Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB Dalam JKN

i

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALJakarta, 2014

ii

Judul Asli:PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONALCopyright © 2014 by DITJALPEM BKKBN

Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia olehPenerbit DITJALPEM BKKBN

Jakarta, September 2014ISBN 978-602-14745-3-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undangDilarang mengutip atau memperbanyak

Sebagian atau seluruh isi buku iniTanpa izin tertulis dari penerbit

iii

Tim Penyusun

Tim Penulis- dr. Irma Ardiana, M. Aps- dr. Fajar Firdawati- dr. Wiwit Ayu Wulandari- dr. Yuliana Slamet- dr. Putri Maulidiana Sari- dr. Umi Salamah- dr. Tuty Sahara, MSi- dr. Budi Utami Handajani- dr. Ari Widiastuti- M. Iqbal Apriansyah, MPH- Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom, MPH

Kontributors- I Wayan Sundra, SH., MM (BKKBN)- Dra. Sri Rahayu, M.Si (BKKBN)- Drs. Ary Goedadi (BKKBN)- dr. Wicaksono, M.Kes (BKKBN)- dr. Ali Sujoko (BKKBN)- Lalu Rustam,SH, M.Si (BKKBN)- Drs. E. Agus Sapri, MM. (BKKBN)- Edi Purwoko, S.Sos, MPH (BKKBN)- Drs. Eli Kusnaeli, MMPd (BKKBN)- dr. Raymond Nadeak (BKKBN)- dr. Christina Manurung (Kemenkes)- dr. Arman (Kemenkes)- dr. Adi Pamungkas (Kemenkes)- dr. Diar Wahyu Indriarti, MARS (Kemenkes)- Dwi Desiawan (BPJS Kesehatam)- Windiarsih Madinda, S.Psi- Cicik Agustina, S.Farm.Apt.

Editor- Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK- dr. Julianto Witjaksono, MGO.,Sp.OG., K.Fer- Ir. Ambar Rahayu, MNS

v

SAMBUTANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, sehingga tercapai jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage. Untuk maksud tersebut, setiap penduduk Indonesia berkewajiban untuk menjadi peserta JKN agar terjadi subsidi silang sehingga hambatan fi nansial di masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan dapat dihilangkan.

JKN juga dimaksudkan untuk mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan, memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukannya, serta mengutamakan upaya promotif-preventif. Upaya promotif-preventif yang efektif akan menekan kejadian penyakit dan berdampak pada berkurangnya jumlah orang sakit serta jumlah orang berobat sehingga pembiayaan kesehatan lebih efi sien. Pelayanan keluarga berencana adalah bagian dari upaya promotif-preventif.

Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini diterbitkan untuk dijadikan acuan bagi para pengelola program keluarga berencana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota; para pemangku kepentingan; serta tenaga kesehatan pelaksana program keluarga berencana di semua tingkat administrasi di seluruh Indonesia.

Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga dengan terbitnya buku ini, pelaksanaan pelayanan keluarga berencana yang bermutu di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dapat diakses oleh segenap peserta JKN dan seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, nyaman, dan tanpa hambatan apapun juga.

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

RE

P U B L I K I N D O N ES

I A

KEM

ENTERIAN KESEHATAN

vi

vii

SAMBUTANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izin-Nya Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, pada tanggal 1 Januari 2014 telah dimulai pelaksanaannya di seluruh Indonesia serta Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR) merupakan bagian dari manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan dengan tujuan agar setiap peserta memperoleh pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dalam pelaksanaannya Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan memberi manfaat penguatan akses dan kualitas pelayanan KB dan KR yang lebih baik lagi. Untuk itu hal penting yang menjadi perhatian adalah: 1) menjamin ketersediaan tenaga pelayanan KB dan KR yang kompeten di seluruh fasilitas pelayanan KB, 2) menjamin ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB dan KR, 3) menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi untuk seluruh peserta Jaminan Kesehatan nasional, 4) serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan KR di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan .

Operasionalisasi BPJS untuk mengemban amanah Undang-Undang tentunya akan berimplikasi pada kebijakan teknis dan operasional program Keluarga Berencana di Indonesia yang diyakini dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. Implikasi ini termasuk dalam hal menjamin agar setiap pasangan usia subur dapat secara mudah mendapatkan pelayanan kontrasepsi dan secara sukarela memilih alat dan obat kontrasepsi yang diinginkan. Upaya menjamin tersedianya pelayanan KB yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS Kesehatan. Isu penting lainnya dalam pemenuhan jaminan pelayanan kontrasepsi dengan berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional adalah yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kontrasepsi yang ditanggung pemerintah, kemudahan pasangan usia subur terutama keluarga miskin untuk menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, tersedianya petugas kesehatan pelayanan KB yang kompeten secara merata di fasilitas kesehatan.

Agar pelayanan KB yang berkualitas, adil dan merata bisa terwujud dengan memanfaatkan peluang Program Jaminan Kesehatan Nasional maka diperlukan buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan acuan dan panduan yang dapat digunakan bagi pengelola program KB di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, para pemangku kepentingan program KB, dan tenaga kesehatan di semua tingkatan wilayah. Selanjutnya diharapkan seluruh pasangan usia subur mendapatkan pelayanan KB dan

viii

KR yang mudah, terjangkau, dan berkualitas di era JKN, sehingga akhirnya setiap keluarga memiliki peluang untuk mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan resiko tinggi dan sekaligus membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Amin.

Jakarta, Juli 2014KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Prof. dr. H. FASLI JALAL, PhD, Sp.GK

ix

SAMBUTANDIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan mengemban tugas untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan yang terdiri dari Penerima Bantuan luran, Bukan Penerima Bantuan luran, serta orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Terhitung sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan baik pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Pelayanan KB yang dijamin oleh BPJS Kesehatan meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, termasuk komplikasi KB yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.

Kami menyambut gembira atas terbitnya buku Pedoman Penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini. Buku Pedoman ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pengelola dan pelaksana Program KB tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Pemangku Kepentingan Program Keluarga Berencana serta tenaga kesehatan pelaksana Program KB di seluruh Indonesia.

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah berpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan. Marilah kita ciptakan keluarga berencana yang sejahtera untuk menjadikan Indonesia lebih sehat.

x

xi

Jakarta, Mei 2014Deputi Bidang KB dan KR BKKBN

dr. Julianto Witjaksono.AS,MGO,Sp.OG (K-FER.)

KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr.Wb.

Kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya maka buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional telah selesai disusun dengan baik.

Proses penulisan buku pedoman ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena serangkaian proses pembahasan, pengembangan konsep, keputusan strategik yang dilakukan oleh seluruh elemen yang tergabung dalam Tim Penyusun Buku dan seluruh prosesnya dilakukan dengan penuh dedikasi, ketekunan, keseriusan, keuletan serta komitmen yang tinggi.

Buku pedoman ini akan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi (KB dan KR) di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pengelola dan pelaksanaan program KB di provinsi, kabupaten, kota diseluruh Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya buku pedoman ini, kami ucapkan banyak terimakasih. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, untuk itu kami sangat terbuka terhadap segala masukan yang bermanfaat dan bersifat konstruktif guna penyempurnaan buku ini di kemudian hari

xii

xiii

DAFTAR AKRONIM

1. ABPK : Alat Bantu Pengambilan Keputusan2. ADINKES : Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia3. AKBK : Alat Kontrasepsi Bawah Kulit4. AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim5. ALOKON : Alat dan Obat Kontrasepsi6. ANC : Ante Natal Care7. ASKLIN : Asosiasi Klinik Indonesia8. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara9. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah10. BDT TNP2K : Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan11. BKB : Bina Keluarga Balita12. BKKBD : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah13. BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional14. BKL : Bina Keluarga Lansia15. BKR : Bina Keluarga Remaja16. BP3K : Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi17. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial18. BPS : Badan Pusat Statistik 19. CTU : Contraceptive Technology Update20. DINKES : Dinas Kesehatan21. FASKES : Fasilitas Kesehatan22. FEFO : First Expired First Out23. FIFO : First In First Out 24. IBI : Ikatan Bidan Indonesia25. IDI : Ikatan Dokter Indonesia26. INA-CBG’s : Indonesian- Case Based Groups27. IUD : Intra Uterine Device28. JKN : Jaminan Kesehatan Nasional29. Ka UPT : Kepala Unit Pelaksana Teknis30. KB : Keluarga Berencana31. KIA : Kesehatan Ibu dan Anak32. KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi33. KIP/K : Komunikasi Inter Personal/Konseling34. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat35. MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang36. MOW : Metode Operatif Wanita 37. MUPEN KB : Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana38. MUYAN KB : Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana 39. PBI : Penerima Bantuan Iuran40. PRAKTIK BIDAN : Praktik Bidan Mandiri41. PERSI : Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia 42. PKFI : Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia43. PKS : Perjanjian Kerja Sama 44. PLKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana45. PNC : Post Natal Care

xiv

46. POKJA : Kelompok Kerja47. POKTAN : Kelompok Kegiatan48. POLINDES : Pondok Bersalin Desa49. POSKESDES : Pos Kesehatan Desa50. PP-IMS : Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual 51. PPLS : Pendataan Program Perlindungan Sosial 52. PSA : Public Service Advertisement53. PUS : Pasangan Usia Subur54. PUSTU : Puskesmas Pembantu55. R/R : Recording/Reporting56. RS : Rumah Sakit57. SIM : Sistem Informasi Manajemen 58. SIP : Surat Ijin Praktik59. SISMADUR : Sistem Pengaduan Masyarakat60. SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional61. SKPD KB : Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana62. SOP : Standar Operasional Prosedur 63. SPP : Survailan Pasca Pemasaran 64. UGD : Unit Gawat Darurat65. UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera66. VTP : Vasektomi Tanpa Pisau

xv

DAFTAR ISI

TIM Penusun ............................................................................................................................... iii

Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia .................................................................. v

Sambutan Kepala Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional .................................................................................................. vii

Sambutan Direktur Utama Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan ........................................................................................................ ix

Kata Pengantar ........................................................................................................................... xi

Daftar Akronim .......................................................................................................................... xiii

Daftar Isi ................................................................................................................................ xv

Peraturan Kepala Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional ................................................................................................ xvii

Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional ................................................................................................. xxi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 A. Latar Belakang .................................................................................................................... 1 B. Tujuan .................................................................................................................................. 2 C. Sasaran Pengguna ............................................................................................................ .2 D. Ruang Lingkup .................................................................................................................... 2 E. Pengertian dan Batasan Operasional ................................................................................. 2

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI .......................................................................................... 6 A. Kebijakan ............................................................................................................................ 6 B. Strategi ................................................................................................................................. 6

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DALAM JKN ................................................. 7 A. Persiapan ............................................................................................................................. 7 B. Pengorganisasian ............................................................................................................... 12 C. Pelaksanaan ...................................................................................................................... 16 D. Pembiayaan ....................................................................................................................... 31 E. Pencatatan dan Pelaporan ................................................................................................ 34

xvi

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI .................................................................................. 38 A. Tujuan dan Mekanisme ......................................................................................................38 B. Indikator Keberhasilan ....................................................................................................... 38

BAB V PENUTUP ....................................................................................................................... 41

Lampiran 1. Perjanjian Kerjasama Antara BKKBN dengan PT Askes ........................................ 45Lampiran 2. Contoh Perjanjian Kerjasama ................................................................................. 51Lampiran 3. Kode ICD yang berhubungan dengan KB (ICD-9CM & ICD-10) ............................ 55Lampiran 4. Tarif Pelayanan KB berdasarkan INA CBG’S ......................................................... 66Lampiran 5. Daftar alamat kantor BPJS Kesehatan ................................................................... 69

xvii

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 185/PER/E1/2014

TENTANG

PEDOMANPENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pelayanan keluarga berencana dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

xviii

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Reprublik Indonesia Nomor 5372);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

xix

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/MENKES/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif;

21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 286/PER/B3/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi;

22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

xx

Ditetapkan di JakartaPada tanggal : Juli 2014

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Prof. dr. H. FASLI JALAL, PhD, Sp.GK

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dan panduan bagi pengelola program KB tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, pemangku kepentingan program KB, dan tenaga kesehatan di semua tingkatan wilayah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BADAN KEPENDUDUKAN

DA

NKELUARGA BERENCANA NASI

ON

AL

xxi

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 185/PER/E1/2014

TENTANG

PEDOMANPENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA


xxii

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga BerencanaDalam Jaminan Kesehatan Nasional

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan merupakan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1). Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk didalamnya adalah pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang juga memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.

Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan hal ini, Negara telah bersepakat dan berkomitmen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memasukkan jaminan kesehatan sebagai salah satu program jaminan sosial selain 4 (empat) program jaminan sosial lainnya yaitu jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Didalam undang-undang ini diatur pula dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan KB.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dikatakan bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran sehingga terwujud pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui diantaranya pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.

Dengan telah diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhitung mulai 1 Januari 2014, telah terjadi beberapa perubahan pengaturan sistem pelayanan kesehatan nasional termasuk didalamnya adalah sub-sistem jaminan pembiayaan, sub-sistem pelayanan kesehatan dan pengelola pembiayaan pelayanan kesehatan. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Perubahan ini tentunya juga akan berimplikasi terhadap kebijakan, strategi dan program KB yang diyakini dapat mengurangi kesenjangan dan unmet need pasangan usia subur tehadap kebutuhan pelayanan KB.


2

B. Tujuan 1. Umum :

Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN.

2. Khusus : a. Terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi;b. Tersedianya data Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama dan Faskes Masukan

Tingkat Lanjutan terkini dan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;c. Terbentuknya Kelompok Kerja KB JKN disemua tingkatan wilayah;d. Terlaksananya peningkatan pelayanan KB di Faskes Kesehatan Tingkat Pertama dan

Faskes Kesehatan Tingkat Lanjutan;e. Terlaksananya mekanisme pembiayaan pelayanan KB;f. Terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontraseps, di Faskes;g. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB;h. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi.

C. Sasaran Pengguna 1. Pengelola program KB tingkat pusat dan daerah; 2. Pemangku kepentingan program KB; 3. Tenaga Kesehatan;

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN meliputi : 1. Penyiapan data sasaran ; a. Pendataan kepesertaan JKN b. Pendataan Faskes KB yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

2. Pengorganisasian;3. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dan kesehatan reproduksi;4. Pembentukan Kelompok Kerja KB JKN di semua tingkatan wilayah;5. Pelayanan KB di Faskes dan Pelayanan KB bergerak (mobile);6. Tertib mekanisme pembiayaan pelayanan KB;7. Penggerakan kesertaan ber-KB;8. Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi;9. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB;10. Monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

E. Pengertian dan Batasan Operasional1. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah setiap orang, termasuk orang asing

yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 2. Pelayanan Keluarga Berencana adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran

anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta JKN.

3. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sehat baik secara fi sik, mental dan sosial serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi.


3

4. Pelayanan Keluarga Berencana bergerak (mobile) adalah pelayanan KB yang dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan dan lembaga yang membidangi Keluarga Berencana.

5. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Kontrasepsi dasar adalah jenis, metode alat dan obat kontrasepsi yang diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan atau jejaringnya yang meliputi Pil, Suntik, Kondom, Intra Uterine Device (IUD), dan Implan.

7. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional.

8. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.

9. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) dan Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP); IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan masa berlaku 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) tahun dan Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem BKKBN.

11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang termasuk didalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.

12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah Fasilitas Kesehatan yang termasuk didalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan didalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam pedoman ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, bidan, perawat dan tenaga promosi kesehatan.

14. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

16. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

17. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.


4

18. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecatatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.

19. Sarana medis pelayanan Keluarga Berencana (KB) MKJP adalah sarana medis yang menunjang pelayanan KB MKJP termasuk IUD kit, implan kit, Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit, laparoskopi, obgyn bed, minilap kit dan dry sterilization;

20. Sarana non-medis pelayanan KB MKJP adalah sarana non medis yang menunjang pelayanan KB MKJP termasuk Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) dan Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K);

21. Informed choice adalah proses pemilihan metode kontrasepsi oleh klien yang didasari pada pemahaman tentang beberapa pilihan metode KB dan hal-hal yang terkait dengan metode yang dipilihnya;

22. Informed consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, implan, Tubektomi dan Vasektomi setelah mendapatkan informed choice;

23. KIP/Konseling atau Komunikasi Inter-Personal/Konseling adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengambil keputusan secara sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya;

24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;

26. Fasilitas Kesehatan KB Sederhana adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi: konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya rujukan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sederhana ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama.

27. Fasilitas Kesehatan KB lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sederhana ditambah dengan pemberian pelayanan KB: pemasangan/pencabutan Implan, pemasangan/pencabutan IUD dan atau pelayanan Vasektomi. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB lengkap ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama.

28. Fasilitas Kesehatan KB Sempurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB lengkap ditambah dengan pemberian pelayanan KB Tubektomi/MOW. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sempurna ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

29. Fasilitas Kesehatan KB Paripurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sempurna ditambah dengan pelayanan rekanalisasi dan penanggulangan infertilitas. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB paripurna ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

30. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.


5

31. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah asosiasi fasilitas kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/MENKES/SK/IX/2013 tentang asosiasi fasilitas kesehatan yaitu: 1) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 2) Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), 3) Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), 4) Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI).

32. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.33. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau

pelayanan medik dasar dan spesialistik.34. Muyan (Mobil Unit Pelayanan) KB adalah fasilitas pelayanan KB bergerak yang

di pergunakan oleh tim pelayanan KB yang terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah yang sulit atau tidak memiliki fasilitas kesehatan.

35. Stock out alat dan obat kontrasepsi adalah keadaan dimana terjadi kekosongan terhadap salah satu jenis alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai kewenangan pelayanan KB yang dimiliki.

36. Kredensialing adalah suatu kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk melakukan kualifi kasi fasilitas kesehatan dan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak fasilitas kesehatan apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS yang penilaiannya di dasarkan pada aspek administrasi, teknis pelayanan serta meliputi peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas kesehatan berkaitan dengan pelayanan profesinya yang mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola praktek dan sertifi kasi.

37. Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga dengan kategori 1). Dapat makan 2 kali atau lebih dalam sehari; 2). Memiliki beberapa lembar pakaian; 3). Rumah dengan kondisi ada atap, lantai dan dinding; 4). Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit maka ia dapat dibawa ke fasilitas kesehatan; 5). PUS bersedia untuk ber-KB di klinik KB; 6). Semua anak-anak yang berumur 7-15 tahun dapat bersekolah.

38. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) adalah keluarga yang belum memenuhi satu atau lebih kategori dari keluarga sejahtera I.


6

BAB IIKEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN ditetapkan kebijakan dan strategi program KB sebagai berikut.

A. Kebijakan1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN yang merata;2. Peningkatan kemitraan lintas sektor dan program dalam penyelenggaraan pelayanan KB

melalui JKN;3. Peningkatan dan penguatan jejaring pelayanan KB dalam JKN baik melalui sektor

pemerintah maupun swasta;4. Peningkatan dan penguatan jejaring tim jaga mutu dan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi

(JKK);5. Peningkatan kualitas rantai pasok alat dan kontrasepsinya (SCM).

B. Strategi1. Meningkatkan promosi, KIE, konseling dan kualitas pelayanan KB dalam JKN;2. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di seluruh Faskes atau titik layanan

sesuai dengan ruang lingkup pelayanan KB, JKN;3. Menjamin tersedianya tenaga penggerakan dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam

pelayanan KB;4. Meningkatkan akses pelayanan KB dalam JKN di seluruh Faskes atau titik layanan sesuai

dengan ruang lingkup pelayanan KB JKN;5. Meningkatkan penggunaan Informed Choice dan informed consent ;6. Meningkatkan kualitas pelayanan KB bergerak;7. Meningkatkan pembinaan peserta KB yang berkesinambungan;8. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembiayaan

KB dalam JKN.


