BAB II

P E M B A H A S A N

A. Esensi Pendidikan dan Pembangunan serta Titik Temunya

Menurut paham umum kata “pembangunan” lazimnya diasosiasikan

dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan

dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan sampai kepada

pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal

mengenai sumber daya manusia tidak secara lansung terlihat sebagai sasaran

pembicaraan.

Padahal banyak bukti yang dialami oleh banyak Negara menunjukkan

bahwa kemajuan di bidang ekonomi dan industri ditandai oleh kenaikan GNP,

lalu kenaikan volume ekspor dan impor sebagai indikatornya, ternyata tidak

otomatis membawa kesejahteraan masyarakatnya.

Kondisi  demikian justru menimbulkan gejala penyerta yang negatif,

antara lain: kegoncangan sosial politik, karena kasengsaraan masyarakat,

seperti dialami oleh Negara Pakistan akhir-akhir ini; meningkatnya

pengangguran dan kemelaratan seperti dialami oleh Malaysia dan beberapa

Negara tetangga lainnya. 

Gambaran di atas  itu menunjukkan bahwa pembangunan dalam arti

yang terbatas pada bidang ekonomi dan industri saja belumlah

menggambarkan esensi yang sebenarnya dari pembangunan, jika kegiatan-

kegiatan tersebut belum dapat mengatasi masalah yang hakiki yaitu

terpenuhinya hajat hidup dari rakyat banyak material dan spiritual.

Disini terlihat, bahwa esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal

dari manusianya,bukan pada lingkungannya seperti perkembangan ekonomi

sebagaimana telah dikemukakan. Pembangunan berorientasi pada pemenuhan

hajat  manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia.       

2

Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional

adalah pembangunan manusia Indonesia.

Jika pembangunan bertolak dari sifat hakikat manusia,berorientasi

kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kordratnya sebagai

manusia maka dalam ruang gerak pembangunan, manusia dapat dipandang

sebagai “objek” dan sekaligus juga sebagai “subjek” pembangunan, yaitu

dapatnya dipenuhi hajat hidup manusia sesuai sebutan dapat diartikan bahwa

yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapatnya

dippenuhi hajat hidup, jasmaniah, dan rohaniah, sebagai mkhluk individu,

mahluk social, dann makhluk religious, agar dengan demmikian dapat

meningkatkan martabatnya selaku makhluk.

Sebagai objek pembangunan manusia dipandang sebagai sasaran yang

dibangun. Dalam hal ini pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia,

berupa pembinaan pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang

meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap

lingkungannya, tekad hidup yang positif serta keterampilan kerja. Ikhtiar

disebut pendidikan.

Manusia dipandang sebagai “subjek” pembangunan karena ia dengan

segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan

krreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan

sosial/spiritual. Perekayasaan terhadap lingkungan ini lazim disebut

pembangunan                   

Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses,

maka keduanya merupakan suatu garis  yang terletak kontinu yang saling

mengisi.

Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik

awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya

manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat

memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia

sebagai mahkluk.

3

Bahwa hasil pendidikan menunjang pembangunan, juga dapat dilihat

korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang

mengalami pendidikan.

Sebagai objek pembangunan manusia dipandang sebagai sasaran yang

dibangun. Dalam hal ini pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri

manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani

yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap

terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif serta keterampilan kerja.

Manusia sebagai sasaran pembangunan wujudnya diubah dari keadaan

yang masih bersifat “potensial” ke keadaan “aktual”.

Potensi-potensi kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya

seperti kemampuan berusaha, berkreasi, kesediaan menerima kenyataan,

berpendrian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, toleransi, rendah

hati, tenggang rasa, kemampuan bekerjasama, menerima, melaksanakan

kewajiban sebagai keniscayaan, menghormati hak orang lain dan seterusnya.

Manusia dipandang sebagai “subjek” pembangunan karena ia dengan

segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan

kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial/

spiritual.

1. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia sedangkan

pembangunan merupakan usaha ke luar dari diri manusia.

2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang

pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan

(pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya).

B. Sumbangan Pendidikan pada Pembangunan

Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak

segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara

dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil.

4

Namun demikian jika ditilik secara saksama tidaklah dapat dipungkiri

bahwa andil yang diberikan oleh pendidikan pada pembangunan sungguh-

sungguh sangat besar. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro

maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari

pembangunan.

Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada

beberapa segi:

1. Segi sasaran pendidikan

2. Segi lingkungan pendidikan

3. Segi jenjang pendidikan

4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan

1. Segi Sasaran Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik

agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral

tinggi. Tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia

yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Menurut

Prof. DR. Slamet Iman Santoso bahwa tujuan pendidikan menghasilkan

manusia yang baik yang dimanapun dia berada akan memperbaiki

lingkungan tersebut.

2. Segi Lingkungan Pendidikan

Peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem sebagai

berikut :

a. Lingkungan keluarga (Pendidikan informal)

Di dalam lingkungan keluarga anak dilatih berbagai kebiasaan

yang baik (habit formation) tentang hal-hal yang berhubungan dengan

kecekatan, kesopanan dan moral serta menanamkan keyakinan-

keyakinan yang penting terutama hal-hal yang bersifat religius yang

merupakan landasan yang sangat diperlukan untuk pembangunan.

5

b. Lingkungan sekolah (Pendidikan formal)

Disini peserta didik dibimbing untuk memperoleh bekal yang

telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan,

keterampilan dan sikap. Bekal tersebut antara lain : bekal dasar

lanjutan (dari SD dan sekolah lanjutan) maupun bekal kerja yang

langsung dapat digunakan aplikatif ( SMK dan Perguruan Tinggi) yang

dipersiapkan secara formal yang berguna sebagai sarana penunjang

pembangunan di berbagai bidang.

c. Lingkungan Masyarakat (Pendidikan non-formal)

Disini peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai

jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan

belajar melalui jalur formal. Sistem pendidikan non-formal mengalami

perkembangan yang sangat pesat karena semakin berkembangnya

sektor swasta yang menunjang pembangunan dan juga sebagai upaya

untuk menciptakan kestabilan nasional.

3. Segi Jenjang Pendidikan

Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan

bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya

pendidikan tinggi berkualitas, jika pendidikan menengahnya berkualitas,

dan pendidikan menengah berkualitas, jika pendidikan dasarnya

berkualitas.

Jenjang pendidikan terdiri atas 3 jenjang yaitu :

1) Jenjang Pendidikan Dasar (Basic Education / Sekolah Dasar)

2) Jenjang Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah)

3) Jenjang Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi)

6

Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah (SM), dan

pendidikan    tinggi (PT) memberikan bekal kepada para peserta didik

secara berkesinambungan.

Dengan basic education  pada pendidikan dasar juga diartikan

bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga Negara

yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke

dalam gerak pembangunan. Pendidikan pada tingkat menengah

memberikan dua macam bekal yaitu membekali  peserta didik yang ingin

melanjutkan ke pendidikan tinggi (SMA) dan bekal kerja bagi peserta

didik yang tidak melanjutkan sekolah (SMTA). Pendidikan tinggi (PT)

memberikan bekal kerja keahlian menurut bidang tertentu.

4. Segi Pembidangan Kerja atau Sektor Kehidupan

Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain :

bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan

komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain.

Pembangunan sektor kehidupan dapat diartikan sebagai aktifitas,

pembinaan, pengembangan dan pengisian bidang-bidang kerja tersebut

agar dapat memenuhi hajat hidup warga Negara suatu bangsa sehingga

tetap jaya dalam kancah kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia.

Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan seperti

dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a)      Pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia

sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian manusia

selaku sumber daya pembangunan membangun

lingkungannya.

b)      Pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci

pembangunan. Kesuksesan pembangunannya sangat

tergantung kepada manusianya.

c)      Pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang

menciptakan manusia pencipta pembangunan.

7

C. Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional

Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu :

1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun.

2. Wujud pembangunan sistem pendidikan

1. Mengapa Sistem Pendidikan Harus Dibangun?

Adalah logis jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi

manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kepada kesempurnaan itu

juga perlu disempurnakan.

Sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk

menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya, juga selalu

disempurnakan.

Selanjutnya persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai

persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan

bangsa.

Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan

manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada

kesempurnaan, untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk

sistem pendidikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang.

Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang

menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka teki mengenai

dirinya, juga selalu disempurnakan.

a. Menurut L. Geveld : Setiap pendidikan selalu berurusan

dengan manusia karena hanya manusia yang dapat dididik dan

harus selalu dididik.

b. Menurut Drijarkara : Manusia digambarkan sebagai makhluk

yang selalu meng-ada artinya manusia itu adalah makhluk yang

selalu mencari yang belum ada karena sasaran yang ada sudah

8

dibosani. Mencari dan mengadakan yang belum ada berarti

berkreasi.

c. Menurut Max Scheller : Manusia digambarkan sebagai hewan

yang sakit.

Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya

manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik (demikian menurut 

Langeveld). Pengalaman manusia akan mengalami perkembangan, itulah

sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar

manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai diriya, juga

selalu disempurnakan.

Selanjutnya persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai

persoalan nasional kerena pendidikan berhubungan dengan masa depan

bangsa. Jika masyarakat Indonesia (menurut rencana pembangunan) pada

Pelita VI berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, tentunya

pola pikir dan perilaku yang dilandasi oleh situasi dan kondisi di mana

manusia disibukkan dengan kegiatan industri.

Kriteria “kualitas manusia” tentu berubah sesuai dengan tuntutan

masyarakat yang berkembang. Misalnya soal pendidikan dasar (basic

education) minimal bagi warga Negara berubah dari 6 tahun menjadi 9

tahun. Penghargaan masyarakat terhadap waktu juga berubah, dan

seterusnya.

Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan itu

sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai an

agent of social change (agen perubahan sosial) tidak berfungsi sebagimana

mestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga

kependidikannya mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntunan baru

tersebut.

9

2. Wujud Pembangunan Sistem Pendidikan

Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu

sama lain bertalian erat, yaitu :

a. Aspek filosofis dan keilmuan

b. Aspek yuridis atau perundang-undangan

c. Struktur

d. Kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan,

orientasi

a. Hubungan antar Aspek-aspek

Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi

butir-butir yang lain. karena memberikan arah serta mewadahi butir-

butir yang lain. artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain

yang lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan,

dan aspek yuridis. Oleh karena itu, perubahan apa pun yang terjadi

pada struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain tersebut harus tetap

berada di dalam wadah filosofis dan yuridis.

Meskipun aspek filosofis itu menjadi landasan tetapi tidak harus

diartikan bahwa setiap menjadi perubahan filosofis dan yuridis harus

diikuti dengan aspek-aspek yang lain itu secara total. Contohnya

Undang-Undang Pendidikan No. 12 Tahun 1954 diubah menjadi

Undang-Undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, tetapi struktur pendidikan tetap saja seperti yang

lalu yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi. Hal yang sama tetap berlangsung meskipun falsafah pendidikan

zaman penjajahan berubah sejak mulai kita merdeka dengan falsafah

pancasila.

10

b. Aspek Filosofis Keilmuan

Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan.

Rumusan tujuan pendidikan nasional  yang tentunya memberikan

peluang bagi pengembanga hakikat manusia yang kodrati yang berarti

pula bersifat wajar. Bagi kita pengembangan sifat kodrati manusia itu

pararel dengan jiwa Pancasila.

Bagi kita pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel

dengan jiwa Pancasila. Filsafat Pancasila ini menggantikan secara total

falsafah pendidikan penjajah. Penjajah memfungsikan pendidikan

sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil tetapi

bersifat bergantung dan loyal kepada penjajah.

Pendidikan yang sehat harus merupakan titik temu antara “teori”

dengan “praktek”, demikian kata J. H. Gunning, “Theorie zonder

praktijk is voor genieen, praktijk zonder theorie is voor gekken en

schurken”. Teori tanpa praktek hanya cocok bagi orang-orang pintar,

sedangkan praktek tanpa teori hanya terdapat para orang gila.

Iklim seperti ini jelas berbeda dengan sistem pendidikan dari

bangsa yang merdeka, yang arah dan tujuannya adalah mewujudkan

manusia-manusia yang cakap dan  terampil, bersifat dinamis, kreatif,

dan inovatif serta mandiri tetapi penuh tenggang rasa.

Kecuali filsafat, segi keilmuan juga memberikan sumbangan

penting terhadap sistem pendidikan. Dalam usaha mencapai tujuan

yang telah dirumuskan oleh filsafat itu, sistem pendidikan memerlukan

tunjangan dari teori keilmuan.

c. Aspek Yuridis

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum

pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dimungkinkan oleh karena

UUD 1945 isinya ringkas sehingga sifatnya lugas.

