Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Published : 19:56 Author : Bima Ridwan

I.                I.  PENDAHULUAN

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD

1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian

diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang

tubuh UUD 1945. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik

Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan

kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi

ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila

tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia

melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan

disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta

pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian

perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi

maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan

ancaman.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk

mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia,

yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998

tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi

Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan

kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal

Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus

segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan

memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami

Pancasila secara ilmiah dan obyektif.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa

lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa

Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji

Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya

melemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang

akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, contoh: kekacauan di Aceh,Kalimantan,

Sulawesi, Ambon , Papua, dll.

II.               II. PEMBAHASAN

A.    Pengertian Pancasila

Kedudukan dan fungsi Pancasila jika dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas,

baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara dan

sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya, terdapat berbagai macam

terminologi yang harus kita deskripsikan secara obyektif. Oleh karena itu untuk memahami

Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka

pengertian Pancasila meliputi :

1.      Pengertian Pancasila secara Etimologis

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India, menurut Muhammad Yamin dalam

bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu : Panca artinya

lima Syila artinya batu sendi, dasar, atau  Syiila artinya peraturan tingkah laku yang

baik/senonoh.

Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang memiliki arti secara

harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan

Budha di India. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan

melalui samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral

tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila. Pancasyiila menurut Budha merupakan lima

aturan (five moral principle) yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina,

berdusta dan larangan minum-minuman keras. Melalui penyebaran agama Hindu dan Budha,

kebudayaan India masuk ke Indonesia sehingga ajaran Pancasyiila masuk kepustakaan Jawa

terutama jaman Majapahit yaitu dalam buku syair pujian Negara Kertagama karangan Empu

Prapanca disebutkan raja menjalankan dengan setia ke lima pantangan (Pancasila). Setelah

Majapahit runtuh dan agama Islam tersebar, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila)

masih dikenal masyarakat Jawa yaitu lima larangan (mo limo/M5) : mateni (membunuh), maling

(mencuri), madon (berzina), mabok (minuman keras/candu), main (berjudi).

2.      Pengertian  Pancasila  Secara Historis

Sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Dalam sidang

tersebut muncul tiga pembicara yaitu M. Yamin, Soepomo dan Ir.Soekarno yang mengusulkan

nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945

termasuk Pembukaannya yang didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai dasar

negara. Walaupun dalam Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah/kata Pancasila, namun

yang dimaksudkan dasar negara Indonesia adalah disebut dengan Pancasila. Hal ini didasarkan

atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara yang secara

spontan diterima oleh peserta sidang BPUPKI secara bulat. Secara historis proses perumusan

Pancasila adalah :

a.       Mr. Muhammad Yamin

Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin berpidato mengusulkan lima asas

dasar negara sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan 

2. Peri Kemanusiaan 

3. Peri Ketuhanan 

4. Peri Kerakyatan 

5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul secara tertulis mengenai rancangan

UUD RI yang di dalamnya tercantum rumusan lima asas dasar negara sebagai berikut : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 

3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.      Mr. Soepomo

Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengusulkan lima

dasar negara sebagai berikut : 

1) Persatuan

2). Kekeluargaan

3)      Keseimbangan lahir dan bathin

4)      Musyawarah

5)      Keadilan rakyat.

c. Ir. Soekarno

Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara yang

disebut dengan nama Pancasila secara lisan/tanpa teks sebagai berikut :

1)      Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia.

2)      Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

3)      Mufakat atau Demokrasi.

4)      Kesejahteraan Sosial.

5)      Ketuhanan yang berkebudayaan

Selanjutnya beliau mengusulkan kelima sila dapat diperas menjadi Tri Sila yaitu Sosio

Nasional (Nasionalisme dan Internasionalisme), Sosio Demokrasi (Demokrasi dengan

Kesejahteraan Rakyat), Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun Tri Sila masih diperas lagi menjadi

Eka Sila yang intinya adalah “gotong royong”

.

c.       Piagam Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang oleh 9 anggota BPUPKI (Panitia Sembilan)

yang menghasilkan “Piagam Jakarta” dan didalamnya termuat Pancasila dengan rumusan sebagai

berikut :

1)      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan sya’riat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3)      Persatuan Indonesia

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Pancasila Secara Terminologis Dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan

tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa

2)       Kemanusiaan yang adil dan beradab

3)      Persatuan Indonesia

4)      Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/ perwakilan.

