������������� �� ���

�

REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH

SEBAGAI QUALITY CONTROL MUTU PENDIDIKAN

Makalah Seminar Nasional

“Peningkatan Profesionalisme Pengawas Sekolah”

Yang diselenggarakan di MM UGM

Yogyakarta, 11 Januari 2012

Oleh:

JOKO PRASETIYO

SMK NEGERI 1 BINTAN

KEPULAUAN RIAU

MAGISTER MANAJEMEN

MANAJEMEN KEPENGAWASAN PENDIDIKAN

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2012

������������� �� ���

�

REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH

SEBAGAI QUALITY CONTROL MUTU PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi

pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu

terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang penting

dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini sering disoroti, dikritik dan

dijadikan sebagai kambing hitam. Seperti yang dimuat dalam harian Suara

Merdeka tanggal 31 Desember 2011 pada kolom pendidikan hal 8, disebutkan

bahwa: “Dunia pendidikan Indonesia mendapat sorotan tajam, sebagian pun

menyudutkan sebagai kambing hitam, karena gagal memainkan peran penting

sebagai pembentuk sumber daya manusia bermartabat dan berkualitas. Pendidikan

dinilai salah arah melahirkan mental korup, tidak jujur, tidak mau bekerja keras,

dan suka menerabas untuk memenuhi hasrat dan materialisme”.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di suatu negara,

tentunya sudah seharusnya juga perlu ditingkatkan mutu pendidikan di negara

tersebut dengan menerapkan standar dalam menyelenggarakan

pendidikannya. Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menetapkan

kriteria minimal pada berbagai komponen strategis agar memenuhi standar mutu

minimal sebagai modal dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan itu tidaklah mudah, dalam meningkatkan

mutu pendidikan dibutuhkan rancangan tentang apa yang hendak ditingkatkan,

memilih bagian yang perlu ditingkatkan, dan menghasilkan output yang paling

unggul di antara sekolah-sekolah yang ada. Oleh karena itu, peningkatan mutu

pendidikan memerlukan komitmen yang tinggi dari segenap komponen yang

menjadi penggerak sekolah tersebut. Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang

������������� �� ���

�

baik, tentunya memerlukan waktu, proses dan kerja keras untuk mewujudkannya.

Tiap langkah dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik di

sekolah memerlukan disiplin bersama, tanggung jawab bersama, dan komitmen

bersama.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, merupakan standar minimal yang perlunya disusun

dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, yang meliputi : (1) standar isi;

(2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga

kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7)

standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.Dalam konteks manajemen mutu,

PP no.19 tahun 2005 ini merupakan bagian dari penerapan manajemen mutu

yang mengimplementasikannya melalui perangkat-perangkat seperti perencanaan

mutu (quality planning), pengendalian mutu (quality control), jaminan mutu

(quality assurance), dan peningkatan mutu (quality improvement). Tanggung

jawab manajemen mutu terdapat pada semua tingkatan manajemen dan

implementasinya melibatkan semua orang pada semua unit dalam organisasi

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan pada

organisasi satuan tingkat pendidikan.

Perencanaan mutu (quality planning) dalam konteks sekolah tentunya

adalah pemenuhan akan kebijakan mutu tentang 8 standar yang telah ditetapkan

oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sasaran dari program sekolah adalah

pencapaian dari 8 standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat. Sementara itu dalam melaksanankan pengendalian mutu (quality control)

dalam PP no.19 tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu

akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi,

pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten, tingkat satuan pendidikan, Badan

Standar Nasional Pendidikan (BNSP), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 juga menjelaskan tentang penjaminan