11

Beberapa pasal melandasi pendidikan, baik yang sifatnya

eksplisit (pasal 31 ayat (1) dan (2); pasal  32) maupun yang inplisit

(pasal 27 ayat (1) dan (2); pasal 34)). Pasal-pasal tersebut yang sifat

masih sangat global dijabarkan lebih rinci ke dalam bentuk UU

Pendidikan. Berdasarkan UU Pendidikan inilah sistem pendidikan

disusun dan dilaksanakan.

Kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru,

khususnya kebutuhan akan penyempurnaan sistem pendidikan yang

sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Jelasnya

sistem pendidikan perlu disempurnakan, dan tugas ini hanya dapat

dilakukan dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang Pendidikan.

1) Isi UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (SPN) lebih komprehensif, dalam arti bahwa UU

No. 2 Tahun 1989 ini mencakup semua jalur, jenis, dan

jenjang pendidikan.

2) Sifat UU RI No. 2 Tahun 1989 lebih fleksibel dp. UU No.

4/1950 dan UU No. 22/61. Fleksibilitas ini terlihat dalam

hal-hal seperti :

- Masih memberi peluang untuk dilengkapi dengan

peraturan-peraturan pemerintah dan keputusan menteri

- Adanya badan pertimbangan pendidikan nasional

- Adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah,

masyarakat, dan keluarga dalam menyelenggarakan

pendidikan sehingga pendidikan dapat mengarah

kepada keserasian pemenuhan tujuan negara di satu

pihak dan kepentingan rakyat banyak di pihak yang lain

pada masa mendatang.

3) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tidak hanya bersifat

mengatur (seperti UU Pendidikan yang lalu), tetapi juga

memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa

4) UU No. 2 Tahun 1989 lebih memperhatikan prospek masa

depan.

12

d. Aspek Struktur

Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada

upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan

jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang

yang lain, sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik.

Dalam prakteknya, pembangunan pola struktur tidak dapat

dipisahkan dari aspek filosofis. Pada zaman penjajahan Belanda

misalnya, sekolah taman kanak-kanak belum dianggap sebagai suatu

kebutuhan. Jenjang pendidikan formal yang terendah adalah sekolah

rakyat/sekolah desa (volk school) 3 tahun. Dalam hal demikian sekolah

desa tidak berfungsi sebagai pendidikan dasar (basic education) yang

memberikan bekal dasar kepada setiap warga Negara untuk berperan

serta dalam pembangunan, tetapi sekadar untuk konsumsi politik etis

dan menyiapkan tenaga buruh yang sekedar dapat membaca dan

menulis guna melancarkan roda pemerintah penjajah.

Terjadinya perubahan struktur dalam sistem pendidikan kita

dapat disebut, antara lain: Pendidikan guru pada zaman penjajahan

Belanda dikenal apa yang disebut CVO (Cursusnvoor Volk-Onderwijs)

dengan lama studi 2 tahun sesudah sekolah rakyat (SR) 5 tahun,

Normal School yang lama studinya 4 tahun sesudah SR 5 tahun, setara

dengan SGB (Sekolah Guru Bawah).

e. Aspek Kurikulum

Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan

kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksud

mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya ataupun

metodenya.

Kurikulum dalam sistem pendidikan persekolahan di Negara kita

telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan dalam

perjalanannya.

13

Pada zaman penjajahan Belanda karena sederhananya tujuan

yang ingin dicapai, maka kurikulum pada SR (Sekolah Rakyat)

misalnya dikenal dengan apa yang disebut 3R’s. Pada zaman

penjajahan Jepang pelajaran diwarnai iklim militeristis (upacara

penghormatan Hinomaru, Taiso (sekarang SKJ), latihan kemiliteran,

Kingrohasi (kerja bakti), menyanyikan nyanyian-nyanyian perjuangan

dan pelajaran bahasa dan tulisan Jepang). Sedangkan pelajaran-

pelajaran yang lain dinomorduakan.

Pada era orde lama materi pelajaran tujuh bahan zaman orde

lama dan pokok indoktrinasi (tahun 1950-1960-an) menempati posisi

penting dalam kurikulum, terutama kurikulum pendidikan tinggi.

