PERATURAN NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU) RAYA MAHASISWA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS AL-WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN

Menimbang:

a. Bahwa pemilihan umum mahasiswa merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan;

b. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika mahasiswa, pemilihan umum mahasiswa diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Universitas dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan.

c. Bahwa pemilihan umum mahasiswa perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

d. Bahwa pemilihan umum mahasiswa untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi.

e. Bahwa Undang-undang Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa, sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika mahasiswa, karena itu perlu diganti.

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk peraturan tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Mengingat:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

2. Statuta Perguruan Tinggi Al-Jam’iyatul Washliyah. 3. Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Washliyah nomor 001 tahun 2008 tentang

Perpanjangan Kepengurusan dan Pengangkatan Pjs. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan (BEM UNIVA Medan ).

Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU) RAYA MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan PEMILWA adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan mahasiswa di Universitas Al-Washliyah Medan.

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Al-Washliyah medan yang selanjutnya disebut DPM UNIVA Medan adalah lembaga legislatif Mahasiswa tingkat universitas.

3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Al-Washliyah yang selanjutnya disebut BEM UNIVA Medan adalah lembaga eksekutif Mahasiswa tingkat universitas.

4. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa adalah pasangan ketua dan wakil ketua BEM UNIVA Medan.

5. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan yang diusulkan oleh Partai Mahasiswa atau Gabungan Partai Mahasiswa untuk dipilih dalam pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPU adalah panitia pelaksana PEMILWA.

7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut PANWASLU adalah panitia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan PEMILWA.

8. Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai PPS adalah panitia yang bertugas melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

9. Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjtunya disebut sebagai TPS adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pemungutan suara.

10. Partai Mahasiswa adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa UNIVA Medan untuk mengikuti PEMILWA sebagaimana diatur dalam UU Partai Mahasiswa.

11. Pemilih adalah mahasiswa aktif secara akademik di UNIVA Medan. 12. Mahasiswa adalah mahasiswa perserta didik program studi D-3 dan S-1 yang terdaftar aktif

dan belajar sebagai mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan. 13. Bilangan Pembagi Pemilih yang selanjutnya disebut sebagai BPP adalah bilangan yang

diperoleh dari hasil pembagian total suara sah dengan jumlah kursi DPM UNIVA Medan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Mahasiswa peserta PEMILWA.

14. Kampanye PEMILWA adalah kegiatan peserta PEMILWA dan/atau calon anggota DPM, dan/ atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program-programnya.

15. Tahapan penyelenggaraan PEMILWA adalah rangkaian kegiatan PEMILWA yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta PEMILWA, penetapan peserta PEMILWA, pencalonan anggota DPM, pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil PEMILWA, sampai dengan dilantiknya anggota DPM UNIVA Medan dan pasangan Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Asas

PEMILWA dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3 Tujuan

PEMILWA dilaksanakan untuk memilih: a. Anggota DPM UNIVA Medan b. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan

BAB III PESERTA PEMILWA

Pasal 4 Peserta PEMILWA adalah Partai Mahasiswa yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Partai Mahasiswa.

BAB IV PEMILIH

Pasal 5 (1) Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan yang aktif secara akademik memiliki hak

untuk memilih dalam PEMILWA. (2) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, pemilih wajib menunjukkan bukti keaktifan

mahasiswa secara akademik dengan menggunakan a. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku dan telah mendapatkan cap dari

BAA (Biro Administrasi Akademik) atau b. kwitansi heregristrasi pembayaran pada semester akademik dilaksanakannya

PEMILWA BAB V

PENYELENGGARAAN PEMILWA Pasal 6

(1) PEMILWA diselenggarakan oleh KPU (2) PEMILWA diselenggarakan setiap 1 tahun sekali.

BAB VI PENYELENGGARA PEMILWA

Bagian Pertama Pasal 7

(1) Untuk membantu penyelenggaraan PEMILWA, KPU membentuk PANWASLU dan PPS (2) Masa bakti PANWASLU dan PPS adalah sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkannya

hasil PEMILWA oleh KPU. (3) Masa bakti KPU adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dilantiknya anggota DPM UNIVA

Medan dan Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan.