������������� �� ���

�

mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu (quality assurance) dilakukan

untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan dan telah dicapai

dan menentukan prioritas-prioritas peningkatan mutu, memberikan data untuk

pengambilan keputusan berbasis data, dan membantu membangun budaya

peningkatan mutu berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib melakukan

penjaminan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 standar pendidikan secara

konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang

berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan

untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu

pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu

program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah tentang proses pengendalian

mutu (quality control) pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Quality

control (pengendalian mutu) adalah kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan

menindaklanjuti agar persyaratan mutu yang ditetapkan tercapai. Quality

control adalah sistem kendali yang terintregrasi di dalam proses. Secara

fungsi quality control merupakan proses operasional yang langsung melakukan

aktivitas checking atau inspeksi terhadap proses untuk menghasilkan sebuah

output yang baik. Tujuan dasar pengendalian mutu (quality control) adalah

memastikan bahwa output, layanan, atau proses yang diberikan memenuhi

persyaratan tertentu dalam konteks ini tentunya memenuhi persyaratan 8 standar

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, bukan

hanya tugas dari internal sekolah sendiri untuk melakukan koreksi terhadap

masalah-masalah mutu. Orang lain pun yang terlibat dalam proses menemukan

penyebab dari permasalahan mutu harus dapat memperbaikinya juga. Pengawas

sekolah sebagai bagaian dari eksternal sekolah memiliki peranan yang sangat

tinggi dalam melakukan proses pengendalian mutu di sekolah karena berkenaan

sebagai tugas dan fungsinya dalam melakukan supervisi di sekolah.

������������� �� ���

�

B. Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System)

Manajemen Mutu Terpadu merupakan pendekatan manajemen untuk

meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu semua komponen

terkait (terpadu), diantara peserta didik, pendidik, kurikulum, PBM, dana, dan

masyarakat. Manajemen mutu terpadu perlu diterapkan secara konsisten dalam

pendidikan untuk menampilkan layanan pendidikan yang unggul dalam hal

mutu, kompetitif terhadap sektor lain, dan iklim kompetitif yang perlu

dihidupkan diantara institusi pendidikan (Sumarno, 2000).

Istilah utama yang terkait dengan kajian Total Quality Management

(TQM) ialah continous improvement (perbaikan berkelanjutan) dan quality

improvement (perbaikan mutu). Oleh karena itu manajemen mutu terpadu

merupakan salah satu strategi manajemen untuk menjawab tantangan eksternal

suatu organisasi guna memenuhi kepuasan pelanggan.

Pendapat Joseph C. Field yang dikutip Syafaruddin (2002) menyatakan

bahwa untuk menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan ada

sepuluh langkah yang harus dilalui, yaitu : (1) mempelajari dan memahami

manajemen mutu terpadu secara menyeluruh; (2) memahami dan mengadopsi

jiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus; (3) menilai jaminan mutu saat

ini dan program pengendalian mutu; (4) membangun sistem mutu terpadu; (5)

mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya mutu sebagai

tujuan untuk mempersiapkan perbaikan, melatih orang-orang untuk bekerja pada

suatu kelompok kerja; (6) mempelajari teknik untuk mengatasi akar persoalan

(penyebab) dan mengaplikasikannya tindakan koreksi dengan menggunakan

teknik dan alat manajemen mutu terpadu; (7) memilih dan menetapkan pilot

project untuk aplikasikan; (8) menetapkan prosedur tindakan perbaikan dan

menyadari akan keberhasilannya; (9) menciptakan komitmen dan strategi yang

benar mutu terpadu oleh pimpinan yang akan menggunakannya; dan (10)

memelihara jiwa mutu terpadu dalam penyelidikan dan aplikasi pengetahuan

yang amat luas.

Arcaro mengembangkan konsep roda implementasi TQM dalam dunia

pendidikan yang berisi 8 (delapan) unsur yakni: (1) Strategic Planning; (2)

������������� �� ���

�

Communication; (3) Program measurements; (4) Conflict management; (5)

Program Selection; (6) Program implementation; (7) Program validation; dan

(8) Standards.

