27, Pasal 28 A-J, pasal 29, Pasal 30-34. Sila ke-III: Persatuan IndonesiaContoh:Adanya bahasa, suku dan ras yang beraneka ragam disatukan dengan bahasa Nasional. Sila ke-IV: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan Perwakilan. Sila ke-V: Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat IndonesiaContoh:Terdapat Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga Negarabersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali.

1.3 Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional karena Pancasila sesuai bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan ekonomi yang merata dan berkerakyatan serta berbudaya yang luhur. Pembangunan Nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan ketuhanan. Dengan demikian bahwa pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan menusia secara totalitas.Paradigma pembangunan bangsa dan Negara harus sesuai dengan kemajuan IPTEK, tetapi tetap mengembangkan nilai-nilai dasar pancasila yaitu tetap menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradap karena kita semua diciptakan Tuhan dengan dianugerahi hak dasar yang sama. Di dalam kehidupan bernegara, pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ekonomi, sosial budaya, hukum dan pertahanan keamanan, serta kehidupan beragama.Paradigma sebagai alat bantu para illmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut.Suatu paradigma mengandung sudut pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan.Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai:a. Cita-cita bangsa Indonesiab. Jiwa bangsa.c. Moral Pembangunan.d. Dasar negara Republik IndonesiaContoh:Untuk pembangunan ekonomi, koperasi cocok untuk untuk bangsa Indonesia karena koperasi menjunjung tinggi nilai persatuan dan kerakyatan

2 Identitas nasional2.1 Proses pembentukan Identitas Nasional bangsa Indonesia cukup panjang, dimulai dari kesadaran adanya perasaan senasib sepenanggungan bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda, kemudian memunculkan komitmen bangsa (tekad dan kemudian menjadi kesepakatan bersama).Identitas Nasional menurut ahli: Menurut Tajfel dan Turner (1986) Secara umum merupakan sesuatu yang menggambarkan perasaan yang subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Menurut Blank, Schmidt dan Westle (2001) menggambarkan Identitas Nasional sebagai perasaan kedekatan yang kuat terhadap negara sendiri. Menurut Asep (2015), Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Menurut Dean A. Mix dan Sandra M. WaleyBangsa yang memiliki bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial pemerintah yang sah dan mendapatkan pengakuan dari bangsa lain.

Dari penjelasan para ahli dapat disimpulkan maka identitas nasional adalah kepribadian nasional, yang diambil dari bahasa inggris yaitu national identity. Kepribadian nasional atau jatidiri nasional adalah jatidiri yang telah dimiliki suatu bangsa, yang juga diadopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang telah diyakini bangsa tersebut tentang kebenarannya. Faktor-faltor pembentuk Identitas Nasional antara lain:a. Faktor objek, meliputi geografis, ekologis dan demografisb. Faktor subjek, meliputi historis, sosial, politik dan kebudaaan yang dimilikiRobert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya, The Power of Identity (Suryo, 2002), mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif. Faktor pertama, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang di kenal dengan Bhineka Tunggal Ika. Faktor kedua, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Faktor ketiga, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Demikian pula menyangkut biroraksi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan. Faktor keempat, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa ini. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang.