7

BAB IIIPENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DALAM JKN

A. Persiapan1. Penyiapan Data Sasaran Peserta KB Data sasaran peserta KB dalam JKN mengacu pada data basis yang ada di Bank Data BPJS

Kesehatan. Dari data basis yang ada di BPJS Kesehatan dipilah peserta yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS). Data sasaran peserta KB dalam JKN meliputi:

a. Pasangan Usia Subur Peserta JKN1) PUS Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN PUS PBI JKN meliputi PUS peserta JKN yang tergolong fakir miskin/tidak mampu.

Data tersebut bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diperoleh melalui hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) secara berkala yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut mencakup 40% rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Data PUS PBI JKN diperoleh dari indikator PPLS yaitu Wanita Usia Subur (usia 15-49 tahun) yang berstatus kawin.

2) PUS Bukan PBI JKN PUS Bukan PBI JKN meliputi PUS peserta JKN yang tidak tergolong fakir miskin dan

tidak mampu.

Data sasaran Peserta KB dalam JKN dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama meliputi: PUS PBI JKN, PUS anggota TNI/Polri, PUS peserta Askes, PUS peserta Jamsostek, PUS peserta Jamkesda, PUS peserta Jaminan Kesehatan Komersial, dan PUS peserta asuransi mandiri. Selanjutnya tahap kedua meliputi seluruh PUS yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

b. PUS Bukan Peserta JKN PUS Bukan Peserta JKN meliputi :

1) PUS yang tidak tergolong fakir miskin dan tidak mampu serta belum mendaftar sebagai peserta JKN. Bagi PUS bukan peserta JKN dapat mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya paling lambat tanggal 1 Januari 2019 dengan cara :a) Mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat sesuai dengan domisili,

info lokasi BPJS terdekat dapat dilihat di http://www.bpjs-kesehatan.go.id atau melalui telepon 500400 (bebas pulsa) atau di Rumah Sakit Pemerintah yang menyediakan fasilitas pendaftaran kepesertaan JKN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

b) Mendaftar secara online melalui http://www.bpjs-kesehatan.go.id. Informasi lebih lanjut mengenai tata cara/prosedur pendaftaran peserta JKN dapat dilihat pada web bkkbn (http://www.bkkbn.go.id).

2) PUS yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu atau keluarga prasejahtera atau sejahtera I agar dapat didaftarkan sebagai peserta JKN melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (Sismadur) yang dikoordinasikan antara SKPD KB Kab/Kota dan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor BPJS Kesehatan setempat.


8

c. Penyiapan Data Faskes KB Data Faskes KB mengacu pada Daftar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan. Penyelenggara pelayanan KB dalam JKN meliputi semua Faskes yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN melalui Kartu Pendaftaran Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB/13).

Ketentuan pendataan Faskes KB dalam SIM BKKBN:1) Bagi Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan namun belum teregistrasi

dalam SIM BKKBN maka BKKBN dan SKPD KB setempat berkewajiban untuk melakukan registrasi.

2) Bagi Faskes yang sudah teregistrasi oleh BKKBN tetapi belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka BKKBN dan SKPD KB setempat dapat merekomendasikan Faskes tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan.

3) Salah satu persyaratan teknis Puskesmas bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah kesanggupan untuk memiliki jejaring pelayanan bersama dengan Praktik Bidan.

Pendataan Faskes yang melayani KB dalam JKN dilakukan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13). Untuk Faskes KB yang sudah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan namun belum teregistrasi dalam SIM BKKBN maka Perwakilan BKKBN Provinsi dan atau SKPD KB tingkat Kabupaten dan Kota harus segera melakukan pemberian nomor registrasi kepada Faskes KB tersebut menggunakan Formulir K/0/KB/13 dengan berkoordinasi dengan Dinkes setempat. Pemutakhiran data Faskes yang melayani KB dalam JKN dapat dilakukan setiap saat ada pembentukan Faskes KB baru yang telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaporkan setiap enam bulan.

Pemuktahiran data Faskes yang bekerjasama degan BPJS Kesehatan dapat diakses melalui www.bpjs-kesehatan.go.id atau kantor BPJS kesehatan terdekat. Dalam hal penambahan atau pengurangan jumlah Faskes yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan maka BKKBN atau SKPD KB kabupaten dan kota melakukan koordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan dan Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan kabupaten dan kota.

2. Faskes KB Faskes KB adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan Keluarga

Berencana, berlokasi dan terintegrasi di Faskes tingkat pertama atau rujukan tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta (termasuk masyarakat) meliputi :

a. Faskes Tingkat Pertama Yang termasuk dalam Faskes Tingkat Pertama terdiri dari:

1) Puskesmas atau yang setara;2) Praktik Dokter;3) Klinik Pratama atau yang setara;4) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.


9

b. Faskes Rujukan Tingkat LanjutanYang termasuk dalam Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan terdiri dari:1) Klinik Utama atau yang setara;2) Rumah Sakit Umum;3) Rumah Sakit Khusus.

c. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Dokter berdasarkan penetapan Dinkes setempat, maka Faskes KB meliputi:1) Praktik Bidan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.2) Praktik perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal ini hanya

untuk pelayanan KB sederhana. 3) Pelayanan KB Bergerak.

3. Jaringan / Jejaring Faskes KB Jaringan Faskes KB adalah Fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina

sebagai berikut : a. Puskesmas Pembantu (Pustu);

b. Bidan di desac. Puskemas Keliling (Pusling);

Jejaring Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina setelah melakukan perjanjian kerjasama, yaitu :a. Praktek Bidanb. Pos Pelayanan Terpadu (Pustu)c. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)d. Pos Bersalin Desa ( Polindes)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Praktik Bidan sebagai jejaring puskesmas pembina, terdiri atas:a. Surat Ijin Praktik (SIP);b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);c. PKS antara Praktik Bidan dengan puskesmas pembinanya (terlampir);d. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan

KB dalam JKN.

Dalam menetapkan Praktik Bidan sebagai jejaring, puskesmas melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis sebagai berikut :

a. Lingkup Pelayanan KB Sederhana, meliputi:1) Sumber daya manusia, memiliki sertifi kat pelatihan : Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/Konseling) KB.

2) Kelengkapan sarana penunjang pelayanan KB, mempunyai : Materi KIE; Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK); Tensimeter; Safety Box;Formulir, register, kartu pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana.

3) Komitmen pelayanan KB Adanya jadwal pelayanan KB.

b. Lingkup Pelayanan KB Lengkap, meliputi:1) Sumber daya manusia, memiliki sertifi kat pelatihanKomunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/Konseling) KB Contraceptive Technology Update (CTU) IUD dan Implan Pelatihan Vasektomi


10

2) Kelengkapan sarana penunjang pelayanan KB, mempunyai : Materi KIE; Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK); Tensimeter; Obgyn Bed; Safety Box; IUD Kit; VTP Kit; Implan Removal Kit; Sterilisator;Formulir, register, kartu pencatatan dan pelaporan KB.

3) Komitmen pelayanan KB Adanya jadwal pelayanan KB.

Faskes KB dapat diklasifi kasikan menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan ruang lingkup pelayanan KB (Tabel 1). Faskes KB merupakan bagian dari Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan dengan perincian sebagai berikut :a. Faskes Tingkat Pertama terdiri dari :

1) Faskes KB Sederhana.2) Faskes KB Lengkap.

b. Faskes Tingkat Lanjutan terdiri dari :1) Faskes KB Sempurna.2) Faskes KB Paripurna.

Tabel 1.Klasifikasi Faskes KB Berdasarkan Lingkup Pelayanan

No. Lingkup Pelayanan

FaskesKB

Sederhana

FaskesKB

Lengkap

FaskesKB

Sempurna

FaskesKB

Paripurna1. Konseling

2. Pemberian Kondom

3. Pelayanan Pil KB

4. Pelayanan Suntik KB

5. Pelayanan IUD/Implan -

6.Pelayanan Vasektomi/MOP

- -

7. Pelayanan Tubektomi/MOW - -

8.Rekanalisasi dan penanggulangan Infertilitas

- - -

9.

Penanggulangan Efek Samping (sesuai kemampuan) dan upaya rujukan


11

Dalam menyelenggarakan pelayanan KB, tenaga kesehatan yang diperlukan di Faskes tingkat pertama adalah Dokter atau Bidan terlatih yang melaksanakan pelayanan KB.

Tenaga yang diperlukan untuk melayani KB di Faskes Tingkat Lanjutan:

Tabel 2.Tenaga Untuk Melayani KB di Faskes Tingkat Lanjutan

No Pelayanan Tenaga1. Tubektomi Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, Dokter

Spesialis Anestesi2. Vasektomi Dokter Spesialis Urologi/ Dokter Spesialis Bedah/

Dokter Umum yang mendapat pelatihan untuk melayani vasektomi

3. IUD Dokter/Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU IUD4. Implan Dokter/Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU

Implan5. Administrasi Tenaga Administrasi peralatan dan pelaporan

pelayanan KB

Tabel 3.Klasifikasi Faskes KB

Berdasarkan Persyaratan Minimal Tenaga Kesehatan

Klasifikasi TenagaSederhana Dokter/Bidan/Perawat Kesehatan V

Administrasi V/0Lengkap Dokter/Bidan/Perawat Kesehatan V

Administrasi V/0Sempurna Dokter VV

Bidan VVPerawat Kesehatan VVAdministrasi VV

Paripurna Dokter VVBidan VVPerawat Kesehatan VVAdministrasi VV

V : Boleh terisi salah satu atau keduanyaVV : Harus terisi dan tidak bernilai nol “0”V/0 : Boleh terisi atau boleh bernilai nol “0”


12

B. Pengorganisasian Dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN maka diperlukan

suatu pengorganisasian dalam bentuk Kelompok Kerja KB JKN secara berjenjang, yaitu Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

1. Tugas dan Fungsi Pokja KB JKN a. Pusat

1) Menelaah usulan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

2) Memberikan arahan agar peningkatan dan pengembangan program KB dalam JKN dapat terlaksana dengan baik.

3) Menyiapkan kebijakan, strategi dan pedoman program peningkatan dan pengembangan program KB dalam JKN.

4) Melakukan advokasi dan sosialisasi program peningkatan dan pengembangan program KB dalam JKN.

5) Melakukan kerjasama dengan unit sektor terkait/lembaga swadaya/organisasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan KB dalam JKN.

6) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja provinsi dalam bidang administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Tabel 4.Klasifikasi Faskes KB

Berdasarkan Persyaratan Minimal Sarana Faskes KB

Sederhana Lengkap Sempurna Paripurna

Konseling Kit Konseling Kit Konseling Kit Konseling Kit

BP3K BP3K BP3K BP3K

Tensimeter Tensimeter Tensimeter Tensimeter

Timbangan

Berat Badan

Timbangan Berat

Badan

Timbangan Berat

Badan

Obgyn Bed Obgyn Bed Obgyn Bed

IUD KIT IUD KIT IUD KIT

Implant

Removal Kit

Implant Removal

Kit

Implant Removal

Kit

VTP Kit VTP Kit VTP Kit

Minilaparotomi

Kit/Laparoskopi

Minilaparotomi

Kit/Laparoskopi


13

b. Provinsi1) Mengusulkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan

KB ke kantor BKKBN Pusat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

2) Memberi fasilitasi kepada kabupaten/kota agar peningkatan dan pengembangan program KB JKN dapat terlaksana dengan baik.

3) Menyiapkan dukungan pelaksanaan kebijakan, dan strategi operasional penyelenggaraan Pelayanan KB dalam JKN.

4) Melakukan upaya peningkatan komitmen operasional dan peran stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

5) Menyiapkan materi dan media KIE, tenaga, serta sarana pelayanan KB dalam JKN.6) Memfasilitasi kegiatan KIE penyelenggaraan pelayanan KB JKN.7) Melakukan kerjasama dengan unit sektor terkait/lembaga swadaya / organisasi

masyarakat dalam meningkatkan pelayanan KB dalam JKN.8) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja kabupaten / kota dalam bidang

administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

c. Kabupaten dan Kota1) Mengusulkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan

KB ke kantor perwakilan BKKBN provinsi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

2) Menyiapkan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (dokter dan bidan) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

3) Melaksanakan kebijakan dan strategi operasional penyelenggaraan Pelayanan KB dalam JKN.

4) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja kabupaten dan kota dalam bidang administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

5) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM untuk membangun komitmen dalam melaksanakan pelayanan KB dalam JKN.

d. Kecamatan1) Menyusun perencanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB di tingkat

Kecamatan.2) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM

dalam melaksanakan pelayanan KB dalam JKN.3) Memberikan fasilitasi dan dukungan pelayanan KB dalam JKN kepada peserta

termasuk pemantauan ketersediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan.

4) Mengendalikan operasional penggerakan lini lapangan.5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB.

e. Desa/Kelurahan1) Melakukan pemutahiran data keluarga (PUS PBI dan PUS Bukan PBI) dan peta PUS

untuk sinkronisasi sasaran KB dalam JKN.2) Melakukan pembinaan penggunaan R/I/PUS sebagai dasar pemenuhan kebutuhan

alat dan obat kontrasepsi serta pembinaan kesertaan ber-KB.3) Menyusun perencanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB.4) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan unit/sektor terkait,

LSM/LSOM dalam melaksanakan pelayanan KB dan rujukan.5) Menyelenggarakan operasional penggerakan lini lapangan (KIE, Pelayanan KB, dan

Pembinaan Institusi Masyarakat).


14

6) Memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan KB.

7) Memfasilitasi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN.

2. Susunan Organisasi Kelompok Kerja KB JKN, terdiri dari : a. Pusat Pelindung : 1. Menteri Kesehatan RI 2. Kepala BKKBN 3. Direktur Utama BPJS Kesehatan Penasehat : 1. Deputi Bidang KB dan KR BKKBN 2. Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI 3 Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Ketua I : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN Ketua II : Direktur Bina Kesehatan Ibu,Kemenkes RI Ketua III : Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, BPJS Kesehatan Sekretaris I : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta, BKKBN Sekretaris II : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI Sekretaris III : Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan

Anggota : 1. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, BKKBN

2. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN 3. Direktur Advokasi dan KIE, BKKBN 4. Direktur Bina Lini Lapangan, BKKBN 5. Direktur Pelaporan dan Statistik, BKKBN 6. Kepala Biro Perencanaan, BKKBN 7. Kepala Biro Keuangan dan BMN, BKKBN 8. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RI 9. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan 10. Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan 11. Perwakilan Pengurus Besar IDI 12. Perwakilan Pengurus Besar IBI 13. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

Pusat 14. Perwakilan Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Pusat 15. Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)

pusat 16. Perwakilan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Primer Indonesia (PKFI) Pusat 17. Organisasi unsur mitra kerja pelayanan KB

Kelompok kerja KB JKN di Tingkat Pusat akan ditetapkan oleh Menko Kesra.b. Provinsi Pelindung : Gubernur Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi 2. Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan


15

Ketua I : Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ketua III : Asisten/Kepala Biro yang menangani bidang kesra Tingkat Provinsi Sekretaris I : Kepala Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Sekretaris II : Kepala Bidang di Biro Yansos SETDA Sekretaris III : Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan

Anggota : 1. Kepala SKPD KB Provinsi 2. Eselon III Dinkes Provinsi 3. Eselon III Perwakilan BKKBN Provinsi 4. Eselon III Biro yang menangani Kesra 5. Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan 6. Unsur Perwakilan Bappeda 7. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ERSI)

Pusat 8. Perwakilan/Pengurus Daerah Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) 9. Perwakilan/Pengurus Daerah Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh

Indonesia (ADINKES) 10. Perwakilan / Pengurus Daerah Perhimpunan Klinik dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) 11. Unsur organisasi mitra kerja pelayanan KB Tk Prov (IBI, IDI, Persi, TP

PKK, dll). Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

c. Kabupaten dan Kota Pelindung : Bupati/Walikota Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota 2. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ketua : Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Sekretaris I : Kepala Bidang KB SKPD KB Kabupaten dan Kota Sekretaris II : Kepala Bidang yang menangani KB di Dinkes Anggota : 1. Perwakilan dari SKPD Kabupaten dan Kota 2. Unsur Pemda (setda/Biro Kesra/Sosial) 3. Unsur organisasi mitra kerja pelayanan KB Tingkat Kabupaten dan

Kota (IBI, IDI, Persi, TP PKK, dll). 4. Kepala Unit Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan

atau Kepala Layanan Operasional Kabupaten dan Kota Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Kabupaten dan Kota ditetapkan oleh Bupati dan Walikota.

d. Kecamatan Pelindung : Camat Penasehat : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Ketua : Kasi Kesos Kecamatan Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Kecamatan Sekretaris : PPLKB/Ka.UPT KB/Koordinator KB Anggota : 1. Unsur Kemenag 2. TP PKK


16

3. Bidan Koordinator 4. Unsur Toma/Toga. Kelompok kerja KB JKN di Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

e. Desa/Kelurahan Pelindung : Kepala Desa/Lurah Penasehat : Ketua BPD, Ketua LPM Ketua : Kaur Kesra Wakil Ketua : Bidan Desa Sekretaris : PLKB/PPKBD Anggota : 1. Aparat terkait 2. IMP 3. TP PKK 4. Toma/Toga Dukungan pembiayaan rapat koordinasi kelompok Kerja JKN dibebankan pada anggaran

Rakor Desa dan dilaksanakan setiap bulan sekali.

Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

C. Pelaksanaan1. Advokasi dan KIE Advokasi dan KIE merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan

pelayanan KB dalam JKN. Kegiatan Advokasi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan KB diperuntukkan bagi pembuat kebijakan untuk memastikan semua pemangku kepentingan (stakeholders), terkait pelayanan KB dalam sistem JKN, baik di pusat, provinsi dan kabupaten dan kota, memberikan dukungan kebijakan dan komitmen operasional untuk menunjang pelaksanaan, baik dalam aspek regulasi, infrastruktur, sarana prasarana, SDM, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta dukungan penganggaran yang memadai. Sementara komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan dalam konteks untuk memastikan terjadinya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat, memiliki kepedulian dan peran serta dalam program JKN pada umumnya.

a. Advokasi Kegiatan advokasi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan

mempengaruhi praktek para pembuat kebijakan, (termasuk pemberi layanan kesehatan dan KB) badan legislatif, tokoh masyarakat, agama dan adat, sehingga mereka mampu menciptakan lingkungan yang kondusif.1) Tujuan Tujuan advokasi penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN adalah :

a) Meningkatkan dukungan dan komitmen pemangku kepentingan (eksekutif dan legislatif) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

b) Meningkatkan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan kota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

c) Meningkatkan partisipasi dan kerjasama semua institusi formal dan informal dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

d) Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi KB dalam JKN.


17

2) Sasaran a) Kementerian dan Lembaga di Pusat terkait penyelenggaraan Pelayanan KB.b) Kepala Pemerintahan dalam semua tingkatan: Gubernur dan Bupati/Walikota,

Camat dan Kepala Desa/Lurah.c) Lembaga legislatif, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten

dan Kota.d) Pimpinan organisasi massa/kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi profesi, universitas/perguruan tinggi serta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam semua tingkatan.

e) Pimpinan media massa cetak, media elekronik dan jejaring sosial media.f) Penyedia layanan kesehatan, baik perorangan maupun di fasilitas kesehatan yang

sudah memberikan pelayanan KB maupun yang belum memberikan pelayanan KB.

