PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA

OTONOMI DAERAH

Amni Z. Rahman, M.Si

Pendahuluan

• Model Pembangunan W.W Rostow (1950-1960) : Proses pembangunan dapat di pandang sebagai rangkaian tahap pertumbuhan keluaran produksi berurutan yang dicapai melalui penanaman modal dalam kapasitas produksi yang berteknologi modern

Perkembangan Paradigma Pembangunan

• Sebagai Sistemterdapat tiga (3) unsur yaitu unsur masukan (input), unsur proses dan unsur keluaran (output).

• Sebagai Moteodepembangunan berorientasi pada upaya mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh pengorganisasian dan partisipasi masyarakat selaku subyek pembangunan.

3 Besar Paradigma Pembangunan di Indonesia

1. Paradigma Pertumbuhan2. Paradigma Kesejahteraan3. Paradigma Pembangunan

Manusia

Paradigma Pertumbuhan (Growth Paradigm)

• Penekanannya pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional.

• Ponit Pertumbuhan Ekonomi Masalah?

• Pergeseran dari strategi pertumbuhan ekonomi menjadi strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

Paradigma Kesejahteraan (welfare paradigm)

• Orientasi : mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dalam waktu sesingkat mungkin

• Pergeseran menuju menuju industrialisasi dengan strategi pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pertahun

• Kelemahan : pembanagunan bersifat sentralistik (top down)

Paradigma Pembangunan Manusia (People Centered Development Paradigm)

• Ditandai dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan sosial

• Diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian serta pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (public empowerment)

Strategi Pembangunan era Otda

• Diarahkan pada : Pemerataan, Pertumbuhan, dan Keberlanjutan dalam Pembangunan ekonomi

• Mengacu pada the second fundamental of welfare economics

Penerapannya di Indonesia

1. Penekanan pada sektor pertanian dan pedesaan (melihat Indonesia sbg Negara Agraris)

2. Kekuasaan peran pemerintah pusat dibatasi3. Perbeseran pembangunan orientasi kegiatan

ekonomi ke arah maritim