Embed Size (px)
Citation preview
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE 2019
KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Nomor : 003/SK/DPM FILKOM-UB/2/X/2019
TENTANG
PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Brawijaya
MENIMBANG : a. Bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa
sebagaiaman diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Mahasiswa
Fakultas Ilmu Komputer maka Pemilihan Wakil Mahasiswa
perlu untuk dilaksanakan pada tiap periode kepengurusan
sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa.
b. Bahwa Pemilihan Wakil Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer
sebagaimana diatur dalam Ketetapan DPM FILKOM Nomor
004/SK/DPM FILKOM-UB/I/X/2018 tentang Undang-
Undang Pemilihan Wakil Mahasiswa Fakultas Ilmu
Komputer sudah tidak relevan lagi dan perlu dilakukan
perbaikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia
kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas
Brawijaya;
c. Bahwa Pemilihan Wakil Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer
wajib menjamin tersalurkannya suara mahasiswa secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pemilihan Wakil Mahasiswa
Fakultas Ilmu Komputer.
MENGINGAT : 1. Pasal 22 ayat (8), pasal 23 ayat (1), pasal 23 ayat (4), pasal 38 ayat (1), dan pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu
Komputer
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN WAKIL
MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER..
Pasal 1
Undang – undang tentang Pemilihan Wakil Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tercantum
dalam lampiran tersendiri.
Pasal 2
Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.
Disahkan di : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang
Tanggal : 24 Oktober 2019
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
KOORDINATOR
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
HANDITA ANYA PRAMESWWARI
NIM. 16515040711102
PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
MUHAMAD SYAUKANI AUDADY
NIM. 165150200111097
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disebut PEMILWA adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.
2. Penyelenggaraan PEMILWA adalah pelaksanaan tahapan PEMILWA yang
dilaksanakan oleh penyelenggara PEMILWA.
3. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, selanjutnya
disebut Mahasiswa FILKOM adalah Mahasiswa Aktif S1 Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Brawijaya.
4. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, selanjutnya disebut KBM
FILKOM adalah organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa FILKOM.
5. Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang
selanjutnya disebut MKBM FILKOM adalah forum tertinggi dalam kehidupan
kemahasiswaan di FILKOM.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa FILKOM yang selanjutnya disebut BEM
FILKOM adalah lembaga eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di
FILKOM.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya,
selanjutnya disebut DPM FILKOM adalah lembaga legislatif dalam kehidupan
kemahasiswaan di FILKOM.
8. Penyelenggara PEMILWA adalah panita yang menyelenggarakan PEMILWA
yang terdiri atas Panitia pengarah PEMILWA, panita pelaksana PEMILWA,
panitia pengawas PEMILWA, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
PEMILWA.
9. Panitia pengarah PEMILWA adalah panitia yang dibentuk oleh DPM FILKOM
untuk mengarahkan pelaksanaan PEMILWA.
10. Panitia pelaksana PEMILWA selanjutnya disebut PANPEL PEMILWA adalah
panitia yang dibentuk oleh DPM FILKOM untuk menyelenggarakan
PEMILWA.
11. Panitia pengawas selanjutnya disebut PANWAS PEMILWA adalah Panitia
yang dibentuk oleh DPM FILKOM untuk mengawasi penyelenggaraan
PEMILWA.
12. Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILWA yang selanjutnya disebut
DKPP adalah Dewan yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
penyelenggara PEMILWA.
13. Pemilih adalah Anggota aktif KBM FILKOM.
14. Program pembinaan mahasiswa baru yang selanjutnya disebut Probinmaba
adalah wadah bagi mahasiswa baru untuk mengenal dan melakukan proses
adaptasi sosial dengan lingkungan baru dan pengenalan berbagai persoalan
yang berkaitan dengan proses pembelajaran dikampus.
15. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa-Tingkat Menengah yang
selanjutnya disebut LKMM-TM adalah program atau kegiatan untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan manajerial organisasi bagi
mahasiswa khususnya yang aktif berorganisasi serta membekali mahasiswa
dengan wawasan dan keterampilan mengkoordinasi dan membina tim kerja
dalam suatu kelembagaan.
16. Kartu Tanda Mahasiswa, selanjutnya disebut KTM adalah kartu identitas
elektronik bagi mahasiswa.
17. Kampanye adalah segala bentuk kegiatan persuasif (mengajak, memengaruhi,
dan memobilisasi massa untuk mendukung) yang dilakukan oleh calon dan/atau
pasangan calon dengan cara mensosialisasikan diri dalam bentuk lisan dan
tulisan.
18. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan
aktivitas kampanye.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.
BAB II
ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILWA
Pasal 2
PEMILWA dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
Pasal 3
Dalam menyelenggarakan PEMILWA, Penyelenggara PEMILWA harus
melaksanakan PEMILWA dengan memenuhi prinsip:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. terbuka;
g. proporsional;
h. professional;
i. akuntabel;
j. efektif; dan
k. efisien
Pasal 4
PEMILWA dilaksanakan untuk memilih satu pasang Presiden dan Wakil Presiden
BEM FILKOM dan 9(sembilan) anggota DPM FILKOM yang berasal dari setiap
Program Studi.
Pasal 5
(1) PEMILWA wajib diselenggarakan 1(satu) periode sekali.
(2) PEMILWA wajib diselenggarakan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Brawijaya.
(3) Pengaturan tahapan penyelenggaraan PEMILWA diatur oleh PANPEL
PEMILWA.
(4) Dalam menyelenggarakan PEMILWA, DPM FILKOM membentuk panitia
pengarah PEMILWA, PANPEL PEMILWA, PANWAS PEMILWA dan
DKPP.
BAB III
PENYELENGGARA PEMILWA
Bagian Kesatu
PANITIA PENGARAH PEMILWA
Pasal 6
(1) Panitia pengarah PEMILWA adalah Anggota DPM FILKOM
(2) Keanggotaan panitia pengarah PEMILWA terdiri atas 4(empat) orang.
(3) Susunan Panitia pengarah PEMILWA terdiri dari 2(dua) anggota pengarah
PANPEL PEMILWA dan 2(dua) anggota pengarah PANWAS PEMILWA.
(4) Pembentukan PANPEL PEMILWA diresmikan melalui Keputusan DPM
FILKOM.
Pasal 7
(1) Panitia Pengarah behenti antarwaktu karena:
a. Meninggal dunia;
b. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajibannya;
c. Mengundurkan diri; atau
d. Diberhentikan
(2) Panitia pengarah dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
a. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat penyelenggaraan
PEMILWA dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas,
wewenang dan kewajibannya; atau
b. Melakukan penggaran berat atas kode etik penyelenggaraan PEMILWA;
(3) Pemberhentian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM FILKOM.
Pasal 8
(1) Panitia Pengarah PEMILWA bertugas
a. Mengarahkan PANPEL PEMILWA dan PANWAS PEMILWA sesuai
dengan Undang Undang PEMILWA;
b. Membantu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan PEMILWA yang
tidak bisa terselesaikan di dalam internal PANPEL PEMILWA; dan
c. Membantu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pengawasan
PEMILWA yang tidak bisa terselesaikan di dalam internal PANWAS
PEMILWA.
(2) Panitia Pengarah PEMILWA berwenang untuk melakukan koordinasi dan
konsultasi kepada PANPEL PEMILWA dan PANWAS PEMILWA.
(3) Panitia Pengarah PEMILWA berkewajiban mematuhi kode etik d
penyelenggara PEMILWA.
Bagian Kedua
PANPEL PEMILWA
Pasal 9
(1) PANPEL PEMILWA bersifat independen dengan keanggotaan terbuka bagi
anggota KBMFILKOM yang merupakan satu tingkat diatas angkatan termuda
dan bertanggung jawab kepada DPM FILKOM.
(2) PANPEL PEMILWA sekurang kurangnya terdiri atas seorang Ketua, Wakil
Ketua, Bendahara, Kesekertariatan, divisi acara, divisi humas dan divisi
perlengkapan.
(3) DPM FILKOM memilih Ketua PANPEL PEMILWA melalui mekanisme uji
kelayakan dan uji kepatutan.
(4) Jika tidak ada calon Ketua PANPEL PEMILWA, maka DPM FILKOM wajib
menentukan Ketua PANPEL PEMILWA melalui mekanisme internal DPM
FILKOM.
(5) Jika tidak ada calon Ketua PANPEL PEMILWA yang lolos uji kelayakan dan
uji kepatutan, maka DPM FILKOM wajib menentukan Ketua PANPEL
PEMILWA melalui mekanisme internal DPM FILKOM.
(6) Pembentukan PANPEL PEMILWA diresmikan melalui Keputusan DPM
FILKOM.
