PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )

Pemerintahan pusat Dan Daerah

Kelompok 7


Pengertian pemerintahan Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata ''perintah''yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan,yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:• Mendapat awalan "pe-" menjadi kata "pemerinmtah" berarti badan atau organ

elit yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan.

• Mendapat akhiran "an-" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal,cara,perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam kata dasar "perintah" antara lain:• Ada dua pihak yaitu yang memerintah dan yang diberi perintah.• Ada wewenang untuk memberi perintah.• Keharusan yaitu kewajiban melaksanakan perintah yang sah.• Antara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah terdapat hubungan

timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.


Pengertian pemerintahan menurut para ahli • Menurut R.Mac Iver :Goverment is the organization of men under authority...how men can be governed (Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan...bagaimana manusia itu dapat diperintah).• Menurut W.Sayre :Goverment is best defined as the organized agency of the state,exppressing and exercing its authority. (Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi negara,yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya).• Menurut C.F.Strong :Pemerintahan dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara,ke dalam dan ke luar.


• Menurut Syafiie Inu kencana

pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

• Menurut Ndraha:Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.


Pengertian pemerintahan pusat dan daerahA. Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat

negara. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para mentri,dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat.

B. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 huruf b: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi" Pasal 1 huruf c: "Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah"


Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DaerahDitinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.


Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DaerahA. Hubungan Wewenang1. Pembagian urusan PemerintahanKetentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pempus dan pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun 2004.Dalam kaitannya dengan hubungan pempus dan pemda maka adanya pembagian wewenang urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu :a). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (pemerintah)b). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsic). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota


Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DaerahA. Hubungan Wewenang2. Kriteria Pembagian urusan antar Pemerintah, daerah Provinsi/Kabupaten/KotaUntuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurren (artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah) secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis.


Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DaerahA. Hubungan Wewenang3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempusUrusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi:a. Politik luar negeri;b. Pertahanan;c. Keamanand. Yustisi; e. Moneter dan fiskal nasional;\


Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DaerahA. Hubungan Wewenang4.Penyelenggaraan Urusan PemerintahanDalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan (pasal 10 ayat 3 UU No.32/2004) Pemerintah :a) Menyelenggarakan sendirib)Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atauc) Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan (Pasal 10 ayat 3) Pemerintah dapat :a) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, ataub) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah,c) atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.


Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah1.Hubungan Dalam bidang keuangan Hubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal 15 ayat 1 UU No.32/2004 meliputi :a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; danc. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerahHubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi :a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan. pemerintahan daerah kabupaten/kota;b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dand. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.


Pemerintah mengenal adanya hubungan kerja kedinasan ( formal ) antara unit yang satu dengan yang lain.

Hubungan-hubungan kerja dapat digolongkan menjadi dua jenis hubungan pokok:1.Hubungan Kerja Hierarkis (vertical)2. Hubungan Kerja Fungsional (horizontal)Hubungan Kerja Hierarkis

Hubungan kerja hierarkis yang bersifat vertical adalah hubungan kerja timbale balik antara atasan dengan bawahannya dari tingkat pejabat tertinggi secara berjenjang sampai ke tingkat pejabat paling bawah. Dalam jenis hubungan vertical ini terdapat hubungan perintah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan batas wewenang masing-masing.Hubungan Kerja Fungsional

Hubungan kerja fungsional pada pokoknya bersifat horizontal dan merupakan hubungan kerja sama antara dua atau lebih unit organisasi/ pejabat yang mempunyai kedudukan pada eselon yang setingkat. Hubungan fungsional merupakan keharusan dalam tiap organisasi besar dan modern, demi terwujudnya kerja sama yang harmonis sebagai satu kesatuan yang menyeluruh.


Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

1.Hubungan Dalam bidang pelayanan umumAntara Pempus dan pemda (vertikal) meliputi :a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; danc.fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :a.pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;b.kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan pelayanan umum; danc.pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.


Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah3.Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnyaAntara Pemerintah dan pemerintahan daeraha.kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budaya, dan pelestarian;b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; danc. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahanAntar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; danc Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Education

PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )