Lembaga Peradilan Indonesia

OLEH

• Denny S. Afrizal Geha• Hulfa Ahadian Haryanti• Ny. Prawani Wulan Tari• Shauqina Saraya• Sukriadi Rahman

Lembaga peradilan bersifat merdeka, artinya kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dalam UUD 1945, pasal 24 ayat (2); Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan, bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

UUD 1945

Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

Lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Agama

Pengadilan Agama

Lingkungan Peradilan Agama

Pengadilan Militer Tinggi

Pengadulan Militer Utama

Pengadilan Militer Pengadilan

Pertempuran

Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Komisi Yudisial

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Lembaga ini bebas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Ini ditetapkan dalam UU nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda, yang semuanya berkedudukan sebagai Hakim Agung, dan jumlahnya paling banyak 60 orang, sedangkan sekretaris Mahkamah Agung terdiri atas seorang sekretaris yang membawahi beberapa Direktur Jendral dan Kepala Badan.

Kekuasaan dan kewenagan Mahkamah Agung, seperti termuat di dalam Bab III Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, jo Undang-Undang nomor 5 tahun 2004, meliputi :

a) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau tidak kepada lembaga tinggi negara;

c) Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi;

d) Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

e) Mahkamah Agung dan pemerintah bersama-sama melakukan pengawasan atau penasihat hukum dan notaris;

f) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan

g) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi

Sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi diawali dengan dimunculkannya gagasan dalam amandemen ketiga konstitusi oleh MPR pada tahun 2001, seperti dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 Hasil Amandemen, yang disahkan pada 9 November 2001. Hasil Amandemen ke empat: atas kerjasama DPR dan Pemerintah, keluar Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan :

1) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia yang bersifat merdeka;

2) Berkedudukan di ibukota negara;3) Beranggotakan sembilan orang Hakim Konstitusi yang

ditetapkan dengan keputusan presiden dengan susunan seorang ketua merangkap anggota; seorang wakil ketua merangkap anggota; dan tujuh orang Hakim Konstitusi.

1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutuskan pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2) Memberi putusan atas pendapat DPR, bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa : penghianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang; korupsi dan penyuapan; dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945.

Komisi Yudisial

Lahirnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial diawali oleh adanya komitmen politik untuk pemberlakuan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan HAM kepada Mahkamah Agung.Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.

Pengadilan Tinggi

Pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Ketua pengadilan tinggi merupakan seorang kepala pada tiap-tiap pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi biasanya hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara. Empat belas hari setelah vonis pengadilan negeri merupakan tenggang waktu yang biasa dilakukan untuk mengajukan banding.

Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi :• (1) memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah

hukumnya;• (2) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta

perdata di tingkat banding;• (3) memerintahkan agar mengirim berkas-berkas perkara dan surat-

surat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim;

• (4) mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya;

• (5) memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya;

• (6) mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kewenangan mengadili antarperadilan negeri di daerah hukumnya;

• (7) melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan cara saksama dan wajar.

Pengadilan Negeri

Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yaitu suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).Kedudukan pengadilan negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penempatan kejaksaan negeri pada tiap-tiap pengadilan negeri adalah sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum.Perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas satu hakim ketua dan dua hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera. Kecuali untuk masalah/perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun, contohnya, perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini, persidangannya dipimpin oleh hakim tunggal.

Pengadilan Agama

Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, wilayah hukumnya daerah Kabupaten/Kotamadya.Susunannya : Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.Wewenangnya : memeriksa, memutus, menyelesaikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah.

Pengadilan Tinggi Agama

Merupakan pengadilan tingkat banding. Berkedudukan di ibu kota provinsi dengan wilayah hukumnya adalah daerah provinsi. Tugas dan wewenangnya mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding dan sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan di wilayah hukumnya.

Pengadilan Militer

Pengadilan yang mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara disebut pengadilan militer. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1987 tentang Pengadilan Militer, dinyatakan bahwa lingkup pengadilan militer meliputi:

1) pengadilan militer pertempuran;2) pengadilan militer tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke bawah disebut pengadilan militer;

3) pengadilan militer utama;4) pengadilan militer tinggi, sebagai berikut:a) pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran

yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas, danb) pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding

perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.Pengadilan militer sekarang berpuncak pada Mahkamah Agung mengingat bahwa pengadilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Di samping pengadilan tentara, terdapat juga kejaksaan tentara yang mempunyai daerah kekuasaan sama dengan daerah kekuasaan pengadilan militer yang bersangkutan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Di Indonesia, kehadiran pengadilan tata usaha negara tergolong masih sangat baru. Keberadaannya didasarkan pada UU No. 9 tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991.Sengketa tata usaha negara menurut Pasal 5 UU NO. 4/1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sementara itu, keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan itu berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara adalah sengketa dalam tata usaha negara.

Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara meliputi :

• (1) bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (sebagaimana diatur dalam KUHAP) mengenai praperadilan;

• (2) bidang function publique , yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya, bidang kepegawaian, pemecatan, dan pemberhentian hubungan kerja;

• (3) bidang sosial, yaitu gugatan/permohonan terhadap keputusan adminis-trasi tentang penolakan permohonan atau permohonan suatu izin;

• (4) bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek, agraria, dan sebagainya.Berdasarkan Pasal 6 UU No. 9 tahun 2004, pengadilan tata usaha negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut.

• (1) Pengadilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung.• (2) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya

yang meliputi wilayah provinsi.• (3) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah

hukum yang meliputi wilayah kabupaten/kota.• Presiden atas usul Ketua MA dapat mengangkat dan memberhentikan hakim pengadilan tata

usaha negara. Ketua MA mengangkat dan memberhentikan ketua dan wakil ketua pengadilan tata usaha negara.