PeDOMAN Penyuluh KB

Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

i

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia,

peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi penting

untuk mendorong terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera.

Keluarga sebagai unit terkecil memiliki kebutuhan yang beragam

dan penyesuaian terhadap kondisi nilai masyarakat yang ada.

Tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang bertugas

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan

pengembangan keluarga berencana di lapangan wajib memiliki

kompetensi dan sikap yang profesional.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ini sangat

penting sebagai acuan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan

dan KB, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi, UPT Balai

Diklat Kependudukan dan KB, serta Lembaga Diklat lainnya yang

bekerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan


Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB.

Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih

atas kontribusi, masukan, saran, dan koreksi hingga tersusunnya

Peraturan Kepala ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi


ii

upaya kita dalam dalam membangun keluarga melalui Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga.

Jakarta, 18 Juli 2014

Deputi Bidang Pelatihan,

Penelitian dan Pengembangan,

Dr. Sanjoyo, M.Ec

NIP. 19630415 199103 1 002


iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peraturan Kepala

BKKBN tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh

Keluarga Berencana dapat diselesaikan dengan baik dalam

rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan

serta aktualisasi tenaga fungsional Penyuluh Keluarga

Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di

lapangan.

Dalam rangka memenuhi kompetensi tersebut, maka

proses belajar dirancang melalui tiga agenda peningkatan

kualitas, yaitu : (1) Peningkatan kualitas pengetahuan melalui

pembelajaran tentang Program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan

Terhadap Pembangunan, dan Gender dalam Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta Kebijakan

dan Program Pembangunan Daerah (2) Peningkatan kualitas

keterampilan melalui materi Program Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi, Metode Kontrasepsi, Program Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Generasi

Berencana, Pendataan Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme

Kerja PKB, Mekanisme Operasional Lini Lapangan, Teknik

Penggerakan Masyarakat, Advokasi dan Komunikasi Informasi

Edukasi, Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)/

Sub PPKBD dan Poktan, Pencatatan dan Pelaporan Program

KKBPK, Teknik Konseling, dan Pembinaan Jabatan Fungsional

PKB, serta (3) Peningkatan aktualisasi dilakukan melalui

Dinamika Kelompok dan Rencana Tindak Lanjut.


iv

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya

Peraturan Kepala ini kami ucapkan terima kasih, dengan

harapan dapat dijadikan sebagai referensi dalam

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana.

Jakarta, 14 Juli 2014

Kepala Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kependudukan dan KB,

Dra. Sri Murtiningsih, MS

NIP. 19551201 198003 2 001


v

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN ……………………………………….. i

KATA PENGANTAR ……………………………………... iii

DAFTAR ISI ………………………………………………. v

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 184/PER/H1/2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA ……….

vii

BAB I : PENDAHULUAN ……………………….. A. Latar Belakang ……………………… B. Tujuan ……………………………….. C. Sasaran Pengguna ………………… D. Ruang Lingkup ……………………… E. Kompetensi …………………………. F. Batasan Pengertian …………………

1 1 3 4 4 5 5

BAB II : KURIKULUM …………………………….. A. Struktur Kurikulum ………………….. B. Mata Diklat ………………………….. C. Ringkasan Materi ……………………

7 7 9

10

BAB III : PESERTA ………………………………... A. Kriteria Peserta …………………….. B. Uraian Tugas ……………………….. C. Jumlah ……………………………….

36 36 36 37


vi

BAB IV : TENAGA KEDIKLATAN ………………... A. Jenis Tenaga Kediklatan ………….. B. Persyaratan Tenaga Kediklatan ….. C. Penugasan …………………………..

38 38 38 39

BAB V : FASILITAS DIKLAT …………………….. A. Prasarana …………………………… B. Sarana ……………………………….

40 40 40

BAB VI : PERENCANAAN, PEMBINAAN

DAN PEMBIAYAAN …………………….. A. Perencanaan ……………………….. B. Pembinaan ………………………….. C. Pembiayaan …………………………

42 42

43 43

BAB VII : PENYELENGGARAAN ………………… A. Pra Pelatihan ……………………….. B. Pelaksanaan Pelatihan ……………. C. Pasca Pelatihan …………………….

44 44 44 46

BAB VIII : EVALUASI ………………………………. A. Evaluasi Peserta …………………… B. Evaluasi Widyaiswara ……………… C. Evaluasi Penyelenggaraan ……….. D. Evaluasi Pasca Diklat ………………

47 47 47 48 48

BAB IX : SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ……………………….. A. Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan ……………………….. B. Registrasi …………………………….

50

50 52

BAB X : PENUTUP ……………………………….. 53


vii

PERATURAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 184/PER/H1/2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

45 huruf a Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

BKKBN menyelenggarakan fungsi pelatihan,

penelitian dan pengembangan di bidang

Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan

Keluarga Berencana, perlu menetapkan


viii

Peraturan Kepala tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional Dasar Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Bagi

Penyuluh Keluarga Berencana;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), yang

telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga (Lembaran



Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran




4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran


ix





2007 tentang Pembagian urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);


2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian, yang telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun

2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas

Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Kementerian, yang telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013;


x

9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/2004

tentang Jabatan Fungsional dan Angka

Kreditnya;

10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional;




Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;




Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan

Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA DAN PEMBANGUNAN

KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA

BERENCANA


xi

KESATU : Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional Dasar Bidang

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh

Keluarga Berencana selanjutnya disebut

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional

Dasar Bagi Penyuluh Keluarga Berencana

sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini, dan merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

KEDUA

:

Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh

Keluarga Berencana sebagai acuan dalam

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional Dasar Penyuluh Keluarga

Berencana oleh lembaga penyelenggara

Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan

BKKBN dan/atau Pemerintah Daerah.