Pasal 8 Syarat untuk menjadi anggota KPU, PPS dan PANWASLU adalah a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UNIVA Medan. b. Minimal semester 5 (lima), maksimal semester 10 (sepuluh). c. Minimal semester 3 (tiga), maksimal semester 10 (sepuluh) untuk PPS. d. Memiliki komitmen terhadap suksesnya penyelenggaraan PEMILWA. e. Sanggup bekerja sepenuh waktu selama masa bakti. f. Tidak merupakan fungsionaris Partai mahasiswa. g. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Pemilwa, Partai Mahasiswa dan

Pemerintahan Mahasiswa. h. Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Bagian Kedua KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 9 Pembentukan

(1) KPU dibentuk oleh BEM UNIVA Medan dan ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa.

(2) Untuk membentuk KPU, Presiden mahasiswa membentuk dan menetapkan tim ad hoc yang berjumlah 4 (empat) orang yang berasal dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa UNIVA Medan.

(3) Tim ad hoc sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), berwenang: a. mengumumkan tahapan rekruitmen anggota KPU. b. menerima pendaftaran calon anggota KPU. c. melakukan penyeleksian calon anggota KPU. d. melaporkan hasil penyeleksian kepada Presiden Mahasiswa.

Pasal 10

Keanggotaan (1) Anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang. (2) Struktur keanggotaan KPU terdiri dari: seorang Ketua merangkap sebagai anggota, seorang

Sekretaris merangkap sebagai anggota, seorang Bendahara merangkap sebagai anggota dan anggota.

(3) Struktur keanggotaan KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU. (4) Setiap anggota KPU memiliki hak yang sama. (5) Setiap anggota KPU dilarang merangkap jabatan dalam PANWASLU dan atau PPS. (6) Anggota KPU berhenti dikarenakan:

a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c. melanggar sumpah, d. melanggar kode etik KPU

(7) Pemberhentian anggota KPU dilakukan oleh Presiden Mahasiswa. Pasal 11

Keuangan Keuangan KPU bersumber dari anggaran dana BEM UNIVA Medan untuk PEMILWA.

Pasal 12 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KPU adalah: a. Melaksanakan PEMILWA secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. b. Menetapkan tata cara dan waktu setiap tahap pelaksanaan PEMILWA. c. Mengendalikan setiap tahap pelaksanaan PEMILWA. d. Membentuk dan menetapkan PPS. e. Menetapkan TPS. f. Membentuk dan menetapkan PANWASLU. g. Menetapkan jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara. h. Meneliti persyaratan dan menetapkan Partai Mahasiswa peserta PEMILWA. i. Meneliti persyaratan dan menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Mahasiswa. j. Meneliti persyaratan dan menetapkan calon anggota DPM UNIVA Medan sesuai Partai

Mahasiswanya. k. Menyediakan perlengkapan pemungutan suara. l. Menetapkan hasil PEMILWA dan mengumumkannya kepada khalayak mahasiswa.

Pasal 13 Kewajiban

KPU berkewajiban untuk: a. melaksanakan PEMILWA secara konsekuen dan bertanggung jawab;

b. memperlakukan peserta PEMILWA secara adil dan setara; c. melaporkan pelaksanaan PEMILWA kepada BEM UNIVA Medan secara lisan dan tulisan.

Pasal 14 Untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitasnya, maka KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU.

Pasal 15 (1) Sebelum menjalankan tugasnya, anggota KPU mengucapkan sumpah anggota KPU. (2) Sumpah anggota KPU adalah sebagai berikut:

“Demi Allah swt. saya bersumpah: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku: Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan peraturan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Mahasiswa.

