1

Kajian Mandiri Pendidikan Kewarganegaraan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DEMOKRASI BANGSA

R. Herawati Suryanegara

2

PASCASARJANASTKIP PASUNDAN CIMAHI

Thanks to

Prof. Dr. H. Endang Komara, M.Si

3

Abstract

Every state has different dimensions about morality and social values. In Indonesia, we have Pancasila as the way of life and become the fundamental of value and morals.

Pendidikan Kewarganegaraan as a moral education , should be able to help students to develop moral attitudes more than just knowledgeable ,such as set virtues (honesty, kindness, courage, determination,integrity, respect to others ). Expected, they are able to distinguish what is good to do and what is do not to do, how we live and behave in a society with learning PKn.

Moral education according to The National Standards for civics and government has three essential components: civic knowledge, civic skills and civic dispositions

4

abstract

As civics education, PKn is very important to learn because it help the students know how the government work, ,how to participate actively in the social and political governance, encourage students to be responsive to social change , have ability to solve the social problem and and how to use their right and obligations to be good citizens.

Teaching and learning process moral education in the classrooms should be manage democratic values; respect for diversity of social and culture backgrounds, giving freedom to the students to express opinions, give equal treatment to all students and act fairly. Learning moral education expected that students will become good citizens. So, Pendidikan Kewarganegaraan should be consistently in every level and Pancasila become character for citizens

5

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang berdemokrasi memiliki ciri-ciri :

Memiliki konstitusi yang melindungi hak asasi warga negaranya

Adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

Memiliki badan peradilan yang bebas dan tidak memihak

Menjamin kebebasan menyatakan pendapatAdanya pendidikan civics (kewarganegaraan)

6

Prof. Dr.H. Endang Komara, M.Si. Dalam Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi, (2010)bahwa :

“ Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan citizenship education atau education for citizenship, yang mencakup pendidikan kewargangaraan di dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lainnya yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik “

7

Permasalahan aktual yang timbul dewasa ini :

Meningkatnya gejala kecenderungan demoralisasi dikalangan para pelajar

Masih banyaknya siswa yang tidak paham dengan system pemerintahan demokrasi dan tidak memahami peranannya sebagai warga negara.

Adanya sikap apatis para pelajar dalam menanggapi dan mempelajari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi

pelanggaran HAM, baik yang dilakukan negara maupun warganya.

8

Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan hampir disetiap negara meski dengan istilah dan tujuan yang berbeda. Mata pelajaran ini sering disebut civics education, citizenship education bahkan mereka menyebutnya sebagai democracy education.

9

Definisi

Menurut encyclopedia Brittanica company, Civics is a study of the right and duties of citizens and how government works.

Prof. Dr. H. Sapriya (2012) menyatakan, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu terintegrasi (Integrated Scientific Disicipline).

10

John Mahoney, menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan meliputi seluruh kegiatan sekolah, termasuk kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan di dalam dan di luar kelas, diskusi, dan organisasi kegiatan siswa. Pendidikan Kewaganegaraan diuoayakan memuat nilai-nilai moral yang berguna bagi pembentukan kepribadian peserta didik sebagai bekal hidup bermasyarakat masa kini dan masa datang.

11

Komponen PKn

Menurut Margaret Stimman Branson, dari Associate Director Centre for Civic Education dalam The Role of Civics Education (1998) :

1. Civic KnowledgeMenyangkut pertanyaan :apa kehidupan sipil, politik dan pemerintah?Apa dasar sitem politik Amerika?Bagaimana pemerintah yang didirikan

berdasarkan konstitusi mewujudkan tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Amerika?