3) Pelaksanaan Advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan pada Tingkat

Pusat dan Daerah.a) Pusat Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah pusat dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN.

b) Provinsi Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah provinsi dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

c) Kabupaten dan Kota Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah kabupaten dan kota

serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN yang terkait pelaksanaan di wilayah kabupaten dan kota, terutama untuk mendekatkan pelayanan KB ke masyarakat dan meningkatkan komitmen masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

4) Bentuk dan Media Advokasi Untuk menentukan bentuk dan media advokasi, terlebih dahulu dilakukan analisis

situasi terkait dengan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pelayanan KB JKN. Selanjutnya memetakan stakeholders kunci yang terkait pelayanan KB, serta isu-isu yang berkembang terkait pelayanan KB. Bentuk-bentuk advokasi antara lain:a) Seminar eksekutif dengan sasaran Pemerintah Daerah (Gubernur, Walikota,

Bupati, DPRD)b) Dialog interaktif c) Lokakaryad) Kunjungan kerjae) Audiensi dengan stakeholders, tokoh masyarakat-tokoh agamaf) Kunjungan ke redaksi media dan konferensi persg) Lobbyh) Audiensii) Pembentukan jaringan ahli dan pemerhati permasalahan pelayanan kesehatan

dan Keluarga Berencana Selanjutnya, penggunaan media advokasi tergantung dengan permasalahan,

hubungan sebab akibat munculnya masalah dan dimana permasalahan itu berada.


18

Ketajaman dalam merumuskan masalah mempermudah solusi pemecahan masalah penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

Secara umum, media advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN adalah:a) Advokasi kit (berisi VCD multi media, fi lm pendek, lembar paparan, lembar fakta

(factsheet) terkait pelayanan KB, kependudukan dan keterkaitan dengan sektor-sektor lain).

b) Talkshow / Dialog Interaktif di televisi dan radioc) Advertorial di koran atau majalahd) Media luar ruang, seperti billboard atau baliho, untuk membangun kesadaran

bersama dan kepekaan stakeholderse) TVC (TV Commercial) atau Iklan layanan Masyarakat (PSA)f) Roundtable discussiong) Dll

b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KIE mengacu pada intervensi program yang komprehensif, yakni merupakan bagian

integral dari program pembangunan suatu negara, yang bertujuan untuk mencapai perubahan. KIE menggunakan kombinasi teknologi komunikasi, pendekatan dan proses secara fl eksibel dan partisipatif. Titik awal KIE adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemecahan suatu masalah atau membangun dukungan dari sasaran terhadap sebuah isu yang terkait dengan sebuah program.1) Tujuan

Tujuan KIE Pelayanan KB dalam JKN sebagai berikut :a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat

yang belum ber-KB sehingga tercapai penambahan peserta KB baru.b) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat

yang sudah ber-KB sehingga tercapai kelestarian kesertaan ber-KBc) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat

tentang kesehatan reproduksi

2) Sasaran Sasaran KIE dipilah menjadi sasaran langsung (penerima akhir) dan sasaran tidak

langsung. Sasaran tidak langsung diharapkan dapat meneruskan pesan kepada sasaran langsung.

Sasaran langsung meliputi :a) PUS yang belum ber-KB (ibu hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, dan

tidak ingin anak lagi)b) Peserta KB aktif

Sasaran tidak langsung meliputi :a) Tokoh masyarakat,b) Tokoh agamac) Tokoh adat d) Tokoh partai politik

3) Pelaksanaan KIE penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan pada Tingkat Pusat

dan Daerah.


19

a) Tingkat pusat dan daerah lebih banyak memanfaatkan media above the line yang menempatkan seluruh individu, keluarga, dan masyarakat sebagai sasaran umum dengan pesan yang bersifat umum.

b) Tingkat Kabupaten dan Kota dan lini lapangan, lebih banyak memanfaatkan media below the line dan komunikasi langsung yang memilah individu, keluarga dan masyarakat sebagai sasaran spesifi k sesuai dengan isi pesan program yang disampaikan.

4) Bentuk dan Media KIE Bentuk dan media KIE yang dapat dilakukan dalam Pelayanan KB dalam JKN sebagai

berikut :a) KIE Massa adalah KIE yang dilakukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar,

heterogen, dan anonim melalui media cetak elektronik atau media tradisional (pentas seni dan budaya) sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak pada waktu yang bersamaan.

b) KIE Kelompok, adalah KIE yang dilakukan kepada sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

c) KIE Perorangan, adalah KIE yang dilakukan kepada orang/individu langsung maupun tidak langsung dengan teknik komunikasi interpersonal.

Media KIE yang digunakan dalam Pelayanan KB dalam JKN antara lain :a) Media Luar Ruang (Billboard, Poster, Mural)b) Media Massa Cetak (Koran, Majalah, Buku, Tabloid)c) Media Massa Elektronik (TV, Radio, Radio Komunitas, Internet)d) Media Jejaring Sosiale) Leafl et dan Brosur

2. Penggerakan Kesertaan Ber-KB Penggerakan adalah upaya peningkatan kepedulian individu, keluarga dan masyarakat

dalam proses pembangunan menyangkut keikutsertaan dalam meningkatkan kepedulian individu, keluarga dan masyarakat untuk tahu, mau dan mampu melaksanakan program KB.

1) Tujuan penggerakan sumber daya program pembinaan kesertaan ber-KB dalam JKN adalah :a. untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan peran serta individu, keluarga dan

masyarakat dalam setiap kegiatan keluarga berencanab. untuk meningkatkan partisipasi aktif dari individu, keluarga dan masyarakat itu

sendiri, sehingga menjadi kelompok yang berdaya, bekerja secara mandiri dalam mengembangkan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya.

2) Sasaran penggerakan dipilah menjadi sasaran langsung (penerima akhir) dan sasaran tidak langsung. Sasaran tidak langsung diharapkan dapat meneruskan pesan kepada sasaran langsung.Sasaran langsung meliputi :a. PUS yang belum ber-KB (ibu hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, dan tidak

ingin anak lagi)b. Peserta KB aktif


20

Sasaran tidak langsung meliputi :a. Tokoh masyarakat,b. Tokoh agamac. Tokoh adat d. Tokoh partai politik

3) Pelaksanaan 1) Persiapan

a) Pengumpulan Data dan Informasi, yang mencakup sumber daya, kelembagaan, berbagai kebijakan, sarana dan prasarana, dana sesuai dengan kebutuhan.

b) Identifi kasi masalah penggerakan adalah keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain dan dampak pada pencapaian tujuan.

c) Masalah dapat dianalisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan, alternatif pemecahan masalah yang akan dihadapi sehingga dapat dirumuskan upaya pemecahan, cara mencapai tujuan serta waktu pelaksanaan.

2) Pelaksanaana) Penggalangan Dukungan Penggalangan dukungan dalam melaksanakan penggerakan kesertaan ber-KB

melalui komitmen yang tinggi di setiap tingkatan khususnya dari lembaga legislatif, eksekutif, LSOM, pihak swasta maupun perorangan.

b) Keterpaduan Kegiatan Komitmen operasional yang menumbuhkan kesediaan untuk melaksanakan

penggerakan kesertaan ber-KB dalam JKN yang dilanjutkan dengan kegiatan fi sik operasional di lapangan.

i) Melakukan Sosialisasi Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk orientasi, bimbingan, fasilitasi,

pelatihan, penyebaran bahan informasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap serta keterampilan individu, keluarga dan masyarakat.

ii) Mobilisasi Penggerakan Melakukan mobilisasi penggerakan untuk meningkatkan pemahaman secara

menyeluruh ke semua tempat diberbagai tingkatan. Dari hasil pemahaman dan kesadaran tersebut selanjutnya dilakukan pelayanan KB. Mobilisasi penggerakan perlu untuk menyediakan sarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, seperti penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan KB.

Penggerakan dan mobilisasi kelompok masyarakat, dapat dilakukan dengan cara:1) Melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama;2) Mengidentifi kasi norma masyarakat, adat dan kebiasaan kelompok masyarakat;3) Mengidentifi kasi bentuk-bentuk kegiatan yang ada di masyarakat untuk

penyebaran informasi;4) Mengorganisasikan kelompok dalam membantu program KB;5) Menggerakkan kelompok melalui pertemuan, diskusi kelompok, seni tradisional

dan pertunjukan langsung.

iii) Kegiatan Momentum Kegiatan momentum yang dapat dimanfaatkan untuk penggerakan antara lain

kerjasama dengan mitra kerja seperti TNI, POLRI, PKK, Organisasi Profesi (IDI,POGI, IBI,PPNI, dll) dan organisasi keagamaan dan kegiatan lainnya. Untuk mengetahui hasil penggerakan dapat dievaluasi melalui hasil kegiatan


21

seperti kesertaan ber KB dan pencapaian peserta KB baru.iv) Pertemuan/Rapat Koordinasi Pertemuan/rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi koordinasi

dan menyiapkan langkah-langkah untuk membina hasil penggerakan yang telah dicapai serta melanjutkan kegiatan yang tertunda.

Jenis pembinaan meliputi: (1) Pembinaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota, Kecamatandan

Tingkat Desa/Kelurahan.(a) Melalui pertemuan koordinasi pokja dengan komponen terkait yang

dilakukan setiap periode tertentu sesuai rencana kerja (triwulan)(b) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional, seperti :(i) Pertemuan rutin IMP/kader secara berjenjang, staf meeting, pembinaan

dari Pusat ke Provinsi dan Kab/Kota, pertemuan UPT/Koordinator, pertemuan PLKB/PKB;

(ii) Rakor Desa/Rakor Kecamatan; Rakor Kabupaten dan Kota.(2) Pembinaan Tidak Langsung dapat dilakukan melalui video conference,

internet, umpan balik (feedback) laporan.(3) Pembinaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota, Kecamatandan

Tingkat Desa/Kelurahan.(c) Melalui pertemuan koordinasi pokja dengan komponen terkait yang

dilakukan setiap periode tertentu sesuai rencana kerja (triwulan)(d) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional, seperti :

(iii) Pertemuan rutin IMP/kader secara berjenjang, staf meeting, pembinaan dari Pusat ke Provinsi dan Kab/Kota, pertemuan UPT/Koordinator, pertemuan PLKB/PKB;

(iv) Rakor Desa/Rakor Kecamatan; Rakor Kabupaten dan Kota.(4) Pembinaan Tidak Langsung dapat dilakukan melalui video conference,

internet, umpan balik (feedback) laporan.

3. Pelayanan KB

a. Ruang Lingkup1) Pelayanan KB di Faskes Pelayanan KB di Faskes disesuaikan dengan klasifi kasi Faskes KB seperti tercantum

di atas. (halaman 10)2) Pelayanan KB oleh Praktik Bidan atau Praktik Perawat Apabila di suatu kecamatan tidak tersedia tenaga dokter dengan penetapan dari

Kepala Dinkes setempat, maka Bidan maupun Perawat dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB. Ruang lingkup pelayanan :a) Praktik Bidan mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana

sampai dengan lengkap (tanpa Vasektomi)b) Praktik perawat mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana

3) Pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB Ruang lingkup pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB mencakup pelayanan KB yang

diberikan di Faskes KB sederhana sampai lengkap disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dan sarana penunjang pelayanan KB.


22

b. Prosedur pelayanan 1) Sistem Pelayanan KB Sistem pelayanan KB di Faskes meliputi:

a) Pelayanan KB dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta menerapkan pilihan kontrasepsi secara cafetaria.

b) Mengisi lembar informed consent untuk setiap pelayanan KB suntik, IUD/implan, vasektomi dan tubektomi.

c) Pelayanan KB di Faskes dilakukan melalui pendekatan satu atap (one stop service) artinya setiap klien/calon klien potensial yang membutuhkan pelayanan KB, dapat dilayani kebutuhan KIEnya di beberapa unit terkait, dan setelah dilakukan promosi dan KIP/Konseling serta pengambilan keputusan mengenai metode kontrasepsi yang dipilih, maka dilakukan pelayanan medis KB di tempat yang telah ditetapkan.

d) Pelayanan dilakukan secara terpadu dengan komponen kesehatan reproduksi lainnya, antara lain dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (PP-IMS) dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (dalam hal ini pemberian informasi tentang KB).

e) SDM dan sarana prasana yang tersedia harus memenuhi ketentuan. f) Semua tindakan harus terdokumentasi dengan baik. g) Harus ada sistem monitoring, evaluasi dan umpan balik dari klien dalam rangka

pengendalian kualitas pelayanan.h) Ayoman pasca pelayanan.

2) Sistem Rujukan Pelayanan KB Sistem rujukan diciptakan untuk mengendalikan mutu dan biaya secara terpadu dan

berkesinambungan. Perhatian khusus terutama ditujukan untuk menunjang upaya penurunan angka kejadian efek samping dan komplikasi penggunaan kontrasepsi.

Tata Laksana Pelayanan KB dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sesuai kebutuhan

medis. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan hanya dapat diberikan atas rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan lainnya. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan pada keadaaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan klien.

Sistem rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horisontal :a) Rujukan Vertikal Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud merupakan rujukan antara pelayanan KB

yang berbeda tingkatan, dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya (rujuk balik).

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila :i) Klien membutuhkan pelayanan KB spesialistik atau subspesialistik.ii) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan KB sesuai dengan kebutuhan klien

karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan

yang lebih rendah dilakukan apabila :i) Pelayanan KB dapat ditangani oleh tingkatan Faskes yang lebih rendah sesuai

dengan kompetensi dan kewenangannya;ii) Klien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan


23

Faskes yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efi siensi dan pelayanan jangka panjang, dan/atau;

iii) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.

b) Rujukan Horizontal Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud merupakan rujukan antar pelayanan

kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Rujukan horizontal dapat berlangsung sebagai berikut :

i) antara Faskes tingkat pertama dan Faskes tingkat pertama lainnya:

(1) antar internal (antar petugas) di Faskes tingkat pertama;(2) antara puskesmas dan rumah sakit D Pratama atau laboratorium;(3) antara puskesmas dan klinik pratama;(4) antara puskesmas dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang bekerjasama

dengan BPJS Kesehatan;(5) antara klinik pratama dan rumah sakit D pratama atau laboratorium;(6) antara rumah sakit D pratama dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;(7) antara klinik pratama dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.ii) antara Faskes tingkat lanjutan dan Faskes tingkat lanjutan lainnya.

(1) antar internal (antar bagian/unit pelayanan) di suatu rumah sakit atau klinik utama;

(2) antara rumah sakit umum dan klinik utama;(3) antara rumah sakit khusus dan klinik utama;(4) antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;

Pelaksanaan pelayanan rujukan didasarkan kriteria sebagai berikut :a) Pelayanan KB belum/tidak tersedia pada Faskes tersebut;b) Komplikasi yang tidak bisa ditangani oleh Faskes tersebut;c) Kasus-kasus yang membutuhkan penanganan dengan sarana/teknologi yang

lebih canggih/memadai.

Dalam melaksanakan rujukan harus diberikan :a) Konseling tentang kondisi klien yang menyebabkan perlu dirujukb) Konseling tentang kondisi yang diharapkan/ diperoleh di tempat rujukanc) Informasi tentang Faskes tempat rujukan ditujud) Pengantar tertulis kepada Faskes yang dituju mengenai kondisi klien saat ini

dan riwayat sebelumnya serta upaya/tindakan yang telah diberikane) Bila perlu, berikan upaya stabilisasi klien selama di perjalananf) Klien didampingi perawat/bidan selama menuju tempat rujukan karena kondisi

klien.g) Menghubungi Faskes rujukan agar diberikan pertolongan segera saat klien tiba

3) Alur pelayanan KB Alur pelayanan KB digambarkan dalam bagan 1,2 dan 3 di bawah ini menurut Faskes

KB yang melayani sebagai berikut :a) Alur Pelayanan KB di Praktik Dokter dan Praktik Bidan b) Alur Pelayanan KB di Faskes Tingkat Pertamac) Alur Pelayanan KB di Faskes Rujukan


24

Bagan 1ALUR PELAYANAN KB DI PRAKTIK DOKTER DAN PRAKTIK BIDAN

Peserta Datang

Pendaftaran

Setuju

Ya

TidakKIP/K

KIP/K dengan ABPK

Penapisan Klien/Kelaikan Medis

Informed Consent

Dilakukan Pelayanan KB

Pemantauan Medis &pemberian nasehat

Pasca Tindakan

Laik TidakLaik

Rujuk

Penjelasan :1. Calon klien atau klien KB datang ke Praktik Dokter dan Bidan mendaftar ke petugas

dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS dan mendapat K/IV/KB.2. Dokter dan Bidan memberikan KIP/K kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang

dikehendaki.3. Setelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus

untuk pelayanan Suntik, IUD, Implan dan vasektomi maka dilakukan penapisan klien/kelaikan medis untuk mengetahui eligilibilitas metode kontrasepsi yang dipilih.

4. Jika tidak ditemukan kontraindikasi medis penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih maka perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir infomed consent (Khusus suntik, IUD dan Implan).


25

Bagan 2ALUR PELAYANAN KB DI FASKES TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS)

Peserta Datang

UGD

Poli KBdan KTA

KIP/K denganABPK

Rujukan Setuju

Ya

Pemeriksaan Fisik danPenunjang

(Jika diperlukan)

TidakKIP/K

Instalasi rawat jalandan rawat inap

Informed Consent

DilakukanPelayanan KB

Pemantauan Medis & pemberian nasehat Pasca Tindakan

5. Setelah Pelayanan KB diberikan, dokter atau bidan memantau hasil pelayanan KB dan memberikan nasehat pasca pelayanan KB sebelum klien pulang dan kontrol ulang.

6. Jika ditemui kontraindikasi medis penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih maka klien perlu dirujuk ke Faskes yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi yang dipilih.

Penjelasan :1. Calon klien atau klien KB datang ke IGD atau Instalasi Rawat Jalan dan Rawat

Inap Praktik mendaftar ke petugas dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan dan mendapat K/IV/KB.

2. Dokter dan atau Bidan memberikan KIP/Konseling kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang dikehendaki


26

3. Apabila Dokter dan atau Bidan menemukan kontraindikasi pelayanan KB yang dikehendaki klien maka perlu dirujuk ke Faskes KB yang lebih lengkap/sesuai dengan membuat surat rujukan.

4. Setelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan suntik, IUD, implan dan atau vasektomi perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir informed consent, apabila klien tidak setuju perlu diberikan KIP/Konseling ulang.

5. Setelah pelayanan KB, dokter dan bidan memantau hasil pelayanan KB dan memberikan nasehat pasca pelayanan kepada klien KB sebelum klien pulang dan kontrol kembali.


27

Penjelasan :1. Calon klien atau klien KB datang ke IGD atau Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap

Praktik mendaftar ke petugas dengan menunjukkan surat pengantar rujukan, kartu kepesertaan BPJS Kesehatan dan mendapat K/IV/KB.

2. Dokter atau Bidan di UGD, Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap memberikan KIP/Konseling kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang disarankan

3. Setelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan suntik, IUD, implan, vasektomi dan tubektomi, perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir informed consent, apabila klien tidak setuju perlu diberikan KIP/Konseling ulang

4. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fi sik dan penunjang untuk menghindarkan kontraindikasi tindakan sebelum klien menyepakati informed consent yang telah dipahami.

5. Setelah pelayanan KB, dokter memantau hasil pelayanan KB dan memberikan nasehat pasca pelayanan kepada klien KB sebelum klien pulang dan kontrol kembali.