Sementara Identitas primodial adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Dapat juga diartikan bahwa paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuklah suku-suku bangsa. Pengelompokan itu tidak hanya pembentukan suku bangsa saja, tetapi juga di bidang lain, misalnya pengelompokan berdasarkan idiologi agama dan kepercayaan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (internalized value) dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Terdapat 2 jenis etnosentris yaitu: 1. etnosentris infleksibel yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain, 2. Etnosentris fleksibel yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri tetapi juga sudut pandang budaya lain. Tidak selamanya primordial merupakan tindakan salah. Akan tetapi bisa saja dinilai sebagai sesuatu yang mesti dipertahankan. Dalam sudut pandang ajaran (ritual) misalnya. Perilaku primordialisne merupakan unsur terpenting, saat memberlakukan ajaran intinya.2.2 Manfaat identitas nasional dalam pergaulan internasional antara lain:a. Sebagai ciri khas dari suatu Negara pada Negara lainnya.b. Sebagai pembeda antara suatu Negara dengan Negara lainnyac. Sebagai sarana informasid. Sebagai pemersatu antar bangsae. Sebagai pegangan atau landasan dalam bergaulf. Dapat memajukan identitas suatu negarag. Dapat mengenalkan identitas nasional suatu negarah. Dapat menjadi cirikan suatu negarai. Dapat saling menjaga identitas negaraj. Menjadi tolak ukur suatu negara.Identitas Nasional sebuah bangsa merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memperkenalkan sebuah bangsa atau Negara dimata dunia. Pentingnya identitas nasional dalam pergaulan internasional yaitu menunjukan kepada bangsa lain mengenai ciri ciri khusus dari bangsa lain agar mudah dikenali. 2.3 Keterkaitan Identitas Nasional dan Globalisasi dalam konteks pergaulan dan hubungan antarbangsa di dunia, bangsa Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi adalah masuk atau mewabahnya pengaruh dari suatu negara dalam pergaulan dunia. Proses globalisasi mengandung implikasi bahwa suatu suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, namun secara bertahap dapat diterapkan di berbagai negara yang dianggap sebagai semboyan yang bernilai universal. Semboyan globalisasi bila dicermati secara kebangsaan Indonesia merupakan instrumen atau sarana untuk menyebar luaskan ideologi liberal atau liberaisme, terutama melalui bidang sosial-budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan negara. Bagi bangsa Indonesia, globalisasi harus dipandang sebagai instrumen yang pantas dipahami sebagai konsep pergaulan dan hubungan internasionaldalam urusan ekonomi antarbangsa dan sebagai faktor yang memperkaya serta memajukan iptek bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.Dalam bidang sosial-budaya, nilai individualistis yang dibawa gobalisasi bernilai positif untuk membangkitkan semangat kerja keras, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai hasil proses liberalisasi pendidikan dan pengaruh kemajuan ipteks untuk mampu bersaing dengan banggsa-bangsa lain dalam mengolah sumber daya alam. Di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, globalisasi menjadi instrumen efektif dalam melahirkan berbagai sikap perilaku yang bertentangan dengan nilai keimanan dan ketaqwaan sebagai nilai tertinggi dari Pancasila. Sementara di bidang ekonomi, globalisasi menanamkan liberalisasi perdagangan dalam kehidupan ekonomi.Cara penting untuk mengkokohkan identitas nasional antara lain :a. Mengenalkan kembali identitas nasional ke masyarakat luasb. Menjaga identitas nasional agar tetap kuatc. Membuat identitas nasional menjadi kegiatan rutin bangsad. Ikut menggerakan identitas nasional ke manca negara.3 Politik dan Strategi Nasional3.1 Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem negara dan bagaiman melaksanakan tujuan itu. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian/alokasi sumber-sumber yang ada, dan diperlukan kekuasaan dan wewenang (authority) untuk membina kerjasama/penyelesaian konflik dalam proses pencapaian tujuan.Strategi adalah Seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan- kekuatan (ipoleksosbhudhankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik . Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.3.2 Suprastruktur Politik : MPR, DPR, Presiden, DPP, BPK, MA.Infrastruktur Politik : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Kelompok Kepentingan, dan Kelompok Penekan.Antara Suprastruktur Politik dan Infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan Polstranas diatur oleh Presiden, dibantu lembaga-lembaga tinggi negara serta dewan-dewan yang merupakan lembaga koordinasi Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, WANHANKAMNAS, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, Dewan Stabilitas POLKAM.Proses penyusunan Polstranas dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Presiden membentuk kabinet dan programnya. Program kabinet merupakan dokumen resmi politik nasional, sedangkan strategi nasionalnya dilaksanakan oleh menteri dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen.Melalui pranata-pranata politik masyarakat dan infrastruktur berpartisipasi dalam kehidupan Polstranas. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan nasional akan selalu berkembang dikarenakan:a. Kesadaran bermasyarakat dan berbangsa dan bernegarab. Terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknyac. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan dalam kebutuhan hidup d. Meningkatnya persoalan seiring dengan tingkat pendidikan dan kemajuan IPTEKe. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru

3.3 Dalam kasus kisruh antara DPRD dan Gubernur, Peranan Presiden sebagai kepala negara atau bisa kita bilang adalah kepala Suprastruktur suatu negara yaitu dapat menengahi masalah antara DPRD dan Gubernur serta dapat mengambil kebijakan politik sebagai strategi agar kedua lembaga tersebut dapat sama paham sehingga kelanjutan pemerintahan dapat di jalankan kembali seperti biasa. Seperti contoh menyamakan persepsi tentang kebijakan anggaran keuangan daerah pada tahun itu dengan pendanaan yang sama sama untuk memajukan daerah tersebut. Namun bila keduanya masih terjadi kisruh maka Presiden disini dapat membekukan sementara keduanya dengan diatur oleh pemerintah pusat untuk sementara waktu hingga DPRD dan Gubernur tersebut dapat menemukan titik tengah dalam permasalahan ini dan baru dijalankan kembali seperti semula.4 OTDA4.1 Keuntungan dari otonomi daerah adalah :1. Suatu daerah dapat mandiriDalam hal ini daerah tersebut dapat memajukan daerahnya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat dari segala aspek dan dapat mengelola daerahnya sehingga dapat dikenal di luar daerahnya 2. Dapat mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sendiriPengelolaan SDA dan SDM sendiri menjadi keuntungan sendiri dari suatu daerah sehingga bisa mendapatkan pendanaan yang lebih dari pengelolaan SDA dan SDM yang unggul dan dapat bersaing hingga ke manca negara dengan mewakili daerahnya.3. Menentukan kebijakan sendiriDalam hal ini bisa kebijakan politiknya hingga kebijakan ekonominya sehingga tidak selalu bergantung ke pemerintah pusat.4. Lebih leluasa dalam mengatur kebijakanTidak terhalangi oleh kebijakan pemerintah pusat sehingga daerahnya bisa menjadi lebih baik dan lebih kokoh dalam pergerakannya.5. Tidak bergantung Pemerintah pusat dalam menentukan kebijakanLebih mandiri dan lebih gesit tanpa terhalangi kebijakan pemerintah pusatnya sehingga bisa jadi lebih majukan daerahnya.6. Percepatan Pembangunan DaerahKarena kebijakannya dapat dibuat oleh daerah, pembangunan daerah dapat lebih cepat dibanding yang diperkirakan sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan canggih dalam seluruh bidang. Kekurangan dari suatu OTDA antara lain :a. Sulit Koordinasi dalam membangunDalam hal ini bila membutuhkan pembangunan yang melibatkan 2 atau lebih daerah karena kebijakan dari tiap daerah yang berbeda sehingga sulit terjadi pembangunan yang diingkan untuk kemajuan bersamab. Berpotensi memunculkan penguasa absolute (raja kecil)Penguasa disini bisa jadi menjadikan kepala daerah tersebut sulit turun karena kebijakan yang dibuat memjadikan dirinya kepala daerah selamanya sehingga dapat terjadi ke otoriteran pemerintahan.c. Rawan terjadi korupsi karena kontrol dari pusat berkembangDalam hal ini mulai dari korupsi uang hingga korupsi politik karena kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan sebagian pihak saja bukan untuk daerahnya dan tidak terkontrol dari pemerintah pusat.d. Pendapat daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan kemajuan yang tak samaKetidakmerataan kesejahteraan rakyat disini dapat terjadi karena sesuai dengan kebijakan kepala daerah masing masing yang mungkin berbeda beda sehingga membuat satu daerah mengalami kemunduran.e. Pembangunan tersendat bagi daerah miskin SDA dan SDMKarena pengelolaan keuangan masing masing, karena ada daerah yang banyak SDAnya ada pula yang sedikit serta kualitas dari SDMnya juga akan mempengaruhi pembangunan daerah tersebut.4.2 Perbedaan antara OTDA dan Negara federal:1. OTDA kebijakan dapat diatur oleh pemerintah daerah sementara Negara federal kebijakan diatur oleh pemerintah pusat.Kelebihan pada OTDA adalah dapat mengatur sendiri semua kebijakan yang dibutuhkan daerahnya serta apa saja kekurangan daerahnya masing masing. Sementara negara federal kebijakan ada ditangan pemerintah pusat, mau tak mau suatu daerah harus mengikuti dan mengejar kebijakn yang dibuat pemerintah pusat sehingga sulit berkembang2. OTDA hanya dapat membuat peraturan daerah (PERDA) sementara Negara Federal dapat membuat UUD sendiri namun tidak bertentangan denga UUD pemerintah pusat. Dalam hal ini, otda lebih sempit karena hukum atau peraturannya lemah dan dapat dipatahkan denga UUD negara tersebut sehingga lebih sulit dalam pemilihan hukum kepada seseorang yang melanggar. Sementara negara federal dapat membuat UUD sediri sehingga setiap negara bagian mempunyai hukum yang kuat berlaku di negara bagiannya.3. OTDA merupakan bentuk Desentralisasi, sementara Negara Federal merupakan bentuk Sentralisasi.