Bagian Ketiga PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 16 (1) PPS dibentuk dan ditetapkan oleh KPU. (2) PPS berkedudukan di masing-masing TPS dan bertanggung jawab dalam TPS tersebut. (3) Anggota PPS berjumlah 6 (enam) orang setiap TPS. (4) Struktur kepanitiaan PPS terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota-

anggota. (5) Struktur kepanitiaan PPS ditetapkan oleh KPU. (6) Setiap anggota PPS dilarang merangkap jabatan dalam PANWASLU dan atau KPU.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang PPS Tugas dan wewenang PPS adalah melakukan pemungutan suara dan melakukan penghitungan suara sesuai kedudukannya masing-masing.

Pasal 18 Kewajiban PPS

PPS berkewajiban: a. Melaksanakan Pemungutan Suara secara konsekuen dan bertanggung jawab. b. Memperlakukan peserta PEMILWA dan pemilih secara adil dan setara. c. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pemungutan suara kepada KPU secara lisan dan tulisan

sesuai kedudukannya masing-masing.

Bagian Keempat PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 19

(1) PANWASLU dibentuk dan ditetapkan oleh KPU. (2) Anggota PANWASLU berjumlah 7 (tujuh) orang. (3) Struktur PANWASLU terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota. (4) Struktur PANWASLU dipilih dari dan oleh anggota PANWASLU. (5) Setiap anggota PANWASLU dilarang merangkap jabatan dalam KPU dan atau PPS.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang PANWASLU Tugas dan wewenang PANWASLU adalah a. Mengawasi penyelenggaraan PEMILWA. b. Menerima dan mengkaji laporan pelanggaran atas UU PEMILWA. c. Memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana

dimaksud pada point b. d. Menghadirkan pihak terkait, mencari data pendukung dan dan melakukan hal-hal yang

diperlukan dalam pencarian fakta atas suatu kasus e. Memutuskan hasil tindak lanjut sebagaimana pada point c sebagai pelanggaran atau bukan

pelanggaran. f. Melaporkan hasil keputusan sebagaimana pada point e kepada KPU.

Pasal 21 Kewajiban PANWASLU

PANWASLU berkewajiban: a. Melaksanakan pengawasan pemilwa secara konsekuen dan bertanggung jawab. b. Memperlakukan peserta pemilwa secara adil dan setara. c. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pengawasan PEMILWA kepada KPU secara lisan dan

tulisan.

BAB VII PENCALONAN

Bagian Pertama

Pencalonan Anggota DPM UNIVA Medan

Pasal 22 Syarat Calon anggota DPM UNIVA Medan

(1) Calon anggota DPM UNIVA Medan diusulkan oleh Partai Mahasiswa dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UNIVA Medan minimal semester III (tiga) maksimal

semester VIII (delapan). b. Mempunyai pengalaman organisasi. c. Terdaftar sebagai pemilih, dan d. Calon tidak terdaftar sebagai anggota KPU, PPS, dan Panwaslu.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dilengkapi dengan: a. Daftar riwayat hidup. b. Fotokopi KTM yang masih berlaku.

c. Transkrip nilai. d. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar. e. Surat pencalonan yang ditandatangani dan dicap oleh pimpinan pusat Partai Mahasiswa

yang berisi pernyataan pencalonan dan pernyataan tidak akan menarik calon selama proses pencalonan.

f. Surat kesediaan dicalonkan menjadi anggota DPM UNIVA Medan g. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri selama proses pencalonan. h. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota DPM

UNIVA Medan. i. Surat keterangan sehat dari dokter, dan j. Naskah visi dan misi calon anggota DPM UNIVA Medan.

Pasal 23

Keanggotaan DPM UNIVA Medan (1) Anggota DPM UNIVA Medan berjumlah 27 orang. (2) Anggota DPM UNIVA Medan berasal dari perwakilan mahasiswa yang dicalonkan oleh

partai mahasiswa berdasarkan hasil perolehan suara dalam PEMILWA. (3) Keanggotaan DPM UNIVA Medan terpilih, ditetapkan berdasarkan hasil PEMILWA.