KETIGA

:

Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional

Dasar bagi Penyuluh Keluarga Berencana

dimaksudkan untuk mewujudkan terseleng-

garanya kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan

Diklat yang memenuhi standar kualitas yang

ditetapkan.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan

ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman

Teknis yang disesuaikan dengan

perkembangan dan kebutuhan.


xii

KELIMA : Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Juli 2014




1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan visi dan misi baru Program


Keluarga yang merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas

keluarga dan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai

program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk melalui

peningkatan partisipasi pria, hak-hak reproduksi, pemberdayaan

keluarga, dan lain sebagainya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu potensi

operasional lapangan yang layak dipertimbangkan adalah peran

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai pengelola dan

sekaligus pelaksana Program KKBPK di tingkat desa yang

secara operasional berada di lini terdepan berhubungan

langsung dengan masyarakat. Sebelum desentralisasi, hampir

setiap satu orang PKB menggerakkan, memantau, dan membina

pelaksanaan program dengan berbagai aspeknya di 2 – 3 desa

sebagai wilayah binaannya.

Namun setelah penyerahan kewenangan penyelenggaraan

program KB pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota perlu

dilakukan penyesuaian penyelenggaraan program dengan daya

dukung yang ada. Perbedaan antar daerah tidak dapat

dihindarkan. Dengan demikian kondisi SDM yang ada di tingkat

kabupaten dan kota mengalami pergeseran peran di antara


2

mereka ada yang telah beralih tugas dan fungsinya dalam posisi

saebagai PKB atau bahkan pindah tugas. Bahkan banyak yang

telah ditinggalkan karena mutasi ke dinas lain atau ke luar

daerah.

Sementara dalam era Otonomi Daerah, PKB

menghadapi tantangan dan masalah yang semakin berat dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam

pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga di lapangan, dimana perilaku

masyarakat mengalami perubahan ke arah kondisi yang lebih

maju dalam segala bidang seiring dengan desakan perubahan-

perubahan yang terjadi. Seperti perubahan struktur

pemerintahan, kemajuan teknologi, pandangan hidup, budaya

dan nilai-nilai masyarakat, pelayanan yang berkualitas, dan lain

sebagainya.

Tentunya kondisi kekosongan tenaga PKB ini tidak

mungkin dibiarkan berlarut-larut. Saat ini beberapa daerah telah

muncul insiatif untuk mengisi kekosongan tersebut dengan

melakukan rekruitmen baru. Ada yang diisi dari instansi lain, ada

pula pengangkatan tenaga baru sebagai PKB. Rekruitmen

daerah pada jabatan fungsional PKB perlu direspon dan ditindak

lanjuti secara positif.

Jika melihat dari kondisi saat ini, maka konsekwensi dari

masyarakat yang selama ini sudah terkondisi dekat dengan PKB

akan banyak menaruh harapan dan tuntutan terhadap peran

PKB untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang

mereka inginkan, hal ini juga menggambarkan bahwa PKB

secara tidak langsung telah diakui sebagai pemimpin atau

panutan didalam masyarakat khususnya masyarakat desa.


3

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan

penyesuaian kurikulum Diklat yang meliputi materi, media dan

metode pembelajaran dapat dijadikan acuan dalam peningkatan

kompetensi PKB. Istilah Latihan Dasar Umum bagi PKB yang

selama ini sudah popular disesuaikan dengan perkembangan

standarisasi Diklat menjadi Diklat Fungsional Dasar Bidang

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga bagi PKB. Melalui pedoman

penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

bagi PKB diharapkan penyelenggaraan Diklat dapat

terstandarisasi dan menghasilkan tenaga PKB yang kompetensi

dan sesuai kebutuhan daerah.

B. Tujuan

Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar


Pembangunan Keluarga bagi PKB bertujuan untuk

menstandarisasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar


Pembangunan Keluarga bagi PKB agar paska mengikuti Diklat,

seluruh peserta dapat meningkatkan:

1. Kualitas Pengetahuan

Ditandai dengan pemahaman peserta tentang Program


Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan Terhadap

Pembangunan dan Gender dalam Program Kependudukan,

KB dan Pembangunan Keluarga serta pemahaman

mengenai Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.


4

2. Kualitas Keterampilan

Ditandai dengan kemampuan peserta mengenai Program

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Metode

Kontrasepsi, Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

Keluarga serta Generasi Berencana, Pendataan Keluarga/

Pemutakhiran Data Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme

Kerja PKB, Mekanisme Operasional Lini Lapangan, Teknik

Penggerakan Masyarakat, Advokasi dan KIE, Pembinaan

Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)/Sub PPKBD dan

Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Pencatatan dan

Pelaporan Program Program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga, Teknik Konseling dan Pembinaan

Jabatan Fungsional PKB.

3. Kualitas Aktualisasi

Ditandai dengan sikap positif peserta dan penyusunan

Rencana Tindak Lanjut peserta paska mengikuti Diklat serta

implementasi materi Diklat dalam pelaksanakan tugas-tugas

sebagai Penyuluh KB.

C. Sasaran Pengguna

1. Pusdiklat Kependudukan dan KB 2. Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan

BKKBN Provinsi 3. Balai Diklat Kependudukan dan KB 4. Lembaga diklat lain yang terkait

D. Ruang Lingkup

Pedoman Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian



5

bagi PKB berisi tentang struktur kurikulum dan mata Diklat,

penentuan kriteria peserta, persyaratan tenaga kediklatan,

dukungan fasilitas, serta perencanaan, pembinaan dan

pembiayaan, penyelenggaraan, evaluasi dan Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan.

E. Kompetensi

Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ini

dirancang agar peserta memiliki pengetahuan, sikap dan

keterampilan untuk memenuhi standar kompetensi sebagai PKB.

F. Batasan Pengertian

1. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya

disingkat dengan sebutan PKB, merupakan pegawai

negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,

pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga

berencana.

2. Standar Kompetensi merupakan ukuran kemampuan

minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap yang harus dicapai, diketahui dan mahir

dilakukan oleh peserta diklat pada setiap tingkatan dari

suatu materi yang diajarkan. Standar kompetensi juga

dapat diartikan sebagai deskripsi pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang harus dikuasai setelah

peserta didik dan latih mempelajari mata pelajaran

tertentu pada jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu

pula.