4.3 Kewenangan pemerintah daerah :1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.2. Mengajukan rancangan Perda.3. Menetapakan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan8. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 9. Memilih pimpinan daerah. 10. Mengelola aparatur daerah. 11. Mengelolah kekayaan daerah. 12. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 13. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 14. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 15. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan16. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 18. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 19. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 20. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 21. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 22. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 23. Mengembangkan sistem jaminan sosial.24. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 25. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 26. Melestarikan lingkungan hidup. 27. Mengelolah administrasi kependudukan. 28. Melestarikan nilai sosial budaya. 29. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. 30. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah pusat antara lain :1. Bidang politik luar negeri (Duta Besar)2. Bidang Hankam (pertahanan dan keamanan3. Bidang moneter (keuangan) dan fiskal (pajak)4. Bidang peradilan5. Bidang agama6. Bidang BAPENAS7. Bidang administrasi negara8. Bidang pembinaan dan pemberdayaan SDM9. Bidang teknologi dan administrasi nasional5 GCC5.1 Latar Belakang dan Hakekat GCGPemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik.Good Governance adalah pemerintahan yang baik. Dalam versi World Bank, Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Hal ini bagi pemerintah maupun swasta di Indonesia ialah merupakan suatu terobosan mutakhir dalam menciptakan kredibilitas publik dan untuk melahirkan bentuk manajerial yang handalClean government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good corporate adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. Governance without goverment berarti bahwa pemerintah tidak selalu di warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah (Prasetijo, 2009)Governance berbeda dengan government yang artinya pemerintahan. Karena government hanyalah satu bagian dari governance. Bila pemerintahan adalah sebuah infrastruktur, maka governance juga bicara tentang suprastrukturnya. Banyak sekali definisi tentang good governance. Kita ambil satu saja untuk sebagai bahan analisa. Bank Dunia dalam laporannya tentang governance and development tahun 2002 mengartikan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya (Bintan R. Saragih 2008).Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Wacana tentang governance dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan good governance sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels. Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. Economics governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan (decision-making processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5)Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah good governance telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government)Perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipation dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and sosial development. Terjemahan dalam bahasa kita, adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosialAda tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.Konsep good governance yang dianjur-anjurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional tersebut kemudian berubah akibat pengaruh Amerika Serikat yang menggunakan globalisasi untuk menebarkan sistem pasar bebas ke segala penjuru dunia. Sejak itu good governance diartikan sama dengan less government. Semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan masyarakat di negara dapat dipenuhi lebih baik bila campur tangan pemerintah tidak terlalu dominan. Berubahlah good governance menjadi best government adalah less government. Sisi lain memaknai Good & Clean Governance sebagai penerjemah kongkrit dari demokrasi. Tegasnya menurut Taylor, Good & Clean Governance adalah pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikan dalam negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat dan Amerika misalnya (Saiful Mujani, 2001). Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintah dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik karena paling merefleksikan sifat-sifat Good & Clean Governance yang secara normatif dituntut kehadirannya bagi suksesnya suatu bantuan badan-badan dunia. Ia merupakan alternatif dari sistem pemerintahan lain seperti totalitarinisme komunis atau otoritarianisme militer yang sempat populer di negara-negara dunia ketiga di masa perang dingin.Pada dasarnya konsep Good & Clean Governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara swasta, dan masyarakat madani (civil society). Good & Clean Governance berdasar pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara ang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Santosa menjelaskan bahwa Governance sebagaimana didefinisikan UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola maslah-maalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik (good atau sound) jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan (Mas Ahmad Santosa, 2001, h. 86).Sesuai dengan pengertian di atas, maka pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, pemperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan lajunya pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari pemerintahan. Pemerintahan itu dapat dikatakan baik, jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktifitas maupun dalam daya belina, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang dan bahagia serta sense of nationality yang baik. Semua indikator itu diukur dengan paradigma pemerataan, sehingga kesenjangan itu secara dini terus diperkecil. Proses pelaksanaan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan amanah pemerintahannya juga harus dilakukan dengan penuh transparansi serta didukung dengan manajemen yang akuntabel.