Dengan terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965, maka pada era

orde baru, mulai tahún 1966, materi tujuh bahan pokok ditiadakan dan

materi Pendidikan Moral Pancasila menjadi materi pokok dalam

kurikulum pada semua jenjang pendidikan.

Kurikulum pada pra-universitas secara keseluruhan dibenahi

sehingga lahir kurikulum 1968. Tetapi kurikulum ini belum dianggap

memberikan rambu-rambu yang jelas, baik orientasinya maupun

pendekatan kurikulumnya. Usaha selanjutnya menghasilkan kurikulum

1975/1976 yang berorientasi pada hasil (product oriented) dengan

metode PPSI (Prosedur Kurikulum Pengembangan Sistem

Instruksional). Tetapi Karena pengalaman antara tahun 1976 sampai

dengan tahun 1980 menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki tidak

tercapai sampai dengan tahun 1980 menunjukkan bahwa apa yang

dikehendaki tidak tercapai, maka upaya penyempurnaan  kurikulum

selanjutnya meghasilkan kurikulum 1984. Model ini memadukan dua

orientasi yaitu product oriented  dengan process oriented, yang

ditunjang dengan pendekatan CBSA. Kemudian menjelang tahun 1990

dilengkapi dengan muatan lokal dalam kurikulum, yang berlatar

belakang pada tuntutan sosial kultural dari derap pembanguan.

14

D. Pembangunan Nasional

1. Batasan

Sumitro Djojohadikusuma menyatakan, “Pembangunan ekonomi

berarti suatu proses perubahan struktural dalam perimbangan-perimbangan

ekonomi yang terdapat dalam masyarakat.” Pembangunan ekonomi berarti

suatu proses perubahan struktural produksi (pendapatan nasional). Struktur

penduduk dan mata pencaharian (lapangan pekerjaan) dan struktur lalu

lintas barang, jasa dan modal dalam hubungan internasional. Apabila

konsep ini diterapkan untuk pengertian pembangunan Negara-kebangsaan,

maka pembangunan berarti suatu proses perubahan struktural kehidupan

bernegara kebangsaan, yang tercakup didalam struktural politik dan

pertahanan keamanan, struktur ekonomi, serta struktur tata masyarakat dan

budaya.

2. Tujuan (Masyarakat Masa Depan)

Pembangunan nasional Indonesia pada akhirnya harus bertujuan

mencapai negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil dan

makmur berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia harus bertujuan mencapai Negara

kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil dan makmur berdasarkan

pancasila, yang mampu :

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia.

b. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3. Strategi Pelaksanaan

Tujuan akhir pembangunan nasional Indonesia dilakukan dengan

jalan melaksanakan serangkaian pembangunan. Rangkaian upaya

pembangunan tersebut dibagi dalam tahap-tahap pembangunan jangka

15

panjang selama 25 tahun dan tahap pembangunan jangka pendek yang

berlangsung selama 5 tahun. Strategi dasar pembangunan nasional

Indonesia selama kurang lebih 30 tahun yang bertumpu pada

pembangunan ekonomi yang terkait dengan pembangunan dibidang

lainnya.

4. Karakteristik

Pembangunan nasional merupakan :

a. Bentuk pengamalan Pancasila

b. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya

c. Dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap

dan berlanjut

d. Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat

e. Trilogi pembangunan yaitu : pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan

stabilitas sosial

5. Asas

Terdiri dari :

a. Kemampuan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b. Manfaat

c. Adil dan merata

d. Keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan

e. Mandiri

f. Hukum

g. IPTEK

6. Kedudukan Pembangunan Pendidikan

Mencakup tujuh bidang, yaitu :

a. Bidang ekonomi

b. Bidan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan

16

c. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

d. Bidang IPTEK

e. Bidang hukum

f. Bidang politik

g. Bidang pertahanan dan keagamaan

E. Peranan Pembangunan Nasional

1. Payung pembangunan pendidikan nasional yang berfungsi menjadi salah

satu pembatas lingkungan pembangunan pendidikan nasional, dan

parameter atau tolak ukur kontribusi keberhasilan fungsi pembangunan

pendidikan nasional terhadap pembangunan nasional.

2. Sumber yang memberikan masukan pada pembangunan pendidikan

nasional berupa hasil-hasil pembangunan seperti informasi, energi

(tenaga), bahan-bahan, dan lain-lain.

17