KELOMPOK 2MAYZAH

YULANDA MADURATNA

1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

“Pancasila sebagai dasar negara” sering disebut dasar falsafah negara

(dasar filsafat negara/philosophische grondslag) dari negara, ideologi negara

(staatsidee). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur

pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk

mengatur penyelenggaraan negara. 

Sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksana

pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIV MPR/1998 telah

mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat

Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR

9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang

telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi

dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan

sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan

"sumber hukum dasar nasional".

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin

mengemukakan pikirannya tentang dasar negara, yang terdiri dari 

1) Peri Kebangsaan; 

2) Peri Kemanusiaan; 

3) Peri Ketuhanan; 

4) Peri Kerakyatan; dan 

5) Kesejahteraan Rakyat. 

Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan

secara tertulis mengenai rancangan Undang- Undang Dasar (UUD)

Republik Indonesia.

Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan lima asas

dasar negara sebagai berikut: 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 

2) Kebangsaan Persatuan Indonesia; 

3) Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab; 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan; dan 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo tampil berpidato di

hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan

gagasannya mengenai lima dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari: 

1) Persatuan; 

2) Kekeluargaan; 

3) Keseimbangan lahir batin; 

4) Musyawarah; dan 

5) Keadilan rakyat.

Pada tanggal 1 Juni 1945, oleh Ir. Soekarno secara lisan usulan lima

asas sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari :

6) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia; 

7) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 

8) Mufakat atau Demokrasi; 

9) Kesejahteraan sosial; dan 

10) Ketuhanan yang berkebudayaan.

2. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945

Pancasila sbg dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai

kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa

yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur serta tujuan yang

hendak diwujudkan. Karena itu pancasila di jadikan ideologi negara.

Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita

moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia,

melandasi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan maka panitia persiapan

kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan UUD 1945 merupak hukum dasar

yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga/masyarakat, warga negara dan

penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan

tersebut.

PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945,

MEMPUNYAI KEDUDUKAN :

• Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan UUD

1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945.

Sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD 1945

mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.

• Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai

kedudukan lebih tinggi.

• Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang

menentukan adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).

• Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang akan

diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam

empat alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan

makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yg universal &

lestari.

Universal, krn mengandung nilai-nilai yg dijunjung tinggi oleh

bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi;

Lestari, krn mampu menampung dinamika masyara-kat, dan akan

tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa

Indonesia tetap setiap kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. PENJABARAN PANCASILA DALAM BATANG TUBUH UUD 1945

Makna – Makna yang Terkandung dalam Pancasila

1. ( Ketuhanan Yang Maha Esa )

Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur (Cahaya). Bintangnya memiliki 5 sudut maksudnya untuk menerangi dasar Negara yang lima dan tujuan Negara yang lima. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli.

Makna sila ini adalah:

a) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b) Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

c) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

d) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

2. ( Kemanusiaan yang adil dan beradab )

Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki sedangkan lingkaran adalah perembuat. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai.

Makna sila ini adalah:

a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

b) Saling mencintai sesama manusia.

c) Mengembangkan sikap tenggang rasa.

d) Tidak semena-mena terhadap orang lain.

e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

g) Berani membela kebenaran dan keadilan.

h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. ( Persatuan Indonesia )

Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin

merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah

naungan Negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar

yang menjalar ke mana- mana namun tetap berasal dari satu pohon yang sama,

seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu dibawah nama Indonesia.

Makna sila ini adalah:

a) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Rela berkorban demi bangsa dan negara.

c) Cinta akan Tanah Air.

d) Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.

e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-

Bhinneka Tunggal Ika.

4. ( Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan / perwakilan )

Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala

banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti

halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul

untuk mendiskusikan sesuatu.

Makna sila ini adalah:

a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

c) Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam

mengambil keputusan bersama.

d) Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus

atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

5. ( Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia )

Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas

merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang

sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan

tujuann utama bagi sila ke lima ini.

Makna sila ini adalah:

a) Bersikap adil terhadap sesama.

b) Menghormati hak-hak orang lain.

c) Menolong sesama.

d) Menghargai orang lain.

e) Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A.   Pengertian Batang Tubuh UUD 1945

Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang

memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber

daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh

negara itu.

B.   Isi Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari:

1) 16 Bab

2) 37 Pasal, terbagi 5 bagian antara lain:

= Bentuk dan Kedaulatan Negara = pasal 1

= Lembaga Tertinggi Negara = pasal 2, 3

= Lembaga Tinggi Negara = pasal 4-15, 16, 18, 19-22

= Unsur-Unsur Kesejahteraan Negara = pasal 23, 29, 31-37

= Unsur-Unsur Pemerintahan Negara = pasal 17, 24, 25, 26-28, 30

3) 4 pasal Aturan Peralihan

4) 2 Ayat Aturan Tambahan

C.   Sifat Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu:

1) Fleksibel, Elastis, dan Soepel = artinya dapat mengikuti

perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga

sekarang dan sampai kapanpun.

2) Rigid (tidak kaku) = artinya isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat

diselami setiap  warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa

saja menjadi WNI mampu menyelaminya.

3) Luwes (gemulai) = maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga

negara Indonesia di semua tempat, disembarang ruang dan di mana

saja dapat dipraktekkan.

4. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN NEGARA DI BERBAGAI BIDANG

Beberapa penerapan Implementasi Polstranas (Politik Strategi

Nasional) dalam berbagai bidang, berikut ini adalah contohnya.

Contoh Implementasi :

A. Bidang Hukum.

B. Bidang Ekonomi.

C. Bidang Politik :

D. Bidang Pertahanan dan Keamanan

A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:

Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk

terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi

hukum dan tegaknya negara hukum.

B.    Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi :

Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi

ketidaksempurnaan pasar.

Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang

adil bagi masyarakat.

Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan

teknologi dengan membangun keunggulan disetiap daerah.

C. Implementasi  politik strategi nasional  di bidang politik.

 Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti

diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. 

Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building)

menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun,

damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.

D. Implementasi poliitik strategi nasional di bidang pertahanan dan

keamanan:

Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia,

meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan

kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh

sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang

pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas ke¬amanan

regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.