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang

secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Namun dalam

sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi

dan eksistensinya, terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut :

1.      Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (29 Desember – 17 Agustus 1950)

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa

2)      Peri Kemanusiaan

3)      Kebangsaan

4)      Kerakyatan

5)      Keadilan Sosial

2.      Dalam UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa

2)      Peri Kemanusiaan

3)      Kebangsaan

4)      Kerakyatan

5)      Keadilan Sosial

3.      Dalam kalangan masyarakat luas

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa

2)      Peri Kemanusiaan

3)      Kebangsaan

4)      Kedaulatan Rakyat

5)      Keadilan Sosial

Dari berbagai macam rumusan Pancasila, yang sah dan benar adalah rumusan Pancasila

yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan Ketetapan MPRS No.

XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.

B.     Pancasila sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara diperoleh dari Alinea keempat Pembukaan

UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang

menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan

oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Memorandum

DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR

No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila

sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.

Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara

(philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea

keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18

Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat

Indonesia yang merdeka.

Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut Ernest Renan: kehendak untuk bersatu (le

desir d’etre ensemble) dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila

merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung

tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia.

Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam

masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila

sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi merangkum

semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka

“Bhinneka Tunggal Ika”.

Mengenai hal itu pantaslah diingat pendapat Prof.Dr. Supomo: “Jika kita hendak

mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat

Indonesia, maka Negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara (Staatside) integralistik …

Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak

mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan

dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya …”

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara

Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk

kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal

itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah suatu negara yang

didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan

mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang

adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan

dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan

kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan

kehidupan bangsa (keadilan sosial).”

Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga

merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan

dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak

azasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan

itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia qua talis, manusia adalah

manusia sesuai dengan principium identatis-nya.

Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan

keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara

hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan

menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu

sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu,

Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat

dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila

akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.

Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan

utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara

tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-

piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk

piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila

“Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama

atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan

lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu

Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya

berisi:

1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-

Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-

Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang

adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan

beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang

ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan.

C.    Memaknai Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Sejak Sebelum merdeka Pancasila dirumuskan dan kemudian sehari setelah merdeka

ditetapkan sebagai dasar negara. Keputusan itu diterima oleh semupihak karena Pancasila

memang merupakan rumusan kompromi antara berbagai elemen yang berada di negeri ini.

Namun demikian Perjalanan pancasila dalam sejarah negeri ini tidaklah mulus. Masuknya

Indonesia ke dalam demokrasi liberal produk dari maklumat X yang kemudian disusul dengan

penetapan UUDS 1950 menempatkan politik Indonesia sebagai sistem liberal dengan multi

partai dengan sistem pemerintahan Parlementer telah menyimpang dari UUD 1945. Sidang

konstituante yang menempatkan semua UUD yang ada baik UUD 1945 maupun UUD 1950

sebagai UUD sementara yang harus diubah, maka persoaalan dasar negara kemudian juga

muncul kembali partai-partai Nasional dan komunis mendukung dasar pancasila sementara

Masyumi, NU, Perti PSII dan partai islam lainnya mendukung Islam sebagai dasar negara. Ini

antara lain salah satu fase sejarah perjalanan Pancasila yang mesti dirunut.

KH Muchid Muzadi (Mustasyar PBNU) mencoba menjelaskan kenapa NU yanaga sejak

awal telah mensepakati Pancasila sebagai dasar negara sampai bias mengikuti Masyumi

menghendaki dasar Islam. Ada beberapa alasan, pertama musuh bebuyutan NU yaitu PKI ikut

mendukung Pancasila, maka NU khawatir Pancasila tidak murni lagi dijadikan sarana manipulasi

oleh komunis, saat itu Bung Karno juga mulai akan memeras-meras Pancasila menjadi Trisila

samapi Eka sila. Ini juga mengkhawatirkan NU dengan nasib Pancasila yang seutuhnya,

makanya NU kemudian memilih dasar Islam. Ketika konstituante mengalami jalan buntu setelah

dilakukan voting tentang dasar negara yang kekuatannya berimbang, pihak NU mulai realistis,

karena itu mencoba melalui pendekatan dengan Bung Karno, kalau Kembali Ke UUD 1945 dan

menjadikan Pancasila sebagai dasar negara hendaklah Piagam Jakarta tetap dijadikan sumber

inspirasi dan sumber hukum dan tetap menjiwai UUD 1945. Tuntutan NU itu dipenuhi karena itu