6. Dokter memberikan feedback rujukan pelayanan KB yang telah ditindaklanjuti untuk dipantau oleh Faskes perujuk.

c. Pembinaan kesertaan ber-KB Pembinaan kesertaan ber-KB dilakukan oleh petugas lapangan KB/penyuluh KB atau

petugas yang berfungsi sebagai PLKB. Pembinaan dilakukan terutama terkait dengan:1) Merujuk jika terjadi efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian

metode kontrasepsi. Upaya untuk memantau terhadap timbulnya efek samping, komplikasi dan kegagalan

metode kontrasepsi serta penanganannya perlu dilakukan melalui optimalisasi “Survailan Pasca Pemasaran (SPP)” yang dilakukan oleh petugas lapangan KB. Kegiatan yang dilakukan adalah: a) Kunjungan rumah secara Intensif dalam rangka pembinaan kepada klien KB.b) Pemberian KIE kepada klien agar tetap patuh dalam menggunakan kontrasepsi

secara benar dan patuh terhadap kunjungan ulang secara tepat waktu untuk mencegah risiko efek samping dan komplikasi serta kegagalan penggunaan kontrasepsi.

Apabila terjadi komplikasi dan efek samping setelah tindakan atau pelayanan, klien disarankan untuk segera pergi ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Penanganan komplikasi dan efek samping dapat mengurangi angka ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi oleh karena itu penapisan kesehatan penting dilakukan.

2) Mengatasi rumor yang timbul akibat efek samping Dalam upaya mengatasi rumor tentang kontrasepsi yang ada di masyarakat, tokoh

agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, individu atau kelompok (paguyuban) yang menggunakan metode kontrasepsi tertentu dapat diberdayakan. Selain itu peran serta provider sangat diperlukan untuk menepis rumor seputar penggunaan metode kontrasepsi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai model komunikasi.

Pembinaan kesertaan ber KB dapat juga dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat melalui kelompok kegiatan (poktan), sebagai berikut:


28

1) Program Bina Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan memberikan KIE pada saat pertemuan kelompok kepada klien KB yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk tetap menggunakan kontrasepsi.

2) Menyelenggarakan Lomba-Lomba seperti Lomba Peserta KB Lestari, Lomba Keluarga Harmonis, Lomba KB Perusahaan, Lomba Kelompok KB Pria, Lomba Kader BKB, BKR, BKL, UPPKS, dll untuk menjaga kelestarian penggunaan kontrasepsi. Pemenang atau Peserta Lomba dapat menjadi motivator yang handal dan potensial di lingkungan.

3) Pemberdayaan PA (Peserta KB Lestari 10, 15, 20 tahun) dan Pasangan Keluarga Harmonis untuk berperan serta sebagai Kader.

4) Pembentukan paguyuban Peserta KB, dalam memantapkan perilaku penggunaan alokon.

5) Memberdayakan kader BKB, BKR, BKL, UPPKS, Posyandu dan Poskesdes untuk melakukan Pembinaan kesertaan ber KB.

Dalam melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB, Kader/Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB/Petugas yang berfungsi sebagai PLKB dapat memanfaatkan register PUS (R/I/PUS).

4 Jaminan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Jaminan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (alokon) adalah untuk mewujudkan kondisi

agar setiap PUS dapat dengan mudah dan aman memilih, memperoleh dan menggunakan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan pilihannya kapanpun dibutuhkan.

Penyediaan alokon program untuk menjamin kelangsungan kesertaan ber-KB dan kelangsungan Program Kependudukan dan KB, terutama yang menyangkut penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terkait dengan pelayanan dasar program Keluarga Berencana. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi ini juga terkait langsung dengan Fungsi BKKBN atas nama pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa penyediaan alat dan obat kontrasepsi menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, BKKBN sebagai instansi yang membidangi KB berkewajiban memenuhi alat dan obat kontrasepsi bagi PUS peserta JKN.

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi diperuntukkan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik PBI maupun non PBI mengikuti sub sistem distribusi baku yang telah ditetapkan oleh BKKBN berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 286/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Penyimpanan dan Penyaluran alat/obat Kontrasepsi dan non kontrasepsi Program KB Nasional. Penyediaannya dilakukan berdasarkan perhitungan rencana kebutuhan sasaran pelayanan KB. Adapun jenis alat/obat kontrasepsi yang disediakan BKKBN bagi peserta JKN adalah sistem cafetaria:a. Kondomb. Pil Kombinasic. Suntikan 3 bulanand. Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)/Susuk KBe. IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)f. Alat & obat kontrasepsi baru sesuai kebijakan Pemerintah


29

Alokon merupakan barang persediaan yang memiliki nilai sangat strategis, baik dalam menunjang operasional Program Kependudukan dan KB maupun dalam hal anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pembeliannya sangat besar yang bersumber dari APBN. Untuk itu alokon tersebut harus dikelola dan dicatat dalam akuntansi barang persediaan dengan baik, dengan memperhatikan prosedur/ketentuan-ketentuan tentang penerimaan, penyimpanan dan pendistribusiannya.

a. Perencanaan Kebutuhan Alkon Perencanaan kebutuhan alkon dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Pusat

sampai ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan basis data kepesertaan JKN serta mempertimbangkan pola method mix kontrasepsi dan stock alkon. Perencanaan di tingkat lapangan dapat menggunakan R/I/PUS yang memuat informasi mengenai PUS dan metode kontrasepsi yang digunakan. Register ini diisi oleh kader bersama dengan PLKB sebagai bagian dari pengendalian di lapangan.

b. Penerimaan dan Penyimpanan Termasuk Pemeliharaan dan Pengamanan Alokon Penerimaan alokon dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memeriksa

kelengkapan administrasi. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk meyakinkan bahwa barang yang dikirim telah sesuai dengan jumlah pesanan, kualitas dan persyaratannya. Untuk itu hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara penerimaan barang. Penyimpanan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penerimaan barang yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan melalui standarisasi penataan barang berdasarkan pada sistem First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO). Dalam penyimpanan barang khususnya alokon mengikuti standarisasi penyimpanan dari pabrik.

c. Pendistribusian Penyaluran atau pendistribusian merupakan rangkaian kegiatan perpindahan barang

dari suatu tempat ke tempat lain. Alokon dapat didistribusikan ke Faskes tingkat pertama dan tingkat lanjutan dengan syarat telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan dan telah teregistrasi dalam SIM BKKBN melalui Kartu Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/14). Penyaluran alokon dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan pelayanan KB.

Tabel 4.Ratio Kecukupan Stock Alat dan Obat Kontrasepsi

No. LOKASI MINIMUM MAXIMUM1. Pusat 3 Bulan 24 Bulan2. Provinsi 3 Bulan 24 Bulan3. Kabupaten/Kota 3 Bulan 24 Bulan4. Faskes KB 3 Bulan 24 Bulan5. Akseptor (khusus

akseptor Pil KB dankondom)

1 Bulan 1 Bulan


30

Bagan 4 di atas menunjukkan mekanisme distribusi alokon program KB Nasional dari tingkat pusat hingga kepada akseptor/klien (end user). BKKBN Pusat akan mendistribusikan alokon ke perwakilan BKKBN provinsi berdasarkan telaah/evaluasi dari F/V/KB tentang persediaan barang di gudang provinsi. Demikian pula halnya pendistribusian alokon dari provinsi ke SKPD KB kabupaten dan kota. Penyerahan alokon dari Perwakilan BKKBN Provinsi ke SKPD KB Kabupaten dan Kota dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Barang Persediaan, sehingga kewenangan dan tanggung jawab menjadi berada pada SKPDKB Kabupaten/Kota.

Di tingkat kabupaten dan kota, pendistribusian alokon ke puskesmas induk dilakukan berdasarkan telaah/evaluasi F/II/KB tentang laporan bulanan Faskes KB dengan tembusan kepada PPLKB/UPTD. Hasil telah penyaluran alokon dari Puskesmas induk alokon kemudian didistribusikan ke beberapa titik pelayanan, yaitu ke pustu, poskesdes/polindes atau klinik swasta selain langsung ke akseptor. Selain ke Puskesmas Induk,

Bagan 4. Mekanisme Distribusi Alokon Program KB Nasional

PUSKESDES/POLINDES

AKSEPTOR

PUSKESMASINDUK

MEKANISME DISTRIBUSI ALOKON PROGRAM KB

BKKBN PUSAT

Gudang

BKKBNPROVINSI

SKPD KBKab/Kota

DINKES KAB/KOTA

PPLKB/UPTD

PUSTU

KLINIK SWASTA

LSM/RS PEMERINTAH/SWASTA

F/V/KB

F/V/KB

F/V/KB

F/II/KB

= Dropping

= Tembusan

= koordinasi

INFORMATION :

Gudang

Gudang

Faskes KB


31

kabupaten dan kota dapat juga men-drop alokon langsung ke LSM/RS pemerintah/RS swasta berdasarkan telaah/evaluasi F/II/KB tentang laporan bulanan Faskes KB. Pendistribusian alokon dari kabupaten/kota ke Faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan harus melalui koordinasi dengan Dinkes kabupaten dan kota setempat.

SKPD KB dapat mendistribusikan alokon langsung kepada praktik Dokter atau Praktik Bidan serta praktik perawat yang langsung bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam SIM BKKBN sesuai kewenangan pelayanan KB.

d. Pemantauan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Pemantauan ketersediaan alokon harus dilakukan secara berjenjang dengan

memperhatikan rasio kecukupan stock alokon sebagaimana tercantum dalam tabel 4. Pemantauan alokon di gudang dapat menggunakan formulir F/V/KB yang dilaporkan secara berjenjang sampai ke tingkat pusat, sedangkan pemantauan alokon di tingkat Faskes menggunakan F/II/KB. Pemantauan alokon di tingkat Faskes ini dapat menggunakan forum minilokakarya antara Puskesmas dan PLKB. Pemantauan alokon di Faskes lainnya dapat menggunakan forum-forum koordinasi seperti pertemuan tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi/Pokja KB dalam JKN.

D. Pembiayaan 1. Iuran

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. Besarnya iuran JKN ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak. Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah; bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, iurannya dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja dan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah, PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah).

Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar iuran pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran dapat dilakukan diawal.

BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran sesuai dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima iuran dan dapat diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.


32

2. Cara Pembayaran Pelayanan KBa. Standar Tarif Besaran pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada Faskes berdasarkan

pada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah fasilitas kesehatan tersebut (di setiap provinsi) berada serta mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

1) Faskes Tingkat Pertama Tarif pelayanan KB pada Faskes Tingkat Pertama menggunakan tarif kapitasi

yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setiap bulannya. Pelayanan KB konseling, pemberian kondom dan pelayanan pil masuk dalam komponen pembiayaan kapitasi pada FKTP. sedangkan untuk pelayanan KB berupa pemasangan/pencabutan suntik KB, pelayanan IUD/implan, dan pelayanan sterilisasi (tubektomi dan vasektomi) pembayarannya sesuai ketentuan dalam lampiran Permenkes 59 tahun 2014.

Dengan adanya pengaturan tarif kapitasi dan pembayaran kapitasi untuk 1000 jiwa di wilayah FKTP berada maka semua peserta JKN akan mempuyai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pembayaran kompensasi. (Permenkes 59 tahun 2014 pasal 12).

2) Praktik Bidan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di kecamatan yang tidak memiliki dokter.

Tarif pelayanan keluarga berencana pada Praktik Bidan disuatu kecamatan yang tidak memiliki dokter berdasarkan ketetapan dari Dinas Kesehatan setempat menggunakan tarif non kapitasi pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setiap bulannya. (tabel no.5)

3) Praktik Perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di suatu kecamatan tanpa ada tenaga dokter dengan penetapan Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Tarif pelayanan keluarga berencana di Praktik Perawat ini belum diatur.

4) Jejaring fasilitas kesehatan KB Tarif pelayanan KB di jejaring fasilitas kesehatan KB (Praktik Bidan) menggunakan

tarif kapitasi dan non kapitasi yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Besaran tarif berdasarkan kesepakatan antara pimpinan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES).

Tabel 5Tarif Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Kebidanan

dan Neonatal (Permenkes No. 59 tahun 2014 )

No.

1.2.3.

4.

Pemasangan atau pencabutan IUD/implanPelayanan KB suntikPenanganan komplikasi KB

pelayanan KB MOP/vasektomi

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pelayanan KB Besaran Tarif Non Kapitasi


33

5) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, BPJS Kesehatan membayar

dengan sistem paket Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s, yaitu besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit. Pelayanan vasektomi dan tubektomi merupakan pelayanan KB yang dibayar dengan sistem INA-CBG’s. (terlampir)

b. Prosedur Pengajuan Klaim 1) Prosedur pengajuan klaim di Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Praktik Bidan diluar Faskes Tingkat Pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun Faskes Tingkat Pertama yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan.a) Kelengkapan administrasi klaim umum pada Faskes Tingkat Pertama antara lain:

• Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga);• Softcopy data pelayanan bagi Fasilitas Kesehatan yang telah menggunakan

aplikasi P-Care/aplikasi BPJS Kesehatan lain (untuk PMI/UTD) atau rekapitulasi pelayanan secara manual untuk Fasilitas Kesehatan yang belum menggunakan aplikasi P-Care;

• Kuitansi asli bermaterai cukup;• Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga;• Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim.

b) Kelengkapan administrasi klaim umum pada Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan antara lain:• Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga); • Softcopy luaran aplikasi;• Kuitansi asli bermaterai cukup; • Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga.• Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim

2) Prosedur pengajuan klaim bagi jejaring Faskes KB (Praktik Bidan, Praktik Dokter yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan) sebagai berikut:

Pengajuan klaim pelayanan KB satu bulan sebelumnya dilakukan setiap tanggal 3 (tiga) bulan berjalan dengan mempertimbangkan jadual pelaporan hasil pelayanan KB yang dilakukan dari Faskes ke Kabupaten/Kota yang jatuh pada tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan dan waktu yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan untuk melakukan rekapitulasi dan verifi kasi klaim yang diajukan. Verifi kasi dilakukan untuk memastikan kepesertaan JKN dan kesesuaian besaran nominal yang diklaimkan dengan jumlah pelayanan.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama membayarkan pelayanan KB ke jejaring yang diberikan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah pengajuan klaim lengkap diterima ke fasilitas kesehatan tempat menginduk.

Pengajuan klaim pelayanan KB dari jejaring ke Faskes tingkat pertama menyertakan berkas pertanggungjawaban klaim berupa:


34

a) Formulir Pencatatan Pelayanan KB (F/II/KB/14)b) Foto Kopi Kartu Peserta KB (K/I/KB/14)

E. Pencatatan dan Pelaporan 1. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB dalam JKN Data dan informasi hasil pelayanan KB dalam JKN merupakan bahan pengambilan

keputusan, perencanaan, pemantauan, dan penilaian serta pengendalian program KB dalam JKN. Oleh karena itu data dan informasi yang dihasilkan harus akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya.

Hasil pelayanan KB yang dilakukan oleh Faskes wajib dilaporkan, selain kepada BPJS Kesehatan, tembusan juga dikirim kepada SKPD KB di Kabupaten dan Kota, BKKBN Perwakilan Provinsi, serta Dinkes Kabupaten dan Kota, diberikan secara berkala, selambat-lambatnya pada minggu pertama setiap bulan dengan menggunakan formulir serta mekanisme pengelolaan data pencatatan dan pelaporan BKKBN secara manual atau berbasis teknologi informasi.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam JKN meliputi pengumpulan, pencatatan serta pengolahan dan pelaporan data dan informasi tentang kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan KB di Faskes KB yang telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan dan telah teregistrasi dalam SIM BKKBN.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan Keluarga Berencana dalam JKN dilaksanakan sesuai dengan sistem dan tata cara pencatatan dan pelaporan Program KB Nasional berbasis teknologi informasi yang telah diperbaharui pada tahun 2014. Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam JKN meliputi:a. Kegiatan Pelayanan KB di Faskes KB

Bagan 5BAGAN PENGAJUAN KLAIM

Praktik Bidan yg Bekerjasama dg BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan/Kantor Cabang, Kantor Layanan Operasional Kab./Kota Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama

PRAKTIK BIDAN

Keterangan :

= pembayaran kapitasi / Non Kapita

= pengajuan klaim

= pembayaran non kapitasi

= pembayaran Klaim INA CBGFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan


35

b. Hasil Kegiatan Pelayanan KB di Faskes KBc. Persediaan Alokon di Faskes KB

2. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB dalam JKN Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam JKN diharapkan dapat

menyediakan berbagai data dan informasi hasil pelayanan KB di seluruh Faskes KB yang telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi dalam SIM BKKBN. Adapun mekanisme dan alur pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB dalam JKN adalah sebagai berikut:a. Seluruh Faskes KB yang telah dan akan melakukan PKS dengan BPJS Kesehatan,

baik yang sudah maupun yang belum teregistrasi dalam SIM BKKBN, harus segera dilakukan registrasi dengan menggunakan formulir pendaftaran Faskes KB yang telah diperbaharui (K/0/KB/13).

b. Untuk pembukaan atau peresmian Faskes KB baru harus dibuat kartu pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13) dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dikirim ke SKPD KB Kabupaten/Kota dan arsip.

c. Setiap bulan Januari pada awal tahun anggaran dilakukan pendaftaran ulang untuk setiap Faskes KB yang telah teregistrasi, dengan mengisi kartu pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai Faskes KB yang bersangkutan. Kartu Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/14) tersebut harus dikirim ke SKPD KB Kabupaten/ Kota dan Dinkes Kab/Kota dengan tembusan Camat paling lambat tanggal 7 Januari secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/).

d. Setiap peserta KB baru dan peserta KB pindahan dari Faskes KB atau pelayanan lain dibuatkan kartu status peserta KB (K/IV/KB/13), yang antara lain memuat anamnesa dan pemeriksaan fi sik peserta KB yang bersangkutan, kartu ini disimpan di Faskes KB yang bersangkutan dan digunakan kembali sewaktu peserta KB melakukan kunjungan ulang di Faskes KB tersebut.

e. Setiap peserta KB baru dibuatkan kartu peserta KB (K/I/KB/13), yang antara lain memuat identitas dan riwayat peserta KB yang bersangkutan, kartu ini disimpan oleh peserta KB yang bersangkutan dan digunakan kembali sewaktu peserta KB melakukan kunjungan ulang pelayanan KB.

f. Setiap hari pelayanan KB yang dilakukan oleh Faskes KB harus dicatat dalam register Faskes KB (R/I/KB/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil pelayanan KB. Register ini merupakan sumber data untuk pengisian laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB/13).

g. Setiap penerimaan dan pengeluaran jenis alat kontrasepsi oleh Faskes KB dicatat dalam register alat kontrasepsi Faskes KB (R/II/KB/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan. Register alat kontrasepsi Faskes KB (R/II/ KB/13) merupakan sumber data untuk pengisian laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB/13).

h. Setiap pelayanan KB bergerak harus dicatat dalam register pelayanan Faskes KB (R/I/KB/13) dan register alat kontrasepsi (R/II/KB/13) Faskes KB terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam SIM BKKBN.

i. Setiap pelayanan KB yang dilakukan oleh Jejaring Faskes KB harus dicatat dalam Buku Bantu, setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil pelayanan KB dan hasilnya dilaporkan ke Faskes KB terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam SIM BKKBN paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

j. Setiap bulan, petugas Faskes KB membuat laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) yang sumber datanya diambil dari register pelayanan Faskes KB (R/I/KB/13) dan register alat


36

kontrasepsi Faskes KB (R/II/KB/13). Laporan bulanan hasil pelayanan KB (F/II/KB/13) di Faskes KB dan laporan bulanan format dari Dinkes Kab/Kota (laporan Kohort KB) harus dikirim ke SKPD KB Kabupaten/ Kota dan Dinkes Kab/Kota dengan tembusan Camat paling lambat tanggal 7 setiap bulan secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/ email/ web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/).

k. Setiap bulan SKPD KB Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi laporan bulanan Faskes KB tingkat kabupaten/ kota dengan menggunakan formulir Rek.Kab.F/II/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) yang diterima dari Faskes KB yang berada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Laporan Rek.Kab.F/II/KB/13 harus dikirim ke Perwakilan BKKBN Provinsi dengan tembusan Walikota/Bupati paling lambat tanggal 10 setiap bulan secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/).

l. Setiap bulan Perwakilan BKKBN Provinsi membuat Rekapitulasi laporan Bulanan Faskes KB tingkat provinsi dengan menggunakan formulir Rek. Prov.F/II/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari rekapitulasi laporan bulanan Faskes KB tingkat kabupaten/kota (Rek.Kab.F/II/KB/13) yang diterima dari SKPD KB Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan. Laporan Rek.Prov.F/II/KB/13 harus dikirim ke BKKBN Pusat c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik, dengan tembusan Gubernur paling lambat tanggal 15 setiap bulan secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/).

m. Satu tahun sekali SKPD KB Kabupaten/kota membuat rekapitulasi kartu pendaftaran Faskes KB tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Rek.Kab.K/0/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari semua K/0/KB/13 yang diterima dari Faskes KB yang berada di wilayah kerja SKPD KB Kabupaten/Kota. Laporan Rek.Kab.K/0/KB/13 harus dikirim ke Perwakilan BKKBN Provinsi dengan tembusan Walikota/Bupati setempat paling lambat tanggal 21 Januari secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/).

n. Satu tahun sekali Perwakilan BKKBN Provinsi membuat rekapitulasi pendaftaran Faskes KB tingkat provinsi dengan menggunakan formulir Rek.Prov.K/0/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari semua Rek.Kab.K/0/KB/13 yang diterima dari SKPD KB Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja BKKBN Provinsi. Laporan Rek.Prov.K/0/KB/13 harus dikirim ke BKKBN Pusat c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik, dengan tembusan Gubernur setempat paling lambat tanggal 7 Februari secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/).