Pasal 10
(1) PANPEL PEMILWA berhenti antarwaktu karena:
a. Meninggal dunia;
b. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajibannya
c. Mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan
(2) PANPEL PEMILWA dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf d apabila:
a. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PANPEL PEMILWA
dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas, wewenang
dan kewajibannya;
b. Melakukan pelanggaran berat atas kode etik penyelenggara PEMILWA;
dan
c. Tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban selama 14
hari secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
(3) Apabila Ketua PANPEL PEMILWA yang diberhentikan digantikan oleh Wakil
Ketua PANPEL PEMILWA atau PANPEL PEMILWA lain yang ditunjuk
melalui mekanisme internal DPM FILKOM selambat-lambatnya 3 hari setelah
pengunguman pemberhentian Ketua PANPEL PEMILWA.
Pasal 11
(1) PANPEL PEMILWA bertugas
a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan PEMILWA;
b. Membuat tata tertib pelaksanaan PEMILWA yang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang PEMILWA dan ketetapan yang berlaku dengan
persetujuan bersama Panitia Pengarah PEMILWA;
c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
PEMILWA;
d. Menerima pendaftaran bakal calon Anggota DPM FILKOM dan bakal
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM;
e. Menerima dan meneliti berkas persyaratan pencalonan bakal calon
Anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM;
f. Mengumpulkan dan mengarsipkan berkas-berkas dan data publikasi
PEMILWA;
g. Mengumumkan calon tetap Anggota DPM FILKOM dan pasangan calon
tetap Presiden serta Wakil Presiden BEM FILKOM;
h. Memfasilitasi kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
i. Membuat dan menetapkan mekanisme kampanye dan pelaksanaan
kampanye;
j. Menyelenggarakan pemungutan suara;
k. Melaksanakan penghitungan suara apabila pemungutan suara dilakukan
secara konvensional;
l. Mengumumkan hasil penghitungan suara; dan
m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan PEMILWA
kepada DPM FILKOM.
(2) PANPEL PEMILWA berwenang:
a. Menetapkan tata tertib pelaksanaan PEMILWA yang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang PEMILWA dan ketetapan yang berlaku dengan
persetujuan bersama Panitia Pengarah PEMILWA;
b. Menetapkan calon tetap Anggota DPM FILKOM dan pasangan calon
tetap Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM sebagai peserta
PEMILWA setelah melengkapi persyaratan pencalonan;
c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan
PEMILWA;
d. Menetapkan hasil perhitungan suara; dan
e. Menetapkan calon Anggota DPM FILKOM dan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM terpilih
(3) PANPEL PEMILWA berkewajiban:
a. Melaksanakan putusan PANWAS PEMILWA mengenai sanksi atas
penlanggaran yang dilakukan oleh calon atau pasangan calon;
b. Mematuhi kode etik penyelenggara PEMILWA; dan
c. Menyampaikan laporan mengenai tahapan pelaksanaan PEMILWA
kepada DPM FILKOM
Bagian Ketiga
PANWAS PEMILWA
Pasal 12
(1) PANWAS PEMILWA bersifat independen dengan keanggotaan anggota
KBMFILKOM yang merupakan perwakilan dari setiap Program Studi satu
tingkat diatas angkatan termuda dan bertanggung jawab kepada DPM
FILKOM.
(2) Keanggotaan PANWAS PEMILWA terdiri atas sekurang kurangnya 15(lima
belas) dimana setiap Program Studi memiliki 3 perwakilan.
(3) Susunan PANWAS PEMILWA terdiri dari Ketua dan strukturnya ditentukan
secara internal
(4) Ketua PANWAS PEMILWA ditetapkan oleh anggota PANWAS PEMILWA
secara kolektif kolegial.
(5) Jika keanggotaan PANWAS PEMILWA tidak memenuhi 15(lima belas)
anggota, maka keanggotaan PANWAS PEMILWA wajib dipilih dengan
mekanisme internal DPM FILKOM.
(6) Pembentukan PANWAS PEMILWA diresmikan melalui Keputusan DPM
FILKOM.
Pasal 13
(1) PANWAS PEMILWA berhenti antarwaktu karena:
a. Meninggal dunia;
b. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajibannya
c. Mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan
(2) PANWAS PEMILWA dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf d apabila:
a. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PANWAS PEMILWA
dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas, wewenang
dan kewajibannya
b. Melakukan pelanggaran berat atas kode etik penyelenggara PEMILW;
atau
c. Tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban selama 14
hari secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
(3) Apabila Ketua PANWAS PEMILWA yang diberhentikan digantikan oleh
anggota PANWAS PEMILWA yang lain melalui mekanisme internal
PANWAS PEMILWA selambat-lambatnya 3 hari setelah pengunguman
pemberhentian Ketua PANWAS PEMILWA.
