PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DEWI SAFITRI, SH, MH

Konsep Negara Hukumo Secara embrionik Konsep negara hukum

digagas oleh PLATO dalam bukunya NOMOI yang mengemukakan bahwa Penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik

o Konsep ini kemudian didukung oleh muridnya ARISTOTELES dalam bukunya Politica yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum

Menurut Aristoteles ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu :1.Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum2.Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum bukan yang dibuat secara sewenang-wenang3.Pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat

Negara hukum (De Staat) menurut F.R Botthlingk adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.

•Menurut A.Hamid S.Attamimi secara sederhana negara hukum (rechtstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

•Di dalam negara hukum hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Beberapa konsep negara hukum yang lahir dan berkembang berdasarkan historis yang berbeda yaitu:1.Konsep negara hukum di dalam sistem hukum Islam (berdasarkan Al Qur’an) dikenal dengan Nomokrasi Islam2.Konsep negara hukum dalam sistem Eropa Kontinental dikenal dengan Rechtstaat3.Konsep negara hukum dalam sistem Anglo-saxon dikenal dengan rule of law4.Konsep negara hukum sosialist Legality5.Konsep negara hukum Pancasila

Unsur-unsur negara hukum terdiri atas :1.Sistem pemerintahan di dasarkan atas kedaulatan2.Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan3.Adanya jaminan terhadap HAM4.Adanya pembagian kekuasaan dalam negara5.Adanya pengwasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri6.Adanya peran masyarakat untuk turut serta mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintah7.Adanya sistem ekonomi yang menjamin pembagian yang merata

Indonesia sebagai negara Hukum• Dasarnya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “

Negara Indonesia adalah negara hukum “• Tujuan negara Indonesia memajukan kesejahtrahan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Indonesia menganut faham negara kesejahtrahan (welfare state).

• Kalau konsep negara kesejahtrahaan di dunia barat baru dikenal sekitar tahun 1960, Soepomo sebagai bapak konstitusi Indonesia telah merumuskannya pada tahun 1945 pada saat perumusan UUD 1945.

• Salah satu karakteristik konsep negara kesejahterahan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahtrahan umum (bestuurszorg).

Ada 13 Prinsip Pokok atau pilar utama negara hukum :1.Supremasi Hukum2.Persamaan di dalam hukum3.Asas legalitas4.Pembatasan kekuasaan5.Adanya organ campuran yang independen6.Peradilan yang bebas dan tidak memihak7.Peradilam Tata Usaha Negara8.Peradilan tata negara9.Perlindungan Ham10.Bersifat demokratis11.Berfungsi menegakan tujuan negara12.Transparansi dan kontrol sosial13.Berketuhanan Yang Maha Esa

Negara hukum Indonesia berorietasi kesejahtrahan, petunjuknya dapat dilihat :1.Pengakuan dan perlindungan ham2.Pembagian kekuasaan3.Prinsip kedaulatan rakyat4.Penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan hukum5.Pengawasan oleh hakim yang merdeka6.Pemilihan umum secara periodik7.Tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yg merugikan warga negara

TUGAS NEGARA

Menurut Presthus tugas negara meliputi 2 hal yaitu:1.Policy making yaitu penentuan haluan negara2.Task executing pelaksanaan haluan yang telah ditetapkan

Van Vollenhoven membagi tugas negara atas 4 bagian : 1.Membuat peraturan dalam bentuk undang-undang (regeling)2.Memelihara kepentingan umum (bestuur)3.Penyelesaian sengketa dalam peradilan perdata (yustisi)4.Mempertahankan ketertiban umum baik preventif maupun represif (politie)

Teori Perundang-undangan• Teori Perundang-undangan dapat diartikan sebagai

petunjuk atau pendapat yang dikemukan sebagai keterangan dalam membahas tentang suatu perundang-undangan .

