TAHUN 2017

AGUS PRANOTO BASUKIKEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARANDisampaikan Dalam Workshop Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan PAUD dan Dikmas Tahun 2017

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan MasyarakatKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

BALI, 18 Juli 2017

Kebijakan Program PendataanDapodik PAUD dan Dikmas

Transisi Demografi Membawa IndonesiapadaWindowsofOpportunity

NO. SASARANPROGRAM(SP) IKP

1. Meningkatnya keluasan dan kemetaraan akses PAUDdanDikmas yangbermutu, berkesetaraan gender, danberwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD)diseluruh provinsi, kabupaten,dan kota;

• Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD3-6tahun

• Jumlah Lembaga PAUDsiap diakreditasidan berstandar nasional

2. Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses kursus danpelatihan bagi angkatan kerja yangbermutu, berkesetaraangender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunanberkelanjutan (ESD)dadn kewarganegaraanglobaldisemuaprovinsi, kabupaten,dan kota

• Jumlah angkatan kerja muda memilikipengetahuan dan sikap kecakapan kerjadan kecakapan berwirausaha

• Jumlah lembaga kursus dan pelatihanmemenuhi standar nasional

3. Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses pendidikankeaksaraan dan kesetaraan yangberwawasangenderdanpendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)dankewarganegaraan globaldisemua provinsi, kabupaten,dankota

• Persentase angka melek aksara pendudukusia dewasa 15-59tahun

• Jumlah lembaga PKBMsiap diakreditasiberstandar nasional

• Jumlah remaja dan orangdewasa yangbelum luluspendidikan menengahmemperoleh kualifikasi setara pendidikandasar dan menengah

SASARANPROGRAMDANIKPPAUD-DIKMAS,RENSTRA2015-2019

NO. SASARANPROGRAM(SP) IKP

4. Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses pendidikankeluarga yangbermutu, berkesetaraan gender, danberwawasan berkelanjutan (ESD)dan kewarganegaraanglobaldisemua provinsi, kabupaten,dan kota

Jumlah orangdewasa mengikuti pendidikankeluarga

Jumlah lembaga/satuan pendidikanmenyelenggarakan pendidikan keluarga

5. Meningkatnya tata kelola dan partisipasi pemerintah daerahlembaga masyarakat dalammeningkatkan tata kelola yangtransparan dan akuntabel serta akses PAUDdan Dikmas yangbermutu disemua provinsi, kabupaten,dan kota

Jumlah model/program PAUD-Dikmas yangdibakukan dan diterapkan

Perlu Revisi Renstra

• Pembagian kewenangan (Undang-undang Nomor 23tahun 2014tentangKewenangan Daerah)

• Bertambahnya 21UPTbaru• Ketertinggalan PAUDDikmas dalam

standar mutu lembaga dan akreditasi• Penyesuaian dengan targetPrioritas

Nasionalmaupun Prioritas Kementerian

Diperlukanperubahan/revisiRenstra PAUDdanDikmas untukmendorong

pencapaian Target-targetPAUD-

Dikmas

Semua ProgramPAUD-DIKMASmemiliki KontribusidalamMemenangkan BonusDemografi

• Memastikan akses PAUDyangmerata danbermutu;

• Meningkatkan tingkatmelek aksara;• Meningkatkan angka partisipasi kasar

pendudukputus sekolahmelaluiprogrampendidikankesetaraanyangbermutu;

• Meningkatkan keterampilan/kompetensipendudukusia produktif;

• Meningkatkan peran keluarga dalampendidikan

• Satuan PAUD-Dikmasyangmerata

• Satuan PAUD-Dikmasyangbermutu

• Pembelajaran yangkreatif dan inovatif

Menghasilkan BonusDemografi yangbenar-benar produktif yangmemberikan kontribusi yangpositif dalam pembangunan

TargetUtamaPAUD-Dikmas PendukungPAUD-Dikmas

Amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPAUD dan Dikmasmenjadi Kewenangan Pemerintah Kab/Kota

KewenanganPemerintah Pusat :