NU kemudian bersedia menjadi pendorong kembali Ke UUD 1945 dan Penempatan pancasila

sebagai dasar negara. Kembalinya NU ke dasar pancasila itu sebenarnya telah dirumuskan oleh

KH Achmad Siddiq pada tahun 1957 saat sidang Konstituante berlangsung, tetapi usulan itu

tidak memperoleh tanggapan serius. Usulan NU yang disampaikan oleh KH Saifuddin Zuhri

dalam sidang Konstituante untuk penempatan Piagam Jakarta sebagai jiwa dari UUD 1945 dan

Pancasila sebagai dasar negara tanpa mengabaikan nilai-nilai agama itu dianggap mampu

mengurai persoalan pelik hubungan agama dengan negara, yang dihadapi oleh semua partai

agama saat itu. Jalan keluar yang ditawarkan oleh NU itu dianggap langkah sangat cerdik,

akhirnya partai-partai Islam yang selama ini menghendaki dasar Islam bersedia menerima

Pancasila dan UUD 1945.

Ketika hubungan agama dengan negara kembali mencuat setelah munculnya berbagai

peristiwa komando jhad dan gerakan teror lainnya di Indonesia yang terisnpirasi oleh Revolusi

Islam Iran, tidak sedikit kelompok yang memiliki aspirasi negara Islam muncul kembali.

Gerakan Islam radikal juga amulai marak hingga awal tahun 1980. Karena itu dalam

Musyawarah Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1982 NU menetapkan Pancasila sebagai Asas

organisasinya dengan beberapa alasan antara lain :

1.      Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat

menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

2.      Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia

untuk menjalankan syariat agamanya. Selanjutnya dikatakan bahwa NU berkewajiban

mengamankan pengertian Pancasila secara murni dan konsekwen. Kata mengamankan

pengertian pancasila menjadi komitmen NU hal itu tidak lain karena selama ini Pancasila

cenderung disalahartikan, selama ini misalnya orde baru menggunakan Pancasila untuk

menstigma kelompok lain sehingga dijadikan alasan untuk menyingkirkan seseorang, padahal

Pancasila merupakan wadah kompromi bagi aneka macam bangsa Indonesia. Belum lagi kalau

selama ini kita mengaku Pancasila sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi

dalam kenyatannya kita telah banyak mengingkari ketetapan itu. Karena itu pengertian arah dan

tujuan Pancasila perlu diamankan, perlu diluruskan, dan kini kewajiban kita, apakah sistem

politik kita, demokrasi kita sistem ekonomi kita dan sistem relasi sosial kita masih berpijak pada

Pancasila ini perlu kita periksa satu persatu, kalau kita masih mengakui Pancasila sebagai dasar

negara.

D.    Melaksanakan Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui Paradigma Fungsional.

Baik disadari atau tidak, dan baik diakui atau tidak, bersamaan dengan demikian banyak

perbaikan yang dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional sejak tahun 1998, juga muncul

berbagai kemunduran dalam berbagai bidang, yang dapat menyebabkan kita bertanya-tanya

kepada diri kita sendiri, hendak kemanakah Republik ini hendak dibawa? Beberapa contoh

kemajuan dan kemunduran dapat disebutkan sebagai berikut. Mari kita mulai dengan kemajuan

bahkan kemajuan besar yang telah dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional. Seperti juga halnya

Orde Baru telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Lama, gerakan Reformasi

Nasional telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Baru, terutama dalam

penghormatan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Secara umum Republik Indonesia

pasca 1998 terkesan memang lebih terbuka dan lebih demokratis. Hak untuk mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan telah terwujud hampir secara penuh. Pers dan media massa

Indonesia termasuk pers dan media massa yang paling bebas di Asia Tenggara. Partai politik

boleh didirikan kapan saja dan seberapa pun banyaknya. Pemberontakan bersenjata di daerah

Aceh telah diakhiri dan suatu pemerintahan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat Aceh

terbentuk, walaupun dengan bantuan mediasi oleh seorang mantan Presiden Finlandia.