• Menurut teori perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 masalah pokok, yaitu:

1. Aspek materiil/Substansial, berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan.

2. Aspek Formal/Prosedural, berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara tertentu.

3. Struktur Kaidah Hukum

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN•Menurut Krems Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum Negara

•Ilmu perundang-undangan adalah sebagai ilmu yang bersifat normatif, yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam pembuatan peraturan perundang-undangan

• Ilmu Perundang-undangan menurut Krems terbagi 2 yaitu:1.Ilmu Perundang-undangan 2.Teori Perundang-undangan

•Ilmu Perundang-undangan dibagi 3 bagian yaitu:•Proses perundang-undangan•Metode perundang-undangan dan•Teknik perundang-undangan.

Kaidah Hukum Peraturan Perundang-undangan terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1.Subjek kaidah: menunjuk pada subjek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan. 2.Objek kaidah: menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut. 3.Operator kaidah: menunjuk pada cara bagaimana objek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebankan kewajiban tertentu. 4.Kondisi kaidah: menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Syarat Pembentukan Undang-undang1. Syarat keterbukaan yaitu sidang-sidang di DPR dilaksanakan

secara terbuka untuk umum dengan harapan adanya tanggapan dari masyarakat yang berminat.

2. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul dengan cara:

a. Mengundang mereka yang berminat untuk hadir dalam membahas peraturan tertentu.

b. Suatu departemen/lembaga mengundang organisasi tertentu untuk memberi usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu.

c. Acara dengar pendapat (hearing) di DPR d. Pembentukan komisi-komisi penasihat yg terdiri dari

tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka

Landasan Penyusunan Peraturan perundang-undangan adalah :

1.Landasan Filosofis yaitu setiap penyusunan peraturan perundang- undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis Pancasila yaitu :

a. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan

c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional

d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyate. Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial

2. Landasan SosiologisPembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

3. Landasan YuridisMenurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan:

a. adanya kewenangan dari pembuat peraturan a perundang-undangan.

b. adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

c. mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu. d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Asas-asas Pembentukan peraturan perundang-undangan

• Asas –asas Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

• Asas merupakan sandaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

• Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Burkhardt Krems menyangkut :

1. Isi Peraturan2. Bentuk dan susunan Peraturan3. Metoda pembentukan peraturan4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan

Ada 5 asas dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yaitu :1.Lex superiori derogat lex antheriori ( Peraturan hukum yang dibuat kekuasaan yang lebih tinggi lebih tinggi pula kedudukannya).2.Lex Superiori derogat lex inferiori (Peraturan hukum yg lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah)3.Lex Posteriori derogat lex priori ( Peraturan hukum yang baru mencabut peraturan hukum yang lama)4.Lex Spesialis derogat lex generalis (Peraturan hukum yg khusus mengenyampingkan peraturan hukum yang umum5.Asas egalitair (non diskriminatif dalam perumusan norma)

Asas Tingkatan Hirarki peraturan perundang-undangan adalah :1.Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tetapi sebaliknya boleh.

2.Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya.

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

4. Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

• Asas hukum lain yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

1.Asas kelaziman yaitu cara pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pembentuk peraturan masa lampau sepanjang belum ada ketentuan normatif yang mengaturnya secara lain

2.Asas Mutatis mutandis yaitu mengajarkan bahwa cara pembentukan peraturan perundang-undangan nasional (lebih tinggi) dapat diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.

Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 UU PPPerUU meliputi :1.Kejelasan tujuan2.Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat3.Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatann4.Dapat dilaksanakan5.Kedayagunaan dan kehasilgunaan6.Kejelasan rumusan7.Keterbukaan

Asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah :1.Asas pengayoman2.Asas Kemanusiaan3.Asas Kebangsaan4.Asas kekeluargaan5.Asas kenusantaraan6.Asas bineka tunggal ika7.Asas keadilan8.Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan9.Asas ketertiban dan kepastian hukum10.Asas keseimbangan, keserasian dan keselaranan

Asas-asas peraturan perundang-undangan menurut Prof. Purnadi P. dan Soerjono Soekanto antara lain : 1.Undang-undang tidak berlaku surut2.Undang-undang yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi mempunyai kedudukan yg lebih tinggi pula3.Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum4.Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu5.Undang-undang tidak dapat di gugat6.Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahtrahaan spritual dan material bagi masyarakat maupun individu

Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatanya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tempat pengundangan peraturan perundang-undangan adalah :1.Lembaran negara Republik Indonesia2.Tambahan lembaran negara Republik Indonesia3.Berita Negara Republik Indonesia4.Tambahan berita negara Republik Indonesia5.Lembaran Daerah6.Tambahan lembaran daerah7.Berita daerah

Tujuan Pengundangan :1.Agar setiap orang dianggap mengetahui undang-undang, ketidaktahuan seseorang terhadap undang-undang tidak memaafkannya.2.Agar secara formal setiap orang dapat mengenali peraturan negara3.Dengan adanya pengundangan bagi suatu peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai daya ikat dan daya laku bagi setiap orang

Ada 3 variasi Kapan mulai berlakunya suatu undang-undang yaitu :1.Berlaku pada tanggal diundangkan, bila dinyatakan dalam peraturan tersebut2.Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan bila dinyatakan dalam peraturan tersebut3.Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu.

Penyebarluasan undang-undang dilakukan oleh :1.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)2.Pemerintah

Penyebarluasan Undang-undang dapat dilakukan DPD sepanjang berkaitan dengan :1.Otonomi Daerah2.Hubungan pusat dan daerah3.Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah4.Pengelolaan tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya5.Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Fungsi ilmu perundang-undangan dalam pembentukan hukum nasional :1.Pembangunan hukum yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik.2.Melalui perencanaan dapat ditemukan hubungan antara pembangunan hukum dan pembangunan bidang-bidang lainya 3.Agar pembentukan hukum dapat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu

PERENCANAAN• Perencanaa penyusunan undang-undang dilakukan

dalam Prolegnas yaitu program legislasi nasional yang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah

• Perencanaan PP dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah

• Perencanaan penyusuna Perpres dilakukan dalam suatu program penyusunan presiden

• Perencanaan penyusunan Perda propinsi dan kabupaten dilakukan oleh prokegda prop/kab/kota

• Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undanganlainnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan adalah :1.Norma hukum2.Asas Hukum 3.Asas kelaziman4.Teori Perundang-undangan5.Kaedah bahas Indonesia baku

Prinsip-prinsip Peraturan perundang-undangan

• Peraturan yang baik adalah peraturan yang normanya mengandung hukum dan nilai moral yaitu :

1. Mengandung hukum karena di dalamnya berisikan perintah, larangan, kebolehan ,penghargaan dan sanksi

2. Mengandung nilai moral karena dalam setiap klausulnya terkandung nilai kebenaran sejati , nilai keadilan hakiki dan nilai kesusilaan

Ciri-ciri Peraturan perundang-undangan yaitu :1. Berisi norma hukum (rechtsnormen)2. Berlaku keluar (noor buitenwerken)3. Bersifat umum dalam arti luas (algemenene heid inruimezin)

Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Hirarki peraturan perundang-undangan adalah tingkatan peraturan perundang-undangan, yang dijelaskan melalui stufenbau teori Hans Kelsen.

