TUGAS PAPER DOSEN PEMBIMBINGAdministrasi Perpajakan Sri Zuliarni, S.Sos, MBA

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

DISUSUN

oleh :

Nama : Muhammad Syuhada NIM : 1201112454

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKADMINISTRASI BISNIS

UNIVERSITAS RIAU2013

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Swt. sang Maha pencipta yang telah memberikan limpahan kasih

sayang serta kemudahan dan jalan yang benar yang telah Allah berikan menuntun dan

memberikan kekuatan kapada penulis sehingga dapat menyelesaikan Paper yang berjudul

” Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ”. Shalawat dan salam

kepada Nabi Muhammad SAW, semoga setiap pelajaran Beliau yang sampai kepada penulis

senantiasa membimbing penulis ke jalan yang benar.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang mengajarkan matakuliah

Administrasi Perpajakan yaitu Ibu Sri Zuliarni, S.Sos, MBA , karena telah memberikan arahan

dan bimbingan sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik

dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi

kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak

yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga

Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Pekanbaru,19 Oktober

2013

Penulis

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................ 2

Daftar Isi .................................................................................................................. 3

Bab I

Pendahuluan

a. Latar Belakang ............................................................................................. 4

b. Rumusan Masalah ....................................................................................... 4

c. Tujuan .......................................................................................................... 4

Bab II

Pembahasan ............................................................................................................ 5

a. NPWP........................................................................................................... 5

b. Manfaat memiliki NPWP.............................................................................. 6

c. Orang yang wajib Memiliki NPWP ............................................................... 6

d. Tata cara pendaftaran NPWP....................................................................... 8

e. Sanksi yang berhubungan dengan NPWP..................................................... 10

f. Pengukuhan pengusaha kena pajak............................................................. 11

g. Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP.................................................... 12

h. Fungsi Pengukuhan PKP................................................................................ 12

i. Pengukuhan PKP secara jabatan .................................................................. 13

BAB III

Penutup

Kesimpulan............................................................................................................... 14

Daftar Pustaka..........................................................................................................15

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang lebih dikenal dengan NPWP sekarang ini mulai populer

dikalangan masyarakat, hal ini tak terlepas dari usaha sosialisasi dari Direktorat Jendral

Pajak dengan kewajiban memiliki NPWP. Mungkin dalam hal ini masih banyak yang belum

mengetahui NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( PPKP ), dan berapa tarif kena

pajak dan Pengusaha yang bagaimana yang kena pajak. Untuk itu penulis akan menjelaskan

tentang hal diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan NPWP dan Pengukuhan PKP?

2. Berapa tarif yang pembayaran pajak agar mendapatkan NPWP?

3. Apa itu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui maksud NPWP dan Pengukuhan PKP

2. Untuk mengetahui tarif pajak

3. Untuk mengetahui alasan Pengukuhan Pengusaha Pajak

4

BAB II

Pembahasan

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya ikut berpartisipasi menyukseskan

penerimaan negara dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang

berlaku. Patuh membayar pajak berarti mendukung tegaknya negara Republik Indonesia.

Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk menjalankan pemerintahan, sehingga

penerimaan negara dari sektor pajak menjadi primadona penerimaan negara yang

diharapkan bisa menutup semua pengeluaran negara. Penerimaan pajak masih didominasi

wajib pajak badan usaha, para pelaku usaha atau pengusaha sangat diharapkan setiap tahun

ada kenaikan dalam pembayaran pajak yang dilaksanakan.

A. NPWP

Sebelum penjelasan intinya, kita harus mengetahui pengertian wajib pajak, Wajib Pajak

(WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

5

Jadi, NPWP adalah adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

a) Manfaat Memiliki NPWP

a. Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam:

1. Pengajuan Kredit Bank;

2. Pembuatan Rekening Koran di Bank;

3. Pengajuan SIUP/TDP;

4. Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);

5. Pembuatan Paspor;

6. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.

b. Kemudahan pelayanan perpajakan :

1. Pengembalian pajak

2. Pengurangan pembayaran pajak

3. Penyetoran dan pelaporan pajak

b) Orang yang wajib memiliki NPWP

1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang

memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah :

• Wajib Pajak sendiri : Rp 15.840.000,00

• Wajib Pajak kawin : Rp 17.160.000,00

6

•Wajib Pajak kawin & Memiliki 1 tanggungan : Rp 18.480.000,00

• Wajib Pajak kawin & Memiliki 2 tanggungan : Rp 19.800.000,00

• Wajib Pajak kawin & Memiliki 3 tanggungan : Rp 21.120.000,00

Misalnya, Budi (statusnya sendiri) karyawan di PT A memiliki penghasilan setiap bulannya Rp

2 juta atau setahun Rp 24 juta, dengan demikian Budi wajib memiliki NPWP.

c) Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan

pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau

dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan

harta.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha

berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang

wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila

sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat

pada akhir bulan berikutnya.

WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan

untuk memperoleh NPWP.

7

c) Tata Cara Pendaftaran NPWP

Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan

menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan

melampirkan:

1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi

penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat

tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang

asing.