Pasal 24 Mekanisme Pencalonan Anggota DPM UNIVA Medan

(1) Partai Mahasiswa mendaftarkan calon anggota DPM UNIVA Medan dengan menyertakan berkas-berkas persyaratan.

(2) KPU menerima dan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan calon anggota DPM UNIVA Medan.

(3) KPU memberitahukan hasil verifikasi kepada pimpinan partai Mahasiswa secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditutupnya masa pencalonan.

(4) Apabila calon belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, maka Partai Mahasiswa yang mengajukan calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki berkas persyaratan calon selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi pencalonan oleh KPU.

(5) Dalam hal proses pelengkapan dan atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Partai Mahasiswa tidak berhak mengajukan calon baru maupun calon pengganti.

(6) KPU melakukan verifikasi ulang persyaratan calon dimaksud pada ayat (4) dan memberitahukan hasil verifikasi tersebut secara tertulis kepada Pimpinan partai mahasiswa.

(7) Apabila hasil verifikasi berkas persyaratan calon sebagai mana pada ayat (6) tidak memenuhi syarat maka partai mahasiswa tidak berhak melakukan perbaikan, mengajukan calon baru maupun calon pengganti.

(8) KPU menetapkan dan mengumumkan secara luas nama-nama calon yang telah memenuhi syarat pencalonan setelah verifikasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Hasil ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa

Pasal 25 Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa

(1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dicalonkan oleh Partai Mahasiswa dengan syarat:

a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UNIVA Medan minimal semester V (lima) maksimal semester VIII (delapan).

b. Mempunyai pengalaman organisasi. c. Terdaftar sebagai pemilih, dan d. Calon tidak terdaftar sebagai anggota KPU, PPS dan Panwaslu.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. Daftar riwayat hidup. b. Fotokopi KTM yang masih berlaku. c. Transkrip nilai. d. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. e. Surat pencalonan yang ditandatangani dan dicap oleh pimpinan pusat Partai Mahasiswa

yang berisi pernyataan pencalonan dan pernyataan tidak akan menarik calon selama proses pencalonan.

f. Surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. g. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri selama proses pencalonan. h. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota Presiden

dan Wakil Presiden. i. Surat keterangan sehat dari dokter, dan j. Naskah visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 26

(1) Partai Mahasiswa dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Mahasiswa lain untuk melakukan penggabungan dalam mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

(2) Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

(3) Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang telah dicalonkan oleh Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa lainnya.

(4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang dicalonkan oleh gabungan Partai Mahasiswa wajib menyertakan: a. Surat pencalonan yang ditandatangani dan dicap oleh pimpinan pusat Partai Mahasiswa

yang bergabung yang berisi pernyataan pencalonan dan pernyataan tidak akan menarik calon selama proses pencalonan.

b. Surat Kesepakatan antar Partai Mahasiswa yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 27

Mekanisme Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa (1) Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa mendaftarkan pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden Mahasiswa dengan menyertakan berkas-berkas persyaratannya. (2) KPU menerima dan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. (3) KPU memberitahukan hasil verifikasi kepada pimpinan Partai Mahasiswa secara tertulis

selambat-lambatnya 3 hari setelah ditutupnya masa pencalonan. (4) Apabila calon belum memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 25, maka

Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa yang mengajukan calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki berkas persyaratan calon selambat-lambatnya 4 hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi pencalonan oleh KPU.

(5) Dalam hal proses pelengkapan dan atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa tidak berhak melakukan penggantian calon.

(6) KPU melakukan verifikasi ulang persyaratan calon dimaksud pada ayat (4) dan memberitahukan hasil verifikasi tersebut secara tertulis kepada Pimpinan Partai Mahasiswa.

(7) Apabila hasil verifikasi berkas persyaratan calon sebagaimana pada ayat (6) tidak memenuhi syarat maka Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa tidak dapat mengajukan lagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

(8) KPU menetapkan dan mengumumkan secara luas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang telah memenuhi syarat pencalonan setelah verifikasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Hasil ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

Pasal 28 Pasangan Calon Tunggal

(1) Dalam hal pasangan calon yang mendaftarkan hingga akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya berjumlah satu pasangan calon.