Pasal 14
(1) PANWAS PEMILWA bertugas:
a. Menerima laporan pelanggaran undang-undangan atau peraturan lain
mengenai PEMILWA yang telah ditetapkan;
b. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan
PEMILWA;
c. Membuat tata tertib pengawasan PEMILWA sesuai dengan undang-
undang PEMILWA dan ketetapan yang berlaku dengan persetujuan
bersama Panitia Pengarah PEMILWA;
d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pengawasan
PEMILWA; dan
e. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan
PEMILWA
(2) PANWAS PEMILWA berwenang:
a. Menetapkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan
PEMILWA sesuai dengan undang-undang PEMILWA dan ketetapan
yang berlaku dengan persetujuan bersama Panitia Pengarah PEMILWA;
b. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran PEMILWA;
c. Memberikan sanksi kepada pihak yang telah terbukti melakukan
pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku; dan
d. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan
PEMILWA kepada DPM FILKOM.
(3) PANWAS PEMILWA berkewajiban:
a. Mematuhi kode etik penyelenggara PEMILWA; dan
b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPM FILKOM.
Bagian keempat
DKPP
Pasal 15
(1) DKPP bersifat independen dengan keanggotaan anggota KBMFILKOM yang
merupakan Anggota DPM FILKOM dan bertanggung jawab kepada DPM
FILKOM.
(2) Keanggotaan DKPP terdiri atas 5(lima) orang Anggota DPM FILKOM yang
bukan merupakan panitia pengarah PEMILWA.
(3) Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 5(lima)
orang anggota.
(4) Ketua DKPP ditetapkan oleh anggota DKPP secara kolektif kolegial.
(5) Pembentukan DKPP diresmikan melalui Keputusan DPM FILKOM.
Pasal 16
(1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik penyelenggara PEMILWA untuk
menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas panitia pengarah PEMILWA,
PANPEL PEMILWA, dan PANWAS PEMILWA.
(2) Dalam menyusun kode etik penyelenggara PEMILWA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), DKPP mengikutsertakan panitia pengarah PEMILWA, PANPEL
PEMILWA dan PANWAS PEMILWA.
(3) Kode etik penyelenggara PEMILWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh panitia pengarah PEMILWA,
PANPEL PEMILWA, dan PANWAS PEMILWA.
(4) Kode etik penyelenggara PEMILWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 21(dua puluh satu) hari
terhitung sejak pembentukan DKPP.
Pasal 17
DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh panitia pengarah PEMILWA, PANPEL PEMILWA, dan
PANWAS PEMILWA.
Pasal 18
(1) DKPP bertugas:
a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adaanya pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh panitia pengarah PEMILWA, PANPEL
PEMILWA, dan PANWAS PEMILWA; dan
b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan
dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara
PEMILWA yang dilakukan oleh panitia pengarah PEMILWA, PANPEL
PEMILWA, dan PANWAS PEMILWA.
(2) DKPP berwenang:
a. Memanggil penyelenggara PEMILWA yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik penyelenggara PEMILWA untuk memberikan
penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan termasuk untuk dimintai bukti lain;
c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara PEMILWA yang terbukti
melanggar kode etik penyelenggara PEMILWA; dan
d. Memutus pelanggaran kode etik penyelenggara PEMILWA.
(3) DKPP berkewajiban:
a. Bersikap netral, adil dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk
popularitas pribadi; dan
b. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
BAB IV
PEMILIH
Pasal 19
(1) Setiap Anggota KBMFILKOM yang memiliki KTM memiliki hak memilih
untuk memberikan suara pada PEMILWA kecuali mahasiswa baru.
(2) Seorang pemilih hanya dapat menggunakan satu kali hak memilih.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak boleh diwakilkan
oleh orang lain atau pihak manapun dalam proses pemilihan.
BAB V
HAK DIPILIH DAN PENCALONAN
Pasal 20
(1) Setiap Anggota Aktif KBMFILKOM memiliki hak untuk mendaftarkan diri
sebagai calon Anggota DPM FILKOM dan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM
(2) Setiap calon Anggota DPM FILKOM atau pasangan calon BEM FILKOM
memiliki hak dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM atau
Anggota DPM FILKOM apabila telah memenuhi persyaratan pencalonan.
(3) Penentuan jadwal dimulainya dan berakhirnya pendaftaran dan pengumpulan
berkas ditentukan oleh PANPEL PEMILWA.
(4) Setiap Program Studi sekurang kurangnya wajib ada satu orang calon Anggota
DPM FILKOM.