Hirarki peraturan perundang-undangan Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 terdiri dari :1.Undang-undang Dasar 19452.Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat3.Undang-undang/Perpu4.Peraturan Pemerintah5.Peraturan Presiden6.Peraturan Daerah Propinsi7.Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Undang-Undang Dasar 1945Kedudukannya sebagai hukum dasar (grundnorm) merupakan dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Derajatnya dalam arti materil lebih tinggi daripada derajat undang-undang atau peraturan lainnya karena :1.Undang-udang Dasar dibentuk menurut suatu cara yang formil”istimewa”2.Karena dibuat secara istimewa maka undang-undang dasar dapat dianggap sebagai sesuatu yang luhur dan sifatnya lebih sempurna dan sebagai dasar tertinggi organisasi kenegaraan suatu bangsa (faham yn berasal dari konsepsi perjanjian negara)3.Undang-undang dasar memuat dalam garis-garis besar dasar dan tujuan negara dan memuat kaedah-kaedah dasar atau pokok

Ketetapan MPR (Tap MPR)Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan , tugas dan wewenang MPR, yang sebelumnya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara kini kedudukannya setara dengan lembaga tinggi negara lainnyaKini MPR hanya menetapkan ketetapan yang bersifat :1.Menetapkan presiden dan wapres2.Menetapkan wapres menjadi presiden bila presiden meninggal dunia3.Memilih wapres bila terjadi kekosongan jabatan wapres4.Memilih presiden dan wapres bila presiden dan wapres mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya

UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh oleh DPR dengan persetujuan presidenMateri Muatan Undang-undang adalah :1.Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi ham, hak dan kewajiban warga negara, penegakan kedaulatan negara dll.2.Diperintahkan oleh suatu UUD 1945 untuk diatur dengan undang-undang

Undang-undang terbagi 2 yaitu 1.Undang-undang dalam arti materil yaitu setiap peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang mengikat secara umum atau keputusan pemerintah yang mengikat langsung setiap penduduk. Contoh Keputusan gubernur tentang larangan menggunakan mobil pada hari jum’at2.Undang-undang dalam arti formal adalah setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan yang mengikat secara umum. Contoh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan peundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikwal kegentingan yang memaksa (darurat) dengan ketentuan sebagai berikut :1.Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut2.DPR dapat menerima atau menolak perpu dengan tidak mengadaakan perbaikan3.Jika ditolak DPR perpu tersebut harus dicabut

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

Materi muatan Peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden

Materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahakan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah( gubernur atau bupati/walikota)Materi muatan peraturan daerah seluruh materi muatan dalam rangka :1.Penyelenggaraan otonomi daerah2.Tugas pembantuan3. Menampung kondisi khusus daerah 4. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

o Setelah adanya amandemen UUD 1945 Kedudukan seluruh lembaga negara sejajar sebagai lembaga tinggi negara.

o Lembaga -lembaga tinggi negara setelah amandemen UUD 1945 adalah :1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)4. Presiden5. Mahkamah Agung (MA)6. Mahkamah Konstitusi (MK)7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kekuasaan Membentuk Perundang-undangan

1.DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Melaksanaan fungsi legislasi, DPR mempunyai hak atau kewajiban mengajukan rancangan Undang-undang, hak Amandemen atau hak untuk merubah setiap rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.Menurut Jimly Ashidigie: fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan Undang-undangBerkenaan dengan fungsi legislatif DPR mempunyai hak-hak seperti : a. hak inisiatif b. hak amandemen

2. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)DPD merupakan representasi wilayah Provinsi. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sebanyak 4 orang. Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-undang Susduk) fungsi DPD yaitu :

– Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan dengan bidang legislasi tertentu

– Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang tertentu.

DPD ikut membahas sejumlah rancangan Undang-undang serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan Undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, (Pasal 22 D Ayat (2) UUD1945).

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasilnya kepada DPR (Pasal 22 D Ayat (3) UUD1945).

Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, (Pasal 22 D Ayat (4) UUD1945). Artinya, DPR dan Presiden bisa mengatur pemberhentian anggota DPD.

3. PRESIDEN Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan UU, Sebelum perubahan UUD1945, Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sesudah perubahan UUD1945, Presiden masih berwenang :

4. Mengajukan rancangan undang-undang.5. Pembahasan RUU yang dilakukan secara

bersama dengan DPR 6. Pengesahan RUU menjadi undang-undang.