(2) Maka pasangan calon yang terdaftar dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

BAB VIII

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA Pasal 29

(1) Lokasi TPS ditentukan oleh KPU dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam menjangkau termasuk oleh pemilih penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

(2) Jumlah, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU.

BAB IX KAMPANYE

Pasal 30

Kampanye (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan PEMILWA. (2) Masa kampanye ditentukan oleh KPU dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan

suara. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kampanye yang

dibentuk oleh Partai Mahasiswa atau gabungan partai Mahasiswa bersama calon anggota DPM atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan.

(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPU bersama dengan pendaftaran calon anggota DPM UAD dan/atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

(5) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas kampanye yang dilakukanya.

(6) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usulan dari tim kampanye.

(7) Mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 31 (1) Dana kampanye bersumber dari Partai Mahasiswa dan atau gabungan partai mahasiswa

dan atau sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat. (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Partai Politik

nasional, lembaga nasional dan internasional, organisasi pemerintahan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang tidak jelas.

Pasal 32

Dalam kampanye dilarang : a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon DPM UNIVA Medan dan/atau

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. b. Menghasut dan/atau mengadu domba antara pasangan calon maupun antar kelompok

mahasiswa yang lain. c. Mengganggu ketertiban umum. d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menggunakan kekerasan kepada seseorang,

kelompok mahasiswa atau calon yang lain. e. Merusak dan/atau menghilangkan fasilitas UNIVA Medan, fasilitas KPU, dan alat peraga

kampanye peserta lain. f. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau jabatan untuk mempengaruhi pemilih, serta g. Melakukan kampanye sebelum masa kampanye, setelah berakhir masa kampanye dan pada

saat hari pemungutan suara.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA

DAN PENETAPAN HASIL PEMILWA

Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 33 (1) Pemungutan suara PEMILWA calon anggota DPM UNIVA dan pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden Mahasiswa diselenggarakan bersama-sama dan serentak di setiap TPS. (2) Hari, tanggal dan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 34 (1) Pemberian suara untuk calon anggota DPM dilakukan dengan mencoblos surat suara pada

nomor, dan/atau lambang partai, dan/atau nama calon anggota DPM UNIVA Medan. (2) Pemberian suara untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dilakukan

dengan mencoblos surat suara pada nomor, dan/atau salah satu dan/atau kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 35

(1) Pemberian suara oleh pemilih tuna netra dan/atau tuna daksa dapat dibantu petugas TPS atau orang lain yang ditunjuk oleh pemilih.

(2) Petugas TPS atau orang lain yang ditunjuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

(3) Ketentuan lebih lanjut dalam pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 36

(1) Sebelum melaksanakan pemilihan suara, PPS melakukan:

a. Pembukaan kotak suara. b. Pengeluaran seluruh isi suara. c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, serta d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Partai Mahasiswa, PANWASLU, pemantau pemilwa, dan mahasiswa umum.

(3) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua PPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari Partai Mahasiswa dan pasangan calon.

Pasal 37

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, PPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh PPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPS, kemudian PPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPS, kemudian PPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

(5) Pemilih hanya diperkenankan memberikan suara 1 (satu) kali untuk pemilihan anggota DPM UNIVA Medan dan 1 (satu) kali untuk pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa di TPS masing-masing.

Pasal 38

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh PPS. (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tinta pada salah satu jari tangan

kanan. (3) Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 39 (1) Suara untuk pemilihan anggota DPM UNIVA Medan dinyatakan sah apabila:

a. Surat suara terdapat tanda stempel KPU. b. Surat suara ditandatangani oleh ketua PPS. c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nama partai,

lambang partai, nomor partai serta nama-nama calon anggota DPM UNIVA Medan. d. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nama partai,

lambang partai, nomor partai atau nama calon anggota DPM UNIVA Medan yang telah ditentukan.

e. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nama partai, lambang partai, nomor partai atau nama calon anggota DPM UNIVA Medan.

f. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nama partai, lambang partai, nomor partai atau nama calon anggota DPM UNIVA Medan.