(5) Setiap bakal calon Anggota DPM FILKOM menyerahkan surat pernyataan
yang diketahui oleh perwakilan Program Studi.
(6) Apabila masa pendaftaran dan pengumpulan berkas telah ditutup, namun
terdapat kurang dari 9(sembilan) calon Anggota DPM FILKOM dan/atau
diketahui seluruh calon Anggota DPM FILKOM belum berasal dari setiap
Program Studi dan/atau tidak ada bakal pasang calon Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM. Maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dan
pengumpulan berkas selama 1x24 jam.
(7) Apabila selama masa pendaftaran dan pengumpulan berkas telah dilakukan
perpanjangan namun diketahui seluruh calon Anggota DPM FILKOM belum
berasal dari setiap Program Studi maka keputusan dikembalikan kepada
Pragram Studi terkait melalui forum tertinggi Program Studi terkait untuk
menambahkan 1(satu) atau lebih bakal calon Anggota DPM FILKOM dengan
rentang waktu paling lambat 2x24 jam setelah masa pendaftaran dan
pengumpulan berkas telah dilakukan perpanjangan.
(8) Bakal calon Anggota DPM FILKOM yang ditambahkan melalui forum
tertinggi Program Studi diberikan waktu 2x24 jam setelah hasil keputusan
forum tertinggi Program Studi untuk melengkapi persyaratan pencalonan.
(9) Apabila selama masa pendaftaran dan pengumpulan berkas telah dilakukan
perpanjangan namun tetap kurang dari 9(Sembilan) calon Anggota DPM
FILKOM dan/atau pada ayat (7) tidak tercapai dan/atau tidak ada bakal pasang
calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM maka keputusan
dikembalikan kepada KBM Filkom melalui sidang istimewa MKBM Filkom
untuk menambahkan bakal calon Anggota DPM FILKOM hingga mencapai
9(sembilan) atau lebih bakal calon Anggota DPM FILKOM yang berasal dari
setiap Program Studi dan/atau 1(satu) atau lebih bakal pasang calon Presiden
dan Wakil Presiden BEM FILKOM dengan rentang waktu paling lambat 2x24
jam setelah masa pendaftaran dan pengumpulan berkas telah dilakukan
perpanjangan atau setelah ayat (8) dilaksanakan.
(10) Bakal calon Anggota DPM FILKOM dan/atau 1(satu) bakal pasang calon
Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM yang ditambahkan melalui sidang
istimewa MKBM Filkom diberikan waktu 2x24 jam setelah hasil keputusan
sidang istimewa MKBM Filkom untuk melengkapi persyaratan pencalonan.
(11) Apabila setelah diberikan waktu 2x24 jam untuk melengkapi persyaratan
pencalonan tidak dapat melengkapi persyaratan pencalonan, maka keputusan
akan dikembalikan ke KBM Filkom melalui MKBM Filkom untuk
menambahkan calon Anggota DPM FILKOM hingga mencapai 9(sembilan)
calon Anggota DPM FILKOM yang berasal dari setiap Program Studi dan/atau
1(satu) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM.
Pasal 21
(1) Bakal calon melakukan pendaftaran kepada PANPEL PEMILWA.
(2) Persyaratan pencalonan Anggota DPM FILKOM dan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden BEM FILKOM:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan dan
dibuktikan dengan kepemilikan KTM dan status keaktifan pada Sistem
Informasi Akademik Universitas Brawijaya;
c. Telah lulus Probinmaba dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan
Probinmaba atau surat keterangan kelulusan Probinmaba;
d. Memiliki surat kesehatan yang diterbitkan oleh instansi kesehatan;
e. Telah menempuh pendidikan minimal 3 (tiga) semester bagi calon
anggota DPM FILKOM dan 5 (lima) semester bagi calon Presiden serta
Wakil Presiden BEM FILKOM;
f. Setiap bakal calon Anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM minimal memiliki IPK
3.00 dibuktikan dengan transcript nilai KHS semester terakhir atau
dengan menunjukan Kartu Hasil Studi semester terakhir pada Sistem
Informasi Akademik Universitas Brawijaya;
g. Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM telah
lulus LKMM-TM dan dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan
LKMM-TM dari lembaga yang menyelenggarakan;
h. Menyatakan secara tertulis kesediaan untuk menjadi peserta PEMILWA
dan kesediaan dalam memenuhi segala mekanisme serta ketentuan-
ketentuan PEMILWA yang berlaku;
i. Bakal calon anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden BEM FILKOM bersedia tidak menjabat sebagai
pengurus organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus, apabila telah