6

3. Indikator Keberhasilan merupakan penjabaran dari

kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda

perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan

oleh peserta Diklat. Indikator dikembangkan sesuai

dengan karakteristik satuan pembelajaran dan jenis

diklat yang dapat diukur dan diobservasi dan digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian.

Dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang

dapat diukur keberhasilannya dan berorientasi pada

hasil belajar bukan pada proses belajar mengandung

satu bentuk perilaku.

4. Materi Pokok Pembelajaran adalah segala sesuatu yang

menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta

diklat sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka

pencapaian standar kompetensi setiap matari

pembelajaran dalam setiap jenis diklat. Materi

pembelajaran merupakan bagian dari struktur keilmuan

suatu bahasan kajian yang dapat berupa pengertian

konseptual, gugus isi atau konteks, proses, bidang ajar

dan keterampilan,berfungsi sebagai payung dari setiap

uraian materi yang disajikan dalam kegiatan

pembelajaran.

5. Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya

yang dilakukan oleh para widyaiswara agar proses

belajar-mengajar pada peserta diklat tercapai sesuai

dengan tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting

di lakukan agar proses belajar mengajar menyenangkan

dan tidak membuat para peserta Diklat kurang perhatian

dan dapat menangkap ilmu dari widyaiswara dengan

mudah.


7

6. Media Pembelajaran secara umum adalah alat bantu

proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat

dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan,

perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajaran

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar,

mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan

metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran.


8

BAB II

K U R I K U L U M

A. Struktur Kurikulum

Guna memenuhi standar kompetensi PKB sesuai yang

dipersyaratkan, maka struktur kurikulum Diklat Fungsional Dasar


Pembangunan Keluarga bagi PKB ini terbagi atas tiga agenda

peningkatan yaitu agenda peningkatan kualitas pengetahuan,

agenda peningkatan kualitas keterampilan, dan agenda

peningkatan aktualisasi. Penjabaran ketiga agenda ini adalah

sebagai berikut:

1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan

Agenda ini diarahkan pada pengembangan wawasan dan

pemahaman peserta mengenai Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Implikasi

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana, Gender

dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga serta wawasan mengenai Kebijakan dan Program

Pembangunan Daerah.

2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan

Agenda ini diarahkan pada peningkatan keterampilan peserta

mengenai Program Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi, Metode Kontrasepsi, Program Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Generasi


9

Berencana, Pendataan Keluarga/Pemuktahiran Data

Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme Kerja PKB, Mekanisme

Operasional Lini Lapangan, Teknik Penggerakan Masyarakat,

Advokasi dan KIE, Pembinaan PPKBD/ Sub PPKBD dan

Poktan, Teknik Pencatatan dan Pelaporan Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, Teknik

Konseling dan Pembinaan Jabatan Fungsional PKB.

3. Agenda Peningkatan Aktualiasasi

Agenda ini diarahkan pada sikap positif dalam mengimplemen-

tasikan tugas-tugas sebagai PKB dan penyusunan Rencana

Tindak Lanjut paska mengikuti Diklat.

B. Mata Diklat

Mata Diklat pada struktur kurikulum Diklat Fungsional

Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga bagi PKB adalah sebagai berikut.


Mata Diklat yang mendukung agenda ini adalah :

a. Wawasan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga

b. Implikasi Masalah Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga

c. Gender dalam Program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga

d. Muatan Lokal (Kebijakan dan Program Pembangunan

Daerah)


10

2. Agenda peningkatan kualitas keterampilan


a. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi b. Metode Kontrasepsi c. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

serta Generasi Berencana d. Pendataan Keluarga/MDK dan Pemetaan e. Mekanisme Kerja Penyuluh KB f. Mekanisme Operasional Lini Lapangan g. Teknik Penggerakan Masyarakat h. Advokasi dan KIE i. Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan j. Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK k. Teknik Konseling l. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

3. Agenda aktualisasi dalam mengaplikasikan pelaksanaan tugas-tugas sebagai Penyuluh KB.


a. Dinamika Kelompok b. Rencana Tindak Lanjut

C. Ringkasan Materi


1) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas visi misi tujuan dan

sasaran program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga, kebijakan dan strategi


11

serta pokok-pokok kegiatan Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK).

2) Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta mampu

menjelaskan visi misi tujuan dan sasaran

program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga, kebijakan dan strategi serta pokok-

pokok kegiatan KKBPK.

3) Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta

dapat :

a) Menjelaskan tujuan, manfaat dan sasaran

Pembangunan Kependudukan dan Program

KB.

b) Menjelaskan kebijakan dan strategi

Pembangunan Kependudukan dan Program

KB.

c) Menjelaskan program kegiatan Pembangunan

Kependudukan dan Program KB.

4) Materi Pokok

a) Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Program

KKBPK

b) Kebijakan dan strategi Program KKBPK

c) Program dan kegiatan Program KKBPK.

5) Metode

a) Ceramah

b) Tanya Jawab

c) Curah Pendapat


12

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu

2 Jam Pembelajaran (90 menit)

2) Implikasi Masalah Kependudukan, KB dan


1) Deskripsi singkat

Mata Diklat ini membahas perkembangan jumlah

penduduk dan pengaruhnya terhadap

pembangunan yang ada di setiap provinsi,

Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

2) Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pembelajaran ini peserta

mampu menjelaskan implikasi masalah

kependudukan terhadap pembangunan.


Pada akhir sesi peserta dapat:

a) Menjelaskan permasalahan penduduk Indonesia

b) Menjelaskan dampak dari permasalahan

penduduk

c) Menjelaskan upaya mengatasi permasalahan

penduduk Indonesia

4) Materi Pokok

a) Permasalahan penduduk Indonesia

b) Dampak dari permasalahan penduduk


13

c) Upaya mengatasi permasalahan penduduk

Indonesia

5) Metode

a) Ceramah

b) Tanya jawab

c) Curah Pendapat

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu


3) Gender dalam Program Kependudukan, KB dan



Mata Diklat ini membahas tentang konsep dasar

gender, mendiskusikan pengarusutamaan gender

dalam program KKBPK, keadilan dan kesetaraan

gender.

2) Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pembelajaran ini peserta

mampu memahami gender dalam program

KKBPK.




14

a) Menjelaskan konsep gender

b) Menjelaskan kesenjangan gender dalam

program KKBPK dan faktor penyebabnya

c) Menjelaskan keadilan dan kesetaraan gender

4) Materi Pokok

1) Konsep gender

2) Kesenjangan gender dan faktor penyebabnya

3) keadilan dan kesetaraan gender

5) Waktu


4) Muatan lokal (Kebijakan dan Program Kegiatan

Pembangunan Daerah)


Mata Diklat ini mempelajari tentang hubungan

kerja intern dan ektern institusi, keterkaitan

program KKBPK dengan program pembangunan

daerah,dan kebijakan monitoring dan evaluasi

program KKBPK di daerah.

2) Kompetensi Dasar

Setelah memngikuti pembelajaran ini, peserta

mampu memahami hubungan kerja intern dan

ektern institusi, keterkaitan program KKBPK

dengan program pembangunan daerah,

kebijakan monitoring dan evaluasi program

KKBPK di daerah.


15


Setelah mengikuti mata diklat ini peserta

diharapkan dapat:

a) Menjelaskan hubungan kerja intern dan

ekstern institusi

b) Mengidentifikasi keterkaitan program KKBPK

dengan program pembangunan daerah

c) Mendiskusikan kebijakan monitoring dan

evaluasi program KKBPK di daerah

4) Materi Pokok

a) Hubungan kerja intern dan ekstern insitusi

b) Keterkaitan program KKBPK dengan program

pembangunan daerah

c) Kebijakan monitoring dan evaluasi program

KKBPK di daerah

5) Metode

Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah:

a) Ceramah tanya jawab

b) Curah Pendapat

c) Diskusi kelompok

6) Media

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah:

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu

4 jam pembelajaran (180 menit)


16

2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan

a. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi


Mata Diklat ini membahas konsep dasar

kesehatan reproduksi. kesehatan ibu dan anak,

keluarga berencana, kesehatan reproduksi

remaja, pengendalian infeksi menular seksual

(IMS) dan HIV/AIDS pemeliharaan kesehatan

pasca reproduksi (Lansia).

2) Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta

mampu memahami kesehatan reproduksi dan

keluarga berencana.



a) Menjelaskan Konsep Dasar Kesehatan

Reproduksi

b) Menjelaskan Kesehatan Ibu Dan Anak

c) Menjelaskan Keluarga Berencana

d) Menjelaskan Kesehatan Reproduksi Remaja

e) Menjelaskan Pengendalian Infeksi Menular

Seksual (IMS) dan HIV/AIDS

f) Menjelaskan pemeliharaan Kesehatan Paska

Reproduksi (lansia)

4) Materi Pokok

a) Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi

b) Kesehatan Ibu Dan Anak


17

c) Keluarga Berencana

d) Kesehatan Reproduksi Remaja

e) Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS)

dan HIV/AIDS

f) Pemeliharaan Kesehatan

5) Metode

a) Ceramah

b) Tanya jawab

c) Curah pendapat

d) Diskusi kelompok

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu


b. Metode Kontrasepsi


Mata Diklat ini membahas metode kontrasepsi

yang meliputi jenis-jenis Alat Kontrasepsi, Cara

Kerja Alat Kontrasepsi.

2) Kompetensi Dasar


mampu memahami Metode Kontrasepsi.


a) Menjelaskan Alat Reproduksi Manusia

b) Menjelaskan Jenis dan Alat Kontrasepsi


18

4) Materi Pokok

a) Alat, Fungsi dan Proses Reproduksi

b) Jenis dan Alat Kontrasepsi.

5) Metode


b) Curah pendapat

c) Diskusi

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu

6 jam pembelajaran (270 Menit)

c. Program Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan

Keluarga dan Generasi Berencana


Mata Diklat ini mempelajari tentang Kelompok

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

keluarga Remaja dan PIK Remaja, Bina Keluarga

Lansia dan rentan (BKL) Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga serta Pusat Pelayanan Keluarga

Sejahtera/Balai Penyuluhan Kecamatan.

2) Kompetensi Dasar

Setelah memngikuti pembelajaran ini, peserta

terampil dalam membina kegiatan KS – PK.


19


a) Menguraikan kegiatan Bina Keluarga Balita

dan Anak

b) Menguraikan kegiatan Bina Keluarga Remaja

dan PIK – Remaja/Mahasiswa (GenRe)

c) Menguraikan kegiatan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga

d) Menguraikan kegiatan Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera / Balai Penyuluhan KB

4) Materi Pokok

a) Bina Keluarga Balita dan Anak

b) Bina Keluarga Remaja dan PIK remaja/

mahasiswa (GenRe)

c) Bina Keluarga Lansia Dan Keluarga Rentan

d) Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

e) Pusat Pelayanan Keluarga Sejatera – Balai

Penyuluhan KB.

5) Metode


b) Curah pendapat

c) Praktik lapangan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu



20

d. Pendataan Keluarga/ Pemuktahiran Data Keluarga

(MDK) dan Pemetaan



Pendataan Dan Pemetaan, Jenis Data Dan

Pemetaan Program, Pelaksanaan Pendataan

Keluarga Dan Pemutakhiran Data Keluarga,

Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data,

Teknik Penyajian Data, dan Teknik Pemanfaatan

Data.

2) Kompetensi Dasar


terampil melakukan Pendataan Keluarga dan

Potensi Wilayah.