(2) Suara untuk pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dinyatakan sah apabila: a. Surat suara terdapat tanda stempel KPU. b. Surat suara ditandatangani oleh ketua PPS. c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu

pasangan calon.

d. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan.

e. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

f. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

(3) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh KPU.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Pasal 40

(1) Penghitungan suara dilakukan oleh PPS setelah pemungutan suara berakhir. (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, PPS menghitung:

a. Jumlah pemilih yang berhak memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai. c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

(3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua PPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPS.

(4) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh PPS dan dapat dihadiri oleh saksi dari masing-masing Partai Mahasiswa, PANWASLU, pemantau pemilwa dan mahasiswa.

(5) Saksi dari masing-masing Partai Mahasiswa harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua PPS.

(6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari Partai Mahasiswa, PANWASLU, pemantau pemilwa dan mahasiswa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

(7) Partai Mahasiswa melalui saksinya yang hadir atau mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(9) Setelah selesai penghitungan suara di TPS, PPS membuat berita acara dan daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta dapat ditandatangani oleh saksi partai mahasiswa.

(10) PPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi partai mahasiswa yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar daftar hasil penghitungan suara di tempat umum.

(11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(12) PPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 41

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara di tiap TPS dan dapat dihadiri oleh saksi dari Partai Mahasiswa, PANWASLU dan mahasiswa.

(2) Saksi dari masing-masing partai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU.

(3) Partai Mahasiswa melalui saksinya yang hadir atau mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada KPU atas jalannya perhitungan suara oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Partai Mahasiswa.

(6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani oleh saksi partai mahasiswa dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.

(7) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan daftar rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi dari Partai Mahasiswa yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar daftar hasil penghitungan suara di tempat umum.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pengumuman Hasil PEMILWA Pasal 42

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilwa dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak berakhirnya penghitungan suara di seluruh TPS.

BAB XI

PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG Bagian Pertama

Penghitungan Surat Suara Ulang Pasal 43

(1) Penghitungan surat suara ulang, dilakukan apabila: a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya. c. Saksi partai mahasiswa, Panwaslu, Pemantau dan mahasiswa tidak dapat menyaksikan

proses penghitungan secara jelas. d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah

ditentukan. e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara

yang tidak sah. (2) Penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. (3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU dalam penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap daftar rekapitulasi hasil penghitungan suara pada PPS.

Bagian Kedua Pemungutan Suara Ulang

Pasal 44 (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan

hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang dapat juga dilakukan apabila pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan ini.

(3) Pemungutan suara ulang dilakukan hanya pada TPS yang bersangkutan.

Pasal 45 Penghitungan dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan 44, diputuskan oleh PPS dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sesudah hari pemungutan suara.

BAB XII PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, CALON dan PASANGAN CALON

TERPILIH

Bagian Satu Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Anggota DPM UNIVA Medan Terpilih

Pasal 46 (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPM UAD dari Partai Mahasiswa peserta

Pemilu didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Mahasiswa .

(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Mahasiswa ditetapkan berdasarkan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Mahasiswa dengan jumlah kursi anggota DPM UAD.

(3) Setelah ditetapkan angka BPP, ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Mahasiswa dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh Partai Mahasiswa dengan angka BPP, dengan ketentuan: a. Apabila jumlah suara sah suatu Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA sama dengan

atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua.

b. Apabila jumlah suara sah suatu Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi.

c. Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai mahasiswa Peserta PEMILWA yang mempunyai sisa suara terbanyak.

Pasal 47 (1) Dalam menentukan pembagian jumlah kursi untuk menetapkan calon terpilih anggota

DPM UNIVA Medan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara.

(2) Penetapan calon terpilih anggota DPM UNIVA Medan didasarkan pada perolehan kursi Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA dengan ketentuan: a. Nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih. b. Nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan

berdasarkan nomor urut pada surat suara.