sah dilantik menjadi anggota DPM FILKOM dan Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM;
j. Menyerahkan bukti dukungan mahasiswa berupa 50 KTM mahasiswa
aktif bagi bakal calon anggota DPM FILKOM disertai fotokopi yang
dilampirkan;
k. Menyerahkan bukti dukungan mahasiswa berupa 175 KTM mahasiswa
aktif bagi bakal pasangan calon anggota Presiden dan Wakil Presiden
BEM FILKOM disertai fotokopi yang dilampirkan. KTM pendukung
minimal berasal dari tiap Program Studi;
l. Apabila bakal calon Anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM tidak memenuhi
persyaratan pencalonan pada huruf f maka dapat dilakukan penambahan
bukti dukungan mahasiswa sejumlah 25 KTM untuk bakal calon
Anggota DPM FILKOM dan 50 KTM untuk bakal calon Presiden dan
Wakil Presiden BEM FILKOM untuk memenuhi persyaratan
pencalonan;
m. KTM yang bisa digunakan sebagai KTM pendukung bakal calon
Anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM adalah KTM dari mahasiswa kecuali
mahasiswa baru, PANPEL PEMILWA, PANWAS PEMILWA,
pengurus DPM FILKOM dan pengurus BEM FILKOM di tahun
berjalan, bakal calon Anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM;
n. Bakal calon Anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden BEM FILKOM dilarang menggunakan KTM
pendukung yang telah digunakan calon lain untuk pendaftaran pada
lembaga yang sama; dan
o. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan PANPEL PEMILWA
beserta berkas-berkas yang ada pada dan diserahkan di sekertariat
PANPEL PEMILWA.
Pasal 22
(1) Bakal calon anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden BEM FILKOM dapat melakukan revisi berkas saat masa
pengumpulan berkas apabila terjadi kesalahan pada pengumpulan berkas.
(2) Bakal calon anggota DPM FILKOM dan bakal pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden BEM FILKOM yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan
dinyatakan gugur apabila tidak melakukan revisi, atau diketahui terjadi
manipulasi terhadap persyaratan pencalonan.
BAB VI
PENGUNDURAN DIRI
Pasal 23
(1) Pengunduran diri dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan PANPEL
PEMILWA.
(2) Apabila dalam pengunduran diri mengakibatkan calon Anggota DPM FILKOM
kurang dari 9(sembilan) dan/atau tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM, maka keputusan dikembalikan kepada KBM Filkom
melalui sidang istimewa MKBM Filkom untuk menambahkan calon Anggota
DPM FILKOM hingga mencapai 9(sembilan) calon Anggota DPM FILKOM
yang berasal dari setiap Program Studi dan/atau 1(satu) bakal pasang calon
Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM
(3) Apabila pengunduran diri dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan, maka:
a. Calon anggota DPM FILKOM dan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM menyerahkan surat pengunduran diri yang
berisi alasan pengunduran diri yang rasional dan disetujui oleh PANPEL
PEMILWA dan PANWAS PEMILWA
b. Calon anggota DPM FILKOM dan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM yang mengundurkan diri mempublikasikan
kepada mahasiswa melalui media sosial pribadi.
c. Panitia mempublikasikan kembali daftar calon tetap.
BAB VII
KAMPANYE PEMILWA
Pasal 24
(1) Dalam penyelenggaraan PEMILWA dapat dilakukan kampanye.
(2) Kampanye terdiri dari kampanye individu yang bersifat bebas dan kampanye
bersama yang diselenggarakan PANPEL PEMILWA dan wajib diikuti oleh
seluruh calon.
(3) Pelaksanaan kampanye dilakukan sejak berakhirnya pengumuman calon tetap
sampai dengan satu hari sebelum pemungutan suara atau sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan PANPEL PEMILWA.
(4) Masa tenang dilaksanakan satu hari sebelum pemungutan suara.
(5) Setiap calon tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama, selama pelaksanaan
kampanye PEMILWA.
(6) Tata cara dan jadwal kampanye bersama diatur dan ditentukan oleh PANPEL
PEMILWA.
Pasal 25
(1) Kampanye PEMILWA dilakukan dengan cara:
a. Kampanye dialogis;
b. Kampanye monologis;
c. Pertemuan terbatas;
d. Penyiaran melalui media cetak dan elektronik;
e. Pemasangan alat peraga di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer;
f. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa; dan
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar semua peraturan PEMILWA.
(2) Setiap mahasiswa berhak untuk menghadiri kampanye.