Rangkaian pemilihan umum telah berlangsung secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil

seperti sudah lama didambakan. TNI dan Polri telah dikembalikan pada missi dan fungsi

pokoknya, dan seiring dengan itu tidak ada lagi fraksi TNI dan Polri di lembaga-lembaga

legislatif. Namun, di luar atau di samping kemajuan besar dalam penghormatan, perlindungan,

serta pemenuhan hak sipil dan politik tersebut juga terlihat stagnasi, bahkan kemerdekaan

terutama dalam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, serta budaya

rakyat Indonesia.

Secara umum, Indonesia terasa masih belum mampu keluar dari suasana krisis ekonomi

yang bermula pada tahun 1997, satu dasawarsa yang lalu. Jumlah mereka yang hidup dalam

kemiskinan masih tetap tinggi. Fasilitas pendidikan serta pelayanan kesehatan yang pernah

demikian baik dan murah dilakukan melalui rangkaian sekolah-sekolah SD inpres dan

puskesmas terkesan amat merosot. Lumayan banyak pengusaha asing yang sudah menanam

modalnya di Indonesia kemudian memindahkan lokasi investasinya ke negara-negara tetangga

yang dipandang kondisinya lebih kondusif. Korupsi, yang bersama dengan kolusi dan nepotisme

dipandang merupakan salah satu dosa yang diwariskan Orde Baru, bukannya berkurang, tapi

malah meningkat, terutama di tingkat daerah. Berbondong-bondong gubernur, bupati, walikota,

dan para anggota dewan perwakilan daerah yang dihadapkan ke meja hijau dan dijatuhi

hukuman, yang hebatnya, tidak jarang selain mencoba mengelak  dengan dalih  sakit juga

mampu tampil di depan publik dengan wajah bagaikan tak bersalah, yang kadang kala bahkan

dengan penuh senyum.

Dalam kehidupan politik, terlihat kesan kuat bahwa telah timbul apa yang pernah disebut

dan dikhawatirkan oleh Dr Mohammad Hatta sebagai suatu ultra demokrasi. Walaupun lembaga

legislatif serta lembaga eksekutif telah dipilih secara demokratis, namun demonstrasi ke jalan-

jalan bukan saja tidak berhenti, tetapi sudah menjadi suatu hal yang terjadi secara rutin. Tiada

hari tanpa demonstrasi. Partai-partai politik yang seyogyanya berfungsi sebagai lembaga

demokrasi yang mengagregasi serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta

sebagai wahana untuk seleksi kepemimpinan ditengarai hanya asyik dengan dirinya sendiri dan

telah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Pemekaran daerah-daerah otonom yang

berlanjut secara terus-menerus serta penyerahan tugas dan wewenang otonomi yang luas ke

daerah tingkat dua terkesan hanya menimbulkan pembengkakan lembaga, penambahan jumlah

pejabat serta dukungan fasilitasnya, serta peningkatan anggaran pengeluaran tanpa makna yang

signifikan bagi peningkatan taraf hidup rakyat. Di antara para pejabat negara yang baru ini tidak

terhitung banyaknya yang berusaha menduduki jabatannya dengan cara memalsu ijazah dan

membeli suara dengan satu dan lain cara.Kekuatan TNI terutama di laut dan di udara sedemikian

lemahnya, sehingga bukan saja dilecehkan oleh pesawat-pesawat tempur US Navy yang pernah

terbang tanpa izin melintasi wilayah teritorial Republik Indonesia, tetapi juga oleh

kapalkapalperang kecil kerajaan Malaysia di perairan Ambalat yang dipersengketakan. Selain

itu, jajaran Polri bagaikan tanpa daya menghadapi maraknya illegal logging dan illegal fishing

yang terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia.

Bersamaan dengan itu, pemberian izin hak pengusahaan hutan dan hak guna usaha yang

bagaikan tanpa batas nota juga tanpa pengawasan yang efektif bukan saja secara praktis telah

mencaplok demikian luas hak l masyarakat adat tanpa ganti rugi satu senpun, tetapi juga telah

mengakibatkan penggundulan hutan, yang berakibat terjadinya bencana alam secara beruntun

berupa banjir dan tanah longsor. Dalam menangani rangkaian bencana alam ini, dengan tetap

menghargai kerja keras pemerintah selama ini, namun sukar dihindari kesan bahwa

penanggulangannya lebih banyak dilakukan secara ad hoc. Syukur bahwa akhirnya DPR RI

mengesahkan suatu Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur masalah

ini secara lebih komprehensif. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan

belanja tahunan, tanpa berpikir panjang Pemerintah telah menjual kepada pihak asing badan-

badan usaha milik negara yang sangat menguntungkan, seperti Indosat dan PT Semen Gresik,