37

BAGAN 6ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN

PELAYANAN KONTRASEPSI PROGRAM KKB NASIONAL

BKKBN PUSAT

BKKBN PROPINSI

SKPD KBKab/Kota

KA UPT. PPLKB

FASKES KB

Rek.Prov.K/O/KB/13Tgl. 7 Februari

Rek.Prov.F/II/KB/13Bulanan Tgl. 15

Rek.Prov.K/O/KB/13Tgl. 7 Februari

Rek.Prov.F/II/KB/13Bulanan Tgl. 15

Rek.Kab.F/II/KB/13Bulanan Tgl. 10

Rek.Kab.K/O/KB/13Tgl. 21 Januari

Rek.Kab.F/II/KB/13Bulanan Tgl. 10

Rek.Kab.K/O/KB/13Tgl. 21 Januari

K/O/KB/13Tgl. 7 Januari

F/II/KB/13Bulanan Tgl. 7





R/I/KB/13 R/III/KB/13 K/I/KB/13 K/IV/KB/13 F/I/PH/DBM/13

KETERANGAN

LAPORAN MANUAL

LAPORAN ONLINE

LAPORAN UMPAN BALIK

KOORDINASI


38

BAB IVPEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Tujuan dan Mekanisme 1. Tujuan

a. Pemantauan Pelayanan KB bertujuan untuk mengamati perkembangan penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dan melihat kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan dilapangan.

b. Evaluasi pelayanan KB bertujuan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan sebagai mana yang telah ditetapkan.

2. Mekanisme Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh

kelompok kerja KB dalam JKN melalui kegiatan:a. Pertemuan koordinasib. Kunjungan lapangan/Supervisi fasilitatif c. Survei.

B. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan penyelenggaraan pelayanan KB dalam era JKN memperhatikan

beberapa indikator keberhasilan yang meliputi:

1. Indikator Inputa. Tersedianya regulasi atau pedoman yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan

KB dalam JKN; b. Tersedianya peta PUS yang memberikan informasi mengenai sasaran Program KB

dalam JKN;c. Tersedianya data peserta JKN (PUS) dan Faskes yang bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan dan teregister dalam SIM BKKBN;d. Terbentuknya kelompok kerja KB dalam JKN di berbagai tingkatan wilayah hingga

desa;e. Tersedianya bahan advokasi tentang penyelenggaraan KB dalam JKN;f. Tersedianya jenis dan jumlah materi KIE yang mendukung implementasi

penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN di Faskes; g. Tersedianya alokon di seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan

teregistrasi dalam SIM BKKBN;h. Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB dan formulir pencatatan dan pelaporan

di seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan teregistrasi dalam SIM BKKBN sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang diberikan;

i. Tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan KB di seluruh Faskes;j. Tersedianya pendanaan upaya penggerakkan PUS untuk ber KB dan pendanaan

atas pelayanan KB yang diberikan. 2. Indikator Proses

a. Terlaksananya pertemuan berkala kelompok kerja KB dalam JKN di berbagai tingkatan wilayah hingga desa;

b. Terlaksananya advokasi, promosi dan sosialisasi tentang penyelenggaraan KB dalam JKN;


39

c. Terdistribusinya alokon di seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan teregistrasi dalam SIM BKKBN;

d. Terdistribusinya sarana penunjang pelayanan KB dan formulir pencatatan dan pelaporan di seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan teregistrasi dalam SIM BKKBN sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang diberikan;

e. Terselenggaranya proses klaim pelayanan KB dalam JKN yang terbuka, efi sien dan akuntabel;

f. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam JKN secara berjenjang;g. Terselenggaranya sistem rujukan pelayanan KB secara terstruktur dan berjenjang

dalam JKN.

3. Indikator Output a. Indeks kepuasan peserta terhadap pelayanan KB dalam JKN;b. Indeks kepuasan tenaga dan Faskes terhadap pelayanan KB dalam JKN;c. Dukungan pemerintah daerah dan stakeholder terhadap penyelenggaraan KB dalam

JKN;d. Meningkatnya cakupan kesertaan ber KB.e. Penanganan Keluhan Pelayanan KB Jika dalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya KB di dalam JKN, ditemui

beberapa kendala khususnya keluhan dalam pelayanan KB, maka Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah harus memberikan jawaban terhadap keluhan tersebut, Untuk lebih memudahkan pengaduan tersebut, maka perlu diatur tata mekanisme pengaduan, meliputi: 1. Penanganan keluhan untuk menyelesaikan masalah pelayanan KB baik bersifat

administratif maupun medis dilakukan pada tingkat terdekat dan dilakukan secara berjenjang.

2. Permasalahan dapat terjadi antara : a. Peserta dan Faskesb. Peserta dan BPJS Kesehatanc. BPJS Kesehatan dan Faskes d. BPJS Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatane. BPJS Kesehatan dengan lembaga yang membidangi program KB

4. Penyelesaian keluhana. Jika peserta dan/atau Faskes tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS

Kesehatan maka dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri Kesehatan.b. Jika peserta tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Faskes yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, peserta dapat mengajukan pengaduan kepada Faskes yang bekerja sama dengan BPJS dan atau kepada BPJS Kesehatan.

c. Jika terjadi sengketa antara pihak-pihak tersebut diatas maka sebaiknya di selesaikan secara musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diselesaikan secara mediasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengaduan dan keluhan terhadap layanan KB harus segera ditindaklanjuti. Prinsip Penanganan Keluhan adalah:a. Berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai sesuai dengan kriteria tertentu yang

di tetapkan;b. Ditangani/ditanggapi secara cepat dan tepat. Penanganan dan penyelesaian

pengaduan diselesaikan pada tingkat yang terdekat dengan lokasi timbulnya masalah;


40

c. Efektif dan efi sien (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya);d. Akuntabel (dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat);e. Transparan (berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka).

d. Rekredensialing Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan pada JKN, rekredensialing dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa PKS berakhir. Secara berkala Faskes akan dievaluasi oleh BPJS Kesehatan untuk rekredensialing.

Dalam menetapkan Faskes, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan rekredensialing dengan menggunakan kriteria teknis yang meliputi :1. Sumber Daya Manusia2. Kelengkapan sarana dan prasarana 3. Lingkup Pelayanan dan 4. Komitmen Pelayanan

Selain menggunakan kriteria teknis tersebut di atas, BPJS Kesehatan juga menggunakan penilaian kinerja yang disepakati bersama dalam melakukan seleksi dan rekredensialing. Perpanjangan kerjasama antara Faskes dengan BPJS Kesehatan dilakukan setelah dilakukan rekredensialing.

Kriteria Teknis dimaksud untuk penetapan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, jenis dan luasnya pelayanan, besaran kapitasi, dan jumlah peserta yang dilayani. BPJS Kesehatan dalam menetapkan kriteria teknis berpedoman pada peraturan Menteri Kesehatan.

Penilaian kinerja Faskes menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :1. Cakupan pelayanan KB2. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB3. Minimalnya angka komplikasi atau efek samping4. Minimalnya keluhan peserta terhadap pelayanan yang diberikan oleh Faskes Tim Pokja dapat memberikan rekomendasi untuk Rekredensialing.


41

BAB VPENUTUP

Secara garis besar pedoman ini memuat pokok-pokok mekanisme pelaksanaan program KB yang meliputi pelayanan KB statis baik di fasilitas tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan serta pelayanan KB jalur pemerintah maupun swasta.

Dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan dapat terjadi keseragaman pemahaman tentang pelaksanaan program KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Pedoman ini berlaku dan ditetapkan sejak diterbitkan dan bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dan belum tercantum dalam pedoman ini, dapat diatur kemudian dengan melakukan revisi atas buku pedoman ini. Jika ada saran dan masukan terhadap buku pedoman ini mohon dapat dikirimkan melalui e-mail [email protected]


42


43

Lampiran


44

Lampiran Perjanjian Kerja Sama AntaraBadan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Dan PT Askes (Persero)

45

Lampiran 1

PERJANJIAN KERJA SAMAANTARA

BADAN KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA NASIONAL

DANPT ASKES (PERSERO)

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NOMOR : 363/KSM/G2/2013NOMOR : 0487/KTR/1213

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Tangerang, Provinsi Banten, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK., selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., selaku Direktur Utama PT Askes (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-09/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serta Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia, mewakili Direksi untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 104 Tahun 1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Nomor 24, tanggal 13 Agustus 2012, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, pelaksanaan advokasi, dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi;

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya serta pihak lain yang ikut serta dalam Program Pemeliharaan Kesehatan;

Lampiran Perjanjian Kerja Sama AntaraBadan Kependudukan Dan Keluarga Berencana NasionalDan PT Askes (Persero)

46

3. Bahwa PIHAK KEDUA pada tanggal 1 Januari tahun 2014 dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, sehingga semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PIHAK KEDUA menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan.

Berdasarkan:1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahufi 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 235/JP-005/E3/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat;

12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK-010/D5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;



47

15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana untuk peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dan sinergi antara PARA PIHAK untuk peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan agar terjamin akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 2RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:1. Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta, baik Tingkat Pertama maupun Rujukan

Tingkat Lanjutan yang memberikan pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan.

2. Pelayanan KB meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi.3. Mekanisme pemberian pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan.4. Peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam pelayanan KB.5. Sosialisasi pelayanan KB dalam JKN.6. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.7. Monitoring dan evaluasi.8. Pelayanan KB pada daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.

Pasal 3TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:a. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA tentang Fasilitas

Kesehatan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memberikan pelayanan KB di fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta kepada yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan.

b. Menggerakkan secara berjenjang mulai dari perwakilan BKKBN Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Keluarga Berencana Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana melalui pertemuan berkala, bimbingan teknis dan supervisi terpadu.


48

c. Menyediakan dan mendistribusikan:1) Materi komunikasi, informasi dan edukasi untuk penggerakan pelayanan KB dan

Kesehatan Reproduksi (KR) ke fasilitas pelayanan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.

2) Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi ke fasilitas pelayanan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.

3) Menjamin ketersediaan alat dan Obat Kontrasepsi (alokon) sesuai dengan kebutuhan pelayanan KB ke seluruh fasilitas pelayanan yang teregistrasi dan berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.

d. Merencanakan lokus penggerakan pelayanan KB mobile sesuai dengan penetapan PUS, yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

e. Melakukan pelatihan teknis medis pelayanan KB bagi dokter dan bidan serta pelatihan non teknis medis bagi petugas di fasilitas pelayanan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.

f. Melakukan sosialisasi pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).g. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi Program

Keluarga Berencana dalam JKN.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:a. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang Fasilitas Kesehatan baik milik

pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.b. Menyediakan anggaran pelayanan KB pada setiap fasilitas kesehatan, sesuai dengan

peraturan yang berlaku.c. Melakukan sosialisasi pelayanan KB dalam JKN.d. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi Program

Keluarga Berencana dalam JKN.

Pasal 4PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk Pedoman secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 5PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani. Dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



49

berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK latnnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

(3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 7PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila PARA PIHAK terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8PENGALIHAN

Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 60 ayat (3) huruf a UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 maka PARA PIHAK sepakat bahwa sejak 1 Januari 2014 hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan dialihkan seluruhnya kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 9LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik • untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


50

Lampiran Perjanjian Kerjasama AntaraPuskesmas Suka Maju Dengan Praktik Bidan Rinta

51

Lampiran 2

CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMAANTARA

PUSKESMAS SUKA MAJUDENGAN

PRAKTIK BIDAN RINTA

NOMOR : ......./…… /Thn…..

TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA


Pada hari ini ….. tanggal …. bulan …. tahun ……, yang bertanda-tangan dibawah ini:I. dr. Arista Julian, Jabatan Kepala Puskesmas Suka Maju, berkedudukan di Jakarta, Jalan

Belanak No. 1 Suka Maju, Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karenanya berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Puskesmas Suka Maju, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Bidan Rinta, Jabatan Praktik Bidan Mandiri (PRAKTIK BIDAN), berkedudukan di Jakarta, Jalan Gabus, Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Praktik Bidan Mandiri (PRAKTIK BIDAN) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Penanggung Jawab Penyelenggara pelayanan

kesehatan dan KB ;b. bahwa PIHAK PERTAMA, melakukan penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga/

organisasi kemasyarakatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional;c. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Praktik Bidan Mandiri (PRAKTIK BIDAN), bergerak

dalam bidang melaksanakan salah satu bagian tugas Pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dalam upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;

d. bahwa PARA PIHAK secara bersama-sama menjalankan dan/atau mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 );


52

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Berdasarkan beberapa hal di atas, PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1Maksud dan Tujuan

1) Maksud perjanjian ini adalah meningkatkan cakupan pelayanan KB dalam JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:a. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di PIHAK KEDUAb. Menjamin pencatatan dan pelaporan pelayanan KB oleh PARA PIHAKc. Meningkatkan koordinasi manfaat oleh PARA PIHAK dalam penyelenggaraan KBd. Menjamin ketepatan waktu dalam pengajuan dan pembayaran klaim oleh PARA PIHAK e. Meningkatkan pembinaan keberlangsungan pelayanan KB kepada PIHAK KEDUA

Pasal 2Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :a. Pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas.b. Pencatatan dan Pelaporan pelayanan KBc. Pembiayaand. Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 3Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA, paling sedikit terdiri atas:a. Membuat dan menghentikan Perjanjian kerjasama dengan PIHAK KEDUAb. Menerima laporan pelayanan KB yang dilakukan oleh PIHAK KEDUAc. Menerima pengajuan klaim atas pelayanan KB yang dilakukan oleh PIHAK KEDUAd. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan koordinasi manfaat penyelenggaraan pelayanan

Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ;(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA, paling sedikit terdiri atas:

a. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan kepesertaan, prosedur pelayanan dan pembayaran

b. Melakukan pembayaran klaim kepada PIHAK KEDUA atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 30 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap


53

(3) Hak PIHAK KEDUA, paling sedikit terdiri atas:a. Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan kepesertaan, prosedur

pelayanan, pembayaran dan pembinaan b. Mendapatkan pembayaran klaim atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling

lambat 30 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkapc. Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan koordinasi manfaat penyelenggaraan

pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA, paling sedikit terdiri atas:a. Memberikan pelayanan KB kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.b. Memberikan pelaporan atas pelayanan KB yang diberikanc. Mengajukan klaim atas pelayanan yang diberikan kepada pesertad. Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan pemantauan dan evaluasi mengenai

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 4Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan KEDUA PIHAK.

Pasal 5Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur didalam perjanjian kerjasama ini akan di atur kemudian dalam addendum

(2) Naskah kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(3) Kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA PIHAK.

PIHAK PERTAMAKepala Puskesmas Suka Maju

(dr. Arista Julian)

PIHAK KEDUAPraktik Bidan Mandiri

(Bidan Rinta)

MengetahuiDinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,

( ………………………………………………)


54

Lampiran kode ICD yang berhubungan dengan KB(ICD - 9 CM & ICD - 10)

55

Lampiran 3

KODE ICD BERHUBUNGAN DGN KB

ICD - 10Z30 Contraceptive managementZ30.0 General counselling and advice on contraception Family planning advice NOS Initial prescription of contraceptivesZ30.1 Insertion of (intrauterine) contraceptive deviceZ30.2 Sterilization Admission for interruption of fallopian tubes or vasa deferentiaZ30.3 Menstrual extraction Interception of pregnancy Menstrual regulationZ30.4 Surveillance of contraceptive drugs Repeat prescription for contraceptive pill or other contraceptive drugs Routine examination for contraceptive maintenanceZ30.5 Surveillance of (intrauterine) contraceptive device Checking, reinsertion or removal of (intrauterine) contraceptive deviceZ30.8 Other contraceptive management Postvasectomy sperm countZ30.9 Contraceptive management, unspecifi ed

ICD-9CM63.73 Vasektomy63.72 Ligation of spermatic cord63.71 Ligation of vas deferens63.70 Male sterization prosedur, NOS66.39 Other bilateral destruction or occlussion of fallopian tube69.7 Insertion of intrauterine contraceptive device97.71 Removal of intrauterine contraceptive device


56


57


58


59


60

PERMENKES NO 59 TAHUN 2014Tarif INA-CBG 2014 Rawat Inap

61

PERM

ENKE

S N

O 5

9 TA

HUN

201

4

Tarif

INA-

CBG

201

4 Ra

wat

Inap

No

Kode

IN

A-CB

G De

skrip

si K

ode

INA-

CBG

Regi

onal

Ru

mah

Sa

kit

Tarif

Kel

as

3 Ta

rif K

elas

2

Tarif

Kel

as

1 57

4 O

-6-1

0-I

PRO

SEDU

R O

PERA

SI P

EMBE

DAHA

N C

AESA

R RI

NGA

N

1 KE

LAS

A 5.

237.

900

6.28

5.50

0 7.

333.

100

KELA

S B

4.42

4.30

0 5.

309.

200

6.19

4.10

0

KE

LAS

C 4.

022.

100

4.82

6.60

0 5.

631.

000

KELA

S D

3.65

6.50

0 4.

387.

800

5.11

9.10

0

2 KE

LAS

A 5.

285.

100

6.34

2.10

0 7.

399.

100

KELA

S B

4.46

3.70

0 5.

357.

000

6.24

9.20

0

KE

LAS

C 4.

057.

900

4.86

9.50

0 5.

681.

700

KELA

S D

3.68

9.00

0 4.