(3) Perlengkapan kampanye individu disediakan oleh masing-masing calon tetap
dan pendukungnya, sedangkan perlengkapan kampanye bersama disediakan
oleh PANPEL PEMILWA
(4) Sekurang-kurangnya dua hari sebelum hari pemungutan suara, seluruh bentuk
alat peraga kampanye harus dihentikan atau dilepas dari pemandangan umum.
Pasal 26
(1) Dalam kampanye PEMILWA dilarang:
a. Mengadu domba antar kelompok atau perorangan mahasiswa;
b. Mengancam, menganjurkan atau melakukan tindak kekerasan kepada
mahasiswa;
c. Menghina suku, agama, ras, atau golongan;
d. Melakukan segala tindakan yang dianggap merugikan kampanye calon
lain;
e. Memanfaatkan fasilitas tempat ibadah di lingkungan Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Brawijaya;
f. Mengganggu ketertiban kampus;
g. Merusak sarana dan prasarana kampus;
h. Melakukan politik uang; dan
i. Tidak mengikuti rangkaian kampanye bersama, tanpa ijin dan
persetujuan dari PANPEL PEMILWA.
(2) Malaksanakan hal-hal yang dilarang seperti yang disebutkan dalam ayat (1)
merupakan pelanggaran.
BAB VIII
PELANGGARAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
PELANGGARAN
Pasal 27
(1) Pelanggaran ringan meliputi atas:
a. Tidak hadir tepat waktu pada rangkaian tahapan PEMILWA tanpa ijin
dan persetujuan PANPEL PEMILWA; dan
b. Melanggar ketentuan tentang atribut kampanye yang telah ditentukan
oleh PANPEL PEMILWA.
(2) Pelanggaran sedang meliputi atas:
a. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 kali;
b. Melakukan segala tindakan yang dianggap merugikan kampanye calon
lain;
c. Mengganggu ketertiban kampus;
d. Memanfaatkan fasilitas tempat ibadah di lingkungan Universitas
Brawijaya untuk melakukan kampanye; dan
e. Merusak sarana dan prasarana kampus;
(3) Pelanggaran berat meliputi atas:
a. Melakukan pelanggaran sedang sebanyak 3 kali
b. Mengadu domba antar kelompok atau perorangan mahasiswa;
c. Mengancam, menganjurkan, atau melakukan tindak kekerasan
kepada mahasiswa;
d. Menghina suku, agama, ras dan golongan;
e. Melakukan politik uang; dan
f. Tidak mengikuti rangkaian tahapan PEMILWA dengan tanpa ijin dan
persetujuan PANPEL PEMILWA;
Bagian Kedua
SANKSI
Pasal 28
(1) Sanksi pelanggaran ringan adalah peringatan secara tertulis dan membayar
denda Rp 50.000,00 kepada PANPEL PEMILWA.
(2) Sanksi pelanggaran sedang adalah berupa pencabutan hak berkampanye
individu dan membayar denda Rp 100.000,00 kepada PANPEL PEMILWA.
(3) Sanksi pelanggaran berat adalah pencabutan seluruh hak dipilih, membayar
denda Rp 500.000,- sekaligus melakukan permohonan maaf kepada seluruh
elemen mahasiswa.
(4) Sanksi pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku perorangan atau pasangan.
BAB IX
DAERAH PEMILIHAN
Pasal 29
Jumlah dan lokasi TPS diletakkan pada wilayah strategis dengan mempertimbangkan
segi keamanan, efektivitas, dan relatif tidak menguntungkan calon tertentu.
BAB X
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 30
(1) Pemungutan suara dalam PEMILWA dilaksanakan serentak di TPS yang telah
ditentukan dan pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditetapkan oleh
PANPEL PEMILWA.
(2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PANPEL
PEMILWA.
(3) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna alat suara ditetapkan oleh PANPEL
PEMILWA.
(4) Pemungutan suara dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan PANPEL
PEMILWA.
(5) Suara dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan yang akan diatur
kemudian oleh PANPEL PEMILWA.
(6) Pemungutan suara ulang yang disebabkan kondisi tertentu, dapat dilaksanakan
dalam kurun waktu penghitungan suara.
(7) Penentuan pemungutan suara ulang ditentukan dalam rapat pleno DPM
FILKOM yang dihadiri oleh Ketua PANPEL PEMILWA dan Ketua PANWAS
PEMILWA.
Pasal 31
(1) Sebelum memberikan suara, pemilih wajib menunjukkan KTM kepada
PANPEL PEMILWA.
(2) Pemilih yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tidak berhak
memberikan suara dan bila membawa KTM yang masih berlaku namun
namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih maka pemilih berhak
mengkonfirmasikannya kepada PANPEL PEMILWA sebelum memberikan
suaranya.
