TUGAS MATA KULIAH

ETIKA PROFESI PENYULUH PERTANIAN

MAKALAH

“MEMBANGUN PROFESIONALISME PENYULUH PERTANIAN

MENUJU PELAYANAN PRIMA”

OLEH

MULIADIN

NIRM. 07.1.2.12.1426

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2014

MEMBANGUN PROFESIONALISME PENYULUH PERTANIAN

MENUJU PELAYANAN PRIMA

A. Pendahuluan

Dewasa ini peran Penyuluh Pertanian semakin diperlukan oleh masyarakat

seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam hal budidaya,

pengolahan hasil, sampai dengan pemasaran hasil. Sudah barang tentu seorang

Penyuluh Pertanian harus bisa membekali serta mengembangkan diri dengan segala

potensi yang dimilikinya sehingga diharapkan akan bisa selalu exis dalam mengikuti

perkembangan, selalu mengembangkan potensi diri hendaklah menjadi suatu kebiasaan

yang selanjutnya akan menjadi budaya kerja yang mana merupakan suatu manajemen

yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi dan pelayanan suatu produk yang

berkualitas dalam arti optimal, ekonomis dan memuaskan pelanggan (Pelayanan Prima).

Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya tahap Transformasi Nilai, dimana

Transformasi dapat diartikan suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri kita pribadi

karena memandang sesuatu pekerjaan, tujuan, lingkungan dan lain-lainnya. Proses

perubahan tersebut merupakan aktualisasi nilai-nilai yang kita miliki untuk menyikapi

sesuatu tersebut di atas, sehingga mampu melakukan tindakan yang lebih baik

tergantung pada pertimbangan situasi dan kondisi yang relevan.

Dengan demikian Penyuluh Pertanian harus mempunyai pola pikir sebagai

seorang leader bukan seorang follower, sehingga tertanam pada pola pikir Penyuluh

Pertanian bahwasanya kerja sebagai ibadah, taat peraturan, meningkatkan kerja sama,

tidak rentan terhadap perubahan, memberikan pelayanan yang terbaik, profesional, selalu

meningkatkan kompetensi, bekerja sesuai peraturan yang berlaku.

B. Pengertian Profesionalisme

Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki.

Dalam dunia keprofesian kita mengenal berbagai terminologi kualifikasi profesi yaitu :

profesi, semi profesi, terampil, tidak terampil, dan quasi profesi.

Bulle seperti dikutip Gilley Dan Eggland (1989) mendefinisikan profesi sebagai

bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman

pelakunya diperlukan oleh masyarakat.Definisi ini meliputi aspek yaitu :

a. Ilmu pengetahuan tertentu

b. Aplikasi kemampuan/kecakapan, dan

c. Berkaitan dengan kepentingan umum

Aspek-aspek yang terkandung dalam profesi tersebut juga merupakan standar

pengukuran profesi penyuluhan

C. Menakar Profesionalisme Penyuluh Pertanian

Upaya meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian pada hakekatnya

adalah memandang, mengembangkan serta menempatkan penyuluh pertanian secara

wajar, sebagai manusia yang mempunyai aspirasi, keinginan, ambisi, cita-cita,

kebutuhan, kelemahan dan kelebihannya masing-masing melalui upaya-upaya yang

terarah dan sistemaits dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan

peningkatan kemampuan diri dengan melibatkan berbagai pihak.

Oleh karena itu untuk menakar profesionalisme penyuluh perlu memahami

kriteria profesionalisme penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan dan

kemudahan kepada petani baik individu maupun kelompok dalam melaksanakan tugas

pendampingan di tempat tugasnya dengan mencermati sikap sebagai berikut :

a. Komitmen yaitu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya selalu terikat dalam jalur

kebijaksanaan, strategi, prosedur, tata kerja dan aturan yang berlaku dalam unit kerja.