5.2 3 institusi yang terlibat aktif dalam GCG Good & Clean Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat madani (civil society). Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populi adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Dalam hal ini, sebagai bagian dari pelaksanaan Good and Clean Governance, dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility/CSR), yakni dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana suatu perusahaan beroperasi. Bentuk tanggung jawab sosial (CSR) ini dapat diwujudkan dalam program-program pengembangan masyarakat (Community Empowerment) dan pelestarian lingkungan hidup.

Sementara Masyarakat madani disini bertugas untuk mengawasi dan memberikan saran yang baik bagi pemerintahan yang sedang dijalani sehingga apa yang menjadi kedala dapat dikendalikan secara bersama sama serta turun berperan aktif dalam menjalankan Good and Clean Governance dan juga penerapan cita Good & Clean Governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.5.3 5 prinsip dasar GCGa. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Pengaturan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD, mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Selain melalukan check and balance, lembaga legislatif harus pula mampu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutifb. Kemandirian lembaga peradilan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip Good and Clean Governance peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakkan hukum dan keadilan.c. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi populis (pelayan masyarakat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang mempunyai karakter tersebut dapat bersinergi dengan pelayanan birokrasi secara cepat, efektif, dan berkualitas.

d. Penguatan partisipasi Masayarakat Madani (Civil Society). Peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsure penting lainnya dalam merealisasikan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara (pemerintah).Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan public pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers, maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik, maupun organisasi sosial lainnya.e. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka otonomi daerah. Untuk merealisasikan prinsip-prinsip Good and Clean Governance, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.

Ada juga 9 Prinsip menurut Lembaga Administratif Negara (LAN) yaitu:1. Partisipasi (participation)Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogianya diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efisiensi pelayanan publik meliputi pelayanan yang tepat waktu dengan biaya murah. Paradigama ini tentu saja menghajatkan perubahan orientasi birokrasi dari yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

2. Penegakkan hukum (rule of law)Asas pengakkan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakkan hukum yang berwibawa. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakkannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud Good and Clean Governance, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:a. Supremasi hukum (supremacy of law), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupanberbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).b. Kepastian hukum (legal certainly), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.d. Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakkan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya3. Transparansi (transparency)Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya Good and Clean Governance. Akibat tidak adanya prinsip transparan ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang di bawahnya.Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:a. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.b. Kekayaan pejabat publik.c. Pemberian penghargaan.d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.e. Kesehatanf. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.g. Keamanan dan ketertiban.h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme test and proper test (uji kelayakan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Uji kelayakan bisa dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen, seperti komisi yudisial, kepolisian, dan pajak.

4. Responsif (responsiveness)Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good and Clean Governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni:5.4 Etika IndividualKualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional.5.5 Etika SosialEtika sosial menuntut pelaksana birokrasi pemerintah memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.5. Orientasi kesepakatan (consensus orientation)Asas konsensus adalah bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coersive power) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik seyogianya diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya.Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan.6. Kesetaraan (equity)Asas kesetaraan (equity) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.7. Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency)Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun, asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.8. Akuntabilitas (accountability)Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralis sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.9. Visi strategis (strategic vision)Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi Good and Clean Governance. Dengan kata lain, kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.

6. Hak dan Kewajiban Warga Negarai. Kewajiban harus didahulukan dibanding menuntut HAMKewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sementara hak adalah sesuatu yang akan kita dapatkan.Sebgai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya melaksanakan kewajiban kewajiban sebagai warga negara dahulu dibanding kita menuntut hak kita. Contoh saat kita ingin jalanan di daerah kita bagus, maka kewajiban kita adalah membayarlah terlebih dahulu pajak negara barulah kita akan mendapatkan hak kita memperoleh jalan yang bagus. Dalam contoh lainnya kita berkewajiban untuk menegakkan hukum seperti pada UUD 1945 pasal 27, maka kita akan memperoleh hak perlindungan oleh hukum juga. Sebetulnya dalam aplikasinya, hampir disetiap aspek kita harus mendahulukan kewajiban kita baru kita akan mendapatkan Hak kita.Contoh lainnya yaitu bila kita belajar dengan sungguh sungguh maka kita akan mendapatkan hak kita yaitu mendapatkan nilai yang baik setelah melakukan tes. Kasus lainnya yaitu kita wajib memeluk agama apapun sehingga kita mendapatkan ketenangan dan tidak ada tekanan dari orang lain dalam memeluk agama.Namun dalam beberapa hal kita akan kita akan mendapatkan Hak kita dahulu baru kita melaksanakan kewajiban. Contohnya saat kita akan menjalani hukuman penjara, sebelumnya kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan pengacara dan banding hukuman sebelum kita akan dipenjara. Contoh lainnya yang lebih simpel yaitu kita akan mendapatkan sarapan pagi dan ongkos sebelum kita berangkat ke sekolah untuk belajar dengan giat.Sebetulnya kewajiban dan hak harus berimbang agar kita bisa menjadi lebih baik. Baik itu kewajiban dahulu ataupun hak kita dapatkan dahulu, itu tergantung dalam posisi dan waktu yang kita akan menjalaninya.