Kemunduran yang terasa paling mendasar selama era Reformasi Nasional adalah merosotnya

peran Pancasila sebagai Dasar Negara, dalam arti bahwa secara substantif hampir tidak ada

kaitan lagi antara sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan norma-norma hukum

nasional serta kebijakan pemerintahan yang seyogyanya menindaklanjutinya. Sudah barang

tentu, frasa Pancasila secara formal hampir selalu disebut sebagai rujukan dalam dokumen-

dokumen negara. Namun terlihat jelas bahwa Pancasila yang secara formal dijadikan rujukan

tersebut sekarang terasa bagaikan tanpa jiwa, tanpa makna, tanpa substansi, dan praktis tanpa

manfaat bagi Rakyat Indonesia. Pancasila telah diredusir dari posisi semula sebagai Dasar

Negara yang disepakati sebagai suatu kontrak politik di antara para Pendiri Negara menjadi

sekedar semacam mantra sekuler dalam ritual kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam posisi

yang telah diredusir ini, hampir keseluruhan kebijakan nasional baik yang dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan maupun dalam demikian banyak keputusan pemerintahan yang

diambil sejak tahun 1998 terasa demikian dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan

pragmatis berjangka pendek, tanpa idealisme, tanpa filsafat, tanpa ideologi, dan tidak jarang juga

tanpa moral. Tidak ayal lagi, kemerosotan peran Pancasila sebagai Dasar Negara ini secara

historis dan secara yuridis konstitusional dapat dipandang sebagai ancaman paling besar terhadap

keseluruhan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita lupakan, bahwa

Pancasila sebagai Dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 merupakan alasan pembentukan (raison) dan landasan legitimasi dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Ringkasnya, tanpa Pancasila tidak akan ada Republik Indonesia.

Namun, juga harus diakui bahwa tidaklah mudah menjabarkan serta menindaklanjuti Pancasila

sebagai Dasar Negara tersebut. Ada tiga hal yang menyebabkan kesukaran penjabaran Pancasila

itu. Pertama, oleh karena selama ini elaborasi tentang Pancasila itu bukan saja cenderung dibawa

ke hulu yaitu ke tataran filsafat, bahkan ke tataran metafisika dan agama yang lumayan abstrak

dan sukar dicarikan titik temunya. Kedua, oleh karena terdapat kesimpangsiuran serta

kebingungan tentang apa sesungguhnya core value dari lima sila Pancasila itu. Ketiga, justru

oleh karena memang tidak demikian banyak perhatian diberikan kepada bagaimana cara

melaksanakan Pancasilasebagai Dasar Negara tersebut secara fungsional ke arah  yaitu ke dalam

tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makalah ini merupakan suatu upaya awal yang

sederhana ke arah pengembangan suatu paradigma yang lebih fungsional terhadap Pancasila

sebagai Dasar Negara, dengan harapan agar Pancasila tidak lagi menjadi sekedar mantra sekuler

dalam ritual kehidupan bernegara, tetapi benar-benar dapat ditindaklanjuti ke dalam kebijaka

nasional oleh dan dalam sistem nasional Indonesia

III.            III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka menulis menyimpulkan beberapa inti dari materi di atas yakni

bahwa Pancasila adalah suatu landasan yang terdiri dari lima sila (pancasila) ,yang mengundung

nilai-nilai luhur kebudayaan yang tertanam dalam darah daging perjuangan kebangsaan dan

kenegaraan. Berdasarkan pendapat Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta kata Pancasila

memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu : Panca artinya lima Syila artinya batu sendi,

dasar, atau  Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh. Pancasila sekaligus di asuh

sebagai landasan Negara dengan kandungan nilai-nilai kesutuan dan kebunekaragamanya.

Maka pancasila merupakan suatu gagasan pegangan yang menjadi patokan dalam menjalankan

amanah dan fungsi keNegaraan, keBangsaan, keMasyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA……JURNAL PANCASILA….(HTT;///pancasila.com.pdf.…….JURNAL DASAR PANCASILA …. Abdul Mun’im (Direktur NU Online, Wakil Sekjen PBNU)….