b. Rasional, yaitu mengutamakan rasio, penalaran dan perimbangan obyektif dalam

mengambil keputusan dan dalam melaksanakan keputusan itu. Dalam kaitannya

dengan hal ini, ada 3 (tiga) cara berfikir utama yang diperlukan, yaitu: 1). Berfikir

analistis yaitu mencari jawaban yang benar dan didasarkan pada hasil diskusi yang

logis, fakta dan data. 2). Berfikir kreatif yaitu mencari jawaban yang benar dengan

mengembangkan imajinasi disamping fakta data dan informasi. 3). Berfikir

konsepsional yaitu meramalkan dan membangun masa depan lewat imajinasi dengan

merangkai kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

c. Etika, yaitu memperhatikan dan mematuhi norma-norma dan nilai sosial budaya, tata

krama dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat dan ingkungan kerjanya.

Baik sewaktu berinteraksi dengan atasan, rekan sekerja dan bawahan maupun

sewaktu berhubungan dengan pihak luar Penyuluhan pertanian itu sendiri perlu dilihat

sebagai sosok yang memiliki potensi kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri

dalam merencana, mengelola dan mengembangkan tugas dan upaya meningkatkan

prestasi dan kinerjanya dalam menghadapi tantangan berat dalam persaingan global.

Untuk itu, selain mencermati sikap yang ditunjukkan pada saat diberi tugas dan

tanggung jawab perlu juga memperhatikan sosok asli penyuluh pertanian yang

bersangkutan.

Sosok penyuluh pertanian profesional yang diharapkan di masa depan adalah sosok

penyuluh pertanian yang memiliki prilaku sebagai berikut :

a) Mandiri dan rasional dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas

kemapuan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

b) Mampu mengelola tugasnya secara produktif, efektif dan efesien disertai

kemampuan bekerjasama diantara sesama pegawai/karyawan lainnya maupun

untuk mewujudkan suatu Team Work yang baik

c) Memiliki kepemimpinan yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan ke

arah berkembangnya sistem pengguna aktif berbagai kesempatan dan informasi

yang tersedia

d) Mampu menyerap ilmu pengetahuan dan menerapkan serta mengembangkannya

untuk kemajuan organisasi/unit kerjanya.

e) Mampu mewujudkan perannya sebagai warga negara yang baik dan senantiasa

memberi teladan kepada pegawai/karyawan lainnya.

f) Memiliki profesionalisme yang handal dengan memegang teguh komitmen, berfikir

rasional dan menjungjung tinggi etika profesinya dengan baik.

g) Memiliki keinginan untuk selalu maju.

D. Revolusi Informasi dan Tantangan Penyuluhan

Hampir semua orang sependapat bahwa teknologi informasi telah, sedang dan

akan merubah kehidupan umat manusia dengan menjanjikan cara kerja dan cara hidup

yang lebih efektif, lebih bermanfaat, dan lebih kreatif. Sebagaimana dua sisi, baik dan

buruk, teknologi informasi juga memiliki hal yang demikian. Sebagai teknologi, kedua sisi

tersebut keberadaanya sangat tergantung pada pemakainya.

Adi Sasono ( 1999) mengidentifikasi beberapa pernyataan berikut yang bisa

memberikan pertimbangan kemana seharusnya teknologi ini diarahkan dan ditempatkan

dengan sebenar-benarnya, karena apabila keliru, suatu bangsa akan mengalami

akibatnya secara fatal, yaitu :

Teknologi baru sering membuka peluang bagi perubahan hirarki sosial yang ada di

masyarakat sehingga mendorong terjadinya demokratisasi, tetapi disisi lain hirarki

sosial yang ada dapat dipertahankan oleh teknologi dan bahkan diperkuat lagi.

Komputer sebagai suatu teknologi bisa terancam fungsinya sebagai alat otomasi

yang ditujukan untuk memerintah atau bahkan mengganti posisi pekerja dalam

mengambil keputusan. Sebaliknya sistim yang dirancang secara demokaratis akan

merespon dimensi komunikatif dari komputer sehingga bisa memfasilitasi

kemandirian masyarakat.