Pada akhir sesi peserta dapat :

a) Menjelaskan konsep dasar Pendataan

Keluarga

b) Menjelaskan pelaksanaan Pendataan Keluarga

dan Pemutakhiran Data Keluarga

c) Mempraktikkan Pengolahan dan Penganalisisian

Data

d) Mempraktikkan Penyajian dan Pemanfaat

Data

4) Materi Pokok

a) Konsep dasar Pendataan Keluarga

b) Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan

Pemutakhiran Data Keluarga


21

c) Pengolahan dan Penganalisisian Data

d) Penyajian dan Pemanfaatan Data

5) Metode


b) Diskusi

c) Praktik kelas

d) Praktik lapangan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

d) Pedoman

e) Formulir

7) Waktu


5) Mekanisme Kerja PKB


Mata Diklat ini membahas tentang kedudukan,

peran, tugas dan fungsi PKB, serta Mekanisme

Kerja PKB.

2) Kompetensi Dasar


mampu melakukan Mekanisme kerja PKB.




22

a) Menjelaskan Kedudukan, Peran Tugas dan

Fungsi PKB

b) Melakukan mekanisme kerja PKB

c) Mempraktikkan mekanisme kerja PKB (8

langkah)

4) Materi pokok

a) Kedudukan, peran tugas dan fungsi PKB

b) Mekanisme kerja PKB dengan mitra terkait

c) Praktik Mekanisme kerja PKB (8 langkah)

5) Metode

a) Ceramah Tanya Jawab

b) Diskusi

c) Role Play

d) Praktik lapangan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

d) Formulir pencatatan dan pelaporan

7) Waktu


6) Mekanisme Operasional Lini Lapangan


Mata Diklat ini mempelajari tentang konsep dasar

mekanisme operasional Program KKBPK di

Kecamatan dan Desa, pokok–pokok pelaksanaan


23

mekanisme operasional di lini lapangan (langkah

I, II ,III,IV,V,VI,VII, dan VIII).

2) Kompetensi Dasar

Peserta dapat melakukan penyelenggaraan

pelayanan KB dan KS sesuai dengan mekanisme

penyelenggaraan operasional program

kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

di kabupaten dan kota.


Pada akhir sesi ini peserta dapat:

a) Menjelaskan konsep dasar mekanisme

operasional program kependudukan, KB dan

pembangunan keluarga di kecamatan dan

desa/ kelurahan, pokok-pokok pelaksanaan

mekanisme operasional langkah I dan

langkah II

b) Menguraikan pokok-pokk pelaksanaan

mekanisme operasional langkah III, langkah

IV dan Langkah V

c) Menguraikan pokok-pokk pelaksanaan

mekanisme operasional langkah VI, langkah

VII dan Langkah VIII.

4) Materi Pokok

a) Mekanisme operasional langkah I dan

langkah II

b) Mekanisme operasional langkah III, langkah

IV dan langkah V

c) Mekanisme operasional langkah VI, langkah

VII dan langkah VIII


24

5) Metode


b) Curah pendapat

c) Praktik

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu


7) Teknik Penggerakan Partisipasi Masyarakat


Mata Diklat ini membahas tentang pengertian,

konsep dasar dan prinsip, tahapan dan cara

penggerakkan partisipasi masyarakat yang efektif

dan efisien.

2) Kompetensi Dasar


mampu melakukan teknik penggerakan partisipasi

masyarakat.



a) Menjelaskan konsep dasar penggerakkan

partisipasi masyarakat

b) Menjelaskan tahapan penggerakkan partisipasi

masyarakat


25

c) Mempraktikkan cara penggerakan partisipasi

masyarakat

4) Materi Pokok

a) Konsep dasar penggerakkan partisipasi

masyarakat

b) Tahapan penggerakkan partisipasi

masyarakat

c) Cara penggerakkan partisipasi masyarakat

5) Metode

a) Ceramah Tanya jawab

b) Diskusi

c) Praktik kelas

d) Praktik lapangan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu


8) Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi

(KIE)


Mata Diklat ini mempelajari tentang konsep

advokasi dan KIE, KIE KB, dan langkah–langkah

KIE.

2) Kompetensi Dasar


terampil melakukan advokasi dan KIE.


26



a) Menjelaskan konsep dasar advokasi dan KIE

b) Menjelaskan perbedaan langkah advokasi

dan KIE

c) Mempraktikkan advokasi dan KIE

4) Materi Pokok

a) Konsep dasar advokasi dan KIE

b) Perbedaan langkah pelaksanaan advokasi

dan KIE

c) Langkah–langkah advokasi dan KIE

5) Metode


b) Curah pendapat

c) Diskusi

d) Praktik lapangan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu


9) Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan


Mata Diklat ini membahas peran PPKBD/Sub

PPKBD dan Poktan, peningkatan peran


27

PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan, pengelolaan

kegiatan pembinaan Program Kependudukan, KB

dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa dan

dusun.

2) Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari mata diklat ini peserta

mampu menerapkan peran PPKBD/Sub PPKBD

dan Poktan, pengelolaan kegiatan pembinaan

Program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga di tingkat desa dan dusun.



a) Menjelaskan peran PPKBD/Sub PPKBD dan

Poktan

b) Menjelaskan klasifikasi pembinaan tenaga

PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan

c) Mempraktikkan pengembangan tenaga

PPKBD/ Sub PPKBD dan Poktan.

4) Materi Pokok

a) Peran PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan

b) Klasifikasi pembinaan kegiatan pembinaan

program kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga di tingkat desa dan dusun

c) pengembangan pembinaan tenaga PPKBD/

Sub PPKBD dan Poktan

5) Metode


b) Curah pendapat


28

c) Diskusi

d) Penugasan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu

16 Jam pelajaran (720 menit)

10) Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK


Mata Diklat ini membahas tentang konsep dasar

sistem pencatatan dan pelaporan Program

pembangunan KKBPK, subsistem pencatatan

dan pelaporan pelayanan kontrasepsi Program

KKBPK, subsistem pencatatan dan pelaporan

pengendalian lapangan Program KKBPK

nasional, pengisian instrumen pencatatan dan

pelaporan Program KKBPK.