Dengan menerapkan delapan unsur itu dalam dunia pendidikan dapat

diperoleh dua manfaat yaitu (1) pendidikan selalu dapat menyesuaikan dengan

tuntutan pengguna sehingga dukungan untuk perbaikan mutu tidak akan

menemui kesulitan yng berarti; (2) Ukuran keberhasilan dapat ditentukan

sehingga memudahkan pengukuran dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam

upaya peningkatan mutu pendidikan (http://lpmpbanten.net).

1. Sistem penjaminan Mutu (Quality Assurance)

Paradigma baru sistem manajemen pendidikan yang berorientasi mutu

mengenal empat buah prinsip, yaitu (1) prinsip otonomi; (2) prinsip evaluasi; (3)

prinsip akuntabilitas, dan (4) prinsip akreditasi. Paradigma baru sistem

pendidikan tersebut dapat digunakan untuk semua lapis otoritas satuan

pendidikan, seperti wewenang untuk self regulation pada prinsip otonomi dapat

diterapkan pada lapis organisasi institusi satuan sekolah dan kelas. Namun harus

selalu diingat bahwa dibalik otonomi ada akuntabilitas, dan penilaian kualitas

dalam bentuk akreditasi. Akuntabilitas dalam self regulation ini mengisyaratkan

tugas untuk melakukan perencanaan terhadap peningkatan kualitas secara

berkelanjutan.

Bentuk akuntabilitas pada otoritas sekolah kepada otoritas pusat atau bisa

juga yayasan yang dikenal dengan penjaminan mutu internal (internal quality

assurance). Upaya penjaminan mutu ini berupa pemberdayaan lapis unit

akademik untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan berdasar

pada perencanaan berbasis pada fakta yang diperoleh berdasar pada proses

evaluasi diri.. Dalam sistem penjaminan mutu internal bidang akademik

diupayakan untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada

setiap unit akademik yang mengandung dua unsur, yaitu unsur operasional

(rutin) dan unsur peningkatan kualitas. Pada tingkat unit akademik di sekolah,

proses perencanaan peningkatan kualitas berdasar pada visi sekolah sebagai

������������� �� ���

�

situasi masa depan yang hendak diwujudkan melalui analisis terhadap situasi

lingkungan (environmental scanning) untuk cakrawala waktu 10 tahun ke

depan. Melalui environtal scanning dapat dikenali situasi eksternal yang

merupakan kesempatan dan yang merupakan ancaman (threat).

Visi sekolah hendaknya dijabarkan dalam bentuk pernyataan misi atau

tugas yaitu apa tindakan yang harus dilakukan, untuk siapa dan bagaimana

tindakan itu dilakukan, serta mengapa tindakan untuk mewujudkan visi itu harus

dilakukan. Pernyataan misi itu ada pada tingkat program, sehingga pernyataan

misi sekolah menunjukkan keunikan program yang dihasilkan oleh program

sekolah tersebut. Selanjutnya pernyataan misi dijabarkan dalam bentuk

pernyataan tujuan yaitu situasi yang harus dicapai sebagai indikator

keterlaksanaan misi dalam rangka mewujudkan visi.

2. Indikator Sistem Penjaminan Mutu

Banyak indikator yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan

penjaminan mutu di suatu lembaga pendidikan. Penjaminan mutu di sekolah

misalnya dalam hal kurikulum, fasilitas dan proses pembelajaran. Indikator-

indikator yang berkait dengan proses pembelajaran seperti: penyiapan silabus,

penyiapan bahan ajar, penyiapan bahan/pedoman praktek, alat/media

pembelajaran, dan alat evaluasi (http://lpmpbanten.net).