BAB XI
PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 32
(1) Penghitungan suara dilakukan secara terpusat setelah waktu pemungutan suara
berakhir.
(2) Penghitungan suara diverifikasi oleh PANPEL PEMILWA yang disaksikan
oleh Saksi, dan PANWAS apabila pemungutan dilakukan secara konvensional.
BAB XII
PETUGAS PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 33
(1) Saksi penghitung suara ditetapkan oleh PANPEL PEMILWA.
(2) Saksi terdiri dari masing masing perwakilan calon anggota DPM FILKOM dan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM yang ditunjuk
secara sah.
(3) Saksi penghitung suara diadakan apabila pemungutan suara dilakukan secara
konvensional
BAB XIII
HASIL PEMILWA
Pasal 34
(1) Mekanisme penentuan calon Anggota DPM FILKOM terpilih
a. Calon anggota yang dipilih secara langsung dikelompokkan sesuai
Program Studi. Apabila calon anggota mendapat suara tertinggi disetiap
Program Studi masing-masing calon, maka secara resmi menjadi calon
anggota DPM FILKOM terpilih.
b. Semua calon Anggota DPM FILKOM diluar calon Anggota DPM
FILKOM terpilih akan diurutkan kembali berdasarkan jumlah perolehan
suara, kemudian akan dipilih 4 orang dari perolehan suara terbanyak.
c. Apabila hanya ada 9(sembilan) calon Anggota DPM FILKOM maka
9(Sembilan) calon Anggota DPM FILKOM tersebut harus memperoleh
minimal 50 suara.
d. Apabila tidak memperoleh minimal 50 suara maka keputusan
dikembalikan kepada KBM Filkom melalui sidang istimewa MKBM
Filkom untuk ditetapkan sebagai calon Anggota DPM FILKOM terpilih.
e. Apabila pada ayat (1) huruf d tidak ditetapkan sebagai calon Anggota
DPM FILKOM terpilih, maka akan ditetapkan penambahan calon
Anggota DPM FILKOM terpilih yang bukan berasal dari calon tetap
Anggota DPM FILKOM.
(2) Mekanisme penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM
FILKOM terpilih
a. Apabila hanya ada 1 (satu) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden
BEM FILKOM yang mendaftar maka 1 (satu) pasang calon Presiden dan
Wakil Presiden BEM FILKOM akan dilawankan dengan Bumbung
Kosong (Surat suara kosong).
b. Saat dilawankan dengan Bumbung Kosong (Surat suara kosong), 1
(satu) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM harus
memperoleh minimal 60% suara dari total surat suara yang sah untuk
dinyatakan sebagai calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden BEM
FILKOM.
c. Apabila 1(satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM
FILKOM memperoleh suara kurang dari 60% dari total surat suara yang
sah, maka keputusan dikembalikan kepada KBM FILKOM melalui
sidang istimewa MKBM Filkom untuk ditetapkan sebagai pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM terpilih.
f. Apabila pada ayat (2) huruf c tidak ditetapkan sebagai pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka akan ditetapkan penambahan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM terpilih
yang bukan berasal dari pasangan calon tetap Presiden dan Wakil
Presiden BEM FILKOM.
(3) Bila terjadi perolehan suara terbawah yang sama pada calon anggota DPM
FILKOM atau perolehan suara teratas yang sama pada calon Presiden dan
Wakil Presiden BEM FILKOM, maka dilakukan lobbying dan jika tidak
ditemukan kesepakatan dapat diadakan Sidang istimewa MKBM Filkom untuk
menetapkan calon Anggota DPM FILKOM terpilih atau pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM terpilih, alternatif terakhir
dilakukan pemungutan suara ulang untuk calon Anggota DPM FILKOM atau
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM yang mendapat
suara sama.
BAB XIV
PENETAPAN HASIL PEMILWA
Pasal 35
(1) Pengumuman dan penetapan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan
Ketetapan DPM FILKOM selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah rangkaian
penghitungan suara berakhir.
(2) Hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan DPM dinyatakan secara sah
secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat.
BAB XV
PENUTUP
Pasal 36
Jika terjadi hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur oleh
PANPEL PEMILWA dan disetujui oleh Panitia Pengarah PEMILWA.
Pasal 37
Dengan berlakunya Ketetapan ini maka Ketetapan DPM FILKOM Nomor
004/SK/DPM FILKOM-UB/I/X/2018 tentang Undang-Undang Pemilihan Wakil
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