2) Kompetensi Dasar


mampu mempraktikkan pencatatan dan pelaporan

Program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga.



a) Menjelaskan konsep dasar sistem pencatatan

dan pelaporan Program Kependudukan, KB

dan Pembangunan Keluarga


29

b) Menguraikan subsistem pencatatan dan

pelaporan pelayanan kontrasepsi Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga

c) Menguraikan subsistem pencatatan dan

pelaporan pengendalian lapangan Program


Keluarga

d) Mendemontrasikan pengisian instrument

pencatatan dan pelaporan Program


Keluarga

4) Materi Pokok

a) Konsep dasar sistem pencatatan dan

pelaporan Program Kependudukan, KB dan


b) Sub sistem pencatatan dan pelaporan

pelayanan kontrasepsi (Pelkon) Program


Keluarga

c) Sub sistem pencatatan dan pelaporan

pengendalian lapangan (Dallap) Program


Keluarga.

d) Pengisian instrumen pencatatan dan

pelaporan Program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga.

5) Metode


b) Diskusi


30

c) Praktik kelas

d) Praktik lapangan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

d) Formulir pencatatan dan pelaporan

7) Waktu


11) Teknik Konseling



konseling, keterampilan konseling Dan langkah-

langkah konseling.

2) Kompetensi Dasar


mampu melakukan konseling.



a) Menjelaskan konsep dasar konseling

b) Menguraikan keterampilan konseling

c) Menguraikan langkah-langkah konseling

d) Mempraktikkan langkah-langkah konseling

4) Materi Pokok

a) Konsep dasar konseling

b) Keterampilan konseling


31

c) Langkah-langkah konseling

d) Praktik langkah-langkah konseling

5) Metode


b) Curah pendapat

c) Role play

d) Penugasan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

d) Bahan penugasan

7) Waktu


12) Pembinaan Jabatan Fungsional PKB


Mata Diklat ini membahas cara pengisian angka

kredit, meliputi unsur yang dinilai dalam

pemberian angka kredit, prosedur pengusulan

DUPAK dan PAK, tim penilai angka kredit,

pengangkatan, pembebasan sementara,

pemberhentian dalam dan dari jabatan.

2) Kompetensi Dasar


mampu melakukan pengusulan angka kredit

dengan baik dan benar.


32



a) Menyebutkan unsur yang dinilai dalam

pemberian angka kredit

b) Menerapkan prosedur pengusulan DUPAK

dan PAK

c) Menjelaskan Tim Penilai Angka Kredit

d) Menguraikan pengangkatan, pembebasan

sementara, pemberhentian dalam dan dari

jabatan.

4) Materi Pokok

a) Unsur dinilai dalam pemberian angka kredit

b) Prosedur pengusulan DUPAK dan PAK

c) Tim penilai angka kredit

d) Pengangkatan

e) Pembebasan

f) Pemberhentian dalam dan dari jabatan

5) Metode


b) Curah pendapat

c) Diskusi

d) Penugasan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

7) Waktu



33

3. Agenda Peningkatan Kualitas Aktualisasi

a. Dinamika Kelompok


Mata Diklat ini membahas konsep dasar dinamika

kelompok dan dinamika kelompok dalam upaya

meningkatkan sikap profesional dalam bekerja.

2) Kompetensi dasar


mampu menerapkan dinamika kelompok dalam

upaya meningkatkan sikap profesional dalam

bekerja.

3) Indikator keberhasilan


a) Menjelaskan konsep dasar dinamika

kelompok

b) Mempraktikkan dinamika kelompok dalam

upaya meningkatkan pengetahuan sikap

professional dalam bekerja.

4) Materi pokok

a) Sejarah dinamika kelompok

b) Fungsi dinamika kelompok

c) Dinamika kelompok dalam upaya meningkatkan

sikap professional dalam bekerja

5) Metode


b) Curah pendapat


34

c) Role play

d) Permainan

6) Media

a) LCD

b) Laptop

c) Flipchart

d) Sarana permainan

7) Waktu


b. Rencana Tindak Lanjut (Plan of Action)


Materi ini membahas cara menyusun rencana

tindak lanjut dan menyusun tindak lanjut.

2) Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari mata diklat ini peserta

mampu menyusun rencana tindak lanjut.



a) Menjelaskan konsep dasar dalam pembuatan

rencana tindak lanjut

b) Menyusun rencana tindak lanjut

4) Materi Pokok

a) Unsur-unsur rencana tindak lanjut

b) Menyusun rencana tindak lanjut


35

5) Metode

a. Ceramah tanya jawab

b. Curah pendapat

c. Penugasan

6) Media

a) LCD

b) WB

c) HO

d) Lembar kerja

7) Waktu



36

BAB III

P E S E R T A

A. Kriteria Peserta

Kriteria peserta Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga adalah calon Penyuluh Keluarga

Berencana dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

lini lapangan.

B. Uraian Tugas

1. Melakukan pendataan keluarga, mutasi data keluarga

dan pemetaan

2. Melakukan analisis dan penyajian data, serta menyusun

rencana kerja

3. Mengelola kegiatan operasional Program Kependudukan,

KB dan Pembangunan Kelurga

4. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja

5. Melakukan KIE dan advokasi kependudukan, KB dan

pembangunan kelurga

6. Melakukan konseling KB

7. Melakukan penggerakan partisipasi masyarakat untuk

mendukung pelayanan KB-KR dan KS-PK

8. Melakukan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan

9. Melakukan pembinaan PPKBD/Sub PPKKBD dan Poktan

10. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK


37

C. Jumlah

Peserta Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian


bagi Penyuluh Keluarga Berencana setiap angkatan

berjumlah antara 30-35 orang.


38

BAB IV

TENAGA KEDIKLATAN

A. Jenis Tenaga Kediklatan

Tenaga kediklatan pada Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga bagi PKB adalah:

1. Widyaiswara.

2. Pengelola dan penyelenggara Diklat kependudukan dan KB.

3. Tenaga kediklatan lainnya.

B. Persyaratan Tenaga Kediklatan

1. Widyaiswara adalah Widyaiswara BKKBN yang memiliki

kompetensi untuk mengajar pada Diklat Fungsional

Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB

Kependudukan dan KB.