C. Keberadaan Pengawas Sekolah

Kegiatan pengawasan sekolah selalu dinamis seiring dengan meningkatnya

kesadaran para pelaksanan pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan

mutu pendidikan. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan mutu terkait pada

peran, fungsi, dan pembagian tugas dalam organisasi. Pelaksanaannya selalu

terkait pada konsistensi dari penyelenggara pendidikan (sekolah), kegiatan

akademik, profesionalisme, dan kesungguhan penyelenggara pendidikan akan

pentingnya memastikan bahwa mutu yang diharapkan dapat terus terjaga sejak

������������� �� ���

�

langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya. Oleh sebab itulah

peranan pengawas sekolah sebagai pengawas eksternal menjadi hal penting yang

harus ada dalam tataran sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat

Djam’an Satori (2001 : 4-5 ) yang menyatakan bahwa untuk memenuhi fungsi

quality assurance, sasaran pengawasan pendidikan di sekolah harus diarahkan

pada pengamanan mutu layanan belajar mengajar (apa yang terjadi di kelas,

laboratorium atau di tempat praktek) dan mutu kinerja manajemen

sekolah/madrasah. Dalam tingkat analisis terhadap pengamanan mutu layanan

belajar-mengajar faktor guru paling dominan, sehingga pengawasan pendidikan di

sekolah menaruh perhatian pada akuntabilitas profesional guru. Dalam analisis

pengawasan mutu manajemen sekolah adalah kinerja manajemen kepala sekolah.

Pengawas sekolah merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian

dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan

pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Kepmendikbud RI Nomor

020/U/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan

fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya). Pengawas sekolah juga

berfungsi sebagai mitra guru dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator,

kolaborator, asesor, evaluator dan konsultan. Bentuk kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pembinaan sekolah adalah dengan melakukan

pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi). Dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja

Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, pada ayat 3 dinyatakan “Pengawas

sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. mengawasi, memantau, mengolah dan

melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan pada

Satuan Pendidikan.

������������� �� ���

�

Sedangkan berdasarkan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri

dari :

1. Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA)

2. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs)

4. Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam

Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa,

Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya).

5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

(SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan

TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan

Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata,

Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan).

Untuk kualifikasi pengawas TK/RA, SD/MI minimum S1 atau D IV dan

kualifikasi Pengawas SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK berpendidikan

minimum S2 dan memiliki kompetensi : Kompetensi Kepribadian, Kompetensi

Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi

Pendidikan, Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, Kompetensi Sosial

melalui uji kompetensi dan atau pelatihan pengawas serta lulus seleksi pengawas

satuan pendidikan.

Pengawas sekolah terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas

mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Wilayah dari tugas

pengawas satuan pendidikan menurut Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 adalah

melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik dengan pendekatan

jumlah sekolah yang di bina yang diuraikan sebagai berikut :

������������� �� ����

�

1. Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina

paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.

2. Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling

sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,

3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan

membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,

4. Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina

paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,

5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan

membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,

6. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina

paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,

Kegiatan supervisi kegiatan manajerial meliputi pembinaan dan pemantauan

pelaksanaan manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi

langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga

kependidikan lainnya. Sedangkan kegiatan supervisi akademik intinya adalah

mengontrol dan membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran

seperti penguasaan materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus

dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan

teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran

serta penelitian tindakan kelas.

Dalam kegiatan pengawasan di sekolah seperti : administrasi, supervisi,

evaluasi, manajemen maupun pengawasan merupakakan kegiatan yang saling

melengkapi satu sama lain dan sukar dipisahkan, hanya dapat dibedakan, itupun

hanya bisa dilakukan dalam bahasan akademik (M. Rifai, 1987 dalam Dadang

Suhardan, 2006). Administrasi menggambarkan keseluruhan sistem pendidikan

dan kebijaksanaannya. Supervisi berhubungan dengan usaha meningkatkan mutu

pembelajaran dan situasinya. Evaluasi digambarkan sebagai alat untuk

menterjemahkan kebijakan administrasi kedalam kegiatan teknis operasional.

Pengawasan atau kontrol merupakan usaha untuk mempertahankan supaya proses

������������� �� ����

�

pendidikan berjalan dengan semestinya dalam tujuan mencapai tujuan yang

dikehendaki dalam rencana (Gregorio,1966 dalam Dadang Suhardan,2006:31)

D. Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu

Pendidikan.