426.

800

5.16

5.20

0

3 KE

LAS

A 5.

300.

400

6.36

0.50

0 7.

420.

500

KELA

S B

4.47

6.70

0 5.

372.

500

6.26

7.30

0

KE

LAS

C 4.

069.

700

4.88

3.60

0 5.

698.

100

KELA

S D

3.69

9.70

0 4.

439.

700

5.18

0.10

0

4 KE

LAS

A 5.

378.

800

6.45

4.60

0 7.

530.

400

KELA

S B

4.54

2.90

0 5.

452.

000

6.36

0.10

0

KE

LAS

C 4.

129.

900

4.95

5.90

0 5.

782.

500

KELA

S D

3.75

4.50

0 4.

505.

400

5.25

6.80

0

5 KE

LAS

A 5.

425.

600

6.51

0.70

0 7.

595.

900

KELA

S B

4.58

2.40

0 5.

499.

500

6.41

5.40

0

KE

LAS

C 4.

165.

900

4.99

9.00

0 5.

832.

800

KELA

S D

3.78

7.10

0 4.

544.

600

5.30

2.50

0

RSU

Ruj

ukan

Nas

iona

l 6.

905.

000

8.28

6.00

0 9.

667.

000

RS

K Ru

juka

n N

asio

nal

7.44

4.40

0 8.

933.

300

10.4

22.1

00

Lam

pira

n 4


62

KELA

S B

2.49

8.90

0 2.

998.

700

3.49

8.50

0

KE

LAS

C 2.

048.

400

2.45

8.00

0 2.

867.

700

KELA

S D

1.72

6.40

0 2.

071.

700

2.41

7.00

0

2 KE

LAS

A 4.

252.

100

5.10

2.60

0 5.

952.

400

KELA

S B

2.52

1.10

0 3.

025.

700

3.53

0.00

0

KE

LAS

C 2.

066.

800

2.48

0.20

0 2.

893.

200

KELA

S D

1.74

1.80

0 2.

090.

200

2.43

8.50

0

3 KE

LAS

A 4.

264.

500

5.11

7.40

0 5.

969.

700

KELA

S B

2.52

8.50

0 3.

034.

500

3.54

0.20

0

KE

LAS

C 2.

072.

800

2.48

7.40

0 2.

901.

600

KELA

S D

1.74

6.90

0 2.

096.

200

2.44

5.60

0

4 KE

LAS

A 4.

327.

600

5.19

3.10

0 6.

058.

000

KELA

S B

2.56

5.90

0 3.

079.

400

3.59

2.60

0

KE

LAS

C 2.

103.

500

2.52

4.20

0 2.

944.

600

KELA

S D

1.77

2.70

0 2.

127.

200

2.48

1.80

0

5 KE

LAS

A 4.

365.

200

5.23

8.30

0 6.

110.

700

KELA

S B

2.58

8.20

0 3.

106.

200

3.62

3.80

0

KE

LAS

C 2.

121.

800

2.54

6.10

0 2.

970.

200

KELA

S D

1.78

8.10

0 2.

145.

800

2.50

3.40

0

RSU

Ruj

ukan

Nas

iona

l 5.

827.

800

6.99

3.40

0 8.

158.

900

RS

K Ru

juka

n N

asio

nal

5.16

2.90

0 6.

195.

400

7.22

8.00

0

57

8 O

-6-1

1-II

PRO

SEDU

R PE

RSAL

INAN

VAG

INAL

DEN

GAN

ST

ERIL

ISAS

I &/ D

ILAT

ASI &

KU

RET

SEDA

NG

1 KE

LAS

A 4.

683.

600

5.62

0.30

0 6.

557.

000

KELA

S B

3.53

4.00

0 4.

240.

900

4.94

7.70

0

KE

LAS

C 2.

721.

300

3.26

5.60

0 3.

809.

800

KELA

S D

2.09

0.10

0 2.

508.

200

2.92

6.20

0

2 KE

LAS

A 4.

725.

300

5.67

0.30

0 6.

616.

000

KELA

S B

3.56

5.90

0 4.

278.

600

4.99

2.20

0

KE

LAS

C 2.

745.

800

3.29

5.00

0 3.

844.

100

KELA

S D

2.10

9.00

0 2.

530.

500

2.95

2.50

0

3 KE

LAS

A 4.

739.

000

5.68

6.70

0 6.

635.

200

577

O-6

-11-

I PR

OSE

DUR

PERS

ALIN

AN V

AGIN

AL D

ENGA

N

STER

ILIS

ASI &

/ DIL

ATAS

I & K

URE

T RI

NGA

N 1

KELA

S A

4.41

2.20

0 5.

507.

100

5.89

9.90

0


63

KELA

S B

3.57

6.20

0 4.

291.

000

5.00

6.70

0

KE

LAS

C 2.

753.

800

3.30

4.50

0 3.

855.

300

KELA

S D

2.11

5.10

0 2.

537.

800

2.96

1.10

0

4 KE

LAS

A 4.

809.

100

5.77

0.90

0 6.

733.

400

KELA

S B

3.62

9.10

0 4.

354.

500

5.08

0.80

0

KE

LAS

C 2.

794.

500

3.35

3.40

0 3.

912.

300

KELA

S D

2.14

6.40

0 2.

575.

400

3.00

4.90

0

5 KE

LAS

A 4.

850.

900

5.82

1.10

0 6.

792.

000

KELA

S B

3.66

0.70

0 4.

392.

400

5.12

5.00

0

KE

LAS

C 2.

818.

800

3.38

2.60

0 3.

946.

400

KELA

S D

2.16

5.10

0 2.

597.

800

3.03

1.10

0

RSU

Ruj

ukan

Nas

iona

l 7.

708.

900

9.25

0.70

0 10

.792

.500

RSK

Ruju

kan

Nas

iona

l 6.

656.

400

7.98

7.70

0 9.

318.

900

579

O-6

-11-

III

PRO

SEDU

R PE

RSAL

INAN

VAG

INAL

DEN

GAN

ST

ERIL

ISAS

I &/ D

ILAT

ASI &

KU

RET

BERA

T 1

KELA

S A

8.41

6.00

0 10

.099

.100

11

.782

.300

KELA

S B

6.00

1.50

0 7.

201.

800

8.40

2.10

0

KE

LAS

C 4.

621.

300

5.54

5.60

0 6.

469.

900

KELA

S D

3.53

9.00

0 4.

246.

800

4.95

4.60

0

2 KE

LAS

A 8.

490.

900

10.1

89.0

00

11.8

87.2

00

KELA

S B

6.05

4.90

0 7.

266.

600

8.47

7.70

0

KE

LAS

C 4.

662.

900

5.59

5.50

0 6.

528.

100

KELA

S D

3.57

0.50

0 4.

285.

000

4.99

8.70

0

3 KE

LAS

A 8.

515.

500

10.2

18.6

00

11.9

21.7

00

KELA

S B

6.07

2.50

0 7.

287.

700

8.50

2.30

0

KE

LAS

C 4.

676.

400

5.61

1.70

0 6.

547.

000

KELA

S D

3.58

0.90

0 4.

297.

500

5.01

3.20

0

4 KE

LAS

A 8.

641.

500

10.3

69.8

00

12.0

98.1

00

KELA

S B

6.16

2.30

0 7.

395.

500

8.62

8.10

0

KE

LAS

C 4.

745.

700

5.69

4.80

0 6.

643.

900

KELA

S D

3.63

3.90

0 4.

361.

100

5.08

7.40

0

5 KE

LAS

A 8.

716.

700

10.4

60.0

00

12.2

03.4

00


64

KELA

S B

6.21

6.00

0 7.

459.

900

8.70

3.20

0

KE

LAS

C 4.

786.

900

5.74

4.30

0 6.

701.

700

KELA

S D

3.66

5.50

0 4.

399.

000

5.13

1.70

0

RSU

Ruj

ukan

Nas

iona

l 13

.150

.500

15

.780

.600

18

.410

.700

RSK

Ruju

kan

Nas

iona

l 11

.605

.300

13

.926

.300

16

.247

.400

58

3 O

-6-1

3-I

PERS

ALIN

AN V

AGIN

AL R

INGA

N

1 KE

LAS

A 2.

622.

300

3.14

6.80

0 3.

671.

200

KELA

S B

2.21

5.00

0 2.

658.

000

3.10

1.00

0

KE

LAS

C 2.

013.

600

2.41

6.40

0 2.

819.

100

KELA

S D

1.83

0.60

0 2.

196.

700

2.56

2.80

0

2 KE

LAS

A 2.

645.

900

3.17

4.80

0 3.

704.

300

KELA

S B

2.23

4.90

0 2.

681.

700

3.12

8.60

0

KE

LAS

C 2.

031.

800

2.43

8.10

0 2.

844.

500

KELA

S D

1.84

6.90

0 2.

216.

200

2.58

5.90

0

3 KE

LAS

A 2.

653.

600

3.18

4.00

0 3.

715.

000

KELA

S B

2.24

1.40

0 2.

689.

400

3.13

7.70

0

KE

LAS

C 2.

037.

600

2.44

5.20

0 2.

852.

700

KELA

S D

1.85

2.20

0 2.

222.

700

2.59

3.40

0

4 KE

LAS

A 2.

692.

800

3.23

1.10

0 3.

770.

000

KELA

S B

2.27

4.60

0 2.

729.

200

3.18

4.10

0

KE

LAS

C 2.

067.

800

2.48

1.40

0 2.

894.

900

KELA

S D

1.87

9.60

0 2.

255.

600

2.63

1.80

0

5 KE

LAS

A 2.

716.

300

3.25

9.20

0 3.

802.

800

KELA

S B

2.29

4.40

0 2.

753.

000

3.21

1.80

0

KE

LAS

C 2.

085.

800

2.50

3.00

0 2.

920.

100

KELA

S D

1.89

6.00

0 2.

275.

200

2.65

4.60

0

RSU

Ruj

ukan

Nas

iona

l 3.

032.

700

3.63

9.20

0 4.

245.

800

RS

K Ru

juka

n N

asio

nal

2.68

6.30

0 3.

223.

500

3.76

0.80

0

74

8 W

-1-1

3-I

PRO

SEDU

R IN

TERU

PSI T

UBA

DEN

GAN

EN

DOSK

OP

RIN

GAN

1

KELA

S A

3.93

5.20

0 4.

722.

200

5.50

9.30

0

KELA

S B

2.24

9.60

0 2.

699.

500

3.14

9.50

0


65

KELA

S C

1.83

4.80

0 2.

201.

800

2.56

8.70

0

KE

LAS

D 1.

530.

900

1.83

7.10

0 2.

143.

300

2

KELA

S A

3.97

0.60

0 4.

764.

300

5.55

8.30

0

KE

LAS

B 2.

269.

900

2.72

3.80

0 3.

177.

800

KELA

S C

1.85

1.10

0 2.

221.

600

2.59

1.90

0

KE

LAS

D 1.

544.

500

1.85

3.60

0 2.

162.

500

3

KELA

S A

3.98

2.10

0 4.

778.

100

5.57

4.40

0

KE

LAS

B 2.

276.

500

2.73

1.70

0 3.

187.

000

KELA

S C

1.85

6.50

0 2.

228.

000

2.59

9.40

0

KE

LAS

D 1.

549.

000

1.85

9.00

0 2.

168.

800

4

KELA

S A

4.04

1.10

0 4.

848.

800

5.65

6.90

0

KE

LAS

B 2.

310.

100

2.77

2.20

0 3.

234.

200

KELA

S C

1.88

4.00

0 2.

261.

000

2.63

7.80

0

KE

LAS

D 1.

571.

900

1.88

6.50

0 2.

200.

900

5

KELA

S A

4.07

6.20

0 4.

891.

000

5.70

6.20

0

KE

LAS

B 2.

330.

200

2.79

6.30

0 3.

262.

300

KELA

S C

1.90

0.40

0 2.

280.

700

2.66

0.80

0

KE

LAS

D 1.

585.

600

1.90

2.90

0 2.

220.

100

RS

U R

ujuk

an N

asio

nal

5.86

1.90

0 7.

034.

300

8.20

6.70

0

RSK

Ruju

kan

Nas

iona

l 4.

989.

000

5.98

6.80

0 6.

984.

600


66

Tarif

INA-

CBG

201

4 Ra

wat

Jala

n

No

Kode

IN

A-CB

G De

skrip

si Ko

de IN

A-CB

G Re

gion

al

Rum

ah S

akit

Tarif

INA-

CBG

178

O-7

-11-

0 PE

RSAL

INAN

VAG

INAL

DEN

GAN

STE

RILI

SASI

DA

N A

TAU

PEL

EBAR

AN D

AN K

URE

TASE

1

KELA

S A

2.52

8.50

0

KELA

S B

2.13

5.80

0

KE

LAS

C 1.

941.

600

KELA

S D

1.76

5.10

0

2 KE

LAS

A 2.

551.

300

KELA

S B

2.15

5.00

0

KE

LAS

C 1.

959.

100

KELA

S D

1.78

1.00

0

3 KE

LAS

A 2.

558.

900

KELA

S B

2.16

1.40

0

KE

LAS

C 1.

964.

900

KELA

S D

1.78

6.30

0

4 KE

LAS

A 2.

596.

800

KELA

S B

2.19

3.50

0

KE

LAS

C 1.

994.

100

KELA

S D

1.81

2.80

0

5 KE

LAS

A 2.

619.

600

KELA

S B

2.21

2.70

0

KE

LAS

C 2.

011.

500

KELA

S D

1.82

8.70

0

RSU

Ruj

ukan

Nas

iona

l 3.

496.

700

RS

K Ru

juka

n N

asio

nal

3.05

9.50

0

18

0 O

-7-1

3-0

PRO

SEDU

R PE

RSAL

INAN

MEL

ALU

I VA

GIN

AL/J

ALAN

LAH

IR

1 KE

LAS

A 1.

573.

400

KELA

S B

1.32

9.00

0

KE

LAS

C 1.

208.

200


67

KELA

S D

1.09

8.30

0

2 KE

LAS

A 1.

587.

500

KELA

S B

1.34

1.00

0

KE

LAS

C 1.

219.

100

KELA

S D

1.10

8.20

0

3 KE

LAS

A 1.

592.

300

KELA

S B

1.34

4.90

0

KE

LAS

C 1.

222.

700

KELA

S D

1.11

1.50

0

4 KE

LAS

A 1.

615.

900

KELA

S B

1.36

4.90

0

KE

LAS

C 1.

240.

800

KELA

S D

1.12

8.00

0

5 KE

LAS

A 1.

630.

000

KELA

S B

1.37

6.80

0

KE

LAS

C 1.

251.

700

KELA

S D

1.13

7.90

0

RSU

Ruj

ukan

Nas

iona

l 1.

819.

600

RS

K Ru

juka

n N

asio

nal

1.90

3.80

0

25

1 V-

3-10

-0

PRO

SEDU

R ST

ERIL

ISAS

I PAD

A LA

KI-L

AKI

1 KE

LAS

A 83

5.70

0

KE

LAS

B 38

2.40

0

KE

LAS

C 36

9.90

0

KE

LAS

D 35

6.60

0

2 KE

LAS

A 84

3.20

0

KE

LAS

B 38

5.80

0

KE

LAS

C 37

3.20

0

KE

LAS

D 35

9.80

0

3 KE

LAS

A 84

5.70

0

KE

LAS

B 38

7.00

0

KE

LAS

C 37

4.30

0

KE

LAS

D 36

0.90

0


68

4

KELA

S A

858.

300

KELA

S B

392.

700

KELA

S C

379.

900

KELA

S D

366.

200

5

KELA

S A

865.

800

KELA

S B

396.

200

KELA

S C

383.

200

KELA

S D

369.

400

RS

U R

ujuk

an N

asio

nal

1.16

6.20

0

RSK

Ruju

kan

Nas

iona

l 1.

211.

800

Cat

atan

:1.

P

elay

anan

IUD

pos

t pla

cent

a / p

elay

anan

tube

ktom

i pos

t pem

beda

han

caes

ar d

ikla

mka

n sa

tu

pake

t.2.

P

rose

dur a

nest

esi l

okal

/ um

um m

enen

tuka

n de

skrip

si IN

A C

BG

ring

an /

seda

ng.

Lampiran 5 Daftar Alamat Kantor BPJS Kesehatan 69

Lam

pira

n 4

NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

1K

AN

TOR

PU

SA

T-

Jl. L

etje

nd. S

upra

pto,

Cem

paka

P

utih

, Jak

arta

Pus

at02

1-42

1293

8Fa

x: 0

21-4

2129

40

DIV

ISI R

EGIO

NAL

I

1K

anto

r Div

isi R

egio

nal I

A

ceh

dan

Sum

ater

a U

tara

Jl. K

arya

No.

135

Kel

.Sei

Agu

l Kec

. M

edan

Bar

at(0

61) 6

6133

17,

6624

132,

661

3191

-

2M

edan

Kod

. Med

an, K

ab. L

angk

at, K

ota

Bin

jai

Jl. K

arya

No.

135

Kel

.Sei

Agu

l Kec

. M

edan

Bar

at(0

61) 6

6133

17,

6624

132,

661

3191

08

1264

3671

1

3P

emat

ang

Sia

ntar

Kot

a P

emat

ang

Sia

ntar

, Kab

. Sim

alun

gun,

Kab

. To

ba S

amos

ir, K

ab. S

amos

irJl

. Per

intis

Kem

erde

kaan

No.

7 P

emat

ang

Sia

ntar

211

16(0

622)

210

8808

1631

0091

1

4K

aban

jahh

e K

ab. K

aro,

Kab

. Dai

ri, K

ab. P

akpa

k B

hara

tJl

. Let

nan

Rat

a P

eran

gin-

angi

n N

o.14

A K

aban

jahe

(0

628)

218

60, 2

2958

0812

6448

675

5S

ibol

gaK

od. S

ibol

ga, K

ab. T

apan

uli T

enga

h, K

ab. N

ias,

K

ab. T

apan

uli U

tara

, Kot

a G

unun

g S

itoli,

Kab

. N

ias

Uta

ra, K

ab. N

ias

Bar

at, K

ab. N

ias

Sel

atan

Jl. D

R. F

. L. T

obin

g N

o.5

Sib

olga

22

412

(063

1) 2

4015

0811

6131

899

6Ta

njun

g B

alai

Kod

. Tan

jung

Bal

ai, K

ab. L

abuh

an B

atu,

Kot

a A

saha

n, K

ab. B

atu

Bar

a, K

ab. L

abuh

an B

atu

Uta

ra, K

ab. L

abuh

an B

atu

Sel

atan

Jl. J

end.

Sud

irman

No.

459

Kel

. P

ahan

g, T

anju

ng B

alai

213

61(0

623)

930

6308

1162

8132

0

7B

anda

Ace

hK

od. B

anda

Ace

h, K

ota

Sab

ang,

Kab

. Ace

h B

esar

, Kab

. Pid

ie, K

ab. P

idie

Jay

aJl

. Cut

Nya

k D

hien

No.

403

Lant

eum

en B

anda

Ace

h(0

651)

4670

508

1360

6299

90

8La

ngsa

Kab

. Ace

h Ti

mur

, Kab

. Ace

h Ta

mia

ng, K

ab.

Ace

h Te

ngga

ra, K

ab. G

ayo

Lues

Jl. P

rof.

A. M

ajid

Ibra

him

(Sei

Pau

h)

No.

5 S

unga

i Pau

h La

ngsa

244

12(0

641)

230

4808

1361

7016

10

9Lh

okse

umaw

eK

ab. A

ceh

Uta

ra, K

ab. A

ceh

Teng

ah, K

ab.