2. Pengelola dan penyelenggara Diklat Kependudukan dan

KB pengelola dan penyelenggara Diklat adalah yang

memiliki kemampuan dalam mengelola Diklat yang

dibuktikan dengan:

a. Sertifikat diklat Management of Training (MOT) bagi

pengelola Diklat

b. Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi

penyelenggara Diklat


39

3. Tenaga Kediklatan lainnya

Tenaga kediklatan lainnya Diklat Fungsional Dasar

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga bagi PKB memiliki:

a. Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang

diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan

keahlian yang sesuai program Diklat Fungsional



b. Kemampuan dalam penguasaan substansi mata

Diklat untuk diajarkan yang diindikasikan dengan

kualifikasi, pengalaman dan keahlian untuk mengajar

pada program Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga bagi PKB.

C. Penugasan

Tenaga kediklatan pada Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga bagi PKB ditugaskan oleh atasan

langsung dan atau kepala unit kerja.


40

BAB V

FASILITAS DIKLAT

A. Prasarana

Penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga bagi PKB menggunakan prasarana

yang responsif gender. Prasarana yang diperlukan dalam Diklat

tersebut meliputi:

1. Aula

2. Ruang kelas

3. Ruang diskusi

4. Ruang seminar

5. Ruang kantor

6. Ruang komputer

7. Asrama bagi peserta

8. Wisma tenaga kediklatan

9. Perpustakaan

10. Ruang makan

11. Fasilitas olahraga

12. Unit kesehatan

13. Tempat ibadah

B. Sarana



Pembangunan Keluarga bagi PKB menggunakan sarana:


41

1. Papan tulis

2. Flip chart

3. Overhead projector

4. Sound system

5. TV dan video

6. Kaset dan compact disc

7. Perekam

8. Komputer/Laptop

9. LCD projector

10. Jaringan wireless fidelity (Wi-fi)

11. Buku referensi

12. Modul/bahan ajar

13. Bank kasus

14. Teknologi multimedia.


42

BAB VI

PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Perencanaan

Perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian


bagi PKB diatur sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan apabila calon

peserta diklat yang ditugaskan sesuai dengan kriteria peserta

yang telah ditetapkan dan dapat melaksanakan tugas-tugas

sebagai fungsional PKB.

2. Dalam perencanaan, pengelola, dan penyelenggara Diklat



merencanakan kebutuhan penyelenggaraan Diklat yang

meliputi jadwal pembelajaran, Widyaiswara, pengelola dan

penyelenggara, sarana dan prasarana selama diklat.

3. Apabila perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga bagi PKB dimaksud telah memenuhi

ketentuan yang diatur dalam pedoman, ditetapkan



Pembangunan Keluarga bagi PKB dimaksud.


43

B. Pembinaan

Pembinaan Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan oleh Pusdiklat KKB

BKKBN.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian


bagi PKB dapat dilakukan melalui:

1. Mekanisme perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang


Pembangunan Keluarga sebagaimana akan diatur dalam

penetapan Kepala BKKBN.

2. Mekanisme perencanaan Diklat dapat juga diintegrasikan

dengan pembiayaan Diklat yang bersumber dari pemerintah

daerah.


44

BAB VII

PENYELENGGARAAN

A. Pra Diklat

Dua minggu sebelum Diklat:

1. Pemanggilan peserta

2. Peserta mempersiapkan data basis untuk Diklat

3. Penyelenggara menyiapkan:

a. Administrasi

b. Sarana dan prasarana

c. Fasilitator

d. Lokasi pelatihan

e. Lokasi Praktik lapangan

B. Pelaksanaan Diklat

1. Materi penyiapan diri

a. Penjajagan pengetahuan peserta (pre test)

b. Dinamika Kelompok

1) Pembentukan :

a) Perkenalan antar peserta dengan tim pelatih

b) Komunikasi

c) Kepemimpinan

2) Penyesuaian

a) Kerja kelompok

b) Kerjasama

3) Perubahan

a) Perubahan diri

b) Keberanian bertindak


45

c. Kontrak Belajar

1) Harapan dan kekhawatiran

2) Pembentukan dewan perwakilan kelas

2. Pembekalan materi teoritis di kelas

a. Program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga

b. Implikasi Masalah Kependudukan Terhadap

Pembangunan

c. Gender dalam Program Kependudukan, KB dan


d. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi

e. Metode Kontrasepsi

f. Program KS-PK (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS)

dan GenRe

g. Pendataan Keluarga/MDK dan Pemetaan

h. Mekanisme Kerja PKB

i. Mekanisme Operasional Lini Lapangan

j. Teknik Penggerakan Masyarakat

k. Advokasi dan KIE

l. Pembinaan PPKBD, Sub PPKBD dan Poktan

m. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan,

KB dan Pembangunan Keluarga

n. Teknik Konseling

o. Pembinaan Jabatan Fungsional PKB

3. Pembekalan pengetahuan praktis di kelas

a. Teknik Pendataan dan Pemetaan

b. Langkah Kerja PKB


46

c. Mekanisme Operasional

d. Teknik Penggerakkan Masyarakat

e. Penyuluhan KB

f. Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan

g. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan,


4. Pembekalan pengetahuan praktis di lapangan

a. 10 langkah PKB

b. Pendataan dan Pemetaan

c. Analisa Data

d. Mekanisme Operasional

e. Penyuluhan KB

f. Pelayanan KB KR dan KS PK

g. Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan

h. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan,


5. Pembulatan di kelas

a. POA/RTL

b. Penanaman nilai dan semangat

c. Review / Pembulatan seluruh materi diklat

d. Evaluasi proses pelatihan meliputi test penjajagan

pengetahuan peserta (Test akhir) dan evaluasi

penyelenggaraan Diklat

C. Pasca Diklat (+ 3 bulan)

1. Pembinaan Penerapaan RTL

2. Monitoring

3. Pasca pelatihan (+ 6 bulan)


47

BAB VIII

E V A L U A S I

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

tujuan Diklat dilakukan penilaian terhadap peserta (baik di kelas

maupun di lapangan), fasilitator, dan penyelenggaraan Diklat.