Kenyataannya pengawas sekolah sebagai pihak eksternal pengendalian

mutu pendidikan pada level satuan pendidikan sering dikesampingkan

peranannya dalam proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bahkan, tidak

jarang pengawas menjadi pihak pertama yang patut disalahkan ketika terjadi

kegagalan dalam hasil pendidikan. Tentunya, hal ini menjadi pertanyaan besar

mengapa wacana itu dapat terjadi di kalangan sekolah.

Keadaan di lapangan memperlihatkan terjadinya penurunan kinerja pengawas

satuan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang

terjadi, diantaranya :

1. Rekrutmen pengawas hanya didasarkan pada senioritas atau

memperpanjang usia pensiun bagi birokrat.

2. Jabatan pengawas sekolah masih dipandang sebagai tempat isolasi bagi

mereka yang berfikiran kritis dan inovatif.

3. Belum adanya perhatian yang serius dalam pembinaan karir pengawas

sekolah.

4. Dalam penyelenggaraan tugasnya belum didukung oleh sarana prasarana

dan alokasi pembiayaan yang memadai.

Pada awalnya pengawas sekolah melakukan kegiatan supervisi dengan

pendekatan inspeksi. Kunjungan sekolah dan kelas yang dilakukan pengawas

merupakan kegiatan formal yang menakutkan. Pengawas masuk kelas memeriksa

������������� �� ����

�

bagaimana guru mengajar, memeriksa sampai mana kurikulum diterapkan, dan

menguji kompetensi siswa secara lisan. Hasil pemeriksaan merupakan nilai

kinerja sekolah yang sangat bermakna terhadap masa depan karir mereka sehingga

kepala sekolah maupun pendidik berkepentingan dengan hasil penilaian yang

baik. Kepala sekolah melakukan inspeksi terhadap guru sebagai wujud dari

sistem supervisi internal berlangsung setiap hari.

Namun sayang sekali penugasan pengawas ke sekolah tidak pernah di

dukung dengan biaya yang memadai sehingga sebagian beban itu dari menjadi

tanggungan sekolah. Akibatnya wibawa pengawas di sekolah terganggu dengan

dampak psikologis. Ditambah lagi dengan kekeliruan kebijakan dari pemerintah

dengan memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan supervisi

yang hanya terfokus kepada kepala sekolah saja dengan tanpa mengikutsertakan

pengawas sekolah. Akibatnya, fungsi supervisi yang dilakukan oleh pengawas

semakin tidak bertaring saja di mata sekolah. Terjadinya keterlambatan pengawas

merespon dan mengantisipasi kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru,

karena fasilitas dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

sangat kurang dalam memberikan program-program yang mendukung dan terlalu

menitikberatkan kepada kepala sekolah dan guru. Seharusnya, sebelum kepala

sekolah dan guru mengetahui akan kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru,

pengawas sekolah harus lebih dulu mengetahui dan memahaminya.

Paradigma supervisi pengawas seperti di atas tentunya perlu dirubah,

pengawas bukan hanya sekedar mengontrol dan mencari-cari kesalahan guru dan

kepala sekolah, tetapi juga membantu dan membimbing para guru dan kepala

sekolah. Perlu adanya perubahan dari control to help.

Dengan mempertimbangkan hal di atas maka perlu diadakannya

revitalisasi peran pengawas sekolah untuk dilakukan perbaikan dari segala sudut

agar proses pendidikan di sekolah berjalan efektif. Pengawasan sekolah harus

tetap diarahkan pada pengendalian mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan

dengan keharusan memiliki kompetensi yang sesuai dalam melakukan

pengawasan akademik, disamping pengawasan manajerial (quality controlling

auditing).