Bire

uen,

Kot

a Lh

okse

umaw

e, K

ab. B

ener

Mer

iah

Jl. I

skan

dar M

uda

No.

2 Lh

okse

umaw

e(0

645)

631

091

0812

6447

220

10M

eula

boh

Jl. T

euku

Diru

nden

g N

o.38

Uju

ng

Bar

oh, M

eula

boh

Ace

h B

arat

236

15

(655

) 700

0192

, 75

5112

608

5260

3128

00

11P

adan

g S

idem

puan

Kod

. Pad

ang

Sid

empu

an, K

ab. M

anda

iling

Nat

al,

Kab

. Pad

ang

Law

as, K

ab. P

adan

g La

was

Uta

ra,

Kab

. Tap

anul

i Sel

atan

Jl. R

aja

Inal

Sire

gar K

M 5

,7 N

o.24

B

atun

adua

Pad

ang

Sid

empu

an(0

634)

211

32-

DAF

TAR

ALA

MAT

KAN

TOR

BPJ

S K

ESEH

ATAN

Lam

pira

n 5

Lampiran 5 Daftar Alamat Kantor BPJS Kesehatan70

NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

12Lu

buk

Pak

amK

ab. D

eli S

erda

ng, K

ab. S

erda

ng B

edag

ai, K

ota

Tebi

ng T

ingg

iJl

. Dip

oneg

oro

No.

111B

205

12

Lubu

k P

akam

(0

61) 7

9555

278

0813

3304

1822

DIV

ISI R

EGIO

NAL

II

13K

anto

r Div

isi R

egio

nal I

I R

IAU

, KE

P. R

IAU

, SU

MA

TER

A B

AR

AT

DA

N

JAM

BI

Jl. J

end.

Sud

irman

No.

3 Ta

ngke

rang

Uta

ra P

ekan

baru

28

282

(076

1) 2

6980

, 70

5353

9-

14P

ekan

baru

Kod

. Pek

anba

ru, K

ab. I

ndra

giri

Hul

u, K

ab.

Indr

agiri

Hili

r, K

ab. K

ampa

r, K

ab. K

uant

an

Sin

ging

i, K

ab. R

okan

Hul

u, K

ab. P

elal

awan

Jl. J

end.

Sud

irman

No.

3 Ta

ngke

rang

Uta

ra P

ekan

baru

28

282

(076

1) 3

2004

, 86

2878

0812

7522

553

15D

umai

Kot

a D

uri,

Kab

. Sia

k S

ri In

drap

ura,

Kab

. Mer

anti,

K

ab. B

engk

alis

, Kab

. Rok

an H

ilirJl

. Jen

d. S

udirm

an N

o.39

1 D

epan

P

olre

s K

ota

Dum

ai K

ode

Pos

288

11(0

765)

595

988,

43

8018

0813

7804

0402

16B

atam

Kot

a B

atam

, Kab

. Lin

gga,

Kab

. Tj.

Bal

ai K

arim

unK

omp.

Reg

ency

Par

k B

lok

IV/4

5 P

elita

, Bat

am 2

9432

(077

8) 4

5098

508

1277

9863

7

17P

adan

gK

od. P

adan

g, K

ab. K

ep. M

enta

wai

, Kab

. Pad

ang

Par

iam

an, K

ab. P

esis

ir S

elat

an, K

ab. P

aria

man

Jl. K

hatib

Sul

aim

an N

o.52

PO

BO

X 22

6 P

adan

g 25

137

(075

1) 7

0511

8008

1267

4622

7

18B

ukit

Ting

giK

ota

Buk

it Ti

nggi

, Kab

. Aga

m, K

ab. P

asam

an,

Kab

. Tan

ah D

atar

, Kab

. Lim

apul

uh K

ota,

Kot

a P

adan

g P

anja

ng, K

ota

Pay

akum

buh,

Kab

. P

asam

an B

arat

Jl. P

rof D

R. H

amka

No.

21 T

arok

D

ipo

Buk

ittin

ggi 2

6112

(075

2) 2

2907

0812

6746

229

19S

olok

Kot

a S

olok

, Kab

. Sol

ok, K

ota

Saw

ahlu

nto,

Kab

. S

awah

lunt

o S

ijunj

ung,

Kab

. Dha

rmas

raya

, Kab

. S

olok

Sel

atan

Jl. D

t. S

epat

ih N

an S

abat

ang

No.

32A

-B S

olok

273

22(0

755)

210

9408

1267

4623

0

20Ja

mbi

Kot

a Ja

mbi

, Kab

. Bat

ang

Har

i, K

ab. T

anju

ng

Jabu

ng B

arat

, Kab

. Tan

jung

Jab

ung

Tim

ur, K

ab.

Mua

ra J

ambi

Jl. H

. Zai

nir H

avis

No.

5 K

ota

Bar

u Ja

mbi

361

44(0

741)

443

516

0812

7305

145

21B

ungo

Kab

. Bun

go, K

ab. M

eran

gin,

Kab

. Teb

o, K

ab.

Sun

gai P

enuh

, Kab

. Sar

olan

gun,

Kab

. Ker

inci

Jl. T

euku

Um

ar R

imbo

Ten

gah

Mua

ra B

ungo

372

14(0

747)

211

3908

1174

5943

6

22Ta

njun

g P

inan

gK

ab. B

inta

n, K

ota

Tanj

ung

Pin

ang,

Kab

. Nat

una,

K

ab. A

nam

bas

Jl. H

. Agu

s S

alim

No.

8 R

T.01

/05

Tanj

ung

Pin

ang

(077

1) 2

1097

, 70

0863

508

1170

1047

DIV

ISI R

EGIO

NAL

III


NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

23K

anto

r Div

isi R

egio

nal I

II S

UM

ATE

RA

SE

LATA

N, B

AN

GK

A B

ELI

TUN

G,

BE

NG

KU

LU D

AN

LA

MP

UN

GJl

. R. S

ukam

to 8

Ilir

Kot

ak P

os 1

128

Pal

emba

ng 3

0114

(071

1) 3

7372

0,

3737

21, 3

6422

4-

24P

alem

bang

Kod

. Pal

emba

ng, K

ab. O

gan

Ilir,

Kab

. Oga

n K

umiri

ng Il

ir, K

ab. M

usi B

anyu

asin

, Kab

. B

anyu

asin

Jl. R

. Suk

amto

8 Il

ir K

otak

Pos

112

8 P

alem

bang

301

14(0

711)

355

700,

35

5772

0812

7308

042

25P

angk

alpi

nang

Kot

a P

angk

al P

inan

g, K

ab. B

angk

a, K

ab.

Bel

itung

, Kab

. Ban

gka

Sel

atan

, Kab

. Ban

gka

Bar

at, K

ab. B

angk

a Te

ngah

, Kab

. Bel

itung

Tim

ur

Jl. T

aman

Ican

Sal

eh N

o.73

P

angk

al P

inan

g 33

121

(071

7) 4

2117

408

1271

7287

9

26Lu

buk

Ling

gau

Kot

a Lu

buk

Ling

gau,

Kab

. Mus

i Raw

as, K

ab.

Laha

t, K

ota

Pag

ar A

lam

, Kab

. Em

pat L

awan

gJl

. Pem

bang

unan

Kom

plek

P

erka

ntor

an P

emda

Tab

a P

ingi

n Lu

buk

Ling

gau

3162

6

(073

3) 4

5184

808

1173

3717

1

27K

ota

Bum

iK

ab. L

ampu

ng U

tara

, Kab

. Lam

pung

Bar

at, K

ab.

Way

kan

anJl

. Dah

lia N

o.11

7A K

el. K

ota

Gap

ura,

Kot

a B

umi L

ampu

ng U

tara

34

512

(072

4) 2

2658

, 25

274,

747

1099

0812

7965

323

28M

etro

Kot

a M

etro

, Kab

. Lam

pung

Tim

ur, K

ab.

Lam

pung

Ten

gah,

Kab

. Tul

ang

Baw

ang,

Kab

. Tu

lang

Baw

ang

Bar

at, K

ab. M

esuj

i

Jl. A

H. N

asut

ion

No.

123D

Yos

orej

o M

etro

Tim

ur(0

725)

452

7608

1279

6322

4

29B

engk

ulu

Kot

a B

engk

ulu,

Kab

. Ben

gkul

u U

tara

, Kab

. R

ejan

g Le

bong

, Kab

. Ben

gkul

u S

elat

an, K

ab.

Muk

o-m

uko,

Kab

. Sel

uma,

Kab

. Kau

r, K

ab.

Kep

ahia

ng, K

ab. L

ebon

g, K

ab. B

engk

ulu

Jl. P

emba

ngun

an N

o.14

Ben

gkul

u 36

224

(073

6) 3

4140

608

1173

0769

6

30B

anda

r Lam

pung

Kod

. Ban

dar L

ampu

ng, K

ab. L

ampu

ng S

elat

ang,

K

ab. P

rings

ewu,

Kab

. Tan

ggam

us, K

ab.

Pes

awar

an

Jl. Z

aina

l Abi

din

Pag

ar A

lam

No.

35

Raj

abas

a B

anda

r Lam

pung

351

44(0

721)

700

444

0811

7965

100

31P

rabu

mul

ihK

od. P

rabu

mul

ih, K

ab. M

uara

Eni

m, K

ab. O

gan

Kom

erin

g U

lu, K

ab. O

ku T

imur

, Kab

. Oku

S

elat

an,

Jl. J

end.

Sud

irman

KM

.6 K

el.

Gun

ung

Ibul

Pra

bum

ulih

Tim

ur,

Pra

bum

ulih

311

13

(071

3) 3

3002

16,

7001

031

0812

7308

045

DIV

ISI R

EGIO

NAL

IV

32K

anto

r Div

isi R

egio

nal I

VD

KI J

AK

AR

TA, B

AN

TEN

DA

N K

ALI

MA

NTA

N

BA

RA

TJl

. Ray

a P

asar

Min

ggu

No.

17

Jaka

rta S

elat

an 1

2780

Kot

ak P

os

8114

(021

) 794

3239

, 79

4324

0-

33Ja

karta

Sel

atan

-Jl

. Ray

a P

asar

Min

ggu

No.

17

Jaka

rta S

elat

an 1

2780

Kot

ak P

os

8114

(021

) 794

6321

0812

8415

147


NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

34Ja

karta

Pus

at-

Jl. P

rokl

amas

i No.

94 A

Peg

angs

aan

Men

teng

Jak

arta

Pus

at 1

0320

(021

) 391

2586

0812

8415

148

35Ja

karta

Tim

ur-

Jl. B

alai

Pus

taka

Tim

ur N

o.39

Blo

k B

-10

Raw

aman

gun

Jaka

rta T

imur

13

450

(021

) 478

6234

7,

4786

9778

0812

8415

149

36Ja

karta

Bar

at-

Jl. P

alm

erah

Bar

at 3

53 B

lok

B n

o.4

Kom

plek

Kam

pus

Wid

uri J

akar

ta

Bar

at 1

1220

(021

) 532

2630

0812

8415

124

37Ja

karta

Uta

ra-

Jl. E

ngga

no N

o.94

C T

anju

ng P

riok

Jaka

rta U

tara

143

10(0

21) 4

3024

5708

1285

7158

2

38Ta

nger

ang

Kot

a Ta

nger

ang,

kab

. Tan

gera

ng, K

ota

tang

eran

g S

elat

anJl

. Per

intis

Kem

erde

kaan

II N

o.2

Cik

okol

Tan

gera

ng 1

5118

(021

) 552

7163

, 55

7907

6, 5

5327

0908

1285

8270

4

39P

ontia

nak

Kot

a P

ontia

nak,

Kab

. Pon

tiana

k, K

ab. L

anda

k,

Kab

. Kat

apan

g, K

ab. K

ayan

g U

tara

, Kab

. Kub

u R

aya

Jl. S

ulta

n A

. Rac

hman

No.

135

PO

B

OX

1089

Pon

tiana

k 78

010

(056

1) 7

3307

608

1345

1738

58

40S

ingk

awan

gK

ota

Sin

gkaw

ang,

Kab

. Sam

bas,

Kab

. B

engk

ayan

gJl

. Fird

aus

H. R

ais

No.

58

Sin

gkaw

ang

7912

3(0

562)

631

992

0812

9949

417

41S

inta

ngK

ab. S

inta

ng, K

ab. S

angg

au, K

ab. S

akad

au.

Kab

. Mel

awi,

Kab

. Kap

uas

Hul

uJl

. PK

P M

ujah

idin

Lin

gkar

Tug

u B

I N

o.8

Sin

tang

786

12(0

565)

220

7608

1257

2215

4

42S

eran

gK

ota

Ser

ang,

Kab

. Ser

ang,

Kot

a C

ilego

n, K

ab.

Pan

degl

ang,

Kab

. Leb

akJl

. Ray

a S

eran

g P

ande

glan

g K

M 3

(d

epan

BB

LKI)

Kar

unda

ng K

ota

Ser

ang

(025

4) 2

2911

408

1112

2107

0

43K

husu

s-

Jl. J

end.

Sup

rapt

o C

empa

ka P

utih

Ja

karta

Pus

at 1

0510

(021

) 421

2938

0813

8379

0900

, 08

2110

0065

50

DIV

ISI R

EGIO

NAL

V

44K

anto

r Div

isi R

egio

nal V

JAW

A B

AR

AT

Jl. D

r. D

jund

juna

n N

o.14

1 P

O B

OX

1617

Ban

dung

401

63

(022

) 200

5892

, 20

1317

4-

45B

andu

ngK

ota

Ban

dung

, Kab

. Cim

ahi,

Kab

. Ban

dung

B

arat

Jl. P

elaj

ar P

ejua

ng 4

5 N

o.66

B

andu

ng 4

0263

(022

) 731

7058

, 73

0773

4, 7

3056

93,

7315

572

0812

2044

4445

46B

ogor

Kod

. Bog

or, K

ota

Dep

ok, K

ab. B

ogor

Jl. A

. Yan

i No.

62E

Bog

or(0

251)

835

6538

, 83

5653

908

1285

8270

3

47S

ukab

umi

Kod

. Suk

abum

i, K

ab. S

ukab

umi,

Kab

. Cia

njur

Jl. S

iliwan

gi N

o.12

0-12

2 S

ukab

umi

(026

6) 2

1865

008

1563

0903

7


NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

48K

araw

ang

Kab

. Kar

awan

g, K

ab. P

urw

akar

taJl

. Jen

d. A

. Yan

i No.

8B (B

y P

ass)

K

araw

ang

4131

5(0

267)

402

573,

41

2606

0813

1559

8890

49S

umed

ang

Kab

. Sum

edan

g, K

ab. M

ajal

engk

a, K

ab.

Sum

edan

gJl

. R.A

. Kar

tini N

o.07

Sum

edan

g P

O B

OX

101

(026

1) 2

0358

0 08

1122

0032

9

50C

irebo

nK

od. C

irebo

n, K

ab. C

irebo

n, K

ab. I

ndra

may

u,

Kab

. Kun

inga

nJl

. DR

. Sud

arso

no N

o.43

Kot

ak P

os

119,

Cire

bon

4513

4(0

231)

206

097

0818

4172

61

51Ta

sikm

alay

aK

ota

Tasi

kmal

aya,

Kab

. Tas

ikm

alay

a, K

ota

Ban

jar,

Kab

. Gar

ut, K

ab. C

iam

isJl

. Tan

uwija

ya N

o.9

Tasi

kmal

aya

4611

3(0

265)

332

314

0812

2168

475

52B

ekas

iK

ota

Bek

asi,

Kab

. Bek

asi

Jl. A

. Yan

i (R

uko

Bek

asi M

as B

lok

C N

o.2)

Bek

asi 1

7141

(021

) 884

7071

0812

8582

705

53S

orea

ngK

ab. B

andu

ngJl

. Ter

usan

alfa

thu

No.

6 S

orea

ng

Kab

. Ban

dung

(022

) 888

8627

6,

8888

6277

0811

2001

504

DIV

ISI R

EGIO

NAL

VI

54K

anto

r Div

isi R

egio

nal V

IJA

WA

TE

NG

AH

DA

N D

.I. Y

OG

YAK

AR

TAJl

. Teu

ku U

mar

No.

43 S

emar

ang

(024

) 850

1429

, 85

0143

0-

55S

emar

ang

Kot

a S

emar

ang,

Kab

. Sem

aran

g, K

ab. K

enda

l, K

ab. G

erob

ogan

, Kab

. Dem

akJl

. Sul

tan

Agu

ng N

o.14

4 S

emar

ang

(024

) 844

7698

0815

6579

791

56P

ekal

onga

nK

ab. T

egal

, Kot

a Te

gal,

Kab

. Bre

bes,

Kab

. P

emal

ang,

Kab

. Pek

alon

gan,

Kot

a P

ekal

onga

n,

Kab

. Bat

ang

Jl. S

ingo

sari

No.

1 P

ekal

onga

n 51

111

(028

5)43

3077

, 43

5276

0811

2919

24

57P

urw

oker

toK

ab. B

anyu

mas

, Kab

. Cila

cap,

Kab

. Pur

balin

gga,

K

ab. B

anja

rneg

ara

Jl. J

endr

al S

udirm

an N

o.92

5 P

urw

oker

to 5

3148

(028

1) 6

3021

708

1669

7429

58M

agel

ang

Kot

a M

agel

ang,

Kab

. Mag

elan

g, K

ab.

Tem

angg

ung,

Kab

. Pur

wor

ejo,

Kab

. Won

osob

o,

Kab

. Keb

umen

Jl. G

atot

Sub

roto

No.

2 M

agel

ang

5617

2(0

293)

363

985

0815

6579

760

59B

oyol

ali

Kab

. Boy

olal

i, K

ota

Sal

atig

a, K

ab. K

late

nJl

. Ran

du A

sri S

isw

odip

uran

B

oyol

ali 5

7311

(027

6) 3

2128

808

2135

4850

50

60S

urak

arta

Kot

a S

urak

arta

, Kab

. Kar

anga

nyar

, Kab

. Sra

gen,

K

ab. W

onog

iri, K

ab. S

ukoh

arjo

Jl. K

H. A

gus

Sal

im N

o.2

Sur

akar

ta(0

271)

722

593

0815

6579

754

61K

udus

Kab

. Rem

bang

, Kab

. Blo

ra, K

ab. P

ati,

Kab

. K

udus

, Kab

. Jep

ara

Jl. B

hakt

i No.

50 K

udus

593

00(0

291)

435

587

0815

6579

258

62Yo

gyak

arta

Kot

a Yo

gyak

arta

, Kab

. Sle

man

, Kab

. Ban

tul,

Kab

. Kul

onpr

ogo,

Kab

. Gun

ung

Kid

ulJl

. Ged

ong

Kun

ing

No.

130

A

Yogy

akar

ta(0

274)

372

712,

37

0477

0815

6579

780


NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

DIV

ISI R

EGIO

NAL

VII

63K

anto

r Div

isi R

egio

nal V

IIJA

WA

TIM

UR

Jl. R

aya

Jem

ursa

ri 23

4 K

ota

Sur

abay

a(0

31) 8

4325

41-

64S

urab

aya

Kot

a S

urab

aya,

Kab

. Gre

sik,

Kab

. Sid

oarjo

Jl. R

aya

Dha

rmah

usad

a In

dah

No.