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :

1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat

keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau

Kepala Desa bagi orang asing;

2. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi

yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk WP Badan :

1. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan

penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;

2. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat

keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau

Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif;

3. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang

minimal kabupaten Lurah atau Kepala Desa.

1. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong:

1. Fotokopi KTP bendaharawan;

8

2. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.

2. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:

1. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;

3. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat

keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau

Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.

3. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita

kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.

4. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa

khusus.

d) Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya

fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;

2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,

disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;

3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah

selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut

dibagi oleh para ahli waris;

4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte

pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang

berwenang;

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai

BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang

9

mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat

digolongkan sebagai WP;

6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

e) Sanksi yang Berhubungan Dengan NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan

atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat

merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

bayar. A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara

Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20;

1) Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20%

(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang

memiliki NPWP

2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21

yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak

3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku

untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final

4) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima

penghaslan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh

Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama

sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21

yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen)

10

lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-

bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha?, apakah pengusaha? Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam

bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan

barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan

jasa dari luar daerah pabean.

Bagi pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak dan memenuhi ketentuan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena

pajak (PKP) adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan

usaha atau pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) , mengimpor Barang Kena

Pajak (BKP), mengekspor Barang Kena Pajak (BKP), melakukan usaha perdagangan,

memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean,

melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP), atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar

daerah pabean. Wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dibuktikan

dengan diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). SPPKP merupakan

surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban

perpajakan PKP.

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang Pribadi atau Badan harus

mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok

Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan ketentuan :

11

1. Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor

Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu)

tahun lebih dari Rp.600.000.000,-.

2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1

(satu) tahun tidak lebih dari Rp.600.000.000,-. dapat mendaftarkan diri untuk

mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disebut Pengusaha Kecil

Kena Pajak.

3. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun

buku tidak melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dapat mengajukan

permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

a) Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP

Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat

kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha

tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan,

juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan

pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai

dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto

telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir Masa

Pajak berikutnya.

c) Fungsi Pengukuhan PKP

12

Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.

Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Sarana dalam pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan

Barang Mewah (PPnBM).

d) Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP

tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sedangkan berdasarkan data

yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata Wajib Pajak memenuhi syarat untuk

dikukuhkan sebagai PKP. Contoh kasus : WP telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai PKP pada tanggal 20/05/2010. Namun ternyata dikemudian hari diketahui /

terdapat data bahwa sejak tahun 2009 WP sudah seharusnya dikukuhkan menjadi PKP.

Maka sebenarnya kewajiban sebagai PKP harus dipenuhi WP sejak tahun 2009 dan

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan PKP secara jabatan.

13

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Setiap warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi ketentuan dan melengkapi

persyaratannya, maka diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga setiap warga diwajibkan memiliki NPWP (Nomor

Pokok Wajib Pajak) bagi yang memiliki penghasilan sesuai dengan ketentuan yang dikenakan

pajak. Hal ini agar mempermudah pemerintah dalam proses administrasi. Dan juga masih

banyak profit yang didapatkan jika memiliki NPWP. Salah satu diantaranya adalah

pengurusan paspor, pengajuan kredit, mengurus SIUP, dan lain sebagainya. Kemudian

pemerintah berusaha keras dalam mensosialisasikan pembayaran pajak. Karena pajak

merupakan pendapatan terbesar di pemerintahan, dimana pendapatannya itu digunakan

dalam pembangunan fasilitas umum dan juga dan pembayaran gaji pegawai di instansi

pemerintahan. Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah kalangan pengusaha, karena

pengusaha juga berdominasi dalam pembayaran pajak. Sehingga pengusaha dikenakan

pajak. Terutama dalam barang impor. Pemerintah membatasi barang impor dengan

pengenaan tarif pajak. Untuk itu, pajak sangat bermanfaat sekali bagi warga dan juga

pemerintah yaitu sebagai pengendalian ekonomi Negara. Sebagai pengusaha yang baik,

tentu memiliki NPWP dan membayar pajaknya tepat waktu dan membayarkannya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Jika pengusaha tidak membayarakannya sesuai dengan

ketentuannya maka akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu pengusaha yang telah

memenuhi ketentuan yang berlaku sebaiknya membayar pajak. Karena pajak sangat berarti

dalam pembangunan bangsa dan negara.

14

Daftar Pustaka

Mardiasmo. 1991. Perpajakan:Cetakan keenan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Soemitro, Rochmat. 1993. Pajak Penghasilan. Bandung: PT. Eresco.

Prof.Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak., Perpajakan, ANDI, yogyakarta, 2003

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012, Tentang Jangka

Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran,

Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 2012.

Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007,Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, 2007.

Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009, Tentang Perpu Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011,Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, 2011

Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983,Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983.

Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, 2011.

15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER - 49/PJ/2011, Tentang Empat Pendaftaran

Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di

Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor

Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, 2011.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER - 54/PJ/2009, Tentang Tata Cara

Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar

Dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Sehubungan Dengan Perubahan Tempat

Tinggal Atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha, 2009

Wikipedia.2012.pengusaha kena pajak. http://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha_kena_pajak

( diakses pada 19 Oktober 2013 )

16