1. Penerbitan Norma, Standar, Prosedurdan Kriteria (NSPK)

2. Pembinaan danPengawasan

Kewenangan Pemerintah Daerah :PAUD dan PendidikanMasyarakat

1. Satuan Pendidikan : Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, Rumah Pintar

2. Program PAUD dan Dikmas : Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan,

PROGRAM DAN SATUAN PAUD-DIKMAS(Sesuai Amanat UU No 20 tahun 2003)

• Lembaga PAUD• Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat

• Lembaga Kursus• Lembaga Pelatihan• Majelis Taklim• Kelompok Belajar• Satuan PNF Sejenis

SATU

ANPA

UD-DIKM

AS

• Pendidikan Anak Usia Dini (TK, Kelompok Bermain, TPA, SPS)

PROGR

AMPAU

D-DIKM

AS

• Pendidikan Keaksaraan• Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)

• Kursus-kursus Keterampilan/Vokasi• Pendidikan Kepemudaan• Sanggar Kegiatan Belajar

• Rumah Pintar• Bimbingan Belajar• Sekolahrumah

• Pendidikan Kewanitaan• Pendidikan Keluarga

Pembinaan Satuan dan ProgramPAUDdan Dikmas dilakukan untukmencapai StandarNasional Pendidikan (SNP)

NO. Provinsi TK KB TPA SPS LKP PKBM SKB1 DKIJakarta 2,423 501 10 1,586 853 309 -2 Jawa Barat 8,474 12,328 155 6,151 2,769 1,845 53 JawaTengah 14,041 9,829 539 2,986 2,182 795 244 D.I.Yogyakarta 2,143 1,468 212 1,124 241 278 45 JawaTimur 18,196 14,297 414 4,718 3,047 1,288 116 Aceh 2,322 2,027 166 205 407 247 87 SumateraUtara 2,490 5,347 122 494 1,676 545 108 SumateraBarat 2,305 1,944 139 601 358 283 119 Riau 2,180 2,053 121 159 370 182 410 Jambi 1,236 1,992 64 195 419 195 111 SumateraSelatan 1,889 2,839 27 188 701 274 612 Lampung 2,862 2,658 56 343 626 283 713 KalimantanBarat 745 1,587 45 87 284 223 214 KalimantanTengah 1,735 651 67 415 164 130 115 KalimantanSelatan 2,420 1,275 166 120 338 197 616 KalimantanTimur 1,323 1,166 80 119 338 197 1017 SulawesiUtara 1,669 775 28 229 287 127 15

PETASATUANPAUDDANDIKMAS,APRIL2017

NO. Provinsi TK KB TPA SPS LKP PKBM SKB18 SulawesiTengah 1,966 1,217 26 168 407 175 719 SulawesiSelatan 4,079 1,929 83 317 584 564 920 SulawesiTenggara 1,835 572 23 27 205 294 1221 Maluku 632 669 6 164 109 61 522 Bali 1,574 816 88 88 582 102 123 NusaTenggaraBarat 1,720 2,128 39 268 552 496 424 NusaTenggaraTimur 1,531 2,958 28 306 461 194 1025 Papua 610 470 10 186 59 376 226 Bengkulu 985 854 130 80 322 272 227 MalukuUtara 566 483 5 63 140 113 228 Banten 2,157 2,983 29 638 466 329 -29 BangkaBelitung 355 466 58 76 146 54 330 Gorontalo 829 773 16 116 129 92 831 KepulauanRiau 626 469 36 132 321 133 132 PapuaBarat 345 440 20 48 29 81 333 SulawesiBarat 774 814 23 44 173 201 334 KalimantanUtara 164 350 20 10 36 66 135 LuarNegeri 3

TOTAL 228.691 89,204 81,128 3,051 22,451 19,781 11,001 198Jumlah SKBsebagai UPTD409dan sudah menjadi Satuan Pendidikan232SKB

Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan• Dieraberlakunya UUno23tahun 2014dimanaPAUDdan Dikmas menjadi kewenangan daerahmaka dukungan anggarandan pembinaansemakinmeningkat