������������� �� ����

�

Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan adalah :

� Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas no.12tahun

2007 dan PP no.19 tahun 2005. Selain itu, pemerintah harus menunjuk

sebuah badan yang jelas dan berkompeten dalam merekrut dan menguji

pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan

sertifikat kepengawasan (educational audit certificate) dan sertifikat

tersebut harus ada limit waktunya untuk diperpanjang oleh para pengawas.

Bila lisensi sertifikat sudah habis dan pengawas sekolah belum

memperpanjang dengan melakukan ujian kembali, maka pengawas

tersebut tidak berhak untuk melakukan surpervisi ke sekolah dan dinas

berhak memutuskan keberadaan pengawas tersebut.

� Perlunya adanya pembenahan ulang dalam wilayah kerja

binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak.

Bila kita melihat permendiknas no.12/2007 disebutkan bahwa minimal

pengawas sekolah membina 5 sekolah. Hal ini dirasakan sangat berat

tupoksi pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu sebuah sekolah.

Idealnya, satu pengawas sekolah membina satu sekolah (TK/RA/SD/MI)

dan pengawas sekolah untuk satu sekolah (SMP/MTs, SMA/MA dan

SMK/MAK) dengan terdiri daripengawas kelompok mata pelajaran.

Dengan demikian, kinerja pengawas sekolah dapat terlihat dengan jelas

berdasarkan indicator dari peningkatan mutu sekolah yang dibinanya.

� Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi

pengawas sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru.

Terutama yang berkenaan dengan bantuan pendidikan dan pelatihan atau

diklat tentang sesuatu kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru

sebelum diberikan kepada para kepala sekolah dan guru. Karena tugasnya

sebagai pengawas, maka ia harus lebih dulu memahami akan kontent yang

akan diawasinya. Yang terjadi saat ini malah sebaliknya, kebanyakan para

kepala sekolah dan guru yang lebih tahu dan mengerti sehingga

kewibawaan pengawaspun menjadi pudar.

������������� �� ����

�

� Pemerintah daerah/dinas pendidikan kabupaten/kota harus

merumuskan dan membuat kebijakan yang seragam tentang proses

pengawasan yang dilakukan di sekolah. Dimana kegiatan supervisi

akademik dan kegiatan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan,

pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan

merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas

satuan pendidikan dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan

lainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya di

sekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap standar

dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukan

tatap muka. Untuk itu, dinas dan para pengawas harus dapat membuat

instrumen yang terstandar tentang program pengawasan terdiri atas (1)

program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, (3)

rencana kepengawasan manajerial (RKM), dan (4) rencana kepengawasan

akademik (RKA). Dengan memiliki instrumen yang terstandar maka dinas

akan memperoleh data yang akurat akan peningkatan mutu pendidikan di

daerahnya.

� Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepala

sekolah dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagi

guru-guru, serta menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnya

direkomendasikan dalam peningkatan karirnya. Dengan memiliki

kewenangan seperti ini, pengawas tentunya dapat menilai secara akurat

akan kinerja para guru di sekolah.

� Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagi

pengawas. Dengan memiliki tunjangan yang lebih tinggi dari guru maka

diharapkan keprofesionalismean pengawas semakin terangkat dan

memberikan image bahwa posisi pengawas sangat bergengsi dan

berwibawa. Tetapi pemberian tunjangan ini juga sesuai dengan beban

kerja yang berat yang ditanggung oleh pengawas. Dan untuk menunjang

proses pengawasan yang dilakukannya, pengawas, harus mendapatkan

������������� �� ����

�

dana operasional yang memadai seperti dana untuk ATK, pelaporan,

perjalan dinas, penelitian, kegiatan pembinaan dll.

� Dan yang terpenting adalah perlu adanya kebijakan tentang penghargaan

dan hukuman yang tegas dari pemerintah daerah terhadap kinerja para

pengawas. Hal ini dilakukan agar proses kegiatan pengawasan berjalan

dengan baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

E. Peranan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dalam

Membantu Peran Pengawas Sekolah.

Sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang sistem

penjaminan mutu pendidikan , menyatakan bahwa kegiatan supervisi,

pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan

bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/

kota kepada satuan atau program pendidikan harus bekerja sama dengan

mengikuti arahan dan binaan LPMP untuk pendidikan formal. Selain itu,

berdasarkan permendiknas no.7 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja

LPMP terdapat dua dari empat tugas LPMP yang bersentuhan dengan tugas

pengawas sekolah yaitu melakukan pemetaan mutu pendidikan dan melaksanakan

supervisi pendidikan.

Supervisi pendidikan yang dilakukan oleh LPMP bertujuan menghimpun

informasi atau kondisi nyata pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan

sesuai dengan tugas pokoknya sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan

tindak lanjut perbaikan kinerja belajar siswa. Berdasarkan informasi tersebut

maka akan dapat dipetakan mutu pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Target

utama dari kegiatan supervisi adalah berkembangnya proses perbaikan mutu

secara berkelanjutan dengan meningkatnya kebiasaan melaksanakan tugas sejak

awal dengan mutu yang terukur, membiasakan tiap tahap pekerjaan dengan jelas.

Pada akhirnya supervisi menumbuhkan budaya mutu karena mutu itu adalah

budaya yang selalu menjujung tujuan yang tinggi pada tiap langkah kegiatan.

������������� �� ����

�

Dengan demikian sangat jelas bahwa LPMP berkepentingan dengan

pengawas sekolah dalam melakukan kegiatan pemetaan dan supervisi di sekolah

karena sumberdaya yang ada di LPMP tidak mencukupi untuk melakukan

pemetaan dan supervisi ke seluruh sekolah yang ada di setiap provinsi. LPMP

selain harus bersinergis dengan para pengawas tentunya harus berkomitmen dan

memiliki political will yang kuat dengan pemerintah daerah dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan di daerah karena mereka yang memiliki para

pengawas sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu

peranan para pengawas sekolah adalah :

� Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan tentang

supervisi pendidikan (akademik dan manajerial).

� Menfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun instrument

kepengawasan yang terstandar.

� LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam merekrut dan

menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan

mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate)

F. Kesimpulan

Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi

pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu

terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang

penting dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan.

Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan adalah :

1. Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas no.12 tahun 2007

dan Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005.

2. Perlunya adanya pembenahan ulang dalam wilayah kerja

binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak.

3. Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi pengawas

sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru.

������������� �� ����

�

4. Pemerintah daerah/dinas pendidikan kabupaten/kota harus merumuskan

dan membuat kebijakan yang seragam tentang proses pengawasan yang

dilakukan di sekolah.

5. Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepala sekolah

dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru, serta

menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnya direkomendasikan

dalam peningkatan karirnya.

6. Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagi

pengawas.

Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu peranan para

pengawas sekolah adalah :

1. Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan

tentang supervisi pendidikan (akademik dan manajerial).

2. Menfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun

instrument kepengawasan yang terstandar.

3. LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam

merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan

akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan

(educational audit certificate)

������������� �� ����

�

Daftar Pustaka

Alma, Buchari, at.al. 2009. Guru Profesional. Bandung. Alfabeta

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas

Sekolah/Madrasah.

Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Purwanto, M. Ngalim (2009). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya

Rifai, Veithzal (2005): Manajemen Sumber daya manusia untuk Perusahaan,

Jakarta, Murai Kencana.

Rochman, Arif dan Wiyono, Giri (2008). Laporan Hasil Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan Lembaga

Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

Suhardan, H .Dadang ,(2006). Supervisi Bantuan Profesional,. Bandung. Mutiara

Ilmu

Suara Merdeka, 31 Desember 2011. Kolom pendidikan, hal 8.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

http://lpmpbanten.net/konten.php?view=detail&kont=9443

http://gurupembaharu.com/home/?p=215

������������� �� ����

