12
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK I I Pasal 2 UU KUP

NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK. II. Pasal 2 UU KUP. WAJIB PAJAK. Persyaratan Subjektif. Persyaratan Objektif. persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh. persyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperoleh - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

NPWP DAN PENGUKUHAN

PENGUSAHA KENA PAJAK

IIPasal 2 UU KUP

Page 2: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

NPWP dan Pengukuhan PKP

WAJIBPAJAK

persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh

PersyaratanSubjektif

persyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperolehpenghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan Ketentuan UU PPh

PersyaratanObjektif

Bukan Pengusaha Pengusaha

NPWP NPWP dan Pengukuhan

Page 3: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

NPWP dan Pengukuhan PKP

*Berdasarkan PMK Nomor 20/2008

Yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan

NPWP

WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif

WPOP yang tidak menjalankan usaha & tidak melakukan pekerjaan bebas

WP Badan & OP yang menjalankan usaha atau

melakukan pekerjaan bebas

paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

paling lama pada akhir bulan berikutnya

Page 4: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pengukuhan PKP

Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan

sebagai PKP adalah Pengusaha yang

melakukan penyerahan, ( Kecuali Pengusaha

Kecil )

Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Ekspor Barang Kena Pajak

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Page 5: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

menurut keadaan sebenarnya / didasarkan pada kenyataantanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor

Tempat Pendaftaran

TEMPAT PENDAFTARAN

(kantor DJP)

tempat tinggal

tempat kedudukan

tempat kegiatan usaha

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar.

Page 6: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP)

terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya

merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

01.234.567.8 – 623 . 000

Kode WP Kode KPP

Kode cbg

Page 7: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILAN

Penghasilan isteri digabung dengan

suami

NPWP isteri = NPWP suami

yg dikenakan pajak secara terpisah krn hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim / dikehendaki secara tertulis berdsr kan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; Selain itu dpt melaksanakan hak&kewajiban pajak terpisah dr suami

Isteri dan suami masing-masing memiliki NPWP

Page 8: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

TATA CARA PENDAFTARAN

ManualManualKep. Dirjen Pajak NoKep. Dirjen Pajak Nomor:mor: KEP-161/PJ./2001KEP-161/PJ./2001Tanggal 21 Pebruari 2001Tanggal 21 Pebruari 2001

ee-Registration-Registration

Kep. Dirjen Pajak NoKep. Dirjen Pajak Nomor:mor: KEP-173/KEP-173/PJPJ./2004 ./2004 tanggal 29 November 2004.tanggal 29 November 2004.

SE SE Dirjen Pajak NoDirjen Pajak Nomor:mor: Nomor SE-02/PJ./2004Nomor SE-02/PJ./2004 TTanggal 19 Januari 2005.anggal 19 Januari 2005.

Page 9: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Kantor Pos

Warnet

MEKANISME e-Registration

Provider

WajibPajak

Konsentrasi Data Nasional

KP.DJP

Form Aplikasipendaftaran

e-registratione-registratione-registratione-registration

SKTS & SKTS & NPWPNPWP

SKTS & NPWP

KANWIL

KPP

KPP

KartuNPWP & SKT

KartuNPWP & SKT

Kios Pendaftaran

e-registratione-registration

KTP, KK, SIUP DLL

E-mailE-mail

Page 10: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan

NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan

WP telah menenuhi persyaratan objektif dan

subjektif namun tidak mau mendaftar

Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan

usahanya

Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.

DIREKTORAT JENDERL PAJAK

Page 11: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

SANKSI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai PKP

pidana penjara6 bulan - 6 tahun

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar

*Berdasarkan Pasal 39 UU KUP

Page 12: NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Penghapusan NPWP

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Penghapusan NPWP dpt dilakukan oleh DJP

diajukan oleh WP dan/ atau ahli warisnyaWP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usahaWP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

dianggap perlu oleh Dirjen Pajak

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP

atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan

sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.