• Sebagian besar satuan pendidikan didirikanolehkelompokmasyarakat dari menengah ke atas(LKP,Rumpin,dan sebagian LembagaPAUD)sehinggamemungkinkan dapatmembinapencapaian SNPsecara mandiri

• Sudah disiapkan perangkat penjaminanmutuPAUDdan Dikmas serta UPTPusat PAUDDikmassebagai pusat pengembanganmutu

• Semua Satuan PAUDdan Dikmas sudahmemilikiNomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional(NPSN)

Kelemahan• 99%Satuan PendidikanPAUDdan Dikmasdari oleh dan untukmasyarakat sehinggatidak semua memiliki kemampuanmemenuhi SNP• Kemampuan pusat dan daerah untukmeningkatkan kompetensi PTKdanpemenuhan Sarpras terbatas• Banyak satuan Pendidikandidaerah 3Tyangbelum tersentuh pembinaan• Keterbatasan kuantitas dan kualitas Peniliksebagai pembina (supervisi)satuanpendidikan terbatas(hanyamemiliki 62%penilikdari jumlah kecamatan seIndonesia)

TARGETCAPAIANSNP/AKREDITASISATUANPAUD-DIKMASTAHUN2017-2021

Kemampuan maksium tahun 2021mencapai 72,50karena masihbanyak PAUDdidesa-desa yangmembutuhkanpembinaan secara ekstra,Satuan Pendidikan lainnya mencapai 100%

Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 02

Acuan Kebijakan pengembangan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan program pembangunan pendidikan dibutuhkan 4 entitas data, yaitu:

1. Satuan Pendidikan2. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)3. Peserta Didik, dan4. Substansi Pendidikan.

Implementasi kebijakan harus didukung oleh tersedianya Data Pokok Pendidikandari sumber yang sama.

Program pembangunan/pembinaan pendidikan

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 03

Skema Kebijakan Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 04

PermendikbudNo.79Tahun2015TentangDapodik

Kebijakan Pendataan Dapodik

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 05

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 07

RoadmapKualitasData

Pemanfaatan Data Dapodik

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 08

SatuanPendidikan

Guru danTenaga Kependidikan Substansi

Pendidikan

Peserta Didik

• PIP• BOP PAUD• Ujian Nasional

Kesetaraan

• Peningkatan Mutu• Pembinaan• Perencanaan Kebutuhan• Peningkatan Kompetensi

• Pendataan ATS• Sekolah Aman Bencana• Bantuan Sarpras• Banper Binsuslat• Banper Diktara

• Beban mengajar• Rasio Guru• Tunjangan Guru• Pemetaan Mutu

PemanfaatanDapodik

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 09

DukunganDapodikuntukPendataanATS

• Perencanaan dan Penganggaran

• Penyaluran Bantuan Pendataan

Penyisiran dan Pengisian data ATS oleh Satuan Pendidikan

dan Dinas Pendidikan

Data Dapodikmas(Satuan Pendidikan Masyarakat)

Sumber:AplikasiPendataanATS2017per-5Juli2017

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

ATS

RingkasanDataATS2017

SatuanPendidikan JumlahLKP 22,813PKBM 240,837SKB 14,594Total 278,244

DukunganDapodikuntukProg.Sekolah Aman Bencana

• Peta Satuan Pendidikan RawanBencana

• Pelatihan Persiapan Bencana• Persiapan Sarpras

Penggabungan dengan Layer Kerawanan Bencana INARISK

(BNPB)

Data Dapodik PAUD dan Dikmas(Satuan Pendidikan dan Koordinat

Lokasi)

Sumber:http://sekolah.data.kemdikbud.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

DukunganDapodikuntukBantuanSarpras

Verifikasi dan Validasi oleh Direktoratuntuk Penentuan Sasaran Bantuan Sarpras

Data Dapodik(Sarana dan Prasarana)

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 14

DukunganDapodikuntukBanperBinsuslat&Bindiktara

• Penyaluran Bantuan Pemerintahpada Direktorat Binsuslat danDirektorat Bindiktara

Verifikasi, Validasi denganProposal dari Satuan

Pendidikan

Data Dapodik PAUD dan Dikmas(Satuan Pendidikan, Sarpras, Program, Peserta Didik, PTK)