ii. Bela negaraBela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta bela negara seperti yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 dan pada pasal pasal yang ada pada UUD 1945. Aplikasian bela negara sendiri itupun banyak halnya mulai dari tingkat pendidikan hingga ke tingkat pertahanan nasional. Contoh dari bela negara pada pendidikan yang simpel yaitu mengharumkan nama negara kita pada olimpiade internasional, mengajarkan hal hal yang baik pada murid murid, dll.Namun pada saat ini, bela negara cenderung memudar dan kurang ada tanggapan dari masyarakat dikarenakan adanya era globalisasi yang membuat masyarakat cenderung mementingkan hal pribadinya. Tampak adanya pemikiran dan sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRI, kurang peduli terhadap dekadensi moral, lebih bangga tokoh luar negeri dibanding pahlawan bangsa sendiri, sikap fanatisme berlebihan di bidang keagamaan dan politik, dll. Ini tentu saja memprihatinkan. Hal tersebut antara lain disebabkan kurangnya kegiatan pendidikan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan. Meminimalisasi hal tersebut, antara lain melalui upaya memperkuat ketahanan moral, budaya, dan kepribadian bangsa kita. Tidak harus secara fisik berperang, melainkan juga dapat dimanifestasikan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak yang terbaik untuk kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan pribadi, dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, disiplin yang tinggi.

Aplikasi bela negara dilapangan tentu ada yang dari yang paling mudah hingga yang paling keras. Contoh yang mudah yaitu memberikan pendapat untuk kebelangsungan pemerintahan Indonesia. Contoh yang keras yaitu dengan ikut berperang melucuti senjata dari negara lawan.Dalam bela negara kita tidak perlu dengan aplikasi yang keras, cukup dengan menjaga nama baik negara Indonesia dalam dunia internasional itu sudah baik, apalagi kita dapat mengharumkan nama Indonesia.

iii. Asas ius soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak yang lahir sebagai warganegaranya hanya apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya, tanpa melihat siapa dan darimana orang tua anak tersebut.Asas ius sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua dari anak tersebut adalah memiliki status kewarganegaraan negara tersebut (dilihat dari keturunannya). Asas ini akan berakibat munculnya suatu negara dengan etnis yang majemuk.

Jadi bila kita lihat dari dari.pengertian diatas, maka kita akan menggunakan asas ius soli jika seseorang dilahirkan di suatu negara tanpa melihat siapa orang tuanya dan dari mana orang tuannya.Sementara asas ius sanguinis kita gunakan dilihat darimana orang tuanya berasal tanpat melihat dimana dia dilahirkan dan kapan dia dilihat.Namun karena adanya 2 asas tersebut yang di anut oleh negara negara, maka bisa terjadi 2 kemungkinan kewarganegaraan anak yang akan dilahirkan yaitu Bipatride dan Apatride.Bipatride apabila seorang anak dilahirkan dari orang tua yang negara menganut ius sanguinis namun dilahirkan ditempat yang mengatur ius soli sehingga anak tersebut memiliki 2 kewarganegaraan. Namun pada suatu saat anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya baik itu ikut orang tuanya maupun ikut negara tempat kelahirannya.Apatride terjadi akibat seorang anak lahir dari orang tua yang menganut asas ius soli dan dia dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis sehingga anak tersebut tidak akan mendapatkan kewarganegaraan. Bila hal ini terjadi, maka anak tersebut wajib di beritahukan kepada lembaga dunia untuk diberikan kewarganegaraan yang jelas saat dia besar nanti.