A. Evaluasi Peserta

1. Untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman

dilakukan dengan pre test (tes awal) dan post test (tes

akhir).

2. Untuk mengukur sikap dan perilaku akan dilakukan

pengamatan yang meliputi keseriusan atau minat,

disiplin, kerjasama dan etika peserta oleh tim fasilitator

selama proses pelatihan (di kelas maupun di lapangan).

3. Untuk mengukur keahlian dilihat dari aspek psikomotorik

melalui praktik dan penugasan kelas dan di lapangan.

B. Evaluasi Widyaiswara/Fasilitator

Evaluasi Widyaiswara atau fasilitator dilakukan oleh

peserta meliputi:

1. Sistematika penyajian

2. Kemampuan menyajikan

3. Ketepatan waktu dan kehadiran

4. Penggunaan materi, metode dan sarana diklat

5. Sikap dan perilaku

6. Cara menjawab pertanyaan dari peserta


48

7. Penggunaan bahasa

8. Pemberian motivasi kepada peserta

9. Kerapihan berpakaian

10. Kerjasama antar widyaiswara (dalam tim).

C. Evaluasi Penyelenggaraan

1. Aspek edukatif

a. Relevansi substansi materi dengan tujuan

pembelajaran

b. Kesesuaian penggunaan metode dan media

pembelajaran

c. Proses pembelajaran

d. Durasi pelatihan

2. Aspek administratif

a. Fasilitas penyelenggaraan

1) Akomodasi dan konsumsi

2) Sarana kelas

b. Sarana dan prasarana penunjang

1) Sarana perpustakaan

2) Sarana peribadatan

3) Sarana olahraga

D. Evaluasi Paska Diklat

Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca Diklat


Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah

penyelenggaraan Diklat berakhir, dilakukan evaluasi paska


49

Diklat untuk mengetahui dan mengukur:

a. Tingkat pemanfaatan alumni peserta Diklat Fungsional



b. Tingkat pemanfaatan kompetensi teknis yang meliputi

kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis

c. Tingkat peningkatan kinerja alumni peserta Diklat

Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi

PKB

d. Tingkat peningkatan kinerja PKB di lapangan

2. Evaluasi paska Diklat dilaksanakan oleh penyelenggara

Diklat

3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB

selaku pembina Diklat menggunakan hasil evaluasi paska

Diklat sebagai masukan untuk penyempurnaan program

Diklat selanjutnya.


50

BAB IX

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan untuk

Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB

dalam bentuk Sertifikat. Berikut ketentuan format sertifikat Diklat


Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB:

1. Bentuk sertifikat tampak depan

a. Bagian Kepala

1) Logo BKKBN diletakkan simetris, atas tengah

2) Kata “SERTIFIKAT” ditulis dengan huruf kapital

secara simetris di bawah logo BKKBN

3) Nomor sertifikat diletakkan simetris di bawah tulisan

sertifikat

b. Batang Tubuh

Batang tubuh ditullis :

1) Diberikan Kepada

2) Nama

3) Tempat / Tgl. Lahir

4) NIP

5) Pangkat dan Golongan

6) Jabatan

7) Instansi


51

8) Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Dasar

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga bagi PKB

9) Penyelenggara

10) Waktu pelaksanaan

11) Angkatan diklat

12) Tempat pelaksanaan diklat

13) Jumlah jam pelajaran

c. Bagian Kaki

1) Nama tempat dan tanggal penerbitan ditulis secara

simetris.

2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan sertifikat

ditulis dengan huruf capital secara simetris dan

diakhiri tanda koma, ditandatangani Kepala

Perwakilan BKKBN Provinsi.

3) Nama pejabat dilengkapi dengan NIP dan di stempel

lembaga.

2. Bentuk dan Ukuran

Sertifikat berbentuk empat persegi panjang dengan

spesifikasi sebagai berikut:

a. Panjang: 37 cm

b. Lebar: 26 cm

c. Berat: 200 mg

3. Jenis Bahan

Jenis Bahan sertifikat dari Kertas (Concorde, Dove, Glosy)

4. Penandatanganan Sertifikat

Sertifikat diberikan Kepada peserta yang telah lulus Diklat

Fungsional, penandatanganan sertifikat Diklat Fungsional


52

Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan oleh:

a. Diklat yang diselenggarakan di perwakilan BKKBN

Provinsi, dibagian depan ditandatangani oleh Kepala

Perwakilan BKKBN Provinsi dan dibagian belakang

ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelatihan dan

Pengembangan.

b. Diklat yang diselenggarakan di Balai Diklat

Kependudukan dan KB, dibagian depan ditandatangani

oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan dibagian

belakang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat

Kependudukan dan KB.

5. Penomoran Sertifikat

Nomor registrasi sertifikat diberikan oleh Pusdiklat

Kependudukan dan KB berdasarkan permintaan dari kepala

bidang Pelatihan dan Pengembangan dan Kepala Balai

Diklat Kependudukan dan KB, yang memuat angkatan Diklat,

jumlah dan nama peserta.

B. Registrasi

Proses Pencatatan dan Pelaporan mengacu pada

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 243/PER/H1/2011 tentang

Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) dan Orientasi Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana di Lingkungan BKKBN dan dimuat dalam

sistem informasi kediklatan (SIDIKA).


53

BAB X

P E N U T U P

Dengan berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Diklat


Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga

Berencana ini, maka seluruh kegiatan penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian


bagi Penyuluh KB merujuk dan berpedoman pada peraturan

Kepala BKKBN ini. Sedangkan beberapa ketetapan lain seperti

kurikulum dan bahan pembelajaran yang telah ada sebelumnya,

sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan

masih berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Juli 2014



Documents

PeDOMAN Penyuluh KB