Design teknologi sekaligus menyangkut asumsi-asumsi yang dapat mengundang

atau sebaliknya meniadakan kontribusi insani.

Komputer sebagai teknologi dapat digunakan untuk mengotomasi produksi sehingga

membebaskan manusia dari upaya-upaya fisik proses produksi yang membosankan.

Disisi lain, komputer juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan mesin dan

pekerja pada tingkat keterlibatan intelektual dan produtifitas yang lebih tinggi, yang

disebut dengan istilah “to informate”.Istilah ini bukan sekedar alternatif bagi

otomatisasi dalam makna yang umum, namun lebih merupakan suatu cara yang

lebih baik dalam otomatisasi yang mempertimbangkan potensi sumberdaya insani

dalam lingkungan kerja bersama-sama dengan mempertimbangkan potensi teknikal

komputer secara sinergis.

Menurut Adi Sasono (1999) revolusi teknologi informasi yang pesat telah

mengaburkan batas-batas tradional yang membedakan bisnis, media dan pendidikan.

Teknologi informasi juga mendorong permaknaan ulang perdagangan dan investasi.

Revolusi ini secar pasti merasuki semua aspek kehidupan, pendidikan, segala sudut

usaha, kesehatan, entertaiment, pemerintahan, pola kerja, perdagangan, pola produksi,

bahkan pola relasi antar masyarakat dan antar individu. Suatu hal yang merupakan

tantangan bagi semua bangsa, masyarakat dan individu.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyuluhan, terjadinya revolusi

teknologi informasi seperti diatas adalah sebuah tantangan yang harus mampu

dipecahkan. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang

penyuluhan sebagai alat mencapai tujuannya. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu

kehendak dan etika yang dilandasi oleh keilmuan penyuluhan dengan dukungan berbagai

pengalaman para praktisi penyuluhan di lapangan. Peran program pendidikan yang

mempersiapkan tenaga ahli penyuluhan , seperti perguruan tinggi, Pusdiklat dan lembaga

pendidikan kemasyarakatan lainnya perlu mempersiapkan pelaku-pelaku penyuluhan

yang mampu menyampaikan informasi pembangunan dan mampu memotivasi

masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat, sesuai dengan tuntutan

perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat sasaran penyuluhan.

E. Profesionalisme Dalam Penyuluhan

Sistem penyuluhan seharusnya berorientasi pada kegiatan mendalami dan

mengembangkan perubahan perilaku masyarakat dan merupakan proses pendidikan

berkelanjutan yang dilakukan dengan cara persuasive atau membujuk. Namun, hingga

saat ini tidak jarang berubah bentuk menjadi proses instruksi dengan cara paksaan. Hal

ini terjadi karena kegiatan penyuluhan dilakukan dengan cara berorientasi pada

kepentingan sektoral atau target pembangunan tertentu tanpa memikirkan kepentingan

dan kesiapan khalayak dalam menerima berbagai tawaran perubahan tersebut.

Sistem penyuluhan yang berorientasi pada keterpaduan dengan mengutamakan

kepentingan khalayak sasaran penyuluhan seharusnya dijadikan tolok ukur dalam

merancang suatu program penyuluhan ( Karsidi, 1999). Dalam hal ini etika penyuluhan

(kode etik) merupakan suatu hal yang perlu disepakati keberadaannya sehingga tidak

semua orang atau semua pihak merasa mampu melakukan penyuluhan. Lewat etika

penyuluhan sekaligus dapat dipertemukan berbagai kepentingan dengan beragam

kepentingan khalayak sasaran penyuluhan. Dengan demikian pendekatan pembangunan

dari bawah (bottom-up) dan pendekatan pembangunan dari atas (top-down) dapat dan

mau dipertemukan dalam suasana keakraban. Oleh karenanya, kerjasama antara pelaku

pembangunan dan pelaku penyuluhan harus saling terkait dan saling memerlukan

(Vitalaya Dkk., 1992).