Sumber:http://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

DukunganDapodikuntukPIP

KIP 2017

• Pencetakan KIP

• Penyaluran Bantuan PIP

Pengolahan dan Pemilahandata oleh Ditjen PAUD-Dikmas

Data Dapodikmas(Individu Peserta Didik, Penghasilan Orangtua)

Sumber:PengolahandataDapodikmasuntukKIPtahun2017

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

PesertaDidikKesetaraanyg.diSK-kanuntukmenerimaKIPtahun2017

No. JenisPaket Jumlah1 PaketA 26,7542 PaketB 81,2123 PaketC 129,138

Jumlah 237,104

DukunganDapodikuntukBOPPAUD

BOP PAUD2017

• Perencanaan DAK Non-FisikPAUD

• Penyaluran BOP PAUD

Pengolahan, Pemilahan danRekapitulasi data oleh Ditjen

PAUD-Dikmas

Data Dapodik(Individu Peserta Didik)

Sumber: LampiranPMKNomor 187/PMK.07/2016

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

BOPPAUD2017(DalamRibuan)

Regional BOPPAUDSumatera 10,847,742,800Jawa 22,726,113,400Kalimantan 2,882,800,800Sulawesi 3,882,989,400Bali,NusaTenggara 2,966,959,600Maluku,Papua 1,457,238,200DanaCadangan 356,155,400

Total 45,119,999,600

DukunganDapodikuntukUjianNasionalKesetaraan

DNT UNPK

• PerencanaanPenyelenggaraan dan LogistikUN

• Penerbitan Daftar NominatifTetap Peserta UN

Aplikasi PDUN (PDSP)Data Dapodikmas

(Individu Peserta DidikTingkat Akhir)

Sumber:PengolahandataUjianNasionalKesetaraan2017Gelombang1berdasarDapodikmas

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

Aplikasi BioUN(Puspendik)

PesertaUjianNasionalKesetaraan2017GelombangI

JenisPaket JumlahPaketB 114,862PaketC 240,083

Total 354,945

DukunganDapodikuntukTunjanganGuru..(1)

Verifikasi dan ValidasiOleh Ditjen GTK

Data Dapodik(Individu PTK dan Pembelajaran)

• Penerbitan SK Tunjangan• Penyaluran Dana Tunjangan

Dasar Hukum : Surat Edaran Dirjen GTK No. 16588/B/PTK/2015 terkait Penggunaan data Dapodik sebagai data utama diDirektorat Jendral GTK

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 16

AplikasiInfoGTKaplikasiinformasihasilvalidasidataTunjanganProfesidengansumberdatadariDapodik.• http://info.gtk.kemdikbud.go.id

DukunganDapodikuntukTunjanganGuru..(2)

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 17

DukunganDapodikuntukPemetaanMutu ..(1)

SNP

standar

Upaya peningkatan mutu harus memiliki “makna” dan “sesuai dengan kebutuhan”sekolah dalam menuju sekolah dengan kualitas layanan minimal SNP

STANDAR > SNP

LANGKAH• Pemetaanmutu

kondisi awal• Supervisi kekurangan/

kelemahannya• Pengukuran kondisi

setelah disupervisiuntuk memastikanketercapaian setiapindikator

SATUAN PENDIDIKAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 18

TERAKREDITASIAATAUB

PENGEMBANGANMUTU

HASILEVALUASIBADANAKREDITASINASIONAL

PEMETAANMUTU PP/BPPAUDDIKMAS

EVALUASIOLEH

PEGAWAS &PENILIK

DATAHASILUN

DAPODIKPAUD&DIKMAS

SUPERVISIPP/BPPAUDDIKMAS

P E ME TA A N MU T U PA U D D A N D IK MA S

DukunganDapodikuntukPengembanganMutu..(2)

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 19

AplikasiPemetaanMutuPAUDdanDikmasAplikasipemetaandatamutupendidikanyangterintegrasidenganAplikasiDapodik(http://pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id)

DukunganDapodikuntukPengembanganMutu..(3)

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 20

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan MasyarakatKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Terima Kasih