12

Civic SkillKeterampilan intelektual dalam

kewarganegaraan dan pemerintahan disebut juga keterampilan berpikir kritis. Pendidikan kewarganegaraan yang baik berusaha untuk mengembangkan kompetensi dalam menjelaskan dan menganalisis hal-hal seperti konsekuensi dari ide-ide proses social, politik atau ekonomi , dan lembaga

13

Civic DispositionsDisposisi sipil mengacu pada ciri-ciri karakter

pribadi dan public yang penting bagi pemeliharaan dan peningkatan demokrasi konstitusional. Keterampilan masyarakat berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu sebagai hasil dari belajar dan pengalaman yang didapat dari rumah, sekolah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil

14

What’s Democrasy?

F.D. Roosevelt dalam The Four Freedom,menyatakan bahwa suatu negaradikatakan sebagai negara demokratis bila memenuhi kriterian adanya :

1. freedom of religion ( kebebasan memeluk agama)

2. freedom of speech (kebebasan mengeluarkan pendapat)

3. freedom from want (kebebasan dari kemiskinan)4. freedom from fear (kebebasan dari rasa takut)

15

Sekolah dipilih untuk mengembangkan civics education karena dianggap memiliki misi yang lebih jelas daripada institusi lainnya, karena pendidikan kewarganegaraan dapat saja berlangsung diluar sekolah seperti, di lingkungan masyarakat sekitarnya dan pada semua tahap kehidupan

16

Dewey,John and Dewey, Evelyn (1915) School of tomorrow, New York: E.P.Dutton menyatakan , Thought of school as “embryo communities”. Peserta didik adalah embrio dari suatu komunitas yang disebut sekolah, pada nantinya akan menjadi anggota masyarakat dimana ia akan berpartisipasi dan memberikan kontribusinya.

17

Kesimpulan

Sekolah sebagai laboratorium bagi pengembangan kehidupan berdemokrasi harus mampu meyakinkan para siswa bahwa demokrasi adalah sebuah system dari suatu negara yang terbaik untuk didukung dan dikembangkan melalui pola tindak dan perilaku yang mencerminkan sebagai warga negara yang baik

18

Untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi, sekolah tidak seharusnya berkutat pada masalah teori semata, melainkan mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan nyata. Demokrasi di sekolah harus dikembangkan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari Kepala sekolah, guru dan siswa

19

Masyarakat dan lingkungan dapat menjadi laboratorium bagi para siswa dimana mereka dapat mempraktekan kehidupan berdemokrasi secara langsung.

20

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, I. (2013). Idealis,Pragmatis,dan Religius. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Branson, M. S. (1998, September). The Role of Civic Education. Retrieved September 23, 2014, from http://civiced.org/papers/articles_role.html: http://civiced

Civic Education. (2013, Mei 30). Retrieved September 22, 2014, from http://plato.stanford.edu/entries/civic-education: http://plato.stanford

civics. (n.d.). Retrieved September 22, 2014, from http://www.merriam-webster.com/dictionary/civics: http://www.merriam-webster.com

Komara, E. (2009, Agustus 27). Inovesi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Nilai-nilai Demokrasi. Retrieved September 23, 2014, from http://endangkomarasblog.blogspot.com.

21

Komara, E. (2010, Februari 16). PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA SISTEMIK PENDIDIKAN DEMOKRASI. Retrieved September 22, 2014, from http://endangkomarasblog.blogspot.com/2010/02/paradigma-pendidikan-kewarganegaraan_06.html: http://blogspot.com

Nadiroh. (2011, April 04). Pembentukan Karakter Bangsa Sebagai Esensi Pendidikan Kewarganegaraan. Retrieved September 23, 2014, from http://profnadiroh.wordpress.com: https://wordpress.com

Sapriya. (2012, April 26). Memperkokoh Posisi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi. Retrieved September 23, 2014, from http://berita.upi.edu.

Somantri, N. (2012). Inovasi Pembelajaran IPS. In N. Somantri, & K. Suryadi (Ed.), Essay tentang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (pp. 1-7). Bandung, Indonesia: RIZQI PRESS.

UU No.20 Th.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

22

THANKS ALL…!