Kode etik penyuluhan akan berfungsi sebagai norma hukum dan sekaligus

sebagai norma kemasyarakatan. Oleh karenanya kelembagaan profesionalisme

penyuluhan pun sangat diperlukan untuk menghindari penyuluhan yang terkotak-kotak

karena alasan struktur birokratisasi atau kepentingan pembangunan sektoral. Untuk itu,

maka setiap penyuluh dan setiap kelembagaan penyuluhan tidak perlu harus memiliki

sistem penyuluhan sendiri dengan khalayak sasaran penyuluhan yang juga tersendiri.

Dengan demikian maka tidak akan terjadi kebingungan khalayak sasaran penyuluhan

dalam menerima informasi yang dirancang dan disampaikan dengan berbagai gaya dan

kemasan yang tidak jarang mengakibatkan timbulnya salah informasi dan salah pemikiran

tentang makna informasi tersebut.

Profesionalisme penyuluhan juga harus didukung oleh kompetensi yang standar

yang harus dikuasai oleh para penyuluh professional. Salah satu dari kompetensi

tersebut adalah pemilikan kemampuan menggunakan teknologi informasi yang terus-

menerus berkembang sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Keahlian

yang bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikat keahlian haruslah

dipandang perlu sebagai prasarat untuk menjadi penyuluh professional. Selain itu, agar

profesi penyuluhan dapat berkembang maka evaluasi dan uji kelayakan profesi harus

terus menerus dilakukan. Disinilah peran Perguruan Tinggi di bidang penyuluhan dan

Ikatan Penyuluh (Organisasi profesi penyuluhan, seperti PAPPI) sangat penting.

Kerjasama antara keduanya menjadi sangat diperlukan.

Dengan demikian maka, pengembangan profesionalisme penyuluhan juga harus

mempersyaratkan hidup dan berperanannya organisasi profesi penyuluhan, sehingga

terjadi penyebarluasan dan pertukaran ide diantara anggota dalam menjaga kode etik

dan pengembangan profesi. Melalui cara demikian, maka tindakan penyuluhan akan

sesuai dengan bidang ilmu dari profesi penyuluhan dan mampu mengikuti tuntutan

perkembangan serta perubahan masyarakat penggunanya.

F. Profesionalisme Penyuluh Pertanian melalui SKKNI

Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagai penyuluh pertanian, dituntut

adanya peningkatan kompetensi penyuluh pertanian guna mewujudkan Penyuluh

Pertanian yang profesional.

Berkait dengan fenomena tantangan SDM tersebut, maka pemerintah

melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengamanatkan bahwa pekerjaan

Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Profesi penyuluh pertanian merupakan salah

satu langkah strategis untuk meningkatan kompetensi dan profesionalisme penyuluh.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan,

Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

menyatakan bahwa setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai

dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan

tunjangan profesi Penyuluh.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, telah

ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor pertanian

bidang Penyuluhan Pertanian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor Kep. 29/MEN/III/2010. Penyusunan SKKNI mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka

Kreditnya.

Dengan diundangkannya UU SP3K/2006 dan diberlakukannya Peraturan

Pemerintah No 43 tersebut, maka sertifikasi kompetensi bagi Profesi Penyuluh

Pertanian mulai dilaksanakan tahun 2011, walau persiapan untuk itu sudah dirintis

beberapa tahun yang lalu. Sertifikasi kompetensi bertujuan untuk membantu tenaga

profesi : meyakinkan kepada organisasi/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam

bekerja atau menghasilkan produk atau jasa, memastikan dan memelihara

kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi, merencanakan karirnya,

mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal

maupun secara mandiri, memenuhi persyaratan regulasi, membantu pengakuan

kompetensi lintas sektor dan lintas negara dan membantu dalam promosi profesinya

dipasar tenaga kerja.