Pasal 48 (1) Penetapan calon terpilih anggota DPM UNIVA Medan dilakukan oleh KPU dalam rapat

pleno KPU yang dihadiri oleh saksi Partai Mahasiswa peserta PEMILWA dan PANWASLU.

(2) Hasil penetapan calon terpilih diumumkan oleh KPU kepada mahasiswa umum.

Bagian Dua Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pasal 49 (1) Penentuan pasangan calon terpilih didasarkan pada jumlah perolehan suara sah untuk

masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dalam PEMILWA.

(2) Pasangan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(3) Dalam hal jumlah perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon adalah sama, maka dilakukan pemungutan suara tahap kedua khusus untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

(4) Jika jumlah perolehan suara hasil pemungutan suara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara lagi maksimal 1 (satu) kali pemungutan.

(5) Jika jumlah perolehan suara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sama, maka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih ditentukan berdasarkan hasil perolehan suara pada perolehan suara TPS dengan jumlah surat suara sah paling banyak.

(6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) diatur dan ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan aturan-aturan terkait dalam peraturan ini.

Pasal 50

(1) Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan oleh KPU dalam rapat pleno KPU yang dihadiri oleh saksi Partai Mahasiswa peserta PEMILWA dan PANWASLU.

(2) Hasil penetapan pasangan calon terpilih diumumkan oleh KPU kepada mahasiswa.

BAB XIII PELANTIKAN

Pasal 51 (1) Pelantikan anggota DPM UNIVA Medan dilakukan oleh Kongres Mahasiswa. (2) Pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan dilakukan

oleh DPM UNIVA Medan disaksikan oleh mahasiswa.

BAB XIV SENGKETA

Pasal 52 (1) Apabila setelah ditetapkannya hasil PEMILWA oleh KPU terjadi sengketa antar peserta

PEMILWA maka KPU melaporkannya kepada Presiden Mahasiswa secara lisan dan tertulis.

(2) Presiden Mahasiswa setelah menerima laporan terjadinya sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka berhak dan berwenang: a. Mengundang pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan sengketa untuk dimintai

keterangan. b. Mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan sengketa untuk

mengusahakan tercapainya kesepakatan oleh pihak-pihak yang bersengketa. c. Membuat putusan atas sengketa apabila tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang

bersengketa dengan mempertimbangkan usulan dari pihak yang terkait dan tanpa meninggalkan peraturan yang berlaku.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 7 hari setelah laporan dari KPU diterima oleh Presiden Mahasiswa.

SANKSI Pasal 53

(1) Sanksi berupa teguran atau peringatan secara lisan atau tertulis terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran untuk menghentikan tindakan pelanggarannya.

(2) Penetapan sanksi lebih lanjut dan tata cara pemberian sanksi ditetapkan dan diatur oleh KPU.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 54

(1) Partai mahasiswa Peserta Pemilwa tahun 2010 yang memperoleh suara sah lebih dari 600 suara ditetapkan sebagai Partai Mahasiswa Peserta Pemilwa tahun 2012.

(2) Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melakukan pendaftaran ulang kepada KPU.

(3) Partai mahasiswa yang memperoleh suara sah lebih dari 600 suara dalam PEMILWA ditetapkan sebagai Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA tahun berikutnya.

(4) KPU dalam melakukan pendaftaran pemilih bekerjasama dengan Universitas untuk melakukan kegiatan pendataan mahasiswa.

(5) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Presiden Mahasiswa.

(6) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPU setelah mendapat persetujuan Presiden Mahasiswa.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon anggota DPM UNIVA Medan dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih diatur lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 56 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan-peraturan yang sebelumnya tentang Pemilihan Umum Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Medan Pada tanggal 09 Desember 2010

Ketua Komisi Regulasi

Ttd Irvanuddin

Diundangkan di Medan

Pada tanggal 09 Desember 2010 Ketua Umum Mpm Univa Medan

Ttd

Ahmad Fauzi Harahap