2 K

ota

Sur

abay

a 60

285

(031

) 594

7747

0813

3181

9776

65B

ojon

egor

oK

ab. B

ojon

egor

o, K

ab. T

uban

, Kab

. Lam

onga

nJl

. Bas

uki R

ahm

at 6

5 A

Kab

. B

ojon

egor

o 62

116

(035

3) 8

8490

808

5232

5813

02

66M

adiu

nK

ota

Mad

iun,

Kab

. Nga

wi,

Kab

. Mad

iun,

Kab

. M

aget

an, K

ab. P

onor

ogo,

Kab

. Pac

itan

Jl. T

imor

No.

6 K

ota

Mad

iun

6311

3(0

351)

463

324

0812

5914

682

67K

ediri

Kot

a K

ediri

, Kab

. Ked

iri, K

ab. N

ganj

uk, K

ota

Blit

ar, K

ab. B

litar

, Kab

. Tre

ngga

lek,

Kab

. Tu

lung

agun

g

Jl. M

ayje

n S

ungk

ono

No.

91 K

ota

Ked

iri 6

4121

(035

4) 6

9030

608

1259

0519

4

68M

ojok

erto

Kab

. Moj

oker

to, K

ota

Moj

oker

to, K

ab. J

omba

ngJl

. Gaj

ah M

ada

No.

51 -

53

Bal

ongs

ari M

ojok

erto

(032

1) 3

3050

5-

69M

alan

gK

ota

Mal

ang,

Kab

. Mal

ang,

Kab

. Bat

uJl

. Tum

engg

ung

Sur

yo N

o.44

Kot

a M

alan

g(0

341)

493

026,

486

044

0815

5516

665

70P

asur

uan

Kot

a P

asur

uan,

Kot

a P

robo

lingg

o, K

ab.

Pas

urua

n, K

ab. P

robo

lingg

oJl

. Sul

tan

Agu

ng II

No.

1 K

ota

Pas

urua

n 67

118

(034

3) 4

2745

408

1559

0717

7

71Je

mbe

rK

ab. J

embe

r, K

ab. L

umaj

ang

Jl. J

awa

No.

55 K

ab. J

embe

r 681

21(0

331)

330

268

0812

3478

139

72B

anyu

wan

giK

ab. B

anyu

wan

gi, K

ab. B

ondo

wos

o, K

ab.

Situ

bond

oJl

. Let

kol.

Istig

lah

No.

93 K

ab.

Ban

yuw

angi

684

22(0

333)

410

644

0813

3674

5464

73P

amek

asan

Kab

. Pam

ekas

an, K

ab. S

umen

ep, K

ab.

Ban

gkal

an, K

ab. S

ampa

ngJl

. Ray

a P

angl

egur

KM

.02

Kab

. P

amek

asan

(0

324)

334

450

0821

4000

4500

DIV

ISI R

EGIO

NAL

VIII

74K

anto

r Div

isi R

egio

nal V

IIIK

ALI

MA

NTA

N T

IMU

R, K

ALI

MA

NTA

N S

ELA

TAN

D

AN

KA

LIM

AN

TAN

TE

NG

AH

Jl. R

uhui

Rah

ayu

No.

8 R

T.25

S

epin

ggan

Bar

u, B

alik

papa

n K

alim

anta

n Ti

mur

(054

2) 7

2186

82-

75S

amar

inda

Kot

a S

amar

inda

, Kab

. Kut

ai K

arta

nega

ra, K

ab.

Kut

ai T

imur

, Kab

. Kut

ai B

arat

, Kot

a B

onta

ngJl

. Sen

tosa

No.

16 S

amar

inda

75

117

Kal

iman

tan

Tim

ur

(054

1) 7

3641

708

1253

9153

7

76B

alik

papa

nK

ota

Bal

ikpa

pan,

Kab

. Pas

ir, K

ab. P

enaj

am

Pas

er U

tara

Jl. B

lora

I N

o.3

Bal

ikpa

pan

7611

3 K

alim

anta

n Ti

mur

(054

2) 7

3186

408

1258

7470

4


NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

77Ta

raka

nK

ota

Tara

kan,

Kab

. Ber

au, K

ab. B

ulun

gan,

Kab

. N

unuk

an, K

ab. M

alin

au, K

ab. T

ana

Tidu

ngJl

. Pan

gera

n D

ipon

egor

o N

o.06

Ta

raka

n K

alim

anta

n Ti

mur

771

14(0

551)

227

7708

1154

1063

9

78B

anja

rmas

inK

ota

Ban

jarm

asin

, Kab

. Bar

ito K

uala

, Kot

a B

anja

rbar

u, K

ab. B

anja

r, K

ab. T

anah

Lau

t, K

ab.

Kot

abar

u, K

ab. T

anah

Bum

bu

Jl. A

. Yan

i KM

3 N

o.13

9 B

anja

rmas

in 7

0249

Kal

iman

tan

Sel

atan

3251

204,

326

3980

, 32

0813

5188

6000

79B

arab

aiK

ab. H

ulu

Sun

gai T

enga

h, K

ab. T

apin

, Kab

. H

ulu

Sun

gai S

elat

an, K

ab. H

ulu

Sun

gai U

tara

, K

ab. T

abal

ong,

Kab

. Bal

anga

n

Jl. M

urak

ata

No.

3 B

arab

ai

Kal

iman

tan

Sel

atan

713

13(0

517)

411

4708

1150

9100

80P

alan

gkar

aya

Kot

a P

alan

gkar

aya,

Kab

. Kap

uas,

Kab

. Pul

ang

Pis

au, K

ab. G

unun

g M

as, K

ab. K

atin

gan

Jl. D

ipon

egor

o N

o.27

Pal

angk

aray

a K

alim

anta

n Te

ngah

(053

6) 3

2227

8108

1349

7553

92

81S

ampi

tK

ab. K

otaw

arin

gin

Bar

at, K

ab. K

otaw

arin

gin

Tim

ur, K

ab. S

eruy

an, K

ab. L

aman

dau,

Kab

. S

ukam

ara

Jl. M

T H

aryo

no B

arat

No.

199

Sam

pit K

alim

anta

n Te

ngah

(053

1) 3

2432

, 249

6608

1645

0349

6

82M

uara

Tew

ehK

ab. B

arito

Uta

ra, K

ab. B

arito

Sel

atan

, Kab

. B

arito

Tim

ur, K

ab. M

urun

g R

aya

Jl. A

. Yan

i No.

57 M

uara

Tew

eh

7381

1 K

alim

anta

n Te

ngah

(051

9) 2

1259

, 238

9908

1248

5352

0

DIV

ISI R

EGIO

NAL

IX

83K

anto

r Div

isi R

egio

nal I

XS

ULA

WE

SI S

ELA

TAN

, SU

LAW

ES

I BA

RA

T D

AN

SU

LAW

ES

I TE

NG

GA

RA

Jl. A

ndi P

ange

rang

Pet

tara

ni N

o.78

M

akas

sar 9

0013

(041

1) 4

5241

6,

4504

39, 4

4444

2-

84M

akas

sar

Kot

a M

akas

sar,

Kab

. Mar

os, K

ab. P

angk

ajen

e,

Kab

. Gow

a, K

ab. T

akal

arJl

. And

i Pan

gera

ng P

etta

rani

No.

78

Mak

assa

r 900

13 (L

anta

i 1)

(041

1) 4

5605

7,

4328

04, 5

0757

3008

1241

1577

1

85B

uluk

umba

Kab

. Bul

ukum

ba, K

ab. B

anta

eng,

Kab

. Je

nepo

nto,

Kab

. Sel

ayar

Jl. K

enar

i Kab

. Bul

ukum

ba 9

2411

(041

3) 8

1313

0812

4115

773

86W

atam

pone

Kab

. Bon

e, K

ab. S

oppe

ng, K

ab. S

inja

i, K

ab.

Waj

oJl

. HO

S C

okro

amin

oto

No.

34

Wat

ampo

ne 9

2733

(048

1) 2

2784

0812

4115

774

87P

are-

Par

eK

ab. B

arru

, Kab

. Pin

rang

, Kab

. Sid

rap,

Kab

. E

nrek

ang

Jl. J

end.

Sud

irman

No.

105

Par

e-P

are

9112

248

1) 2

2784

, 237

16, 2

2308

1241

1587

76

88P

olew

ali M

anda

rK

ab. P

olew

ali M

anda

r, K

ab. M

ajen

e, K

ab.

Mam

asa

Jl. D

r. R

atul

angi

Por

os M

amas

a P

olew

ali M

anda

r (0

428)

212

9408

1142

0799

6

89P

alop

oK

ota

Pal

opo,

Kab

. Luw

u, K

ab. L

uwu

Uta

ra, K

ab.

Luw

u Ti

mur

, Kab

. Tan

a To

raja

, Kab

. Tor

aja

Uta

ra

Jl. A

ndi M

as J

aya

No.

23 K

ota

Pal

opo

(047

1) 2

2223

0813

5562

5000

90K

enda

riK

ota

Ken

dari,

Kab

. Kon

awe,

Kab

. Kon

awe

Sel

atan

, Kab

. Kon

awe

Uta

ra, K

ab. K

olak

a, K

ab.

Kol

aka

Uta

ra, K

ab. B

omba

na

Jl. M

ayje

n. S

. Par

man

No.

74

Ken

dari

Sul

awes

i Ten

ggar

a (R

S

Bah

tera

mas

)

0401

) 312

2050

, 312

490

0813

4182

8928


NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

91B

au-B

auK

ota

Bau

-bau

, Kab

. Wak

atob

i, K

ab. M

una,

Kab

. B

uton

, Kab

. But

on U

tara

Jl. S

ulta

n D

ayan

u Ik

hsan

uddi

n -

Bau

Bau

0402

) 282

6897

, 282

689

0852

4174

1695

92A

mbo

nK

ota

Am

bon,

Kab

. Mal

uku

Teng

gara

, Kab

. S

eram

Bag

ian

Tim

ur, K

ab. M

aluk

u Te

ngah

, Kab

. K

epul

auan

Aru

, Kab

. Bur

u S

elat

an, K

ab. S

eram

B

agia

n B

arat

, Kot

a Tu

al, K

ab. M

aluk

u B

arat

D

aya

Jl. I

R. M

. Put

uhen

a W

aile

la A

mbo

n(0

911)

382

5199

0853

5419

1111

93M

amuj

uK

ab. M

amuj

u, K

ab. M

amuj

u U

tara

, Kab

. Mam

uju

Teng

ahJl

. Pan

gera

n D

ipon

egor

o (D

epan

M

atah

ari M

as)

-08

1241

9050

1

DIV

ISI R

EGIO

NAL

X

93K

anto

r Div

isi R

egio

nal X

SU

LAW

ES

I UTA

RA

, GO

RO

NTA

LO, S

ULA

WE

SI

TEN

GA

H D

AN

MA

LUK

U U

TAR

AJl

. Tol

oliu

Sup

it N

o. 1

1 K

el.

Ting

kulu

, Man

ado

9511

9(0

431)

863

565

-

94M

anad

oK

ota

Man

ado,

Kot

a B

itung

, Kab

. Min

ahas

a U

tara

, Kab

. Kep

. Tal

aud,

Kab

. San

gihe

Jl. T

olol

iu S

upit

No.

11

Kel

. Ti

ngku

lu, M

anad

o 95

119

(043

1) 8

6721

408

1340

4710

00

95G

oron

talo

Kot

a G

oron

talo

, Kab

. Gor

onta

lo U

tara

, Kab

. B

one

Bol

ango

, Kab

. Pah

uwat

o, K

ab. B

oale

mo,

K

ab. G

oron

talo

Jl. S

ulta

n B

otut

ihe

(ex.

Jl.

Nan

i W

arta

bone

) No.

58 K

ota

Gor

onta

lo

9611

2

(043

5) 8

2300

008

1244

2276

7

96P

alu

Kot

a P

alu,

Kab

. Sig

i Biro

mar

u, K

ab. T

olito

li, K

ab.

Par

igi M

outo

ng, K

ab. B

uol,

Kab

. Don

ggal

aJl

. Pro

f. M

oh. Y

amin

No.

31 P

alu

(045

1) 4

8239

408

1341

3690

94

97Lu

wuk

Kab

. Luw

uk, K

ab. B

angg

ai, K

ab. M

orow

ali,

Kab

. To

jo U

na-u

na, K

ab. B

angg

ai K

epul

auan

, Kab

. P

oso

Jl. I

mam

Bon

jol N

o. 1

35 K

M 2

Lu

wuk

947

14(0

461)

217

0608

1341

1417

00

98Te

rnat

eK

ota

Tern

ate,

Kab

. Kep

. Sul

a, K

ab. M

orot

ai,

Kab

. Hal

mah

era

Uta

ra, K

ota

Tido

re K

epua

luan

, K

ab. H

alm

aher

a B

arat

, Kab

. Hal

mah

era

Sel

atan

, K

ab. H

alm

aher

a Te

ngah

, Kab

. Hal

mah

era

Tim

ur

Jl. C

empa

ka M

alia

ro K

ompl

ek

RS

UD

Ter

nate

977

11(0

921)

312

2289

0813

5687

6876

99To

ndan

oK

ab. M

inah

asa,

Kab

. Min

ahas

a S

elat

an, K

ab.

Min

ahas

a Te

ngga

ra, K

ota

Tom

ohon

, Kot

a K

otam

obag

u, K

ab. B

olaa

ng M

ongo

ndow

, Kab

. B

olaa

ng M

ongo

ndow

Sel

atan

, Kab

. Bol

aang

M

ongo

ndow

Tim

ur, K

ab. B

olaa

n M

ongo

ndow

U

tara

Jl. W

alan

da M

aram

is N

o.15

4,

Ken

dis

Tond

ano

Tim

ur M

inah

asa

9561

3

(043

1) 3

2123

508

1143

0883

4


NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

DIV

ISI R

EGIO

NAL

XI

100

Kan

tor D

ivis

i Reg

iona

l XI

BA

LI, N

US

A T

EN

GG

AR

A B

AR

AT

DA

N N

US

A

TEN

GG

AR

A T

IMU

RJl

. Ray

a P

uput

an K

ompl

ek N

iti

Man

dala

Ren

on D

enpa

sar 8

0232

(036

1)22

2206

-

101

Den

pasa

r K

ota

Den

pasa

r, K

ab. B

ulel

eng,

Kab

. Bad

ung,

K

ab. T

aban

anJl

. D. I

. Pan

jaita

n N

o.6

Niti

Man

dala

R

enon

Den

pasa

r 802

32(0

361)

225

057

0812

3656

531

102

Klu

ngku

ngK

ab. K

lung

kung

, Kab

. Gia

nyar

, Kab

. Ban

gli,

Kab

. K

aran

gase

mJl

. Gaj

ah M

ada

No.

55 A

S

emar

apur

a 80

711

(036

6) 2

2767

. 290

1408

1236

5520

6

103

Mat

aram

Kot

a M

atar

am, K

ab. L

ombo

k B

arat

, Kab

. Lo

mbo

k Ti

mur

, Kab

. Lom

bok

Teng

ah, K

ab.

Lom

bok

Uta

ra

Jl. B

ung

Kar

no K

otak

Pos

101

9 M

atar

am 8

3231

(037

0) 6

3831

308

1339

9677

77

104

Kup

ang

Kod

. Kup

ang,

Kab

. Kup

ang,

Kab

. Tim

or T

enga

h S

elat

an, K

ab. A

lor,

Kab

. Tim

or T

enga

h U

tara

, K

ab. B

elu,

Kab

. Rot

enda

o, K

ab. S

abu

Rai

jua

Jl. W

J. L

alam

entik

Kup

ang

(038

0) 8

3130

8(0

380)

820

5401

105

Mau

mer

eK

ab. S

ikka

, Kab

. Lem

bata

, Kab

. Fol

res

Tim

urJl

. Wai

rkal

u, M

aum

ere

8611

3(0

382)

237

47, 2

3748

-10

6E

nde

Kab

. End

e, K

ab. N

gada

, Kab

. Man

ggar

ai, K

ab.

Man

ggar

ai B

arat

, Kab

. Man

ggar

ai T

imur

Jl. M

elat

i Baw

ah, E

nde

(038

1) 2

1168

-

107

Wai

ngap

uK

ab. S

umba

Tim

ur, K

ab. S

umba

Bar

at D

aya,

K

ab. S

umba

Bar

at, K

ab. S

umba

Ten

gah

Jl. J

end.

Soe

harto

, Wai

ngap

u K

otak

P

os 1

52 W

aing

apu

8711

2(0

387)

615

1208

1553

9983

49

108

Bim

aK

od. B

ima,

Kab

. Bim

a, K

ab. D

ompu

, Kab

. S

umba

wa,

Kab

. Sum

baw

a B

arat

Jl. K

eseh

atan

No.

2 (0

374)

646

615

0813

3999

2302

109

Sin

gara

jaK

ab. J

embr

ana

Jl. N

gura

h R

ai N

o.64

Kot

a S

inga

raja

Kab

. Bul

elen

g(0

362)

343

7000

0852

3784

4364

DIV

ISI R

EGIO

NAL

XII

110

Kan

tor D

ivis

i Reg

iona

l XII

MA

LUK

U D

AN

PA

PU

AJl

. Ray

a K

otar

aja

No.

46 P

O B

OX

152

Abe

pura

Jay

apur

a 99

225

(096

7) 5

8163

8,

5872

68, 5

8786

4-

111

Jaya

pura

Kab

. Jay

apur

a, K

ota

Jaya

pura

, Kab

. Jay

awija

ya,

Kab

. Mim

ika,

Kab

. Kee

rom

, Kab

. Sar

mi,

Kab

. P

unca

k Ja

ya, K

ab. P

egun

unga

n B

inta

ng, K

ab.

Yahu

kim

o, K

ab. M

appi

, Kab

. Asm

at, K

ab.

Bou

ven

Dig

oel,

Kab

. Yal

imo,

Kab

. Lan

ny J

aya,

K

ab. N

duga

, Kab

. Pun

cak,

Kab

. Mam

bera

mo

Teng

ah, K

ab. T

olik

ara

Jl. R

aya

Kot

araj

a N

o.46

PO

BO

X 15

2 A

bepu

ra J

ayap

ura

9922

5(0

967)

587

331,

58

9172

, 581

246

0815

2706

1888


NO

KAN

TOR

WIL

AYAH

ALAM

ATTE

LEPO

NH

OTL

INE

112

Sor

ong

Kab

. Sor

ong,

Kot

a S

oron

g, K

ab. R

aja

Am

pat,

Kab

. Sor

ong

Sel

atan

Jl. S

unga

i Mar

uni K

M.1

0 M

asuk

S

ampi

ng R

uko

Yupi

ter

(095

1) 3

2975

308

1148

5934

113

Bia

k N

umfo

rK

ab. B

iak

Num

for,

Kab

. Sup

iori,

Kab

. Nab

ire,

Kab

. Yap

en, K

ab. W

arop

en, K

ab. M

embe

ram

o R

aya,

Kab

. Pan

iai,

Kab

. Dog

iyai

Jl. S

riwija

ya K

elur

ahan

Man

douw

, B

iak

Num

for 9

8117

(098

1) 2

1466

0811

4904

162

114

Mer

auke

Kab

. Mer

auke

Jl. B

arw

ijaya

Sam

ping

Tok

o M

atah

ari M

erau

ke P

apua

(097

1) 3

2545

908

2198

1999

91

115

Man

okw

ari

Kab

. Man

okw

ari,

Kab

. Fak

fak,

Kab

. Kai

man

a,

Kab

. Tel

uk B

intu

ni, K

ab. T

eluk

Won

dam

aJl

. Drs

. Esa

u S

esa

Kom

plek

Ruk

o P

ersa

da W

osi,

Man

okw

ari -

Pap

ua

Bar

at

(098

6) 2

1141

608

1148

2882

2

Documents

Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB Dalam JKN