Dengan ditetapkannya sertifikasi kompetensi bagi Profesi Penyuluh

Pertanian, profesionalitas Penyuluh Pertanian menjadi suatu tuntutan karena

memiliki aspek legalitas formal dan diakui oleh masyarakat. Proses sertifikasi Profesi

Penyuluh Pertanian merupakan serangkaian uji kompetensi berdasarkan SKKNI

Profesi Penyuluh Pertanian. Uji kompetensi direncanakan dan disusun sedemikian

rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan dilakukan secara objektif dan

sistimatis dengan bukti-bukti yang terdokumentasi.

Prosesi sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian PNS angkatan pertama tahun

2011 telah usai dilaksanakan. Hasil sertifikasi diharapkan mampu memberikan

dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi kerja para penyuluh pertanian PNS di

lapangan. Hal itulah yang diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan proses

sertifikasi yang bergengsi itu. Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian diharapkan

dapat meningkatkan mutu dan proses penyuluhan pertanian, meningkatkan

profesionalisme penyuluh pertanian, melindungi profesi penyuluh pertanian dari

praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra penyuluh pertanian,

melindungi masyarakat dari praktek-praktek penyuluhan pertanian yang tidak

bertanggungjawab dan menjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan

pertanian.Peserta sertifikasi adalah para Penyuluh Pertanian Fungsional, peserta

yang dinyatakan kompeten selanjutnya akan menerima sertifikat sebagai bukti

bahwa mereka hijrah dari penyuluh fungsional menjadi penyuluh profesional atau

telah diakui sebagai penyuluh profesional.

Penyuluh profesional memiliki kompetensi yang lebih kompeten

dibandingkan dengan Penyuluh Fungsional. Kompetensi penyuluh pertanian merupakan

kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan

penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian. Kelompok

unit kompetensi meliputi : (1) kelompok kompetensi umum/dasar, mencakup unit-unit

kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada semua level penyuluh pertanian; (2)

kelompok kompetensi inti/fungsional, mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku

dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan merupakan

unit-unit yang wajib (compulsory) untuk bidang keahlian penyuluhan pertanian; dan (3)

kelompok kompetensi khusus/pilihan, mencakup unit-unit kompetensi yang bersifat

spesifik dalam bidang keahlian sektor pertanian (agribinis).

Melalui sertifikasi, kebutuhan Profesi Penyuluh Pertanian baik kualitas maupun

kuantitas secara bertahap akan dapat dipenuhi manakala seluruh pihak yang terlibat dan

berkiprah didalamnya benar-benar ikhlas untuk berkomitmen mewujudkan Penyuluh

Pertanian Profesional yang kompeten dibidang penyuluhan pertanian.

G. Langkah-Langkah Peningkatan Profesionalisme Penyuluhan Pertanian

Terdapat tujuh langkah dalam membangun Penyuluh Pertanian Profesional

untuk menuju terciptanya pelayanan prima sebagai berikut :

1) Menetapkan standar pelayanan publik,

2) Menyediakan seluruh informasi pelayanan,

3) Memperlakukan seluruh pelanggan secara adil,

4) Unit-unit pelayanan harus mudah diakses oleh pelanggan dalam hal ini petani,

5) Jika mengetahui terjadi “penyimpangan”, segera mengambil tindakan untuk upaya

perbaikan,

6) Menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien,

7) Selalu mencari pembaharuan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Penyelenggaraan penyuluhan sebagai strategi terciptanya pelayanan prima

adalah untuk dapatnya secara maksimal mengetahui dan memahami aspirasi dan

kebutuhan petani beserta keluarganya sehingga dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya,

melalui tiga sistem yang tertib, teratur dan partisipatif.

PUSTAKA

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 29/MEN/III/2010

Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor :

71/per/kp.460/j/6/10 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian.

Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Kementerian Pertanian , Peningkatan Profesionalisme Penyuluh Pertanian http://baamang.blogspot.com/2013/12/menakar-profesionalisme-penyuluh.html, diakses

tanggal 14 Maret 2014 http://thltbpp-kabsemarang.blogspot.com/2010/10/membangun-penyuluh-pertanian.html,

diakses tanggal 14 Maret 2014